KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku menyayangkan konflik antara warga Negeri Latu dan Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Sebab, kedua kampung bertetangga itu merupakan saudara seakidah.

Haram hukumnya saling bermusuhan, apalagi menumpahkan darah seimannya sendiri. Dua kampung itu diminta untuk berdamai. Latu dan Hualoy diharapkan dapat mengakhiri permasalahan yang selama ini mereka hadapi.

MUI berharap, agar permasalahan itu segera diatasi, karena saat ini umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa ramadan, bulan suci yang penuh ampunan dan magfirah.

“Memang sangat bagus usulan tadi menyikapi konflik Latu dan Hualoy. Pada dasarnya semua punya keinginan Latu dan Hualoy segera islah. Mereka harus berdamai. Karena kita orang basudara apalagi di bulan suci ramadan ini,” pinta Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo kepada wartawan, usai kegiatan silaturahmi bersama para tokoh agama Islam Maluku di Pacciffic Hotel, Kota Ambon, Minggu (19/5).

Persoalan warga Latu dan Hualoy, tambah Latuapo, bukan saja dirasakan kedua kampung tersebut, tapi seluruh umat muslim dan umumnya masyarakat di Maluku. Pertikaian hingga terjadinya aksi blokade jalan antar kedua kampung itu, juga turut menyengsarakan masyarakat pengguna jalan.

“Karena persoalan mereka juga dirasakan oleh basudara-basudara kampung di daerah yang lain. Kita tidak mau pihak ketiga masuk untuk menciptakan situasi dan kondisi yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

MUI Maluku menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama warga Desa Latu dan Hualoy yang merupakan satu rumpun, satu agama untuk kembali islah kepada ukhuwa islamiyah. Rasa persaudaraan yang diajarkan dalam ajaran islam.

“Kami dari MUI insya Allah akan kumpul dan bicarakan khusus mengenai permasalahan antara Latu dan Hualoy. Tujuannya agar mereka bisa islah,” harapnya.

TUTUP TEMPAT PROSTITUSI

Usulan penutupan tempat prostitusi lokalisasi Tanjung Batu Merah oleh MUI Kota Ambon, didukung penuh oleh MUI Maluku. Surat permohonan penutupan yang sudah dikirim kepada Kepala Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease diminta untuk segera ditindaklanjuti.

“Kami sangat mendukung. Tadi juga kami membahasnya bersama para tokoh agama Islam di Maluku,” ujar Latuapo.

Pihaknya, tambah Latuapo yang juga merupakan dosen pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, ini meminta dukungan dari semua pihak terkait dan komponen masyarakat lainnya terkait penutupan lokasi prostitusi tersebut untuk selamanya.

“Karena tempat itu tidak layak. Sebuah lokalisasi, tempat prostitusi yang berada di tengah tengah masyarakat kota. Ini tidak bagus. Makanya harus ditutup selamanya,” pintanya.

Disisi lain, selain membahas konflik antara warga, penutupan tempat prostitusi, serta tempat pemotongan hewan babi, MUI bersama para tokoh agama Islam Maluku juga menyikapi dinamika politik nasional.

Hasil pembahasan tersebut kemudian tertuang dalam seruan pesan moral diantaranya mengajak seluruh umat beragama agar bergandengan tangan bersama TNI, Polri dan seluruh komponen bangsa, untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta keutuhan bangsa.

“Mengajak umat Islam dan seluruh masyarakat di Maluku untuk kembali merajut silaturahim, pertalian sejati hidup orang basudara, dan tidak akan terpolarisasi karena pilihan politik yang berbeda,” ungkap Latuapo.

Pihaknya juga menghimbau kepada semua kontestan yang ikut dalam pileg dan pilpres untuk tetap menjadi teladan dan mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.

“Menghimbau kepada lembaga lembaga pelaksana pemilu agar bekerja secara profesional, transparan, jujur dan adil,” pungkasnya. (CR1)