KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Potensi sektor perikanan di Maluku, sangat melimpah. Namun, hasil tangkapan bernilai ratusan triliun rupiah, tidak berdampak bagi daerah ini untuk menekan angka kemiskinan.

Para pengusaha perikanan kelas kakap, justru diduga kerap main mata dengan instansi terkait. Banyak, aksi pencurian atau pelanggaran yang dilakukan tapi terkesan didiamkan.

‘’Maluku selama ini menjadi sarang kejahatan perikanan nasional,’’ kata Direktur Pasca Sarjana Universitas Pattimura, Alex Retraubun ketika menjadi pembicara Focussed Gorup Discussion (FGD) yang digelar DPD Gerakan Angkatan muda Kristen Indonesia (GAMKI) Maluku di Hotel Pacifik, Ambon, Sabtu (27/7).

Mantan Dirjen di Kementrian Kelautan dan Perikanan ini menyebutkan, kekayaan sektor perikanan Maluku, sangat luar biasa dan tidak dimiliki provinsi lain.

‘’Harus dicatat itu. Tidak ada satupun provinsi di Indonesia, yang bisa kalahkan Maluku soal ikan. Kejahatan perikanan itu ada di Maluku bukan di Kepulauan Riau, atau di mana-mana. Itu artinya, gulanya banyak di Maluku, makanya kejahatan dibuat,’’ bebernya.

Mantan Wakil Menteri Perindustrian ini mencontohkan, kasus di Benjina, kabupaten kepulauan Aru. Dia menyebut, sekitar 100 lebih kapal mencari ikan di awasan itu secara diam-diam. ‘’Hasil tangkapan ikan di bawa ke negara Thailand. Dari Thailand diekspor ke negara lain maupun pasar-pasar di negara tertentu. Ikan kita punya tapi orang lain punya nama,’’ sebut Retraubun.

Kasus ini, sebut dia, tidak sikapi dengan baik oleh pemerintah. Menurut Retraubun, potensi perikanan Maluku, kaya namun dampaknya tidak terasa di daerah ini. ‘’Itulah kebodohan bangsa ini. Bagaimana, ikan kita punya, tetapi orang lain punya nama. Coba bayangkan itu, mereka mendapatkan uang  lebih banyak dari kita yang punya ikan,’’ jelas Retraubun.

Padahal, ingat Retraubun, aksi penangkapan ikan merusak biota laut dan ditanggung rakyat Maluku, bukan negara yang menangkap ikan di daerah ini. ‘’Ini yang harus kita cermati. Apakah, kita akan membiarkan masyarakat seperti ini? saya bicara bukan berarti anti pemerintah, tidak. Tetapi ini realitas. Saya pernah menjadi bagian dari pemerintah, maka saya semakin pintar mencermati tingkah laku pemerintah. Saya pernah didalamnya,’’ tegas Retraubun.

Ironisnya lagi, lanjut Retraubun, ketika kasus Benjina, dirinya menjabat Dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selaku putra Maluku yang mengemban jabatan eselon I tidak mengetahui ada kejahatan besar di Benjina. ‘’Itu artinya, ada silent konstruksi daripada kejahatan itu. Masak, anak daerah sendiri tidak tahu. Ini yang dimaksud kejahatan,’’ tegasnya.

Ikan,  menurut dia, adalah sumber daya nasional. Namun, Retraubun berharap, semua pihak mesti menyikapinya secara serius agar berdampak di Maluku.

Retraubun juga menyikapi realisasi Lumbung Ikan Nasional (LIN). Dia berharap, ada perjuangan serius agar LIN segera diwujudkan. ‘’Kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Apa yang kurang. apakah ini tidak segaris dengan visi dan misi Pak Presiden Jokowi. Saya kira segaris dengan visi dan misi pak Jokowi. Apalagi, Pak Jokowi menginginkan Indonesia menjadi poros maritim dunia,’’ paparnya.

Poros maritim dunia  terkait dengan industri perikanan dan kelautan agar ditingkatkan dan mampu menembus pasar dunia. ‘’LIN harus jadi. Kalau kita ke Surabaya, tidak ada ikan ambil di Maluku. Kalau tidak ada ikan di Jakarta, ambil ikan di Maluku. Bukan lumbung ikan Maluku, tapi lumbung ikan nasional. Ini kepentingan nasional, bukan kepentingan eksklusif rakyat Maluku,’’ jelas Retraubun.

Untuk itu, menurut Retraubun, jika semua pihak fokus di bidang perikanan, berdampak bagi pengentasan kemiskinan di Maluku. ‘’Orang miskin akan berkurang jika kita fokus di sektor perikanan,’’ kata Retraubun. (KTM)