KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Anggota DPRD SBB sering terima uang tapi dengan tujuan berbeda. Anehnya, mengapa baru sekarang, buka-bukaan di rapat Paripurna.

Anggota DPRD Provinsi Maluku, Turaya Samal mengaku kecewa dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang diduga telah menerima suap yang dituding datang dari Pemda SBB dengan tujuan memuluskan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2018.

“Tidak semestinya anggota DPRD harus menerima suap untuk memuluskan LKPJ APBD SBB tahun 2018.  Sesuai janji anggota DPRD ke masyarakat disaat-saat kampanye, umumnya akan melakukan hal yang baik ke masyarakat. Bukan untuk disuap ,”kata Samal saat dikonfirmasi Kabar Timur via seluler, Selasa (6/8)

Legislator Dapil SBB itu mengatakan, ketika wakil rakyat sudah disuap untuk menyembunyikan suatu dugaan kejahatan yang dilakukan pemerintah, maka bagaimana bisa ada perubahan di kabupaten tersebut.

“Sekecil apapun pemberian uang untuk memuluskan LKPJ APBD, maka saya rasa itu bentuk suap. Kita tidak bisa mengharapkan kabupaten akan berkembang kalau ada DPRD seperti demikian,”tandasnya

Meski demikian, politisi PKS itu mengaku tidak setuju dengan cara anggota DPRD SBB, Henrik Seriholo yang secara terang-terangan dalam sidang paripurna membeberkan adanya dugaan suap yang dibuktikan dengan memperlihatkan segepok uang di depan tamu sidang.

“Pak Seriholo tidak juga harus seperti itu. Sama saja pak Seriholo sudah mempermalukan DPRD di depan publik. Kan ada cara yang lebih elegan,”tegasnya

Dikatakan, jika politisi Partai Golkar itu tidak setuju dengan adanya pemberian uang, kenapa dari awal tidak ditolak. Kenapa sampai pada sidang Paripurna barulah hal itu diungkapkan. “Kan bisa dari awal ditolak. Jika caranya seperti itu, politisi menilainya sebagai bentuk pencitraan. Ada unsur suka tidak suka makanya diviralkan pada saat paripurna,”paparnya.

Samal mengaku dirinya tidak membantu Bupati SBB, Yasin Payapo, yang dalam hal ini dituding sebagai orang yang telah melakukan suap. Siapapun yang salah tetap salah. Tapi etisnya, harus dibicarakan secara internal lingkup DPRD. Sebab berteriak di saat paripurna, secara tidak langsung citra DPRD di masyarakat akan dinilai buruk.

Dia menyatakan, anggota DPRD SBB sering menerima uang tapi dengan tujuan yang berbeda. Anehnya, mengapa baru sekarang, buka-bukaan di rapat paripurna baru dilakukan. 

“Dapat uang itu bukan baru sekarang. Saya rasa sudah dari dulu. Tapi kenapa baru kali ini diungkapkan di sidang paripurna. Kan menjadi pertanyaan juga. Sebab, tidak semua LKPJ yang diterima itu betul. Ada juga yang tidak sesuai kenyataan di lapangan tapi diterima saja,”tuturnya.

Ditambahkan, Bupati SBB Yasin Payapo juga tidak harus seperti demikian. Tagline Payapo bersama Timotius Akerina adalah “kasih bae SBB.” Harusnya Payapo bekerja dengan jujur untuk perkembangan dan perbaikan bumi Saka Mese Nusa. “Pak Payapo juga jangan seperti itu. Tagline “Kasih Bae SBB” harus benar-benar dilakukan dengan cara jujur dan baik,”pungkasnya.

POLISI LIDIK

Sementara itu, Kepolisian Resor (Polres) SBB kini sedang melakukan penyelidikan, uang yang diduga suap yang viral beredar itu. “Sudah saya arahkan Kasat (Reskrim) untuk lidik,” kata Kapolres SBB AKBP Agus Setiawan melalui pesan Whatsaap-nya kepada Kabar Timur, Selasa (6/8).

Meski telah meminta Kepala Satreskrim setempat melakukan penyelidikan, namun orang nomor 1 Polri di Kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa ini belum menjelaskan secara mendetail. “Lidik dulu,” katanya singkat.

Diberitakan sebelumnya, entah disengaja atau sekedar pamer, Hendrik Seriholo, salah satu anggota DPRD setempat, memperlihatkan segepok uang dalam video yang beredar dan menjadi viral saat ini.  Uang yang diperlihatkan Hendrik, kabarnya sebagai hasil “suap” Pemda SBB kepada DPRD guna memuluskan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2018. 

Kebenaran uang yang diperlihatkan Hendrik dalam video itu, belum dapat dikonfirmasi. Politisi Golkar itu menunjukkan uang suap dalam sidang Paripurna, Jumat (2/8) yang juga dihadiri oleh Bupati SBB, Yasin Payapo.

Langkah Hendrik dalam video itu, mendapat apresisiasi positif dari Pergerakan Pelajar Maluku (PPM), gebrakan berani, sebagai salah satu anggota DPRD SBB.

“Kami apresiasi langkah berani Pak Hendrik Seriholo. DPRD harus berani buka kejahatan Pemerintah seperti  ini. Dari sini kami minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tangkap dan periksa Bupati Yasin Payapo,” kata Ketua Umum PPM, Rimbo Bugis kepada wartawan via seluler, Senin (5/8).

Dia mengatakan, DPRD sebagai lembaga pengawasan harus tunjukan kinerja sebagaimana yang diatur dalam tata tertib DPRD. Jangan karena satu dua kepentingan lalu kemudian tugas-tugas DPRD dilupakan.

“DPRD harus tegas. Jika kinerja dibeli, nanti DPRD dianggap ban serepnya pemerintah. Itu tidak boleh terjadi. Rakyat titipkan masa depan SBB ke DPRD. Olehnya itu DPRD harus usut masalah ini,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Rimbo, KPK juga harus melihat persoalan ini. Sebab, ada banyak kasus dugaan korupsi di SBB yang sampai saat ini belum tertangani dengan baik. Menurutnya, Bupati Yasin Payapo diduga telah menyewa anggota DPRD SBB memuluskan sejumlah proyek pengusaha Richal Rumpuin tanpa persetujuan DPRD melalui mekanisme DPRD yang sah.

Richal merupakan seorang pengusaha yang memiliki beberapa proyek di kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa, yang tiap kali proyeknya ditender dan tanpa persetujuan DPRD, proyek tersebut sudah dikerjakan.

Disaat proyek-proyek yang diduga bermasalah itu disoroti DPRD SBB, malah Pemda SBB menyogok DPRD dengan tujuan DPRD diami persoalan tersebut. “Nah, inikan cara tidak bagus dipertontonkan seorang Bupati. Jadi kami minta KPK tangkap itu Bupati Yasin,” tegasnya

Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhamdiyah (IMM) Maluku itu juga mengaku, dalam waktu dekat, pemuda Maluku di Jakarta akan melakukan aksi demo di depan gedung KPK RI menuntut KPK segera memeriksa Bupati Yasin Payapo.

“Kami juga akan lakukan aksi demo di depan digedung KPK RI di Jakarta. Kami tuntut agar pak Yasin segera diperiksa soal dugaan suap ini,” pungkasnya. (CR3/CR1)