AMBON-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  kabarnya tak hanya fokus di  kasus lahan Tiakur. Komisi anti rasuah itu, juga membidik sejumlah proyek bermasalah di daerah itu.

Sejumlah proyek yang dibidik KPK, dari APBD Kabupaten Maluku Barat Daya,  ketika dipimpin mantan Bupati dan Wakil Bupati MBD, Barnabas Orno dan Johanes Letelay, sejak 2011 hingga 2016 lalu .

‘’Jadi tak hanya lahan Tiakur saja. KPK juga bidik sejumlah proyek yang didanai APBD MBD, sejak dipimpin Orno-Letelay,’’kata sumber Kabar Timur, kemarin.

Dia mengaku, sinyal KPK ‘’bidik’’ APBD MBD, dengan menggeledah kantor PT Jeco Group, beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, kata dia, KPK  telah memeriksa mantan Kadis PU MBD, Rein Siwitiory, dan kontraktor Teli Nio, untuk melengkapi berkas dan kesaksian kasus APBD MBD.’’ Kasus pemetangan lahan hanya pintu masuk KPK menyelidiki proyek yang didanai APBD MBD, sejak dipimpin Orno-Letelay,’’terangnya.

Apalagi, ingat dia, ketua tim KPK, AKBP Hendrik Cristian, membenarkan kalau, kehadiran pihaknya di Maluku, bidik banyak kasus.’’Pengakuan pak Cristian kalau banyak kasus yang dibidik. Salah satunya,   termasuk proyek APBD MBD,’’tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD MBD, Heri Lekipera, mendukung KPK menyelidiki proyek yang didanai APBD MBD, “produk” Orno-Letelay periode pertama.’’Sebagai wakil rakyat  berikan dukungan penuh kPK mengusut dugaan korupsi  uang rakyat di APBD MBD,’’kata Lekipera ketika dihubungi Kabar Timur, kemarin.

Dia membenarkan, sejumlah proyek yang didanai APBD MBD, selama ini banyak mangkrak dan bermasalah.’’Pekerjaan belum selesai, tapi dana sudah cair 100 persen,’’bebernya.

Dia mencontohkan, proyek yang dikerjakan, biasanya di tangani kontraktor yang mendanai atau menjadi  tim pemenangan Orno dan kroni-kroninya. Bahkan,  DIM (Daftar Isian Masalah) DPRD MBD,  selama ini tidak pernah diberikan dalam bentuk  proyek. 

‘’Alasanya, tidak pro atau dukung saat Pilkada. Jadi kasih proyek kepada kontraktor yang bermasalahpun tetap kerja.  Uang habis proyek tidak selesai,’’paparnya.

Terkait, kasus lahan Tiakur, dia mengaku, sejak tahun 2011 lalu, dana sebesar Rp 4 miliar lebih dialokasikan melalui APBD MBD. ‘’Jadi pertanyaan, lahan mana yang dikerjakan dari dana PT Robust Recources. Intinya saya dukung KPK usut tuntas. Siapa yang terlibat proyek APBD dan lahan Tiakur, diproses hukum,’’pungkasnya. (KTM)