KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Keputusan DPD Golkar Maluku menonaktifkan 10 ketua DPD II, mendapatkan perlawanan. Mereka mengancam menghabisi karier politik Richard Rahakbauw yang dianggap sebagai biang kerok kisruh internal partai Golkar.
Ketua DPD II Golkar, siap melawan keputusan Ketua Organisasi DPD Golkar Richard Rahakbauw cs yang menonaktifkan mereka. 10 ketua DPD II yang “dipecat” akan melaporkan keputusan yang dinilai inskontitusional itu ke ke DPP Golkar hingga Mahkamah Partai berlambang pohon beringin itu.
Tidak cukup di situ, mereka juga akan “menghabisi” karier politik Richard Rahakbauw yang akrab disapa RR, agar dicopot dari jabatannya.
Penonaktifan ketua DPD II Golkar di 10 kabupaten/kota di Maluku yang dimotori RR tidak sesuai aturan main di partai pimpinan Airlangga Hartarto itu. ’’Penonaktifan kami cacat hukum. Itu maunya RR,’’tegas Ketua DPD Golkar Buru, Ramli Umasugy dihubungi Kabar Timur, Jumat (12/7).
Umasugy yang juga Bupati Buru ini menegaskan, bersama sejumlah ketua DPD II Golkar siap melawan RR. Tak hanya melawan di DPP Golkar dan Mahkamah Partai, mereka juga akan mengusulkan agar RR tidak lagi berada di komposisi kepengurusan DPD Golkar Maluku. ’’ Kami siap lawan dan habisi dia (RR). Habisi dia (RR) diposisi kepengurusan Golkar,’’ tegasnya.
Mereka yang dinonaktifkan kata Umasugy, akan konsultasi ke DPP Golkar dan mengadu ke Mahkamah Partai Golkar. ’’(Penonaktifan) ini pelanggaran AD/ART. Kita akan lapor ke DPP Golkar dan Mahkamah Partai Golkar,’’ kata bupati Buru dua periode ini.
Terpisah, Ketua DPD Golkar Kabupaten Maluku Tenggara Alex Welerubun mengatakan, Ketua DPD Golkar Maluku Said Asagaff sudah mengakui penonaktifan mereka dari posisi ketua DPD II Golkar, tidak sah. ’’Sudah jelas. Pak Assagaff, tidak terima kami dinonaktifkan. Keputusan RR dan kawan-kawan kacau,’’ sebut Alex kepada Kabar Timur, kemarin.
10 ketua DPD Golkar yang dinonaktifkan kata dia, akan bertemu dalam waktu dekat. ’’Kami akan ketemu kemudian tindaklanjut ke DPP Golkar dan Mahkamah Partai Golkar. Ini partai besar kita atur secara baik dengan cara-cara sah. Kita akan buat perlawanan,’’ tegas dia.
Welerubun mengingatkan, dalam berpartai wajib mematuhi mekanisme internal. Dirinya bersama sembilan ketua DPD II Golkar lainya dipilih lewat Musda DPD II Golkar. ’’Kita ada mekanisme santun. Ini hasil Musda sehingga 10 ketua DPD II Golkar terpilih. Kalau diberhentikan harus melalui proses alasan mendasar. Mekanisme yang dilakukan DPD Golkar Maluku, minus ketua dan sekretaris DPD Golkar Maluku, tidak sesuai prosedur. Nonaktifkan sesuai aturan main, kita hormati. Mekanisme sesuai AD/ART/ saya kira semua teman sependapat, tapi ini tidak,’’ terangnya.
Mestinya, lanjut dia, ada mekanisme dan melalui berberapa tahapan sebelum dinonaktifkan jika mereka terbukti bersalah atau tidak maksimal membesarkan partai. ’’Kami kaget. Mesti ada teguran (sebelum dinonaktifkan). Kita ini bukan anak kecil. Kita dipanggil sesuai aturan main. Pak Assagaff mengatakan tidak sah kalau kami dinonaktifkan,” jelasnya.
Penonaktifan akibat tidak maksimal di Pilgub 2018, Pileg dan Pilpres 2019, dia menepisnya. ‘’Kita hadapi Pileg dan Pilpres. Kerja partai signifikan. Ini sistem agak lain. Masing-masing caleg lain kerja peroleh kursi. Kalau perolehan kursi, kita mengalami belum mencapai keberhasilan Pilgub dan Pileg,’’ sebutnya.
Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Aru Jemi Siarukin mengatakan, akan bertemu dengan seluruh ketua DPD II Golkar yang dinonaktifkan. Apalagi, ingat dia, ketua DPD Golkar Maluku, Said Assagaff menolak penonaktifan mereka. ’’Pak Assagaff tidak tahu RR ambil sikap itu. Kewenangan (penonaktifan) ada di ketua sesuai mekanisme,’’ kata Jemi dihubungi, kemarin.
Mereka juga akan ke DPP Golkar dan Mahkamah Partai mengadukan keputusan RR cs. ’Kita akan ke DPP Golkar pertanyakan penonaktifan kami yang tidak sesuai mekanisme. Di dalam aturan partai kita bersandar pada konstitusi dan mekanisme partai,’’ ingatnya.
