PIRU - DPRD Sejatinya memiliki tiga fungsi, yaitu : legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, kemudian kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) atau pengawasan, dan kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Ketiga fungsi itu tentu saja menjadi tugas para wakil rakyat di daerah, namun hal ini tak nampak terlihat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Banyak Proyek menggunakan uang negara yang ditenderkan kerap bermasalah di "Tanah Saka Messe Nusa" mulai dari pengadaan Kapal Pemda senilai Rp.7,1 Miliar, hingga infrastruktur jalan.

DPRD Kabupaten SBB juga, selain dinilai buruk dalam melaksanakan fungsi pengawasan, mereka dianggap sebagai salah satu parlemen rakyat kurang produktif di Provinsi Maluku, dalam hal menciptakan peraturan daerah.

Para penghuni DPRD SBB hasil Pilek 2019-2024 itu juga dinilai selama ini hanya fokus terhadap "Duit Gede" atau menaruh perhatian penuh terhadap proyek pemerintah dengan nilai tender fantastis, sedangkan yang menyangkut kepentingan masyarakat kecil tak dihiraukan.

Buruknya fungsi pengawasan DPRD SBB, yang dinilai hanya fokus terhadap "Duit Gede" ternyata memantik perhatian sejumlah pihak, seperti para aktivis yang menilai tanah "Saka Messe Nusa " tidak akan maju jika wakil rakyatnya seperti sekarang.

Ketua GMNI Ambon, Said Bahrum Rahayaan, kepada Kabar Timur, Selasa (27/9) kemarin mengatakan, sangat tidak etis jika wakil rakyat hanya fokus terhadap uang besar sedangkan kepentingan masyarakat kecil tak dihiraukan.

"Selama ini kita hanya dengar DPRD SBB bicara fungsi pengawasan soal kasus proyek besar saja, seperti jalan Rumbatu-Manusa yang nilainya Rp 31 Miliar,"ungkapnya.

Menurutnya, DPRD SBB jika pro rakyat dan tak mau memiliki kesan hanya fokus duit gede, mestinya bisa lebih cerdas dalam memaksimalkan peran, mendesak pemerintah prioritaskan program peningkatan ekonomi pasca pandemi.

"Ekonomi masyarakat sedang terdampak akibat pandemi. Sebagai wakil rakyat mestinya dewan bisa lebih peka, menekan pemerintah agar fokus terhadap program peningkatan ekonomi masyarakat,"jelasnya.

Dia mengaku, masalah kelangkaan BBM jenis Pertalite selama hampir sebulan di SBB, menandakan bahwa dewan memang tidak menghiraukan kepentingan masyarakat banyak.

"Mas satu bulan Pertalite langka di SBB dewan tidak ada gerakan untuk memanggil pihak terkait, menyelesaikan masalah itu. Padahal hal tersebut sangat diharapkan masyarakat. Jadi jangan marah kalau mereka dinilai hanya fokus duit gede,"ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, dewan SBB periode 2019-2024 dinilai minim prestasi. "Apa yang kita dengar soal prestasi DPRD SBB selama ini, tidak ada. Fungsi Pengawasan sudah lemah, tidak produktif, bagaimana mau berprestasi,"bebernya.

Dia menilai, buruknya kinerja dewan di Saka Messe Nusa, juga menandakan kegagalan Ketua DPRD SBB dalam memimpin parlemen rakyat itu. "Ketua nggak becus otomatis anggota pun demikian,"paparnya.

Masyarakat Kabupaten SBB, tambah dia, harus melihat dan menilai kinerja dewan. Sehingga, pada pemilihan legislatif 2024 mendatang, dapat menempatkan figur yang benar-benar bekerja menjadi penyambung lidah rakyat.

"Rakyat sudah harus cerdas memilih wakil rakyatnya. Jangan tempatkan orang-orang yang hanya mementingkan uang besar demi kepentingan pribadi, dan mengesampingkan kemaslahatan umat,"tutupnya. (KTE)