KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – DPRD Kota Ambon, mengaku telah memperjuangkan nasib pengawai Honorer K-II, di lingkup Pemkot Ambon, dengan mengusulkan gaji perbulan dimasukan pada APBD, kata Wakil Ketua DPRD Kota, Rustam Latupono, Jumat (1/3) kemarin, menanggapi aksi demo pengawai honorer, akhir Februari.
Aksi demo honorer K-II sebelumnya, selain menolak Kebijakan KemenPAN-RB tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), mereka mengaku DPRD Kota, telah berjanji membantu agar upah honorer yang saat ini berjumlah Rp 250/bulan dapat diperjuangkan menjadi Rp 500/bulan.
“Kami pernah lakukan aksi sebelumnya, dan DPRD kota berjanji membantu kami berjuang menaikan upah kami. Seiring waktu tidak ada tanda-tanda sedemikian baik terhadap upah kami. Jadi kami tagih janji para wakil rakyat itu,”papar Ketua Forum Honorer K-II Kota Ambon, Hasyim Raidi.
Tidak hanya itu, mereka juga meminta DPRD selaku wakil rakyat agar tidak tinggal diam melihat nasib honorer K-II. “Kalau bukan DPRD yang bisa bantu kami lantas siapa lagi? Jadi kami taruh harapan besar kepada mereka,” ujarnya.
Rustam mengaku, terkait kenaikan upah Honorer K-II Lingkup Pemerintah Kota, telah diusulkan pihaknya dalam APBD 2019. “DPRD sudah usulkan upah Honorer K-II dimasukan APBD Kota tahun 2019. Sekarang tingal bagaimana Pemkot, melakukan pembayaran,” terangnya.
Diakuinya, pihaknya telah mengusulkan upah Honorer K-II Pemkot, dibayarkan sesuai permintaan honorer kepada DPRD Kota, yakni Rp 500/bulan dari sebelumnya hanya Rp 250/perbulan.
“Kami sudah usul upah mereka dibayar Rp 500/perbulan, namun dengan kondisi keuangan Kota Ambon seperti ini, kelihatannya Pemkot akan membayar dibawah Rp 500 ribu. Jadi untuk persoalan ini, DPRD telah menjalankan tugasnya, selanjutnya silahkan tanya ke Pemkot, mereka mampu membayar berapa,” jelasnya. (MG5)
