Saking magisnya, tokoh bangsa Sutan Sjahrir pernah berpesan penuh kekaguman: “Jangan mati sebelum ke Banda.” Pesan ini mencerminkan betapa mendalamnya keindahan dan keunikan yang ditawarkan oleh pulau-pulau Banda, yang dikenal dengan kekayaan alam dan sejarahnya yang kaya.

Namun, di balik pesona luar biasa itu, Banda menyimpan tantangan klasik daerah kepulauan: keterbatasan kapasitas fiskal.

Keterbatasan ini dihadapi oleh banyak daerah terpencil, yang sering kali berjuang untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dan pembangunan yang memadai.

Selain itu, isu transportasi dan infrastruktur juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat lokasi Banda yang terpencil dan sulit dijangkau.

Meski demikian, semangat masyarakat setempat untuk menjaga dan melestarikan budaya serta lingkungan mereka tetap menjadi cahaya harapan di tengah rintangan yang ada.

Anggaran daerah (APBD) saja tidak akan pernah cukup untuk merawat warisan sejarah sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga,  Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, datang membawa solusi taktis.

Di hadapan para penguji dan sesama kepala daerah pada tahapan akhir Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 di Aula BPSDM Kemendagri, Jakarta, Kamis, 23 July 2026, Zulkarnain sapaan akrab Bang Ozan memaparkan sebuah peta jalan strategis bernama “Banda Green: Nafas Budaya, Jejak Sejarah, Pesona Alam.”

Dalam pemaparannya yang didampingi oleh Kepala Bapplitbangda dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah, Zulkarnain menegaskan Banda Neira memiliki keunikan yang langka—bahkan mungkin satu-satunya di dunia. Wilayah ini memegang tiga nilai keunggulan sekaligus: budaya, sejarah, dan keindahan alam, kata dia.

Melalui Banda Green, Pemkab Maluku Tengah ingin melebur seluruh potensi tersebut ke dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development) untuk periode 2027–2029

. Fokusnya mencakup pembangunan infrastruktur hijau, pelestarian cagar budaya, pariwisata berkualitas, perlindungan lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Lantas, bagaimana cara mendanai mimpi besar ini di tengah keterbatasan kantong daerah? Di sinilah letak daya tarik strategi yang dirumuskan Zulkarnain, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Ia berpandangan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan sumber pendanaan yang berkelanjutan.

Dengan menggandeng berbagai pihak untuk bersama-sama merencanakan dan mengimplementasikan proyek yang inovatif, diharapkan solusi kreatif dapat muncul dari kekuatan sinergi ini.

Hal ini memungkinkan tidak hanya pencapaian tujuan finansial, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kemajuan daerah.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Maluku Tengah, Rahmat, menjelaskan sang bupati mengambil peran layaknya seorang dirigen orkestra.

“Bupati menyadari kapasitas fiskal Malteng masih sangat terbatas. Karena itu, implementasi Banda Green dirancang melalui pendekatan kolaboratif dan multipendanaan. Bupati bertindak sebagai dirigen yang mengorkestrasi seluruh sumber pembiayaan agar bergerak selaras menuju satu tujuan yang sama,” ungkap Rahmat.

Alih-alih bergantung penuh pada APBD kabupaten, strategi Banda Green merajut kolaborasi lintas sektor.

Pembiayaan akan digalang secara keroyokan dan terintegrasi, mulai dari APBN, APBD Provinsi Maluku, APBD Maluku Tengah, hingga skema kemitraan strategis dengan kementerian/lembaga, korporasi (dunia usaha), hingga dunia perguruan tinggi.

Bagi Pemkab Malteng, Banda Green bukan sekadar dokumen perencanaan atau proyek infrastruktur semata. Ini adalah bentuk ikhtiar menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi modern dan napas sejarah masa lalu.

Dengan pendekatan inklusif dan gotong royong pembiayaan ini, Banda diharapkan tidak hanya sukses bertransformasi menjadi destinasi wisata berkelas dunia, tetapi juga tetap lestari sebagai rumah yang nyaman bagi generasi masa depan.

Sebab, merawat Banda berarti merawat sebagian dari jiwa sejarah Indonesia itu sendiri. (KTS)

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol. Budi Priyanto di Ambon, Jumat (24/7), menyebut penyidikan dilakukan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Pendalaman dilakukan setelah mengamankan 57 ekor burung dilindungi dan endemik di sebuah rumah kontrakan di Kota Ambon,” ujar dia.

Menurut Budi, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penampungan satwa liar dilindungi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Talaga Raja, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan penyelidikan dan menemukan 57 ekor burung dalam kondisi hidup.

Rumah kontrakan tersebut dihuni seorang pria berinisial EYL (46) yang kini masih menjalani pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan.

Dari lokasi, penyidik mengamankan berbagai jenis burung endemik kawasan timur Indonesia, yakni nuri Maluku, nuri kepala hitam Papua, nuri Ternate, kakatua Maluku, kakatua Tanimbar, kakatua jambul kuning, serta sejumlah jenis nuri, kasturi, betet, bayan, dan perkici.

Selain 57 ekor burung hidup, penyidik juga menyita 20 sangkar burung, 18 tangkringan, dua kotak kayu tempat bertelur, serta satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Menurut Budi, seluruh satwa diamankan untuk kepentingan penyidikan dan akan dikoordinasikan dengan instansi teknis yang berwenang agar penanganannya sesuai dengan ketentuan konservasi.

Ia mengatakan penyidik masih memeriksa saksi, menginventarisasi barang bukti, serta berkoordinasi dengan ahli konservasi dan instansi terkait untuk memastikan status perlindungan setiap spesies yang ditemukan.

“Penyidik juga akan mendalami kemungkinan adanya pihak lain maupun jaringan yang terlibat dalam penguasaan ataupun peredaran satwa liar tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi mengapresiasi partisipasi masyarakat yang memberikan informasi sehingga dugaan tindak pidana tersebut dapat segera ditindaklanjuti. 

Rositah mengajak masyarakat bersama-sama menjaga satwa liar yang menjadi kekayaan alam Indonesia.

“Apabila mengetahui adanya dugaan kepemilikan, penampungan, maupun aktivitas lain terhadap satwa dilindungi yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, segera laporkan kepada kepolisian atau instansi terkait,” kata dia. (AN/KT)

Barisan Merah Putih (BMP) Papua Pegunungan secara tegas mengutuk tindakan tidak berprikemanusiaan tersebut yang merenggut nyawa tiga warga sipil Orang Asli Papua (OAP).

Peristiwa tragis ini sebelumnya viral di media sosial setelah terekam dalam sebuah video di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo.

Dalam insiden tersebut, ketiga korban tewas setelah dituduh secara sepihak oleh KKB sebagai mata-mata aparat keamanan.

Ketua BMP Papua Pegunungan, Agus Huby, menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Tindakan tersebut dinilai sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, serta mencederai upaya menciptakan keamanan dan ketenteraman di Tanah Papua.

“Tindakan kekerasan terhadap warga sipil merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, serta mengganggu keamanan dan ketenteraman di Tanah Papua, khususnya di Papua Pegunungan,” ujar Agus Huby di Wamena.

Senada dengan hal tersebut, Ketua BMP Kabupaten Jayawijaya, Hengki Heselo, menyampaikan duka cita yang mendalam bagi keluarga korban.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera memproses dan menindak tegas para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar rasa aman masyarakat dapat segera pulih.

Di tengah situasi yang memanas akibat insiden ini, Hengki Heselo mengajak seluruh elemen masyarakat di Papua Pegunungan untuk tetap tenang, menjaga persatuan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Sebagai wujud nyata kepedulian sosial di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, BMP Papua Pegunungan bersama BMP Kabupaten Jayawijaya menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa paket bahan pokok kepada warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian organisasi dalam membantu masyarakat serta mempererat tali persaudaraan di tengah berbagai tantangan,” pungkas Agus Huby. (AN/KT)

Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Yulianus Passang di Nabire, Sabtu, mengatakan penghentian gaji dilakukan terhadap ASN yang tidak bertugas sesuai surat keputusan (SK) penempatan.

“Kalau ada pegawai tidak bekerja di tempat tugas sesuai SK, maka gajinya dihentikan dan jika sudah terlanjur diterima harus dikembalikan,” katanya.

Yulianus menjelaskan sebagian ASN yang gajinya dihentikan diketahui telah berpindah ke instansi lain, seperti Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun pemerintah kabupaten tetangga, antara lain Dogiyai dan Deiyai, tetapi masih tercatat menerima gaji dari Pemerintah Kabupaten Nabire.

Selain menghentikan pembayaran gaji, Pemkab Nabire juga memvalidasi data 648 ASN yang ditemukan dari hasil pencocokan data MyASN dengan daftar pembayaran gaji.

Menurut dia, terdapat perbedaan jumlah pegawai antara data pada aplikasi MyASN dan daftar gaji sehingga seluruh data tersebut masih diverifikasi.

Proses validasi dilakukan dengan mencocokkan data kepegawaian dengan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Kami cocokkan data MyASN dengan data kependudukan di Dukcapil. NIK dan data biometriknya kami periksa untuk memastikan keberadaan pegawai secara riil,” ujarnya.

Yulianus mengatakan penggunaan data biometrik, termasuk rekam iris mata, menjadi bagian dari proses verifikasi untuk memastikan identitas pegawai sesuai dengan data kependudukan resmi.

Ia juga mengungkapkan pihaknya menemukan praktik pegawai pengganti pada masa lalu, yakni anggota keluarga menggantikan ASN yang telah meninggal dunia tanpa melalui prosedur kepegawaian resmi.

“Untuk pegawai pengganti, ada 32 orang yang langsung saya putus,” katanya.

Yulianus menegaskan penataan administrasi kepegawaian akan terus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel, serta memastikan pembayaran gaji hanya diberikan kepada ASN yang sah dan aktif menjalankan tugas.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Nabire memiliki sekitar 5.600 ASN yang terdiri atas PNS dan PPPK. Seluruh data kepegawaian terus divalidasi guna memastikan pembayaran gaji dan pengelolaan ASN sesuai kondisi riil dan ketentuan yang berlaku.(AN/KT)
 

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon Iptu Giovani B. M. Tofy mengatakan penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya memperketat pengawasan di pintu masuk Kota Ambon guna mencegah peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami akan terus meningkatkan pengawasan di seluruh pintu masuk pelabuhan guna mencegah masuknya minuman keras tradisional maupun barang-barang ilegal lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif bagi masyarakat,” kata Giovani.

Penyitaan dilakukan saat personel Polsek KPYS Ambon menggelar razia Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di Pelabuhan Dr. Siwabessy ketika KM Sabuk Nusantara 34 sandar setelah berlayar dari Pelabuhan Wulur.

Razia dipimpin langsung oleh Giovani bersama Wakapolsek KPYS Ambon Ipda Burhan Nawir. Setelah proses debarkasi penumpang dan barang, petugas memeriksa seluruh barang bawaan penumpang serta area di dalam kapal.

Menurut Giovani, pemeriksaan dilakukan di dek penumpang, kamar anak buah kapal (ABK), hingga gudang penyimpanan barang untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang masuk melalui jalur laut.

“Dari hasil pemeriksaan tersebut petugas menemukan sebanyak 220 liter sopi yang dikemas dalam berbagai jenis wadah untuk mengelabui pemeriksaan,” ujarnya.

Seluruh barang bukti diamankan ke Markas Polsek KPYS Ambon untuk proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap pemilik maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman minuman keras tersebut.

Giovani menambahkan razia di kawasan pelabuhan akan terus dilakukan secara rutin karena jalur laut masih menjadi salah satu akses yang kerap dimanfaatkan untuk memasukkan minuman keras tradisional tanpa izin maupun barang ilegal lainnya ke wilayah Ambon.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membawa ataupun mengedarkan minuman keras ilegal karena selain melanggar ketentuan hukum, peredarannya juga berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas,” kata Giovani. (AN/KT)

Kurang lebih setahun terakhir, roda pemerintahan lokal dinilai timpang dan hanya berjalan “setengah mesin”.

Saat Bupati intens melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, porsi penyelesaian masalah domestik justru menumpuk di meja Wakil Bupati.

Berdasarkan data yang dihimpun LSM Aliansi Tanimbar Raya (ALTAR), intensitas perjalanan dinas Bupati KKT sepanjang 2025–2026 mencapai lebih dari 15 hari dalam sebulan.

Artinya, durasi kehadiran fisik pimpinan daerah di tanah Tanimbar tak sampai separuh bulan kerja.

“Kami tidak anti Bupati keluar daerah untuk lobi anggaran. Tapi kalau sampai lebih dari dua minggu dalam sebulan di luar, siapa yang pegang komando di rumah sendiri? Jangan sampai Tanimbar ini terkesan seperti rumah tanpa tuan,” tegas Devisi Kebijakan Publik LSM ALTAR Sumitro Fenanlambir dalam rilisnya.

“Yang ke Jakarta dapat tiket dan hotel bintang lima, tapi yang di kampung cuma dapat janji manis. Kapan masyarakat Tanimbar betul-betul jadi prioritas?” ujarnya.

BIROKRASI MEMBEKU

Dia mengatakan, efek dari “kursi kosong” pimpinan puncak ini kini mulai menjalar dan melumpuhkan berbagai sektor pelayanan publik.

“Di tingkat birokrasi, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengaku kebingungan mengambil keputusan strategis karena harus terus-menerus menanti restu pimpinan yang tak berada di tempat,” katanya.

Akibatnya,  lanjut dia, proyek-proyek pembangunan infrastruktur tersendat dan lambat dilelang, sementara para pelaku UMKM di Saumlaki harus mengurut dada lantaran proses perizinan hingga penyaluran bantuan modal tertahan akibat ketiadaan tanda tangan utama.

“Kondisi tersebut melahirkan ironi di tengah masyarakat Tanimbar,” tandasnya.

Dia memaparkan, bupati kerap terlihat hadir pada momen-momen seremonial seperti pemotongan pita dan foto bersama. Namun begitu kamera mati, Wakil Bupati-lah yang harus pontang-panting memimpin rapat koordinasi, melakukan sidak lapangan, hingga mendengarkan keluhan warga Saumlaki Utara yang kerap diberi jawaban seragam oleh petugas:

“Bupati sedang dinas luar, coba ke Wabup,” katanya. Dia menilai pola pendelegasian yang tidak proporsional ini berbahaya karena memicu gejala dualisme kepemimpinan di dalam tubuh birokrasi.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan jadi standar kerja, bakal lahir dua pusat kekuasaan. Hari ini aturan A, besok berubah B. Birokrasi jadi linglung, dan ujung-ujungnya pelayanan publik yang lumpuh,” jelas Narita.

DESAK GUNAKAN HAK INTERPELASI

Melihat mandeknya roda operasional pemerintahan, LSM ALTAR mendesak DPRD KKT untuk segera bangun dari “tidur panjang” dan berhenti menjadi penonton atau sekadar tukang stempel APBD.

Menurut ALTAR, dewan harus segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil Bupati dan Wakil Bupati untuk meminta klarifikasi terbuka terkait pembagian tata kerja serta arah kebijakan daerah dalam enam bulan ke depan.

Selain memanggil pimpinan daerah, DPRD KKT juga dituntut melakukan audit transparansi atas efektivitas anggaran perjalanan dinas luar daerah yang dinilai menguras APBD tanpa dampak yang sepadan.

Dewan diminta menjamin standar pelayanan publik masyarakat tidak terganggu, serta berani mengambil langkah tegas dengan menggunakan hak interpelasi apabila evaluasi kinerja kepala daerah tidak membuahkan perbaikan nyata.

“DPRD jangan cuma duduk manis dan tidur panjang. Fungsi pengawasan itu amanah rakyat! Kalau dewan cuma diam melihat kondisi ini, mereka ikut bertanggung jawab atas terlantarnya Tanimbar,” cetusnya.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan daerah membutuhkan kehadiran fisik, kecepatan mengeksekusi keputusan, dan tanggung jawab yang penuh di lapangan.

“Pemerintahan itu bukan tim sepak bola, di mana kepala daerah cuma masuk di menit akhir babak kedua sekadar untuk selebrasi. Pemimpin itu butuh hadir di tengah warga!” pungkas Narita mendesak.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Saumlaki dan sekitarnya masih menunggu respons resmi dari pihak Pemkab maupun DPRD KKT terkait kritikan tajam tersebut. (KT)

“Wah, terima kasih, Pak. Namun, saya bukan Muslim, apakah bisa?” ujar saya memastikan.

Diiringi senyum, laki-laki itu menjawab, “Masjid ini terbuka untuk semua orang”.

Saya menjadi yakin dan mengikuti langkahnya. Kami mengarah ke sebuah ruang makan mini di pojok masjid.

“Ini ada pizza, karena kebetulan tadi ada acara. Kalau mau kopi atau teh, ada juga. Silakan, silakan,” tutur dia.

Seketika, muncul kehangatan dalam pertemuan tersebut. Pembicaraan pun mengalir akrab, sampai akhirnya saya disambut oleh Imam Masjid Al-Hikmah, Rasul Amin.

Rasul, pria asal Sulawesi Selatan, menyapa dengan sikap kekeluargaan khas Indonesia.

“Selamat datang, Mas, di Masjid Al-Hikmah,” kata dia.

Rasul begitu antusias ketika menjelaskan soal Masjid Al-Hikmah, yang dikelola oleh Komunitas Muslim Indonesia dan beralamat di 48-01 31st Ave, Astoria, New York 11103.

Meski dijalankan oleh komunitas Indonesia, jamaah masjid tersebut bukan cuma orang Indonesia, tetapi juga datang dari negara lain seperti Amerika Serikat, Pakistan, Bangladesh dan India.

“Masjid ini bisa menampung sekitar 700 orang,” ujar Rasul.

Nyaris 31 tahun sudah Masjid Al-Hikmah dan Komunitas Muslim Indonesia bergerak mengenalkan keramahan Islam di Amerika Serikat (AS), khususnya New York.

Bangunan Masjid Al-Hikmah, masjid Indonesia pertama di AS itu awalnya adalah bekas gudang yang dibeli oleh The Indonesian Muslim Community, Inc (IMCI) pada pertengahan tahun 1990-an.

Uang pembelian itu didapatkan dari penggalangan dana oleh IMCI. Para pemberi sebagian besarnya adalah pengusaha di Indonesia.

IMCI, saat itu dipimpin Prang Sakirman, mulanya merupakan organisasi yang dibentuk oleh kelompok pengajian umat Muslim asal Indonesia di New York City dengan tugas mencari dan mengakuisisi bangunan untuk mendirikan sebuah masjid.

Diaspora Musim Indonesia di sana merasa perlu memiliki tempat permanen dan luas untuk melaksanakan shalat, pengajian dan kegiatan-kegiatan Islami lainnya. Sebelum ada masjid tersebut, aktivitas pengajian mereka dilaksanakan dari rumah ke rumah dan sempat pula harus meminjam gedung KJRI New York karena jumlah anggotanya semakin ramai.

Setelah mendapatkan lokasi dan tempat yang cocok untuk masjid, renovasi besar-besaran dilakukan. Pada 17 Agustus 1995, tepat 50 tahun Kemerdekaan Indonesia, Masjid Al-Hikmah yang berarti Masjid Kebijaksanaan berdiri.

Dua bulan berikutnya, Oktober 1995, IMCI mendapatkan suntikan dana sekitar 150 ribu dolar AS dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang diketuai Presiden kedua Indonesia, Soeharto, untuk mengembangkan masjid tersebut. Masjid Al-Hikmah yang megah pun kokoh sampai kini.

INTERFAITH

Keberadaan Masjid Al-Hikmah di New York dianggap sebagai oase, tidak hanya bagi umat muslim Indonesia di sana, tetapi juga pemeluk agama Islam dari negara lain.

“Rasanya semua komunitas (yang ada di sekitar Masjid Al-Hikmah, red) berkumpul di sini, bukan hanya dari Indonesia. Banyak sekali hal baik dari masjid ini,” ujar Sami Zaman, warga New York yang menjadi bagian dari jamaah Al-Hikmah dan tinggal tidak jauh dari masjid itu.

Sami Zaman menyebut, masyarakat Muslim di sekitar selalu memandang positif Masjid Al-Hikmah karena kontribusi mereka. Yang berkesan baginya justru hal-hal paling sederhana seperti mengajarkan Al Quran kepada anak-anak dan juga orang dewasa.

Bagi masyarakat selingkung Masjid Al-Hikmah, perhatian “kecil” itu sangat berharga. Mereka merasa diperhatikan dan diayomi sebagai sebuah keluarga besar.

Menurut Rasul Amin, Masjid Al-Hikmah memang memiliki banyak kegiatan untuk mempererat tali silaturahmi umat, termasuk para diaspora Indonesia.

Setiap Rabu, contohnya, ada kegiatan Rabu Halaqah. Sabtu, ada youth programme untuk anak-anak muda. Hari Minggu, giliran pengajian untuk laki-laki.

Per bulannya, Masjid Al-Hikmah mengadakan pula pengajian besar gabungan dan bazar yang menampilkan makanan Indonesia. Pada momen bazar itu, bukan cuma penganut Islam yang berpartisipasi.

“WNI yang baru pulang dari gereja biasanya juga ikut datang, lalu makan di sini. Jadi, kalau yang tinggal atau sedang di New York rindu masakan Indonesia, silakan datang,” kata Rasul.

Dari sekian banyak aktivitas itu, yang paling menarik adalah program interfaith atau dialog lintas agama. Masjid Al-Hikmah sudah menggulirkan agenda itu selama bertahun-tahun.

Rasul menyebut, dialog lintas agama Masjid Al-Hikmah diasuh langsung oleh cendekiawan Muslim ternama, Imam Shamsi Ali.

Dalam program itu, Masjid Al-Hikmah menerima kunjungan dari agama atau kepercayaan lain untuk belajar tentang Islam. Atau, pihak dari Masjid Al-Hikmah yang ke rumah ibadah lain dan berbagi ilmu di sana.

Bagi pengurus Masjid Al-Hikmah, keterbukaan menjadi sarana terbaik untuk mewartakan keramahan Islam sekaligus kehangatan masyarakat Indonesia.

Islam, Rasul melanjutkan, idealnya dipandang sebagai agama yang memberikan ketenteraman, apalagi di tengah kompleksitas hubungan antarmanusia di Amerika Serikat yang beragam.

Di Masjid Al-Hikmah, dialog antaragama itu berlangsung cukup sering, bisa sampai tiga kali sebulan.

Semangat untuk membangun jembatan di tengah perbedaan itu semakin mengukuhkan posisi Masjid Al-Hikmah dan Komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat.

Kesejukan Islam dan kesantunan Indonesia yang selalu ditonjolkan terasa semakin bermakna lantaran negara seperti Amerika Serikat kerap dilanda islamofobia.

Dewan Hubungan Amerika-Islam atau Council on American-Islamic Relations (CAIR) pada Maret 2026 menyatakan, islamofobia dan permusuhan yang menargetkan komunitas muslim di Amerika terus meningkat di seluruh negeri.

CAIR mencatat, pada 2025, mereka menerima 8.683 pengaduan terkait permasalahan tersebut dari seluruh negara bagian AS.

“Itu menjadi yang tertinggi sejak tahun 1996,” tulis mereka.

Kondisi di AS tersebut bukannya tidak disadari oleh pihak Masjid Al-Hikmah dan Komunitas Muslim Indonesia.

Akan tetapi, mereka yakin, dengan konsisten memamerkan kehangatan, persahabatan dan keterbukaan, Islam mendapatkan tempat di tengah kemajemukan AS.

“Itulah kenapa dalam program interfaith, fokus kami adalah diskusi, berbagi pengetahuan dan saling mendengar, bukan berdebat dan menyerang satu sama lain,” ujar Rasul Amin. (ANTARA)

Tak tanggung-tanggung, potensi magis Banda Neira kini bakal dipasarkan secara masif ke panggung internasional lewat kolaborasi epik Pemprov Maluku dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia Kawasan Amerika-Eropa.

Langkah strategis ini dikemas melalui Program Pengabdian Masyarakat Banda 2026 yang akan berlangsung selama satu bulan penuh di Kecamatan Banda Neira.

Para mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan di berbagai kampus bergengsi di benua Amerika dan Eropa tersebut diutus khusus untuk mengeksplorasi, menggali, sekaligus menjadi “duta” yang menyuarakan pesona Banda Neira ke jaringan global.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian para mahasiswa diaspora ini. Menurutnya, keterlibatan PPI Amerika-Eropa adalah momentum emas untuk menyebarluaskan magnet pariwisata Maluku ke mancanegara.

“Hal ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Banda, tetapi juga menjadi sarana bagi adik-adik PPI Amerika-Eropa untuk memperkenalkan potensi Banda dan Maluku kepada dunia internasional,” ujar Gubernur Hendrik usai menerima audiensi PPI Dunia Kawasan Amerika-Eropa di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Ambon, Rabu, 22 July 2026.

Selama sebulan mengabdi, para peserta akan menyelami langsung kehidupan sosial masyarakat lokal sembari mengeksplorasi bentang alam menakjubkan, jejak sejarah rempah dunia, hingga kekayaan cagar budaya yang dimiliki Banda Neira.

Gubernur Hendrik menilai, pengalaman langsung ini tak sekadar memperkaya wawasan mahasiswa, tetapi juga akan melahirkan berbagai publikasi, gagasan segar, inovasi, serta rekomendasi strategis yang bermutu tinggi.

Dengan jejaring internasional yang dimiliki para pelajar ini, Banda Neira dipastikan bakal makin dilirik oleh turis asing maupun investor global.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap adik-adik PPI Dunia Amerika-Eropa dapat memberikan kontribusi nyata bagi asyarakat Banda sekaligus menjadi duta yang memperkenalkan potensi Banda dan Maluku kepada dunia internasional,” tegasnya.

BUKA PINTU KOLABORASI

Inisiatif ini juga mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Maluku yang semakin terbuka terhadap kolaborasi lintas negara, khususnya dengan jaringan diaspora dan pelajar Indonesia di luar negeri.

Sinergi berkelanjutan seperti ini diyakini akan menjadi pendorong utama promosi pariwisata, seni budaya, hingga peluang investasi daerah demi mewujudkan pembangunan Maluku yang berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik inisiatif PPI Dunia Amerika-Eropa. Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama mempromosikan potensi daerah dan mendukung pembangunan Maluku yang berkelanjutan,” pungkas Hendrik. (AN/KT)

Langkah tegas ini diambil di tengah tantangan kondisi infrastruktur Pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang hingga kini belum sepenuhnya tertutup.

Kepala Cabang PT Pelni Ambon, Ridwan Mandaliko, menjelaskan bahwa pemeriksaan barang bawaan penumpang di lapangan masih kerap menemui kendala.

Masih tersedianya sejumlah celah atau akses di pelabuhan memungkinkan barang-barang tanpa dokumen resmi menyusup masuk ke dalam kapal tanpa melalui jalur pemeriksaan resmi.

“Dengan kondisi infrastruktur pelabuhan saat ini, masih ada beberapa celah yang memungkinkan barang masuk dari berbagai sisi. Bahkan, terkadang awak kapal tidak mengetahui dari mana barang tersebut masuk karena sudah berada di atas kapal,” kata Ridwan di Ambon, Rabu, 22 July 2026.

Untuk meminimalkan potensi penyelundupan tersebut, Pelni memperketat sistem pengamanan internal yang dikomandoi langsung oleh perwira kapal dan Anak Buah Kapal (ABK). Pengawasan ini semakin diperkuat dengan melibatkan personel TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Ridwan menegaskan, skema pemeriksaan tidak hanya difokuskan sebelum kapal berangkat, tetapi juga diterapkan secara ketat saat kapal tiba di pelabuhan tujuan.

Dengan begitu, barang terlarang yang sempat meloloskan diri dari pengawasan awal tetap akan terdeteksi di titik akhir.

“Kalau saat naik ke kapal belum terdeteksi, maka saat tiba di pelabuhan tujuan pasti akan dilakukan pemeriksaan. Kami bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, KSOP, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta instansi karantina untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.

Menurut Ridwan, penyisiran rutin yang dilakukan bersama instansi gabungan—baik sebelum penumpang naik maupun setelah kapal bersandar—telah beberapa kali membuahkan hasil di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Dalam sejumlah operasi, petugas sering menemukan barang-barang ilegal yang sengaja ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya karena takut tertangkap, mulai dari satwa liar yang dilindungi hingga minuman keras ilegal.

Jika ditemukan pelanggaran, Pelni memastikan seluruh proses penindakan hukum akan diserahkan sepenuhnya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Ridwan pun tak henti-hentinya mengimbau seluruh awak kapal maupun para pengguna jasa pelabuhan agar selalu mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

REKAM JEJAK PENINDAKAN

Berdasarkan data resmi sepanjang periode Januari hingga Juli 2026, sinergi petugas gabungan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tercatat sukses menggagalkan berbagai aksi penyelundupan satwa liar dilindungi serta menyita ratusan liter minuman keras tradisional ilegal.

Rentetan penindakan ini dimulai pada Mei 2026 saat petugas mengamankan 2 ekor Kakatua Jambul Kuning, 1 ekor Nuri Ambon, 2 ekor Perkici, 1 tanduk rusa, serta 5 bilah parang.

Berlanjut Juni 2026 dengan penyitaan 15 ekor satwa dilindungi tanpa dokumen resmi (terdiri atas 1 ekor Kakatua Koki, 2 ekor Nuri Bayan, 1 ekor Nuri Kepala Hitam, 10 ekor Cucak Emas Papua, dan 1 ekor Jagal Papua).

Selanjutnya, hingga akhirnya pada Juli 2026 anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) Ambon berhasil menyita 130 liter minuman keras tradisional jenis Sopi dalam razia Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Menutup keterangannya, Ridwan menegaskan Pelni akan terus meningkatkan koordinasi secara berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Langkah ini berkomitmen memastikan seluruh armada kapal Pelni yang beroperasi bebas dari praktik penyelundupan satwa dilindungi dan barang terlarang, sekaligus demi mendukung keselamatan pelayaran serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. (AN/KT)

Pemkot Ambon resmi meraih peringkat pertama Manise Treasury Award (MATRA) sebagai daerah dengan Penyaluran Dana Desa (DD) Terbaik se-Provinsi Maluku untuk Semester I Tahun 2026.

Penghargaan bergengsi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku tersebut tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor SER-28/WPB.32/2026 tertanggal 22 Juli 2026.

Capaian ini menjadi bukti sahih atas kinerja cepat, tepat waktu, dan akuntabel Pemkot Ambon dalam mengelola anggaran desa.

Keberhasilan ini juga menandaskan solidnya koordinasi serta sinergi antara Pemkot, perangkat daerah, hingga para kepala negeri/desa.

Catatan manis ini sekaligus melanjutkan rekor impresif Pemkot Ambon.

Trek rekor positif ini sudah teruji sejak 2021 lalu, saat Pemkot Ambon juga menyabet penghargaan serupa sebagai pemda dengan penyaluran Dana Desa tercepat di Maluku.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, merespons pencapaian ini dengan membumi.

Bagi Bodewin, piala dan piagam adalah bonus; esensi utamanya adalah kepastian bahwa dana segar segera mengucur demi manfaat langsung yang dirasakan warga.

“Penghargaan yang kita terima tentu jadi kebanggaan. Tapi yang lebih penting, ini bukti konsistensi kita. Ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan bentuk komitmen bahwa Dana Desa harus disalurkan tepat waktu dan dikelola secara transparan,” ujar Bodewin di Balai Kota, Rabu, 22 July 2026.

Bodewin menegaskan, Dana Desa memegang peranan krusial sebagai stimulus pembangunan dan pemberdayaan ekonomi warga di tingkat negeri dan desa. Oleh karena itu, efisiensi dan kerapian administrasi menjadi kunci utama.

“Yang paling penting bukan cuma bagaimana dana itu cair, tapi bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat untuk menjawab kebutuhan warga, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pencapaian di Semester I Tahun 2026 ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran Pemkot Ambon dan pemerintah negeri/desa untuk terus memperkuat tata kelola keuangan.

Pemkot Ambon juga menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJPb Provinsi Maluku atas kemitraan yang terjalin harmonis demi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin akuntabel dan berpihak pada rakyat. (KT)