KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Kinerja Polres Maluku Tengah diduga berada di zona abu-abu, alias meragukan. Jangankan kasus Dana Desa Negeri Rutah yang baru diselidiki, kasus korupsi terkait dana pusat untuk Desa Gale-Gale sejak tahun 2015 belum ada titik terang.
Kasatreskrim Polres Malteng AKP Syahirul Awap dihubungi, kemarin, tidak merespon. Telepon seluler ke nomor yang bersangkutan dirijek atau ditolak.
Laporan dugaan korupsi Dana Desa Gale-Gale tahun 2015 disampaikan ke Polres dinilai cukup lama. Berkali-kali masyarakat desa berkoordinasi, Polres bahkan telah memberi jawaban memuaskan. Kalau kasus ini telah naik penyidikan pada Oktober 2018 lalu.
Hanya, siapa tersangka belum ditetapkan. Sementara masyarakat menilai oknum Penjabat Kades Syawal Ajid dan sejumlah staf desa bertanggungjawab. Namun kinerja dan komitmen Polres diragukan.
Tapi nasib pengusutan kasus DD Gale-Gale, bakal sama saja untuk dua desa lain di Kecamatan Seram Utara Barat, yakni Desa Pasanea dan Karlutu Kara. Belum lagi Negeri Rutah di Kecamatan Amahai yang sudah dilaporkan.
Akibatnya, perwakilan masyarakat desa-desa tersebut berencana mendemo Polres di hadapan Kapolda Maluku. “Hasil audit BPKP sudah ada, tapi belum ada tersangka. Bukan saja Gale-Gale, Desa Pasanea dan Karlutu Kara juga, Polres abu-abu alias seng jelas. Teman-teman ada rencana demo di Polda, minta Kapolda Maluku copot Kapolres Malteng. Semua kasus DD tenggelam, termasuk Negeri Rutah,” ucap salah satu aktivis Masohi kepada Kabar Timur, Ruland Tueka dihubungi melalui telepon seluler, Jumat (16/11).
Sebelumnya akui, Ruland, Kasatreskrim menjanjikan gelar perkara dugaan korupsi tiga desa ini bakal dilakukan setelah audit BPKP terkait kerugian negara diperoleh. “Tapi kendalanya apa? sementara saksi-saksi sudah diperiksa. Data dan dokumen yang dikasih masyarakat ke Polres juga lengkap. Jangan karena sudah ada deal-deal, lalu kasus diendapkan,” ujar Ruland. (KTA)
