KABARTIMURNEWS.COM, AMBON  - Keputusan DPD Golkar Maluku menonaktifkan 10 ketua DPD II, mendapatkan perlawanan. Mereka mengancam menghabisi karier politik Richard Rahakbauw yang dianggap sebagai biang kerok kisruh internal partai Golkar.

Ketua DPD II Golkar, siap melawan keputusan Ketua Organisasi DPD Golkar Richard Rahakbauw cs yang menonaktifkan mereka. 10 ketua DPD II yang “dipecat” akan melaporkan keputusan yang dinilai inskontitusional itu ke ke DPP Golkar hingga Mahkamah Partai berlambang pohon beringin itu.

Tidak cukup di situ, mereka juga akan “menghabisi” karier politik Richard Rahakbauw yang akrab disapa RR, agar dicopot dari jabatannya.

Penonaktifan ketua DPD II Golkar di 10 kabupaten/kota di Maluku yang dimotori RR tidak sesuai aturan main di partai pimpinan Airlangga Hartarto itu. ’’Penonaktifan kami cacat hukum. Itu maunya RR,’’tegas Ketua DPD Golkar Buru, Ramli Umasugy dihubungi Kabar Timur, Jumat (12/7).

Umasugy yang juga Bupati Buru ini menegaskan, bersama sejumlah ketua DPD II Golkar siap melawan RR. Tak hanya melawan di DPP Golkar dan Mahkamah Partai, mereka juga akan mengusulkan agar RR tidak lagi berada di komposisi kepengurusan DPD Golkar Maluku. ’’ Kami siap lawan dan habisi dia (RR). Habisi dia (RR) diposisi kepengurusan Golkar,’’ tegasnya.

Mereka yang dinonaktifkan kata Umasugy, akan konsultasi ke DPP Golkar dan mengadu ke Mahkamah Partai Golkar. ’’(Penonaktifan) ini pelanggaran AD/ART. Kita akan lapor ke DPP Golkar dan Mahkamah Partai Golkar,’’ kata bupati Buru dua periode ini.

Terpisah, Ketua DPD Golkar Kabupaten Maluku Tenggara Alex Welerubun mengatakan, Ketua DPD Golkar Maluku Said Asagaff sudah mengakui penonaktifan mereka dari posisi ketua DPD II Golkar, tidak sah. ’’Sudah jelas. Pak Assagaff, tidak terima kami dinonaktifkan. Keputusan RR dan kawan-kawan kacau,’’ sebut Alex kepada Kabar Timur, kemarin.

10 ketua DPD Golkar yang dinonaktifkan kata dia, akan bertemu dalam waktu dekat. ’’Kami akan ketemu kemudian tindaklanjut ke DPP Golkar dan Mahkamah Partai Golkar. Ini partai besar kita atur secara baik dengan cara-cara sah. Kita akan buat perlawanan,’’ tegas dia.

Welerubun mengingatkan, dalam berpartai wajib mematuhi mekanisme internal. Dirinya bersama sembilan ketua DPD II Golkar lainya dipilih lewat Musda DPD II Golkar. ’’Kita ada mekanisme santun. Ini hasil Musda sehingga 10 ketua DPD II Golkar terpilih. Kalau diberhentikan harus melalui proses alasan mendasar. Mekanisme yang dilakukan DPD Golkar Maluku, minus ketua dan sekretaris DPD Golkar Maluku, tidak sesuai prosedur. Nonaktifkan sesuai aturan main, kita hormati. Mekanisme sesuai AD/ART/ saya kira semua teman sependapat, tapi ini tidak,’’ terangnya.

Mestinya, lanjut dia, ada mekanisme dan melalui berberapa tahapan sebelum dinonaktifkan jika mereka terbukti bersalah atau tidak maksimal membesarkan partai. ’’Kami kaget. Mesti ada teguran (sebelum dinonaktifkan). Kita ini bukan anak kecil. Kita dipanggil sesuai aturan main. Pak Assagaff mengatakan tidak sah kalau kami dinonaktifkan,” jelasnya.

Penonaktifan akibat tidak maksimal di Pilgub 2018, Pileg dan Pilpres 2019, dia menepisnya. ‘’Kita hadapi Pileg dan Pilpres. Kerja partai signifikan. Ini sistem agak lain. Masing-masing caleg lain kerja peroleh kursi. Kalau perolehan kursi, kita mengalami belum mencapai keberhasilan Pilgub dan Pileg,’’ sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Aru Jemi Siarukin mengatakan, akan bertemu dengan seluruh ketua DPD II Golkar yang dinonaktifkan. Apalagi, ingat dia, ketua DPD Golkar Maluku, Said Assagaff menolak penonaktifan mereka. ’’Pak Assagaff tidak tahu RR ambil sikap itu. Kewenangan (penonaktifan) ada di ketua sesuai mekanisme,’’ kata Jemi dihubungi, kemarin.

Mereka juga akan ke DPP Golkar dan Mahkamah Partai mengadukan keputusan RR cs. ’Kita akan ke DPP Golkar pertanyakan penonaktifan kami yang tidak sesuai mekanisme. Di dalam aturan partai kita bersandar pada konstitusi dan mekanisme partai,’’ ingatnya.

Menurut Siarukin, jika ada kesalahan mereka mesti diundang untuk dimintai keterangan oleh DPD Golkar Maluku. Namun, selama ini mereka belum dimintai keterangan atau klarifikasi. ’’Penonaktifan itu langkah gegabah tidak sesuai mekanisme partai,’’ tegas dia.

Soal alasan dinonaktifkan karena mendukung Bambang Soesatyo sebagai calon Ketua Umum Golkar, menurutnya, kader Golkar semua tingkatan mempunyai hak pilih masuk di struktur partai. ‘’Sebagai pengurus DPD II Golkar, kalau ada kader Golkar terbaik punya kesempatan pilih ketua umum DPP, tidak dibatasi,’’ sebutnya.

Menurut Siarukin, pilihan politik mereka tidak mutlak hingga digelarnya Munas DPP Golkar. ’’DPD II Golkar punya hak suara. DPD I Golkar punya hak pilih sendiri. Kalau ada kader terbaik secara nasional, sah saja kita ajukan salah satu kader dicalonkan. Itu mekanisme Golkar beda dengan parpol lain. Ini parpol kader,’’ tegas Siarukin.

TOLAK PENONAKTIFAN

Ketua DPD Golkar Maluku Said Assagaff menegaskan tidak pernah menyetujui penonaktifan 10 ketua DPD II Golkar. ’’(Tidak pernah kordinasikan penonaktifan) Saya tidak tahu. Setahu saya mereka buat laporan terkait Pilgub, Pileg dan Pilpres yang disampaikan ke DPP Golkar. Ketua DPD II Golkar yang mana bermain untuk Golkar dan mana yang tidak bermain untuk Golkar. Itu yang kita laporkan. Kalau berhentikan saya tidak tahu,’’ kata Assagaff dihubungi Kabar Timur, kemarin.

Diakui sekitar dua pekan lalu, RR cs melakukan koordinasi dengannya. Namun, kordinasi itu untuk menyiapkan laporan yang disampaikan ke DPP Golkar. Sementara itu, lanjutnya, tidak kordinasikan untuk penonaktifan ketua DPD II Golkar. ‘’Bodoh bilang mereka (RR cs). Kalau tingkat (kordinasi untuk) penonaktifan belum. Mesti saya dan sekretaris ada. Tidak ada kewenangan dari saya (digelar rapat pleno penonaktifan). Semua wakil ketua biking begitu kacau,’’ kesal mantan gubernur Maluku ini.

Pasca keputusan RR cs menonaktifkan 10 ketua DPD II Golkar, Assagaff mengaku telah menghubungi sejumlah pengurus DPD Golkar Maluku, menyikapi hal tersebut. “RR saya telepeon tidak bisa. Saya sudah kasih tahu ke Hairudin Tuarita. Saya tanya kenapa kalian buat (penonaktifan) tidak tanya saya. Itu masalah prinsip saya yang putus. Bukan kalian putus,’’ ujar Assagaff.

Hari ini, DPD I dan DPD II Golkar dari enam provinsi akan bertemu DPP Golkar di Jakarta. Dia berjanji, akan menyampaikan persoalan penonaktifan ketua DPD II Golkar. ’’Kita ada pertemuan, besok (hari ini) ke DPP Golkar. Saya mau bicarakan. Semua pertemuan di Jakarta. Kebetulan ada pertemuan di Jakarta ada lima atau enam provinsi,’’ terangnya.

Soal kemungkinan 10 ketua DPD II Golkar yang dinonaktifkan, jabatanya dikembalikan, Assagaff tidak menjamin. ’’DPP sudah tahu. Nanti saya jelaskan. Saya tidak jamin semua. Karena kita evaluasi sejumlah ketua DPD II Golkar tidak kerja untuk Golkar. Kasihan kursi DPR RI hilang. Kita telah lakukan evaluasi untuk kirim ke DPP Golkar. Kita minta kepada mereka yang tidak bekerja untuk kepentingan Golkar, Pilgub, Pileg dan Pilpres dinonaktifkan. Kita minta evaluasi lebih jauh lagi kalau dipangil rapat,’’ paparnya.

Dia membantah, alasan penonaktifan karena mendukung Bambang Soesatyo sebagai calon Ketum Golkar. ’’Orang begitu trik sedikit. Orang lari ke hal-hal strategis yang dilakukan DPP Golkar. Kan Munas DPP Golkar, sesuai AD/ART Munaslub setengah tahun lalu, diputuskan Desember 2019 nanti buat Munas. Semua taat soal itu,” katanya.

Sekedar tahu, rapat pleno DPD Golkar Maluku, yang dipimpin RR sepakat menonaktifkan 10 ketua DPD II Golkar. Mereka dinonaktifkan karena dinilai tidak maksimal sehingga Pilgub 2018 lalu Said Assagaff-Anderias Rentanubun yang diusung Golkar kalah di wilayahnya. Dan berkurangnya kursi DPRD kabupaten/provinsi serta hilangnya kursi Golkar di DPR RI.

Mereka yang dinonaktifkan, yakni ketua DPD Golkar Kota Ambon Richard Louhenapessy yang juga Walikota Ambon, Ketua DPD Golkar Kabupaten Buru Ramli Umasugy (Bupati Buru), Ketua DPD Golkar Seram Bagian Timur Mukti Keliobas (Bupati SBT).

Berikut Ketua DPD Golkar SBB Hans Purimahua, Ketua DPD Golkar Malteng Ridolof Lailosa, Ketua DPD Golkar MBD Bastian Petrus, Ketua DPD Golkar Kota Tual Yunus Serang, Ketua DPD Golkar Malra Alex Welerubun, Ketua DPD Golkar Bursel Zainudin Boy, dan Ketua DPD Golkar Aru Demi Lazarus Siarupin. Hanya Ketua DPD Golkar Kepulauan Tanimbar, Piet Kait Taborat yang tidak dinonaktifkan. (KTM)