KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Forum Penyambung Lidah Rakyat Maluku (FPLRM) tegas meminta Gubernur Murad Ismail menindaklanjuti surat Menpan-RB untuk memecat isteri Bupati Buru dari status ASN.
Di lain pihak Gubernur sendiri sudah menindaklanjuti kasus tersebut ke Bupati sesuai aturan. “Yang jelas memang ada surat dari Menpan RB terkait kasus ini. Setelah itu aturannya khan Gubernur harus minta Bupati tindak lanjuti surat dari Kemenpan?” kata Sam Sialana Kabid Wasnas dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Pemprov Maluku kepada Kabar Timur usai demo FPLRM di pintu masuk Kantor Gubernur Maluku Rabu (2/6/2021) sekira pukul 11.00 WIT.
Sam Sialana sendiri memastikan akan menyampaikan tuntutan FPLRM ke Gubernur terkait pemecatan isteri Bupati Buru Syaiun Hentihu dari ASN. “Jangan tunggu dua minggu, kamong pung aspirasi tadi itu beta janjikan akan ditindaklanjuti sekarang ke pa Gub,” tandas Sialana usai mendengar pembacaan tuntutan FPLRM.
Korlap FPLRM Sukran Somar menegaskan pihaknya akan menggelar demo besar-besaran di kantor Gubernur Maluku jika tuntutan mereka lambat ditindaklanjuti. “Katong demo basar-basar kalau surat pemecatan isteri Bupati belum-belum lagi,” katanya kepada Kabar Timur usai demo.
Dalam tuntutannya, FPLRM menyebutkan Peraturan BKN Nomor 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS, penyampaian keputusan pemberhentian dan seterusnya, seorang ASN dapat diberhentikan karena hal lain seperti mencalonkan diri sebagai anggota DPRD atau kepala daerah dan lain-lain.
Namun selain karena alasan di atas, masih berdasarkan peraturan BKN tersebut, ASN dapat diberhentikan karena tidak melapor setelah cuti di luar tanggungan negara dan sebagainya.
“Dari dasar pikir di atas, kami meminta Bapak Gubernur Maluku untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Maluku No 700.04/26-ITPROV/2008. Kedua, meminta kepada Bapak Gubernur segera menindaklanjuti surat Menpan-RB yang pada intinya menjelaskan tentang pemberhentian ASN atas nama Syaiun Hentihu, karena terbukti yang bersangkutan menjadi isteri kedua,” ucap salah satu Korlap FPLRM Bahta Gibrihi dalam tuntutan yang dibacakannya. (KTA)
