KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Konsep tol laut yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo sebagai pengangkutan logistik kelautan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara termasuk Provinsi Maluku hanyalah sebatas nama program.

Mengapa? Sebab hingga saat ini, program tersebut belum memberikan dampak signifikan untuk Provinsi Maluku. Transportasi laut di Maluku masih menjadi persoalan besar yang dirasakan masyarakat bumi para raja.

“Kita sudah cape bahas poros maritim di komisi C DPRD Maluku bersama pihak-pihak terkait. Kita juga sudah ngotot persoalan ini hingga ke pusat. Tapi hasilnya sama saja, berjalan ditempat. Padahal, masyarakat Maluku sering mengalami kesulitan menuju tempat tujuan saat memilih jalur laut. Maluku ini terdiri dari wilayah pulau-pulau. Karena tidak ada dampak dari konsep ini ke Maluku, maka patut saya katakan, konsep tol laut atau poros maritim kebijakan Pempus ini gagal,” kata Elis saat diwawancarai wartawan di Gedung DPRD Maluku Karang Panjang Ambon, Senin (29/7)

Poltisi PKS itu mengatakan, prakarsa tol laut ini dimulai saat Jokowi melakukan kampanyenya pada Pilpres 2014 lalu. Saat itu mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji akan membangun tol laut dari Aceh hingga Papua.

Diantaranya pembangunan 24 pelabuhan dan 47 pelabuhan non komersial dan penyediaan kapal untuk tol laut dan penargetan adanya hubungan antar pelabuhan laut agar terjadi kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Namun, di penghujung kepemerintahannya periode 2014-2019, fakta menunjukkan masih jauh dari realisasi.

“Saya sudah berulang kali katakan ke mitra kerja komisi C DPRD Maluku, usahakan jangan lagi kita ulangi bahas persoalan ini. Tapi mau gimana lagi, kalau rakyat masih kesulitan dengan transportasi laut, kita sebagai wakil rakyat tidak bisa diam. Nanti kita yang dianggap tidak mengawal aspirasi rakyat. Nah, berhubung tol lautnya tidak kelihatan dan dirasakan masyarakat Maluku, saya harus bersuara lagi,”ujarnya.

Menurut dia, apabila program poros maritim tetap diterapkan di periode kedua pemerintahan Jokowi, maka sangat diharapkan pelaksanaan tol laut haruslah signifikan. Apalagi, bidang kemaritiman telah populer dengan konsep poros maritim. Mengingat, salah satu misi Jokowi-JK yakni mewujudkan Indonesia negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

“Nah, salah satu visi misi Gubernur Murad Ismail kan menurunkan angka kemiskinan masyarakat Maluku. Program ini, tentunya punya kaitan dengan poros maritim ini. Program penetasan angka kemiskinan itu bisa terealisasi apabila transportasi laut di Maluku sudah baik. Kemudian wilayah Maluku didominasi perairan laut. Maka penyediaan angkutan laut yang cukup menjadi modal dasar kelancaran berjalannya tol laut,”jelasnya.

Untuk diketahui, program Pempus di bidang kemaritiman, Jokowi berjanji akan meningkatkan pelayaran perintis antar pulau, pengembangan industri perkapalan dalam negeri untuk menyediakan sarana tranportasi laut yang aman, efisien dan nyaman.

Kemudian, pengembangan kapasitas dan kapabilitas perusahaan jasa kapal laut di Indonesia, pengembangan rute kapal laut menghubungkan seluruh kepulauan di Indonesia secara efisien termasuk pulau-pulau terisolasi, revitalisasi pelabuhan laut sudah ada, terutama pengembangan sebagai Hub Port berkelas internasional, Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung dan Sorong, membangun Dry Port, mendorong peran Pemda dan BUMD dalam pengembangkan transportasi laut dan sungai, penindakan hukum kapal asing yang melayani perairan nusantara, penambahan kapal pandu dan penambahan jumlah route perintis yang dilayani (76 route). (MG3)