Sekilas Info

Timor Leste Surati Pemprov Maluku

Meykal Pontoh. | KABAR TIMUR

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Sudah bukan rahasia lagi jika warga Maluku khususnya di Pulau Lirang, Kabupaten Maluku Barat Daya kerap berobat ke negara Timor Leste. Menyikapi itu, Kedutaan Besar Timor Leste untuk Indonesia melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui Pemerintah Indonesia.

Hal tersebut diungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meikal Pontoh saatRapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Maluku tahun 2019 di Ambon, Senin (8/4) yang dihadiri Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek.

“Satu bulan lalu, dari kedutaan Besar Timur Leste mengirim surat ke Pemerintah Indonesia dan Provinsi mempertanyakan pasien (dari Maluku) berobat di Timor Leste. Permasalahannya kita belum ada imigrasi. Timor Leste (mengobati) karena faktor kemanusian dirujuk kembali ke Timor Leste,” ungkap Pontoh.

Dijelaskannya, tahun 2016 dianggarkan melalui DAK Afirmasi di tiga kabupaten, yakni Kepulauan Tanimbar, Aru dan Maluku Barat Daya. Namun DAK itu dialihkan oleh Pemda MBD untuk pembangunan rumah sakit mengantisipasi keberadaan Blok Masela.

“Waktu itu 12 puskesmas DPTK di SK-kan oleh Menkes, separuhnya mendapatkan bantuan. Pertimbangannya saat itu, ada yang menjadi prioritas sehingga dana untuk Pulau Lirang dialihkan mengantisipasi Blok Masela dibangun rumah sakit. Itu alasan Pemda MBD,” tuturnya.

Tahun ini, melalui Dinnas Kesehatan MBD akan diajukan usulan untuk pembangunan rumah sakit di Lirang menanggapi surat dari Kedubes Timor Leste. “Tahun ini MBD mendapatkan lagi DAK Afirmasi dan Pulau Lirang di tahun 2020 akan diusulkan Dinkes MBD dengan alasan surat dari Kedubes (Timor Leste),” ucapnya.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek memastikan Pulau Lirang akan dibangun rumah sakit pratama tahun 2020. “Nanti dikaji, perencanaannya matang kita ajukan ke Kemenkeu dan Bappenas disetujui tahun 2020,” kata Menkes kepada awak media.

Pentingnya kajian dan perencanaan yang matang kata Moeloek disebabkan anggaran keuangan negara. “Emang ini mau bikin apa, ini uang negara, nggak boleh main-main. Sudah dikasi nggak dijadikan (Pemkab MBD tidak bangun rumah sakit di Lirang), itu jadi masalah. Sekarang harus bener-bener, kalau nggak dipertanyakan Kemenkeu,” tegas dia.

Moeloek menyentil peran daerah yang harus bisa bekerjasama dengan Pemerintah Pusat. “Daerah juga harus kerjasama yang baik, makanya judulnya kolaborasi pusat dan daerah. Kan saya tidak tiap hari ada di sini, yang tau kan orang Lirang, seharusnya (Pemkab MBD) dia tahu kebutuhan masyarakatnya. Kita akan bersama-sama cek and ricek kemudian kita berjuang untuk minta uangnya. Ini uang rakyat, harus kembali ke rakyat,” kata dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bambang Wibowo mengatakan dari target pembangunan 64 rumah sakit pratama di Indonesia untuk wilayah yang belum memiliki rumah sakit maupun wilayah perbatasan, 62 unitnya sudah selesai.

“Tahun ini tinggal 2 (unit yang belum selesai). Kalau ada kebutuhan bisa diajukan dan akan segera dikaji, kalau diperlukan maka menjadi kewajiban untuk memfasilitasi,” jelasnya.

Hanya saja, yang paling penting kata dia, jika permintaan sudah disetuji Kementerian, pemerintah daerah harus siapkan instalasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan operasionalnya.

“Tapi yang penting saat sudah disetujui dibangun, daerah tidak bisa memenuhi janjinya terkait SDM dan operasional. Kalau minta tapi juga harus konsekuen, jangan sampai dibangun rumah sakit pratama tapi tidak disiapkan instalasi SDM dan biaya operasional. Tapi kalau sama-sama komitmen, Insya Allah akan disetujui, sebagai sebuah kebutuhan yang harus,” kata Bambang. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga