KABARTIMURNEWS.COM, AMBON-Tindakan Bupati Buru Ramly Umasugi yang tidak memecat isteri mudanya dari ASN, merupakan unsur maladministrasi birokrasi. Namun DPRD Kabupaten Buru, terkesan takut dalam mengkritisi tingkah, orang nomor satu di tanah Bupolo itu. Padahal, jelas Ramly Umasugi tidak patuh perintah Kemenpan RB, merupakan pelanggaran dalam tatanan birokrasi, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru.
Sayangnya, DPRD Buru selaku mitra eksekutif dari Pemkab Buru, tidak menjalankan fungsi pengawasan, bahkan terkesan bungkam. Wakil Ketua DPRD Buru, Djalil Mukadar, saat dimintai tanggapannya bungkam.
Menurut Wakil Ketua DPRD Buru, dari Fraksi PKB mengaku tidak ingin tidak ingin memperkeruh keadaan. “Beta (Saya) bukan ketua (DPRD Buru).Maaf, “ kata Mukadar, membalas pertanyaan dari Kabar Timur, terkait tindakan maladimistrasi Ramly Umasugi, melalui pesan Whatsapp, Minggu (20/9).
Mukadar yang tahu tujuan pertanyaan Kabar Timur, terkait tindakan maladimistrasi Ramly Umasugi, juga tidak menjawab panggilan telepon, dan hanya membalas emoji permintaan maaf.
Tidak hanya Mukadar, anggota DPRD Kabupaten Buru lainnya, seperti Arifin Latbual dari Fraksi PDI-Perjuangan, juga melakukan hal serupa. Bahkan Arifin mengatakan, pertanyaan tersebut lebih baik disodorkan kepada anggota legislatif lainnya.
“Saudaraku nanti bisa konfirmasi ke ketua-ketua komisi saja. Maaf saudaraku, tadi telepon beta (Saya) seng (tidak) sempat angkat, soalnya sementara dengan motor, menuju lala jenguk saudara sakit, “ jelas Arifin membalas pesan Kabar Timur.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru lainnya, Dally Fahrul Syarifuddin dari Fraksi PPP, yang dihubungi sebanyak dua kali tidak menjawab panggilan dari reporter guna proses wawancara. (KTE)
