Soal Pelantikan Anggota DPRD Maluku

45 atau 43 yang Dilantik, Dirjen Otda Ragu-Ragu

IstimewahKantor DPRD Maluku

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON - “Pelantikan besok (hari ini), jadi tunggu saja dicek besok ya. Saya tidak mau mendahului. Pak Mendagri suruh saya menjawab seperti itu. Jawaban saya tunggu besok.”

Dua dari 45 anggota DPRD Maluku terpilih hasil pemilu legislatif 2019 berpeluang batal dilantik. Pelantikan anggota parlemen periode 2019-2024 akan digelar hari ini (16/9). Dua wakil rakyat yang gagal dilantik adalah Wellem Kurnala Caleg terpilih yang diusung PDIP Dapil VI (Maluku Tenggara, Tual dan Aru) dan Roby Gaspersz Caleg Partai Gerindra Dapil I (Kota Ambon). 

Pembatalan pelantikan dua Caleg peraih suara terbanyak di daerah pemilihannya itu setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat keputusan pemberhentian anggota DPRD Maluku periode 2014-2019 dan pelantikan anggota DPRD Maluku periode 2019-2024. 

Dalam SK itu tidak tercantum nama Wellem dan Roby dilantik sebagai anggota DPRD Maluku periode lima tahun mendatang. Meskipun KPU Maluku melalui Pemprov Maluku telah mengirimkan 45 nama caleg terpilih termasuk diantaranya nama Wellem dan Roby ke Mendagri.Pembatalan pelantikan dua nama itu disampaikan Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae kepada Wellem Kurnala. “Hanya 43 anggota DPRD Maluku terpilih yang dilantik. Saya dan Pak Roby dipending (tidak dilantik). Itu yang ketua DPRD sampaikan ke saya,” kata Wellem kepada Kabar Timur, Minggu (15/9).

Pembatalan itu baru diketahui saat Wellem dan Roby berada di gedung DPRD Maluku untuk mengikuti gladi bersih sehari sebelum dilantik. Alasan pembatalan pelantikan, Wellem mengaku tidak mengetahuinya. “Dalam SK Mendagri tidak dijelaskan alasan pelantikan saya dan Pak Roby dipending,” kata Wellem. 

Wellem akan berkonsultasi dengan DPD PDIP Maluku setelah mengetahuinya dirinya batal dilantik. “Saya akan konsultasikan dengan DPD PDIP untuk menyampaikan persoalan ini ke DPP PDIP,” jelasnya. 

Meski Mendagri tidak menyebutkan alasan, namun dipastikan pembatalan pelantikan Wellem Kurnala terkait dengan keputusan Mahkamah Partai PDIP yang mengeliminasi dirinya sebagai caleg terpilih. Kursi PDIP di Dapil VI dialihkan ke Benhur Watubun.  Begitu juga Roby Gaspersz sebagai caleg peraih suara terbanyak, dihadang oleh Mahkamah Partai Gerindra. Meski telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai pemenang, Jhon Lewerissa yang kalah di Pileg mengadukan Roby ke Mahkamah Partai Gerindra.

Apakah benar Wellem dan Roby batal dilantik? Mendagri Tjahjo Kumolo yang ditanyai tidak berkomentar. Dia mengarahkan Kabar Timur menanyakan langsung ke Dirjen Otda. “Tanyakan ke Dirjen Otda yang menangani masalah SK DPRD,” tulis Mendagri di pesan whatsapp , tadi malam. 

Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik terkesan hati-hati menjelaskan. Dia enggan memastikan apakah 45 atau 43 legislator Maluku yang dilantik. “Tunggu saja besok (45 atau 43 anggota DPRD Maluku yag dilantik,” jelasnya.

Ketika dikatakan SK Mendagri telah diterima Pemprov dan diketahui DPRD Maluku dan tidak tercantum nama Wellem dan Roby, Akmal balik bertanya. “Tahu  dari mana? Gak boleh dong seperti itu,” kata dia.

Dua kali ditanya 45 atau 43 orang yang dilantik, Akmal enggan memastikan. “Pelantikan besok (hari ini), jadi tunggu saja dicek besok ya, saya tidak mau mendahului. Pak Mendagri suruh saya menjawab ya seperti itu. Jawaban saya tunggu besok,” ujarnya dihubungi tadi malam. 

Kemendagri belum dapat memastikan apakah besok ada perubahan anggota DPRD Maluku yang dilantik. “Kita nggak tau, minimal besok dia tidak lupa janjinya. Tapi kita gak tau, mungkin saja dia lupa, kita tunggu saja besok,” kata Akmal.   

Ketua KPU Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun tidak mengetahui alasan Mendagri menerbitkan SK pelantikan untuk 43 bukan 45 anggota DPRD Maluku. “Kami usulkan nama 45 orang anggota DPRD Maluku terpilih. Kami tidak tau alasan Mendagri kenapa dua orang tersebut batal dilantik,” kata Kubangun melalui pesan whatsapp, kemarin.  Untuk pembatalan pelantikan anggota dewan, kata Kubangun, KPU berpedoman pada putusan pengadilan, jika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi. 

Kubangun menjelaskan, KPU Maluku menetapkan calon anggota DPRD Maluku terpilih periode 2019-2024 dan perolehan kursi parpol pada 12 Agustus lalu.  “Pasca penetapan calon terpilih dan perolehan kursi selambatnya lambat 7 hari calon terpilih harus menyampaikan LHKPN. Jadi kalau LHKPN tidak diserahkan, KPU Maluku tidak mengusulkan pelantikan. Tapi seluruh calon terpilh 45 orang menyampaikan LHKPN,” jelas dia.

Dan pada 19 Agustus, KPU menyerahkan caleg terpilih kepada Mendagri melalui gubernur. “Setelah itu prosesnya melalui Biro Pemerintahan Setda Maluku untuk diserahkan ke Mendagri,” kata Kubangun.

Kepala Biro Pemerintah Setda Maluku, Jasmono mengatakan, Pemrov telah menerima SK Mendagri tentang Pengesahan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 dan SK Pengesahan Pengangkatan Anggota DPRD 2019-2024. 

Dengan terbitnya SK Mendagri tersebut, pelantikan anggota DPRD Maluku masa bakti 2019-2024 dilakukan tepat waktu, yaitu pada 16 Sept 2019. “Jumlah anggota DPRD Provinsi Maluku yang telah disahkan pengangkatan oleh Mendagri melalui SK dimaksud sebanyak 43 orang dari 45 orang yang diusulkan oleh Gubernur Maluku berdasarkan Keputusan KPU Prov Maluku,” kata Jasmono.

Jasmono tidak mengetahui alasan dua dari 45 anggota DPRD Maluku terpilih batal dilantik. “Saya tidak tahu, bukan kewenangan saya untuk menjelaskan,” ujar dia. (KT)

Penulis:

Baca Juga