KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Debat Pilkada Seram Bagian Timur (SBT)  berlangusung panas. Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati saling serang.

Pilkada SBT 2020 diikuti tiga kandidat. Yaitu, bupati petahana Mukti Keliobas yang menggandeng Idrus Rumalutur (ADII), wakil bupati petahana Fachri Alkatiry berpasangan dengan Arobi Kelian (FAHAM), dan Rohani Vanath-Ramli Mahu (NINA RAMA).

Debat Pilkada dipandu akademisi Universitas Pattimura Stevin Melay berlangsung di Bula, ibu kota kabupaten SBT, Selasa (17/11). Panelis menghadirkan Amir Kotaromalus, Efie Baadila, Ruslan Tawary, dan Erli Leiwakabessy dari Unpatti Ambon.

Debat berlangsung alot dan panas ketika sesi tanya jawab. Mukti Keliobas menanggapi pertanyaan Fachri Alkatiry menuding kewenangan yang diberikan regulasi kepada Fachri sebagai wakil bupati tidak dilaksanakan. 

“Kewenangan yang diberikan kepada beliau (Fachri) tidak laksanakan. Dalam undang-undang diatur namanya wakil bupati kewenanganya diatur dalam UU Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hari ini keluar dan menyerang kalau tidak ada kewenangan,” ingatnya.

Begitu juga ketika NINA RAMAH melontarkan pertanyaan kepada ADIL, forum debat sempat memanas. Ini setelah Ramli Mahu menanyakan kepada Idrus Rumalutur yang diganeng Keliobas. 

“Saya tanyak Pak Idrus. Kebetulan nasib kita sebagai calom wakil bupati. Ada pernyataan dari Pak Keloibas lewat video yang viral, bahwa wakil bupati akan dicekik leher dan tutup kran sama seperti wakil bupati SBT saat ini. Apakah itu betul pak Idrus?,” tanya Mahu.

Moderator memberikan kesempatan kepada Keliobas untuk menjawab. Kata Keliobas, wakil bupati  tugasnya membantu bupati dan itu diatur dalam UU. “Jadi ada kewenangan bupati dan wakil bupati,” tegas politisi partai Golkar ini.

Menjawab pertanyaan Mahu, Rumalutur mengatakan video yang viral bisa direkayasa. “Jika kami terpilih, saya  bantu Pak Mukti secara maksimal. Itu video yang beredar hoax,” tepis dia.

Mahu menanggapi jawaban ADIL. Dia berharap, ke depan wakil bupati difungsikan sesuai tupoksi dalam aturan. “Jangan sampai wakil bupati hanya ban serep. Wakil bupati bantu bupati selesiakan persoalan yang terjadi,” harapnya.

Keliobas kembali menegaskan, ke depan wakil bupati tidak hanya jadi pelengkap dalam pemerintahan. “Bupati dan wakil bupati itu suami dan istri dalam pemerintahan. Jadi saling mengisi. Kadang kita terpilih terjadi kepincangan. Jangan ciptakan kebobrokan bupati. Jangan sampai terjadi gontok-gontokan. Ini potret dan pengalaman yang tidak terjadi. Kita rukun sampai periode selesai,” jelasnya.

Saling serang antara paslon terus terjadi. NINA RAMA mengajukan pertanyaan kepada FAHAM. “Apa kontribusi Pak Fachri selama lima tahun bagi masyarakat SBT, terutama di Siwalalat dan Werinama. Begitu juga dengan pendopo wakil bupati selam ini tidak ditempati. Pertumbuhan ekonomi turun drastis. Ratusan miliar dikembalikan ke pemerintah pusat. APBD SBT terjun bebas,” kata Rohani Vanath.

Menurut Fachri apa yang dia lakukan sebagai wakil bupati satu periode bersama Mukti Keliobas terdapat plus mimus. “Itu prestasi kami berdua. Tapi, perlu diingat bahwa sesuai hasil survei masyarakat SBT lebih puas pelayanan wakil bupati ketimbang bupati,” klaim politisi PKS ini.

Pendopo wakil bupati merupakan aset daerah karena dibangun oleh Pemda SBT. “Kenapa saya tidak tempati?. Ada kebutuhan teknis seperti air bersih tidak tersedia. Itu kendala tidak ditempati. Kalau terjadi penurunan ekomomi saya minta diberikan kewenangan tapi tidak diberikan,” ujar mantan anggoga DPRD Maluku ini.

Istri mantan bupati SBT Abdullah Vanath ini menanggapi jawaban Fachri. Rohani menegaskan, sesuai tupoksi bupati dan wakil bupati menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Tetapi yang terjadi, akses jalan dari Siwalalat ke Werinama tidak dibangun. “Bagaimana kepedulian bapak selama ini. Pendopo (wakil bupati) itu dibangun sekitar Rp200 juta, harus ditempati,” kata mantan anggota DPR RI ini.

Menanggapi penjelasan Rohani, Fachri justeru menyebut Rohani keliru karena bupati dan wakil bupati tidak ada anggaran untuk membangun infrastriktur. “Ibu keliru. Ibu Ani (Vanath) harus belajar sistem anggaran daerah. Itu ada di APBD. Pendopo wakil bupati saya usul dijadikan mess bagi tamu Pemda SBT,” sergah Fachri. 

Paslon ADIL mengajukan pertanyaan kepada FAHAM, cara mengatasi inflasi di bumi Ita Wotu Nusa.

Fachri katakan, daerah terdapat tim penanggulangan  inflasi daerah. “Itu dipimpim bupati. Apakah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dilaksanakan atau tidak berfungsi. Inflasi di SBT tinggi karena TPID dipimpin bupati,” ingat dia. 

Rumalutur yang menanggapi jawaban Fachri berharap, tidak masuk di inflasi, namun fokus ke indeks ekonomi. “Saya ingin terstruktur soal disparitas indeks, baru kita masuk ke inflasi,” kata Rumalatur.

Fachri menegaskan, kemampuan daya beli masyarakat SBT menurun. “Ini catatan pemerintahan. Kegiatan ekonomi berkembang cepat tergantung penanggungjawab TPID yang dipimpin kepala daerah,” ujarnya.

Menariknya, ADIL maupun FAHAM sepertinya mengatur skenario dengan mengajukan pertanyaan kepada NINA RAMA yang diperidiksi tidak bisa dijawab Paslon dari jalur independen itu. 

Buktinya ketika Rumalutur menanyakan TPT atau Tingkat Pengangguran Terbuka kepada NINA RAMA, mereka tidak menjawab sesuai subtansi pertanyaan. “Sesuai data BPS 5 tahun terakhir Pemda SBT berhasil tekan TPT diurutan kelima,” kata Rumalutur.

Mahu yang tidak paham arti dari TPT menyatakan ketika NINA RAMA terpilih akan meningkatkan TPT. “Kita sinergi dengan OPD tingkatkan TPT,” kata Mahu.

Begitu juga Rohani yang tidak paham dengan TPT. “Bagaiamana kita bersama-sama OPD genjot TPT naik,” timpal Rohani.

Mendengar jawaban NINA RAMA, dua Paslon tersenyum. Begitu juga narasumber dan undangan yang menghadiri debat kandidat yang disiarkan di layar kaca oleh lembaga penyiaran publik itu. 

Keliobas menjelaskan TPT adalah singkatan dari Tingkat Pengangguran Terbuka. “Bukan tingkatkan pengangguran terbuka tapi dikurangi. Didorong tenaga kerja untuk dapat lapangan kerja. Tahun 2015 sampai 2019 bursa lapangan kerja dibuka menyerap tenaga kerja,” tuturnya.

Tidak ingin malu, Rohani meluruskan maksud jawabannya. “Makanya saya tadi bilang. Bupati bantu para OPD atasi pegangguran. Saya tidak setuju kalau banyak warga SBT tidak dapat kerja. Ketika saya keliling ke desa-desa banyak sarjana dan lulusan SMA nganggur. Itu berarti angka pengangguran tinggi,” tandasnya.

Jebakan kepada NINA RAMA juga datang dari FAHAM. Ketika Kelian bertanya TPKD. “Apa yang dilakukan NINA RAMA tekan TPKD?,” tanya Kelian.

Rohani membalasnya dengan menyerang FAHAM. “Saya tidak paham TPKD. Kalau tanya itu jangan pakai singkatan. Harus jelas. Debat ini disaksikan masyarakat SBT di pedesaan. Tanya sesuatu harus jelas jangan di singkat. Tapi kami berkomitmen turunkan angka kismiskinan,” sebutnya.

Sesi lain debat Pilkada SBT dengan tema: kemajuan daerah dan pelayanan publik, paslon ADIL menjawab pertanyaan tidak menggunakan waktu yang diberikan moderator dengan baik. Banyak waktu terbuang percuma yang seharusnya menjawab detail pertanyaan yang diajukan panelis. 

Begitu juga dengan paslon NINA RAMA. Sedangkan FAHAM secara terstruktur dan subtantif menjawab pertanyaan dari para panelis yang dibacakan moderator debat. (KTM)