Sekilas Info

Ilegal Logging Berkedok Kebun Pala di SBT

ISTILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON-Lahan warga di Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dijarah pengusaha luar yang berkedok usaha perkebunan pala. Bibit pala yang dijanjikan untuk masyarakat tak kunjung realisasi, namun yang terjadi eksploitasi kayu besar-besaran hutan Negeri Atiyahu, Abuai dan Abuleka.

Ahmad Walakula (30) pemuda dari Negeri Abuleka Kecamatan Siwalalat kepada Kabar Timur mengungkapkan, eksploitasi besar-besaran berkedok perkebunan pala di lahan atas Kecamatan Siwalalat oleh CV Sumber Berkat Makmur terbukti dengan adanya sisa-sisa kayu dengan ukuran dua sampai tiga depan orang dewasa. 

Ditemukan di sepanjang jalan masuk perusahaan maupun pantai Negeri Atiyahu.”Setelah masyarakat tanya perusahaan bilang itu kayu-kayu limbah. Nyatanya kayu besar-besar dikirim dengan tongkang dari pantai Atiyahu. Ini ilegal logging,” kata Ahmad Walakula melalui telepon seluler, Rabu (24/7).

Masyarakat juga pernah bertanya ke pemerintah negeri masing-masing, diperoleh penjelasan, kalau pihak CV Sumber Berkat Makmur mengaku mendapatkan ijin dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku. “Raja bilang katong di desa harus siap terima saja. Itu alasan perusahaan ke pemerintah negeri bahwa katong di negeri harus terima mereka,” terang Ahmad.

Puncak keresahan masyarakat, diakui karena perusahaan tersebut masuk tanpa sosialisasi dengan masyarakat. Satu-satunya informasi yang diperoleh datang dari pemerintah negeri, kalau masyarakat dijanjikan bibit atau anakan pala untuk di tanam di perkebunan perusahaan.

Mungkin dengan sistem bapak angkat. Artinya kebun pala dan hasilnya tetap milik masyarakat, tapi harus dijual ke perusahaan. Tapi itu juga tidak jelas karena sudah satu tahun lebih tidak ada realisasi anakan pala.

Dan yang terjadi pengolahan besar-besaran kayu-kayu yang dilibas oleh alat berat perusahaan. Dampak lingkungan juga muncul, belum lama ini terjadi banjir bandang dari lokasi perusahaan. “Karena itu kita berharap ada perhatian pemerintah daerah khususnya Pemprov Maluku. Kalau benar ini untuk perkebunan pala, mengapa tidak ada sosialisasi dengan masyarakat?,” ujarnya.

Diakui sudah sering beberapa orang pemerintah daerah dari Pemprov Maluku, keluar masuk lokasi perusahaan. Tapi tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah negeri maupun masyarakat.

“Tim dari pemerintah daerah itu langsung ke perusahaan. Tinggal beberapa hari, tapi seng pernah datang ke negeri untuk sosialisasi,” beber Ahmad. (KTA)

Penulis:

Baca Juga