Sekilas Info

Kejari SBT Bidik Calon Tersangka Sertifikat Prona

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Tanda tangan sejumlah kepala desa yang belum diketahui siapa yang memalsukannya, menjadi alat bukti bagi Kejari SBT menaikkan kasus korupsi sertifikat prona tahun 2016 ke tahap penyidikan.

Surat perintah penyidikan (sprindik), hari ini akan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Riyadi.

“Naik penyidikan, sudah saya perintahkan Kasipidsus untuk naik penyidikan, besok (hari ini) saya tanda tangan surat sprindiknya,” tegas Riyadi kepada Kabar Timur, Senin (1/4).

Menurut Riyadi, tanda tangan tersebut berkaitan dengan uang yang seharusnya diterima oleh para kepala desa, yang lahan warganya diukur untuk penerbitan sertifikat prona oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten SBT. Namun mereka menyatakan tidak pernah menandatangani kuitansi, begitu pula menerima uangnya. Pengadaan sertifikat prona tahun 2016 senilai Rp 1,4 miliar.

“Ada yang tanda tangannya dipalsukan, tapi mereka tidak pernah terima uang itu. Siapa yang palsukan, kita belum tau,” kata Riyadi.

Tim jaksa telah memeriksa 9 dari 11 kepala desa. Diantaranya, kepala desa Kefing, Hote, Air Nanang, Kurois, Undur dan Urung.

Terkait siapa tersangka di perkara ini, Riyadi menjelaskan, pihaknya tidak membidik orang menjadi tersangka. Namun menjerat orang secara hukum sesuai fakta-fakta perbuatan yang dilakukan. Yakni, siapa melakukan perbuatan apa, di mana, kapan dan alat buktinya apa.

Dia belum dapat memastikan jumlah calon tersangka. Riyadi beralasan, tidak mudah menetapkan tersangka, karena harus ada perbuatan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan secara sengaja, bukan karena kelalaian.

“Istilah hukumnya omisi delik. Artinya tidak bisa tipikor itu tidak berbuat. Harus ada fakta perbuatannya,” papar Riyadi.

Selain tanda tangan palsu, ada lagi bukti lain, yakni 1200-an sertifikat yang belum diterima oleh para kepala desa dari 2000 potong sertifikat yang diprogramkan untuk 11 desa tersebut. Atau hanya 800-an sertifikat tahun anggaran 2016 yang direalisasikan oleh BPN SBT ketika itu.

Mirisnya, setelah realisasi sertifikat yang tidak sesuai besaran anggaran, ada persoalan baru dan dinilai ikut memperbesar kerugian negara. Ternyata di tahun 2019 ini, ada penerbitan sertifikat prona yang belum diketahui dananya diambil darimana.

“Seharusnya, sertifikat dari tahun 2016 itu paling lambat selesai tahun 2018. Tapi tahun 2019 baru diterbitkan. Ini pertanyaan dari mana dananya diambil, masalah baru lagi,” imbuh Riyadi. (KTA)

Penulis:

Baca Juga