KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Lahan sekira 2 hektar di Rutong-Kahena, kawasan Air Besar, puncak STAIN, desa Batumerah kini inkrah milik ahli waris Abdul Wahid Latuconsina. Di lain pihak, Pemprov Maluku dan keluarga Jhon Dirk Sapteno harus menelan pil pahit, duit Rp 1 miliar harus dikembalikan ke ahli waris Abdul Wahid sebagai penggugat.
Selain itu kongkalikong antara Sapteno dan oknum pejabat Pemprov di masa pemerintahan Gubernur Karel Ralahalu juga terungkap. Disinyalir, pembayaran duit Rp 1 miliar ini seharusnya ke pihak Latuconsina, tapi diatur-atur oleh pejabat tertentu, sehingga Sapteno yang dibayar.
“Kami punya bukti, pejabat Pemprov itu tanda tangan kuitansi pencairan. Tunggu saja, setelah ini kita akan layangkan laporan ke polisi, untuk diusut sebagai dugaan penggelapan uang daerah,” ujar Malik Raudhi Usemahu, kuasa hukum ahli waris Abdul Wahid Latuconsina kepada Kabar Timur, Sabtu, pekan kemarin.
Malik Raudhi Usemahu menjelaskan, berdasarkan putusan perkara Kasasi No.1740 K/PDT/2014 antara Abdul Wahid Latuconsina melawan Pemerintah RI Cq Gubernur Maluku maupun Johny Dirk Alberth Sapteno, juga putusan perkara Peninjauan Kembali (PK) No.488 PK/PDT/2018 antara Johny Dirk Alberth Sapteno melawan Pemerintah RI cq Gubernur Maluku maupun Abdul Wahid Latuconsina, lahan dimaksud akhirnya inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap setelah permohonan PK dari John Dirk Alberth Sapteno ditolak sekaligus menguatkan putusan Kasasi Abdul Wahid Latuconsina sendiri.
Dijelaskan, pada putusan Kasasi tersebut, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, dalam hal ini Abdul Wahid Latuconsina. Dan yang paling utama dari putusan kasasi itu, kata Malik Raudhi Usemahu, menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah dari persil tanah seluas 20 ribu meter persegi yang kini oleh Pemprov Maluku telah dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena.
