Bupati: Emas di Tamilouw Pasti Dikelola, Tapi Bersabar

Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, -  Permintaan Pemerintah Pusat dan Dinas  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku terkait segera dilakukannya penutupan terhadap pertambangan emas di  pesisir pantai Pohon Batu, Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), didukung Bupati Malteng, Abua Tuasikal.

“Kalau Pempus dan Dinas ESDM minta untuk ditutup, itu sudah sangat betul, saya dukung. Nanti, kalau toh kajiannya sudah jelas dan tambangnya ada, pasti dikelola juga. Intinya bersabar,” kata Abua kepada Kabar Timur di pelataran Rumah Raja Hitu Lama usai kegiatan vaksinasi massal, Kamis (25/3).

Dia mengatakan, pertambangan diatur dalam  undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara, sebagaimana perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

Undang-undang ini menjelaskan tentang ijin, baik itu ijin pertambangan rakyat atau ijin usaha pertambangan. Jika suatu pertambangan belum memiliki ini, maka akan ditertibkan oleh dinas berwenang.

“Ada hak-hak masyarakat disitu dan Pemerintah Malteng sangat memahami itu. Tapi, mari bersabar. Sebab yang dilakukan itu untuk kebaikan semua warga Tamilouw dan Maluku pada umumnya,” ujarnya.

Bupati Malteng dua periode itu menyatakan, yang paling penting dari tambang ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi, perlu ada aturan yang harus diikuti sehingga tidak terjadi hal-hal dikemudian hari.  “Kalau ada emas, ya itu anugerah. Tinggal bagiamana anugerah ini diatur dengan baik demi kesejahteraan bersama masyarakat,” tandasnya.

Dikatakan, yang paling pemerintah Malteng soroti yaitu terkait lingkungan. Jika tanpa ada pengelolaan yang baik, maka bisa saja terjadi abrasi dan kerusakan lingkungan yang lain. “Apalagi kalau sudah pakai zat kimia, wah itu sangat bahaya. Ini juga akan berdampak pada ekosistem laut,” sebutnya.

Dia mengaku, tidak mau dengan adanya tambang emas ini, lantas terjadi sama dengan yang ada di gunung botak Pulau Buru. Sebab, di Buru sendiri, selain konflik sosial, juga terjadi kerusakan lingkungan hingga berdampak pada ekosistem laut.

“Saya mau masyarakat tahan diri dan ikuti apa yang dimintakan pempus dan ESDM Maluku. Saya tau mau wilayah ini terjadi sama dengan di Gunung Botak Pulau Buru. Itu saya jaga sekali jangan sampai terjadi,” pungkasnya.

(KTY)

Komentar

Loading...