AMBON - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bakti Artanta beberkan tingkat inflasi di Provinsi Maluku pada November 2022. Tercatat inflasi Maluku mengalami peningkatan 1,13 persen.
Capaian inflasi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada Oktober 2022 yang mencatatkan deflasi -0,20 persen. Selain itu, inflasi ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan capaian inflasi nasional 0,09 persen.
"Angka ini sekaligus menempatkan Provinsi Maluku pada peringkat inflasi bulanan tertinggi diantara provinsi lainnya di Indonesia,"akui Bakti, Jumat pekan kemarin.
Dia menjelaskan, naiknya tingkat inflasi Provinsi Maluku utamanya disebabkan oleh komoditas rokok kretek filter dan rokok putih, serta komoditas perikanan seperti ikan benggol, ikan tongkol, dan ikan selar.
"Peningkatan harga komoditas rokok ini merupakan lanjutan transmisi cukai oleh produsen seiring kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 12 persen yang berlaku pada 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 192/PMK.010/2021,"jelasnya.
Untuk peningkatan harga komoditas perikanan disebabkan oleh suhu permukaan laut di perairan Maluku yang relatif rendah sepanjang November 2022, sehingga berdampak pada terbatasnya produksi ikan tangkap.
Bahkan penyesuaian harga BBM juga disinyalir turut membatasi frekuensi aktivitas nelayan, sehingga berdampak pada terbatasnya stok ikan tangkap. Namun demikian, peningkatan inflasi bulan ini dapat tertahan oleh penurunan harga komoditas hortikultura seperti cabai merah, bayam, dan kangkung seiring dengan membaiknya cuaca.
Tingginya inflasi pada November 2022 ini, berdampak pada meningkatnya inflasi tahunan Provinsi Maluku yang tercatat 6,56 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya 6,48 persen. Inflasi Provinsi Maluku tersebut juga lebih tinggi dari inflasi nasional yaitu 5,42 persen.
Meningkatnya inflasi pada November 2022 dan masih tingginya potensi tekanan inflasi ke depan khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi perhatian serius Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku.
Berbagai kegiatan dalam rangka mendukung pengendalian inflasi terus dilakukan, seperti memonitor pelaksanaan Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah Serentak pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku serta pelaksanaan operasi pasar secara terpadu, khususnya di Kota Ambon.
Selain itu, monitoring, optimalisasi, dan implementasi anggaran 2 persenDana Transfer Umum (DTU) untuk pengendalian inflasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak penyesuaian harga BBM, khususnya melalui pemberian subsidi di sektor transportasi khususnya, ongkos angkut komoditas pangan.(*/KT)