Tiga petinggi negara kunjungan kerja di kota Ambon, Senin (6/7). Mereka adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

“Tujuan kunjungan kami agar pemerintah pusat dan negara hadir di tengah-tengah masyarakat,” kata Doni Moenardo kepada wartawan usai rapat koordinasi penanganan covid-19 dengan gubernur, bupati dan walikota se-Maluku di kantor gubernur Maluku, kemarin.

Ikut dalam kunjungan kerja ke Ambon, Komisi VIII dan Komisi IX DPR RI. Doni katakan, kedatangan  mereka atas perintah Presiden RI Joko Widodo untuk mengecek langsung percepatan penanganan Covid-19 di Maluku.

“Presiden tugasi kami agar ada persoalan di lapangan langsung diatasi. Kedatangan kami bersama pimpinan dan anggota Komisi VIII dan Komisi IX DPR RI,’’ kata mantan Pangdam XVI Pattimura ini.

Doni berharap, untuk menekan laju penyebaran Covid-19 sosialisasi gencar dilakukan agar menggugah kesadaran masyarakat tentang bahaya Covid-19. “Saya berharap sosialisasi pendekatanya kearifan lokal. Karena masyarakat belum sepenuhnya paham social distancing, pysical distancing, dan new normal. Ini yang harus disosialisasikan kepada masyarakat,” ujar jenderal TNI bintang tiga ini.

Doni mengutip pernyataan Menkes, Covid-19 sangat berbahaya karena pencabut nyawa manusia. “Covid-19 berbahaya. Apalagi Orang Tanpa Gejala. Jadi ada yang bilang Covid-19 hanya rekayasa, itu tidak benar. Kita harus jelaskan kepada masyarakat kalau pasien Covid-19 yang sudah meninggal 500 ribu orang lebih,” kata Doni.

Untuk itu, semua pihak diharapkan gotong royong melakukan pencegahan pentingnya bahaya Covid-19. “Filosofi orang Maluku itu, potong di kuku rasa di daging dan sagu salempeng dipata dua. Kita harus gotong royong lawan Covid-19. Jadi jangan anggap enteng,” ajaknya mengingatkan.

Dia mengajak masyarakat Maluku meningkatkan stamina dan mengkonsumsi makanan bergizi agar terhindar dari Covid-19. “Di Maluku, sumber daya perikanan luar biasa. Perbiasakan makan ikan, lobster. Saya yakin kita terhindar dari Covid-19,” kata mantan Pangdam Siliwangi ini.

Setelah mengunjungi Maluku, Doni bersama rombongan akan melanjutkan kunjungan kerja ke Ternate, Maluku Utara, dan sejumlah kabupaten di Papua. “Kunjungan ini setelah  kita dari Surabaya dan provinsi lainnya,” sebutnya.

Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan beberapa hal terfokus pada implementasi program yang diharapkan tepat sasaran, yaitu kesehatan, pengamanan jaring sosial dan pengamanan jaring ekonomi kecil agar tetap eksis.

Sementara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan, aturan terkait pemakaman jenazah Covid-19 telah diterbitkan dengan mengacu pada masukan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan WHO. Hal ini menanggapi maraknya permasalahan proses pemakaman pasien positif corona.

MINIM FASILITAS

Pada Rakor percepatan penanganan Covid-19, Gubernur Maluku Murad Ismail memaparkan perkembangan penanganan corona di Maluku. Kasus pertama Covid-19 yang terkonfirmasi di Maluku pada 22 Maret 2020. Hingga 5 Juli, pasien positif corona yang dinyatakan sembuh 48 persen, dalam perawatan 50 persen dan 2 persen meninggal dunia.

Kepada masyarakat terdampak pandemi corona, telah diberikan bantuan sosial berupa Sembako oleh Pemda, bantuan usaha mikro, bantuan langsung tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa dan BKIPM dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Murad menyampaikan permasalahan yang dihadapi Maluku, yaitu tenaga dan fasilitas kesehatan yang terbatas, sehingga diantisipasi dengan penggunaan gedung Badan Diklat dan hotel.

Peran pihak swasta dan masyarakat cukup tinggi karena telah memberikan bantuan sejumlah peralatan antara lain ventilator, ambulance, serta alat pelindung diri (APD).

Rakor penanganan corona juga dihadiri Forkopimda Maluku, antara lain Pangdam XVI Pattimura, Kapolda, Kajati, Komandan Lantamal, Danrem Binaiya, Danlanud Pattimura, Sekda Maluku, Kapolresta Ambon dan Dandim 1504 Ambon. 

MALAIKAT PENCBUT NYAWA

Di Ternate, Maluku Utara (Malut), Muhadjir meminta masyarakat di Maluku Utara (Malut) untuk tidak mudah mempercayai berbagai informasi yang berkembang kalau COVID-19 itu hoaks dan akal-akalan negara tertentu.

“Memang, informasi berkembang kalau virus COVID-19 itu hoaks dan tidak benar, bahkan ada yang menyebut COVID-19 merupakan konspirasi dan akal-akalan negara tertentu untuk merusak ekonomi. Itu tidak benar,” kata Menko PMK Muhadjir Efendy usai melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Malut, Senin.

Karena itu, kata Muhadjir, atas nama pemerintah, dirinya menyatakan jika virus COVID-19 memang nyata dan seperti malaikat pencabut nyawa, sebab kasusnya sudah terjadi. Menko PMK juga berharap agar dalam penanganan COVID-19, dukungan media massa sangat penting, terutama dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Muhadjir memberikan saran ke Gubernur Malut agar TNI/Polri harus diintensifkan untuk melakukan penertiban ke masyarakat guna mematuhi protokol kesehatan, apalagi penanganan COVID di Malut pasti berbeda dengan daerah lainnya.

Bahkan, untuk angka kesembuhan harus lebih ditingkatkan dan angka kematian harus diminimalisasi, sehingga dalam mengantisipasi virus COVID-19, pemerintah akan datangkan tenaga terlatih dan relawan, agar saat berada di laboratorium tidak ada penularan pasien baru COVID-19

Selain itu, kunjungan ini akan bermanfaat bagi masyarakat Malut yang dikenal sebagai daerah kepulauan, karena dalam penanganannya pasti berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Apalagi, Malut hanya memiliki dua dokter paru, sehingga Fakultas Kedokteran di Unkhair harus dioptimalkan untuk melahirkan SDM dalam penanganan COVID-19

Bahkan, sikap anggota Komisi IX DPR-RI untuk mendukung pembahasan anggaran untuk RS mobile antarpulau, fungsikan RS perairan, bisa tuntaskan masalah penanganan kesehatan seperti di Malut.

Karena itu, masyarakat Ternate harus menjadi garda terdepan, pemerintah telah berupaya antisipasi dampak COVID-19, imbau masyarakat di zona merah harus patuhi protokol kesehatan.

Sedangkan, Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto mengakui, saat ini masalah yang dihadapi adalah sumber daya manusia (SDM) dan kalau di Malut ada dua orang dokter paru, di Provinsi lain bahkan hanya 1 dokter paru.

Sehingga, dengan kekurangan tenaga medis ini memang merata, oleh karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk perizinan dan produksi dari spesialis atau sub spesialis paru bisa dipercepat sehingga kolaborasi dalam kondisi ini bisa memacu dengan baik tanpa mengurangi kualitasnya.

(KTM/AN)

“Kalau bicara memutus mata rantai penularan covid-19, maka bukan saja mobil angkot yang ditertibkan, harus juga mobil pribadi,” ujar Wattimena kepada wartawan di Ambon, Senin (6/7)

Menurutnya, PSBB berarti batasi dalam jumlah besar. Jika mobil pribadi leluasa bepergian sementara mobil angkot ditertibkan, maka ini sia-sia.

“Harus tegas. Mobil pribadi pun mengangkut orang kok. Jadi saya rasa ini keputusan tepat,” jelasnya.

Dikatakan, penindakan untuk mobil pribadi mulai diterapkan besok (hari ini-red). Jika kedapatan ada yang melanggar dan kemudian ditindak, maka jangan salahkan ke pemerintah.

“Khan itu diatur dan berpayung hukum. Jadi masyarakat pengguna mobil pribadi harus juga patuh,” pintanya

Dia berharap, dengan adanya aturan yang makin ketat di PSBB part II ini, masalah covid-19 di Kota Ambon bisa teratasi. Jika demikian, maka ambon yang awalnya zona merah, bisa ditetapkan menjadi zona orange.

“Harapan kita semoga Ambon bisa membaik dan keluar dari penetapan zona merah,” pungkasnya. (KTY)

Kecemburuan muncul akibat dari adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon yang dinilai tebang pilih.

“Kok kita yang di mardika dituntut untuk tutup tempat usaha, sementara di kawasan Batumerah masih ada aktivitas jual beli. Khan ini tidak adil,” kata Ibu Fia dalam rapat dengar pendapat antara pedagang Mardika, pedagang Amplaz, Disperindag Ambon dengan komisi II DPRD Kota Ambon, diruang rapat utama DPRD Ambon, Senin (29/6)

Menurutnya, PSBB harus diberlakukan adil. Jika dalam pelaksanaannya ditemui masih ada sejumlah kekurangan, maka perlu ada perbaikan-perbaikan. Ini penting sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial diantara sesama masyarakat.

“Tapi yang terjadi malah beda. Pedagang Batumerah masih beraktivitas seperti biasa. Kita sudah masukan surat aduan ke Pemkot, tapi tidak ada tindaklanjutnya,” ujarnya

Dia mengaku, surat aduan tersebut dilampirkan dan disertai dengan bukti foto aktivitas pedagang Batumerah. Namun, selama PSBB berjalan, belum ada teguran ke pedagang.

“Makanya kita butuh keadilan disini. Kita tidak lawan PSBB. Tapi kita minta kalau kita tutup, di batumerah juga tutup,” tukasnya.

Hal yang sama juga dikeluhkan pelaku usaha Ambon Plaza (Amplaz). Didepan pihak komisi II, Ketua Koperasi Himpunan Pedagang (Kohipa) Amplaz, Irfan Hamka mengaku bingung dengan adanya PSBB di Kota Ambon.

“Kami ini bingung. PSBB mengatur jam operasi kita mulai pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam, sementara surat edaran Sekkot Ambon menyuruh Amplaz tutup total. Sebenarnya kami mau ikuti yang mana,” tanya Hamka

Dikatakan, DPRD sebagai representatif rakyat, harus bisa menjelaskan masalah ini ke Pemkot Ambon. Mintakan supaya Pemkot Ambon dapat menjelaskan secara kongkrit terkait penerapan perwali PSBB Nomor 18 Tahun 2020 khususnya tentang waktu aktivitas pedagang.

Artinya, apa yang diatur dalam pasal-pasal perwali PSBB harus tetap dijalankan. Sebab ada terjadi tumpang-tindih aturan antara Perwali dengan surat edaran Sekkot Ambon, A.G. Latuheru.

Kemudian, lanjut dia, jika memang Amplaz tetap ditutup, maka harus ada konpensasi ke pedagang. Biaya-biaya terkait pengelolaan di Amplaz atau servis cash, harus dibebaskan ke para pedagang.

“Tunjangan sosial ke pedagang juga harus diberikan, mengingat kondisi ekonomi pedagang selama masa pandemi sangat menurun drastis,” pintanya.

Ditambahkan, jika tidak ada kejelasan soal ini, maka pedagang akan terus beraktivitas seperti biasa.

“Selama tuntutan kita belum direalisasikan, maka kita akan tetap beraktivitas seperti biasa,” tukas dia.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu mengatakan, tuntutan pedagang akan menjadi masukan DPRD untuk kemudian disampaikan ke Pemkot Ambon.

“Kita sudah terima tuntutan pedagang dan nantinya akan mengundang dinas-dinas terkait untuk dibahas bersama,” singkatnya. (KTY)

Mereka menuntut Walikota Ambon, Richard Louhenapessy memperhatikan setiap aturan yang ada di dalam Perwali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Ambon.

“Kalau PSBB, berarti ada konpensasi. Tapi susah sepekan PSBB berjalan, tak ada bantuan ke masyarakat. Jadi PSBB dari pak Louhenapessy ini hanya teori, tapi implementasi di lapangan nol,” kata Ketua Umum HMI Cabang Ambon, Burhanuddin Rumbouw saat berorasi.

Dia mengatakan, masyarakat merasa sangat sulit dengan adanya PSBB. Ketika pemerintah menganjurkan masyarakat berdiam di rumah, pemerintah tidak memperhatikan aturan soal adanya konpensasi dari aturan itu.

“Masyarakat banyak yang mengeluh. Makanya kami datang supaya dan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah,” paparnya.

Dia mengaku, selain tidak adanya bantuan sosial selama sepekan PSBB Ambon berjalan, pemberlakuan PSBB pun terkesan tebang-pilih.
Faktanya, ada sebagian pedagang yang beraktivitas namun sebagian pedagang lainnya tidak.

“Padahal semua orang butuh makan. Kalau aturan tebang-pilih, apa itu benar. Khan tidak,” tegasnya

Mestinya, lanjut dia, saat Perwali PSBB digodok, Walikota Ambon harus melibatkan semua pihak. Pejabat sampai pada masyarakat tingkat bawah harus diundang untuk berikan pikiran dalam melahirkan perwali tersebut.

“Tapi khan tidak ada. Sekarang, masyarakat mengeluh. Pak Walikota harus bertanggungjawab,” pungkasnya. (KTY)