KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Murad Ismail, Gubernur Maluku itu, akhirnya keluar dan meluruskan tentang pengadaan mobil dinasnya yang disebut-sebut bekas.

Tudingan mobl bekas yang dialamatkan seolah-olah dibeli dari miliknya (mobil pribadinya), sama sekali tidak benar.

"Mobil dibeli baru. Yang katakan mobil bekas dan punya saya itu, siapa? Kita buktikan nanti. Makanya saya akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Kita laporkan biar diproses sekaligus dibuktikan terkait dengan semua tudingan itu," tegas Murad Ismail, ketika dihubungi Kabar Timur via telepon seluler, tadi malam.

Menurut Murad, pengadaan mobil sudah sejak dirinya terpilih sebagai gubernur. Anggaran ada. Hanya saja, pada saat itu, keuangan Pemprov Maluku defisit.

"Saya kemudian sarankan agar anggaran tersebut tidak direalisasikan untuk pembayaran mobil dimaksud. Saya gunakan dana pribadi untuk membayar mobil baru itu," papar Murad.

Pembayaran gunakan dana pribadi pertimbangannya karena defisit anggaran awal-awalnya dirinya memimpin.

Setelah Maluku keluar dari defisit dan frovit direalisasikan anggaran pengadaan mobil itu. "Itu semua sudah melalui audit BPK RI, dan tidak ada masalah dengan keuangan. Tidak ada korupsi. Lantas salahnya dimana bos," tanya Murad.

Selaku mantan aparat penegak hukum, dirinya paham terkait mekanisme itu. "Semua jalan sudah dikonsultasikan lengkap menyangkut dampak hukumnya. Saya mantan aparat penegak hukum. Jadi saya paham itu," tegasnya.

Opini berita pengadaan mobil bekas ini sengaja digiring untuk menyudutkan dirinya. "Mereka ini tidak paham kronologisnya kemudian mempolitisasi masalah yang sebetulnya tidak ada. Kan tidak ada mobil bekas, yang ada mobil baru. Kalau dibilang bekas ya karena mereka tidak tahu yang sebeltulnya," kata Murad.

Terkait itu, lanjut dia, sebetulnya audit BPK RI, bisa jadi fakta bahwa apa yang diributkan itu tidak benar.

"Sudalah, kita buktikan saja semua tudingan itu dijalur hukum. Kan, mereka bilang itu mobil bekas saya. Tunjukan buktinya nanti dihadapan hukum. Saya sudah siapkan Tim Hukum untuk melaporkan masalah ini untuk diproses tuntas, biar tidak jadi fitnah," tutup Murad. (KT)