Sekilas Info

Hari Ini “Kabinet Baru” Murad Dilantik

ISTKantor Gubernur Provinsi Maluku

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Sejumlah pejabat yang mengikuti uji kompetensi diroling di pos barunya. Tidak semua PPTP yang mengikuti uji kompetensi menduduki jabatan baru selevel kepala dinas.

Perombakan birokrasi di tubuh Pemerintah Provinsi Maluku bergulir. “Kabinet Baru” Murad Ismail-Barnabas Orno, hari ini, akan dilantik dan diambil sumpah sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Pejabat yang dilantik adalah mereka yang sebelumnya mengikuti uji kompetensi (job fit) yang diketuai Dr. Ir. La Ega pada Mei lalu. Uji kompetensi diikuti 37 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP), ini merupakan bagian dari tahapan rencana perombakan birokrasi pemerintahan Murad -Barnabas.

Meski rencana pelantikan digelar hari ini, Murad belum mau buka-bukaan. “Kayaknya begitu, jadi sesuatu yang belum terjadi jangan kita bicara-bicara. Kalau besok (hari ini) sudah terjadi, baru kamu tanya,” kata Murad menjawab awak media, kemarin.

Siapa nama-nama pejabat eselon II yang dimutasi, Murad tetap mengelak menyebutkan. “Nanti besok saja ya. Kalau sekarang saya tidak mengetahui siapa-siapa pejabat eselon II yang dimutasi,” tukas Murad sambil berjalan keluar dari ruangan utama gedung Islamic Center Ambon, usai menghadiri acara Program 100 Hari Hari Kerja Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Periode 2019-2024.

Sumber Kabar Timur di Pemprov Maluku mengungkapkan, sejumlah pejabat yang mengikuti uji kompetensi di roling di pos barunya. Tidak semua PPTP yang mengikuti uji kompetensi menduduki jabatan baru selevel kepala dinas. Ada juga yang tergusur alias diberhentikan dari jabatannya, tidak menduduki jabatan baru.

“Mungkin belasan PPTP yang dilantik. Kebanyakan jabatan mereka digeser ke SKPD yang lain. Ada juga mereka yang mengikti uji kompetensi beberapa waktu lalu, tapi tidak dilantik (jabatan baru),” ujar sumber kepada Kabar Timur, kemarin. Sesuai undangan yang disebar Pemprov Maluku, pelantikan akan berlangsung di aula lantai VII, kantor gubernur Maluku pukul 10.00 WIT.

Sumber mengatakan, pejabat eselon II yang akan dilantik itu akan menduduki pimpinan atau kepala dinas definitif. Mereka yang diganti diantaranya; Kepala Dinas ESDM Martha Nanlohy, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan M. Saleh Thio, Kepala Dinas Kesehatan Maluku Meikyal Pontoh, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Megi Samson, Direktur RSUD Haulussy Ambon Justini Pawa, Kepala Biro Pemerintahan Jasmono, Kepala Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Maluku Lutfi Rumbia. “Saya tidak hapal, tapi itu yang saya tahu. Pak Jasmono akan dilantik sebagai Kepala BKD Maluku,” ujar sumber yang menolak namanya dikorankan.

Undangan untuk menghadiri acara pelantikan telah dibagikan kepada seluruh pejabat eselon II di Pemprov Maluku. Yang berbeda, PPTP yang akan dilantik mendapat dua undangan. “Ya, tidak semua pejabat eselon II mendapat dua undangan, kecuali mereka yang dilantik. Setahu saya, Pak Saleh Thio, Ibu Nanlohy, Ibu Pontoh, Ibu Megi, Ibu Justini dan Pak Ismail Usemahu hanya mendapat satu undangan. Yang dapat dua undangan itu, Pak Kasrul (Selang, Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Maluku), Pak Jasmono dan Pak Rumbia. Ada lagi pejabat yang dapat satu atau dua undangan, tapi saya tidak hapal nama-namanya,” sebutnya.

Menurutnya pejabat eselon II yang dilantik diprioritaskan mengisi jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dijabat pelaksana tugas maupun pejabat yang akan pensiun.

Rencana perombakan birokrasi Pemprov Maluku telah disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Uji kompetensi yang diikuti 37 PPTP juga telah dilaporkan ke KASN.

Hal itu disampaikan Asisten Komisioner Bidang Monitoring dan Evaluasi KASN, Irwansyah. “Prosesnya telah mendapatkan rekomendasi KASN, baik rencana pelaksanaan uji kompetensi, maupun laporan hasil uji kompetensi dan mutasinya,” kata Irwansyah melalui Wakil Ketua KASN Irham Dilmy via pesan WhatsApp, tadi malam.
Perombakan itu, kata dia, juga telah mendapat persetujuan prinsip dari Kemendagri. “Persetujuan prinsip mengingat Gubernur Maluku belum 6 bulan memangku jabatannya,” ujarnya. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga