KABARTIMURNEWS.COM,AMBON – DPRD Provinsi Maluku mengancam akan menolak Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) Gubernur Maluku dan APBD perubahan tahun 2018. Penolakan akan dilakukan jika Pemerintah Provinsi Maluku ngotot melakukan rasionalisasi untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) Maluku sebesar 38 persen.
“Saya sudah intruksikan kepada masing-masing fraksi di DPRD Maluku untuk menolak rasionalisasi 38 persen kepada OPD Provinsi Maluku. Dan hampir semua fraksi telah menyepakati itu. Jika memang Pemerintah tetap bersikeras, maka kami akan menolak LPJ maupun APDB perubahan tahun 2018,” tegas Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae di Baileo Rakyat, Karang Panjang Ambon, Senin (30/7).
Situasi keuangan daerah Maluku saat ini memburuk. Untuk keluar dari masalah ini, rasionalisasi bukanlah solusi yang tepat. Sebab, dengan rasionalisasi, akan berdampak pada APBD 2018.
“Kalau kemudian Pemda bikin hutang dan rasionalisasi potong lagi anggaran, ini kerja gampang. Mestinya kita di DPRD harus tahu dulu penyebab dari hutang ini apa?. Apakah kesalahan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2017 ataukah ada proyek yang sama sekali siluman yang kita tidak tahu yang kemudian dibiayai yang berdampak pada hutang daerah,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
DPRD memiliki hak anggaran. Untuk itu, masalah ini harus terlebih dahulu dikomunikasikan dengan DPRD sehingga tidak terkesan ada dusta diantara eksekutif dan legislatif. “Benarnya kan harus seperti itu. Kita harus duduk dan bahas bersama sehingga jangan ada kesan kita menyembunyikan sesuatu,” ujarnya.
Pemda Maluku pernah mengatakan hutang Maluku mencapai Rp 180 miliar lebih. Penyebabnya karena target penerimaan yang tidak tercapai, salah satunya belum adanya dana bagi hasil. Tetapi, data yang diterima DPRD tidak sesuai dengan pernyataan Pemda Maluku.
Buktinya, setelah tim DPRD mengecek ke Pemda, ternyata dana bagi hasil sudah ditransfer penuh ke kas milik Pemda Maluku. “Ini kan data yang sangat berlainan. Pemda sebaiknya jujur karena ini sangat berimbas terhadap pengembangan Maluku kedepan,” kata ketua DPD Perjuangan Maluku ini.
Menurutnya, jika rasionalisasi dipakai untuk membayar hutang daerah, dipastikan diakhir tahun anggaran, Maluku kembali terlilit hutang.
“Kedepan akan ada pengalihan kepemimpinan (gubernur). Saya sebagai salah satu pengurus parpol yang mendukung Pak Murad Ismail, tidak ingin memberi beban yang banyak kepada Pak Murad. Makanya saya ingin menyelesaikan kepemimpinan (gubernur) Pak Said Assagaff tanpa ada masalah,” ujar Edwin.
Jika hingga akhir kepemimpinan Said Assagaff Maluku masih terlilit hutang, imbasnya kepada peme-rintahan Murad Ismail-Bar-nabas Orno. “Imbasnya nanti ada pada Pak Murad. Bagaimana pro-gramnya mau jalan jika Maluku sen-diri masih terlilit hutang dan tidak mam-pu diselesaikan oleh gubernur se-belum–nya, pak Assagaff,” katanya. (MG3)
