Bagi-Bagi Fee Miliaran, di Balik Molornya PLTP Suli

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Biaya sewa PT PLN Persero senilai Rp 100 miliar ke konsorsium listrik swasta di Desa Waai Kecamatan Salahutu, 10 persen daripadanya diduga digarap oknum UWP Jayapura dan BPN Maluku.

Laporan ke Polda Maluku ditunda, setelah LP3NKRI Maluku memperoleh dokumen tambahan kalau terhambatnya proyek PLTP Suli selama kurun waktu 17 tahun, diduga PLN UWP Jayapura terlibat. Hari ini laporan disampaikan ke Diskrimum Polda Maluku.

“Hari Sabtu kemarin, LP3NKRI seng jadi lapor. Besok baru dilapor karena ada temuan terbaru, dokumen-dokumen segala macam,” kata Plt Ketua LP3NKRI Maluku Edison Wonatta kepada Kabar Timur, Minggu (31/1).

Dugaan kongkalikong PLN Unit Wilayah Pembangkitan (UWP) Jayapura bersama BPN Maluku, menghambat proses pembebasan lahan proyek PLTP Suli disinyalir karena iming-iming fee miliaran rupiah. 

Biaya sewa PT PLN Persero senilai Rp 100 miliar ke konsorsium listrik swasta di Desa Waai Kecamatan Salahutu, 10 persen daripadanya diduga digarap oknum UWP Jayapura dan BPN Maluku. “Sewa per tahun 100 miliar. Tapi diatur-atur lagi fee Rp 10 miliar. Itu yang digarap selama 17 tahun. Kalau PLTP seng jadi bangun, kan fee dapat terus tiap tahun,” ungkapnya.

Sebelumnya Wonatta menyebutkan pihak PT PLN UWP Maluku-Maluku Utara. Namun akuinya, setelah dicermati berdasarkan dokumen yang baru diperoleh, ternyata melibatkan PLN UWP Jayapura. 

Namun temuan dokumen risalah banding yang diajukan oleh analis hukum PLN UWP (P2B) Jayapura, Eko I. Prayudha sebagai pihak pembanding III di Pengadilan Tinggi Ambon, mengungkap dugaan kongkalikong tersebut. Menurut Edison Wonatta, seharusnya yang mengajukan banding hanya pihak penggugat dan tergugat.

Yakni Maimunah Lestaluhu Cs selaku penggugat atau Frans Busu Pattirane Cs selaku tergugat dalam perkara No 246/Pdt.6/2014/PN.Amb yang diputus “N.O” di Pengadilan Negeri Ambon. Atau perkara terkait 17 petak lahan Dusun Dati Talang Hahan Negeri Suli yang diperuntukkan bagi PLTP Suli.

Dia menduga banding yang diajukan Eko Prayudha agar perkara lahan tersebut berlarut-larut di pengadilan hingga Mahkamah Agung RI. “Penggugat sama tergugat saja seng banding, lalu kenapa Eko PLN Jayapura yang banding? Ini kan aneh, makanya Katong lapor besok,” tandas Wonatta.

Selain itu, diduga juga ada mafia agraria ikut bermain di balik mangraknya proses pembebasan lahan PLTP Suli. Lahan yang tinggal dieksekusi untuk pihak PLN senilai Rp 4 miliar itu tak pernah terealisasi sejak tahun 2014. 

Usut punya usut terungkap kalau hal itu disebabkan adanya oknum mafia agraria di lingkup BPN Provinsi Maluku. Selain itu, ungkap Wonatta pihaknya juga menemukan indikasi keterlibatan oknum pejabat PLN Wilayah Maluku. 

“Intinya mereka akan laporkan pejabat-pejabat ini. Dorang mantan-mantan pimpinan. Yakonias Walalayo Cs dari BPN. Dan  dari PLN Wilayah Maluku-Malut, inisial GM. Guntur M gitu,” jelas Wonatta.

Kasus ini muncul akibat dokumen  bodong, berupa surat untuk 19 kapling tanah hingga akhirnya bergulir di pengadilan perdata sebelumnya. Dan terkesan dipalsukan oknum BPN bersama warga yang mengaku-ngaku pemilik kapling di dusun Dati Talang Hahan, Negeri Suli.

Akibatnya, putusan pengadilan adalah NO alias tidak dapat dieksekusi bagi penggugat, menyebabkan status 19 kapling lahan  mengambang. Alhasil, pembangunan PLTP Suli tidak bisa dilaksanakan hingga kini.

Edison Wonatta menjelaskan, surat lahan bodong sengaja direkayasa, agar proses pembebasan lahan dati Talang Hahan tersendat. Kalaupun bergulir ke pengadilan, status lahan tetap. berlarut-larut.

Alhasil, PLTP Suli tidak pernah dibangun sampai waktu yang belum diketahui, akibat statu lahan yang mengambang. “Hasil temuan Katong itu, sengaja direkayasa. Supaya PLN beli listrik terus dari swasta. Dari Kapal Turky di Waai itu,” jelasnya. (KTA)

Komentar

Loading...