KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Meskipun gaji guru tingkat SD dan SMP di wilayah Kecamatan Salahutu dan Leihitu dan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) telah terbayarkan, namun sebagian besar guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap saja resah.

Penyebabnya gaji guru dibayarkan pada pekan ketiga bulan berjalan. Sudah begitu gaji guru dipotong tanpa alasan yang jelas.

Salah satu guru SD di wilayah Kecamatan Leihitu menuturkan, setelah bendahara UPTD Leihitu dipimpin Mohtar Muhammad, pembayaran gaji guru kerap mengalami keterlambatan. Hal itu berbeda saat Ratna Latarisa menjabat bendahara UPTD Kecamatan Leihitu.

“Gaji bulan Oktober baru kita terima pada 27 November 2018. Dan itu kita maklumi saja karena adanya pengalihan dari masing-masing sekolah ke bank atas nama pribadi guru. Tapi untuk gaji November ini, kita baru terima pada 14 Desember 2018, itu juga terjadi pemotongan bahkan di atas Rp 1 juta,”jelasnya.

Sementara di masa Ratna Latarissa, gaji guru SD maupun SMP sudah bisa diperoleh sekitar tanggal 7 atau 8 bulan berjalan.
“Ini tergantung bendahara. Jika bendahara bekerja cepat ya gaji yang kita terima juga cepat. Tapi dia (Mohtar) malas masuk kantor dan sedikit acuh dengan hak kami,” geram guru yang menolak namanya diberitakan kepada Kabat Timur, kemarin.

Guru SD lainnya juga mengaku kecewa dengan prilaku yang ditunjukan Mohtar Muhamad. Betapa tidak, ketika didatangi untuk ditanya soal pemotongan gajinya sebesar Rp. 800 ribu, Mohtar tidak berada di tempat.

Nomor telepon genggamnya juga tidak aktif. Ketika aktif, apa yang ditanyakan tidak pernah direspon Mohtar. “Kan harus dijelaskan supaya kita tahu pemotongan gaji ini untuk apa. Ironisnya, bukan hanya saya tapi sebagian besar guru SD maupun SMP di wilayah Leihitu mengalami hal yang sama,” kesalnya.

Dia berharap, Pemda Malteng mengevaluasi kinerja Mohtar selaku bendahara UPTD Kecamatan Leihitu. Ditakutkan, keresahan itu akan berhujung kemarahan yang mengakibatkan aksi mogok massal para guru. “Yang saya takut itu para guru marah lalu melakukan aksi mogok massal. Jika sudah begitu ya anak didik kita yang menajdi korban,” tegasnya.

Hal serupa juga dikeluhkan para guru di Kecamatan Salahutu. Gaji mereka selalu tertunda dibayarkan bendahara UPTD Pendidikan Kecamatan Salahutu. Akibatnya, para guru di Salahutu mengancam akan melakukan aksi demontrasi hingga mogok mengajar apabila kejadian ini terus berulang. “Jika bulan-bulan depan masih terjadi seperti ini para guru di Salahutu akan menggelar aksi demonstrasi, jika perlu mogok mengajar,” tegas sejumlah guru SD dan SMP yang mengajar di wilayah Salahutu.

Mereka berharap, kepala Dinas Pendidikan Malteng dan Bupati Abua Tuasikal tidak tinggal diam dengan kinerja anak buahnya di UPTD Salahutu yang dinilai buruk. “Jika ini tetap dibiarkan, kami menduga tindakan (terlambat membayar gaji) UPTD Salahutu juga diketahui kepala Dinas Pendidikan dan Bupati,” tegas mereka.

Berbeda dengan yang dialami guru SMA yang kewenangannya beberapa tahun lalu telah dialihkan dari Pemkab/Pemkot ke Pemerintah Provinsi. Gaji guru SMA di Malteng dibayar tepat waktu.

Salah satu guru SMA Negeri 1 Leihitu, Hawa mengatakan, pembayaran hak mereka selalu tepat waktu dan tidak ada hambatan. Jika ada pemotongan gaji, pemotongan tersebut akan dijelaskan untuk ketahuan guru yang bersangkutan.

“Kalau di SMA yang kewenangannya di Dinas Pendidikan Maluku, pembayaran gaji secara kolektif. Artinya, nomor rekening pribadi sekolah yang dimasukan ke bank. Nanti bendahara yang mengambil dan memberikan ke kita,” kata Hawa. (MG3)