KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi mengambil langkah besar untuk membenahi penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Sebanyak 650 agen pendata digital dikerahkan ke lapangan demi memastikan bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.

Langkah ini diawali dengan pelatihan intensif bagi para agen yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Ambon.

Selama dua hari, mereka digembleng untuk menguasai sistem pendataan digital terbaru guna meminimalisir celah manipulasi data.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan selama ini masalah klasik bansos adalah ketidakmerataan dan ketidakteraturan data.

Dengan sistem digital yang terintegrasi dengan data kependudukan, ia menjamin ruang untuk “main mata” dalam daftar penerima bantuan akan tertutup.

“Persoalan bansos selama ini adalah penerima yang tidak tepat. Kita ingin bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tadi sudah simulasi, saya lihat sistemnya kuat, susah untuk ditukar-tukar,” tegas Bodewin di Ambon, Selasa, 12 Mei 2026.

Wali Kota berharap kerja keras ratusan agen ini akan menghasilkan data valid yang menjadi kompas bagi pemerintah dalam menyalurkan berbagai jenis bantuan di masa depan.

Transformasi ini bukan sekadar gaya-gayaan digital. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan-RB, Cahyono Tri Birowo, menjelaskan strategi ini melibatkan pemanfaatan data lintas sektoral yang sangat mendetail.

Melalui aplikasi Portal Perlindungan Sosial (Parlinsos), data setiap warga akan dipotret secara utuh berdasarkan karakteristik aslinya.

“Bayangkan, setiap warga memiliki profil data yang khas; mulai dari penggunaan listrik, tingkat pendapatan, hingga kondisi kesehatan. Semua ini saling terkoneksi secara digital,” jelas Cahyono.

Dukungan teknologi ini mencakup identitas digital, pertukaran data publik, hingga sistem pembayaran digital.

Tujuannya satu: meningkatkan kualitas kerja para agen di lapangan agar data yang terkumpul memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Dengan hadirnya 650 agen digital ini, Pemkot Ambon optimistis keluhan masyarakat mengenai bansos yang tidak tepat sasaran akan berkurang drastis, sehingga program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan bisa berjalan lebih efektif. (KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon memperkuat kolaborasi dengan berbagai unsur maritim di Maluku untuk menjaga keamanan wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor migas di perairan Papua dan Maluku.

Wakil Komandan Kodaeral IX, Laksamana Pertama TNI Muhammad Risahdi di Ambon, Selasa, mengatakan sinergi antarinstansi menjadi faktor utama dalam menciptakan stabilitas keamanan laut pada kawasan operasi migas yang termasuk objek vital nasional.

“Pengamanan wilayah laut pada area operasi migas membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik aparat keamanan, pemerintah daerah, maupun perusahaan migas agar operasional berjalan aman dan lancar,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan Risahdi saat mewakili Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas menghadiri Workshop Mekanisme Pengamanan Laut di Wilayah Kerja KKKS Papua dan Maluku yang berlangsung di Ambon.

Ia menjelaskan kawasan operasi KKKS di Papua dan Maluku sebagian besar berada di perairan strategis yang memiliki tingkat kerawanan tertentu, sehingga diperlukan sistem pengamanan laut yang terpadu dan berkelanjutan.

Menurut dia, Kodaeral IX memiliki tugas pokok dalam mendukung operasi dan pengamanan wilayah perairan Indonesia timur, termasuk melakukan patroli keamanan laut, pengawasan jalur pelayaran, pengamanan objek vital maritim, hingga mendukung penegakan hukum di laut bersama instansi terkait.

“Keberadaan Kodaeral IX di wilayah timur Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan laut, terutama di sekitar wilayah eksplorasi dan produksi migas lepas pantai yang menjadi bagian dari ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Ia mengatakan pengamanan kawasan migas di laut tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan, tetapi juga menyangkut keselamatan pelayaran, perlindungan infrastruktur energi, serta pencegahan potensi gangguan keamanan seperti pencurian, sabotase, maupun aktivitas ilegal di laut.

Workshop tersebut, lanjutnya, menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta menyusun langkah terpadu dalam mekanisme pengamanan laut di wilayah kerja KKKS Papua dan Maluku.

Kegiatan itu melibatkan berbagai unsur maritim, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan perusahaan migas guna mendukung terciptanya situasi laut yang aman dan kondusif bagi keberlangsungan operasional sektor energi nasional. (AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Pemerintah Provinsi Maluku bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur SDA dan ketahanan wilayah kepulauan mendukung pengendalian abrasi hingga penyediaan air bersih.

“Pemprov Maluku melibatkan bupati dan wali kota di Maluku membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk pengamanan pantai, penanganan bantaran sungai, dan penyediaan air bersih di wilayah kepulauan,” kata Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa usai pertemuan dengan Ditjen SDA Kementerian PU di Jakarta, Selasa.

Berkaitan dengan hal itu ia menjelaskan Maluku saat ini memiliki tiga Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni pembangunan Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, serta Maluku Integrated Port di Pulau Ambon.

Menurut dia, Bendungan Way Apu menjadi salah satu proyek sumberdaya air lantaran penting untuk mendukung program swasembada pangan nasional karena ditargetkan mampu mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan saat mulai beroperasi pada 2027.

“Diperkirakan pada tahun 2027 bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujarnya.

Selain itu ia menyoroti dampak abrasi yang semakin masif di sejumlah wilayah pesisir Maluku dalam beberapa tahun terakhir sehingga dibutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan talud pengaman pantai.

Disamping itu, keterbatasan fiskal daerah juga membuat pemerintah provinsi sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan.

“Karena itu, satu-satunya cara yang dapat kami lakukan adalah menyiapkan perencanaan yang baik, kemudian datang menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU Dedy Natrihfazhal Dedisky Nazaroeddin menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku secara bertahap sesuai karakteristik wilayah kepulauan.

Ia menyebut Bendungan Way Apu menjadi salah satu proyek prioritas yang ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2027.

“Tipologi wilayah Maluku memang sangat berbeda dibanding daerah lain. Penanganannya tidak bisa disamakan karena wilayahnya kepulauan dan sangat kompleks,” katanya.

Selain itu pihaknya juga mulai mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur air baku di Kepulauan Tanimbar sebagai dampak pengembangan Proyek Strategis Nasional Blok Masela.

Ia menegaskan, pengoperasian Blok Masela diperkirakan akan meningkatkan jumlah penduduk di Tanimbar sehingga kebutuhan air baku juga akan meningkat secara signifikan. (AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Kawasan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan soal perebutan lahan, melainkan masalah legalitas tenaga kerja asing (TKA).

Sebanyak 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China kini berada di ujung tanduk dan terancam dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon.

Alasannya klasik namun fatal: mereka diduga menyalahgunakan izin tinggal.

Bukannya datang sebagai tenaga kerja resmi, belasan warga asing ini justru hanya mengantongi izin tinggal kunjungan alias visa turis.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, Eben Rifqi Taufan, menjelaskan pihaknya awalnya mengamankan total 24 WNA China di lokasi pertambangan tersebut.

Namun, setelah diperiksa secara mendalam, nasib mereka terbagi dua kelompok. Diantaranya, Sembilan orang Aman, mereka mengantongi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang sah, lengkap dengan rekomendasi kerja dari Kementerian Tenaga Kerja.

Sedangkan, 15 orang bermasalah. Mereka hanya memegang izin kunjungan, namun aktivitasnya terpantau berada di area tambang.

“Kalau kedatangan mereka tidak membawa manfaat dan tidak memenuhi ketentuan, ya tentu akan kami deportasi,” tegas Eben Rifqi Taufan saat memberikan keterangan di Ambon, Senin, 11 Mei 2026.

Masalah ini tidak hanya berhenti di meja Imigrasi. Mengingat kompleksnya aktivitas di Gunung Botak, pemeriksaan dilakukan secara keroyokan.

Tim gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Direktorat Jenderal Imigrasi turun tangan untuk membedah legalitas aktivitas tambang tersebut.

Imigrasi juga menggandeng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengecek sejauh mana legalitas perusahaan yang membawa mereka, serta apa sebenarnya tujuan eksplorasi yang sedang dilakukan.

Salah satu poin krusial yang sedang didalami adalah asas manfaat. Eben menekankan keberadaan orang asing harus memberikan nilai tambah.

Jika pekerjaan yang mereka lakukan di Gunung Botak ternyata bisa dikerjakan oleh warga setempat, maka keberadaan mereka patut dipertanyakan.

“Kalau pekerjaan-pekerjaan tersebut sebenarnya bisa dilakukan tenaga kerja lokal, tentu ini akan menjadi pertimbangan serius kami bersama instansi terkait,” tambahnya.

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat Maluku, khususnya sektor pertambangan, bukan “zona bebas” bagi WNA untuk bekerja tanpa dokumen yang sesuai.

Imigrasi Maluku berkomitmen memperketat pengawasan di titik-titik vital guna memastikan setiap warga asing yang masuk benar-benar mematuhi hukum Indonesia.

Kini, nasib 15 WNA tersebut bergantung pada hasil pendalaman tim gabungan. Jika terbukti kuat melakukan pelanggaran keimigrasian dengan bekerja menggunakan visa kunjungan,  mereka terancam dipulangkan paksa ke negara asalnya. (KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Intensitas hujan tinggi yang disertai angin kencang di wilayah Kota Ambon dalam beberapa waktu terakhir memicu alarm kewaspadaan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon secara tegas meminta warga untuk menjauhi kawasan rawan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengungkapkan potensi ancaman terbesar saat ini adalah tanah longsor dan pohon tumbang.

Berdasarkan identifikasi lapangan, kawasan Gadihu tercatat sebagai titik dengan risiko longsor skala besar.

Menurut Bodewin, Ambon memiliki riwayat kerawanan yang cukup tinggi jika bicara soal pergerakan tanah.

Meski laporan resmi dari BPBD untuk periode ini masih dalam proses perampungan, ia memberikan gambaran kondisi tahun lalu sebagai pembanding yang nyata.

“Tahun lalu saja, kita mencatat ada sekitar 300 sampai 400 lebih titik longsor kecil yang tersebar di berbagai wilayah. Meski kecil, jumlahnya masif. Namun, semua lokasi tersebut sudah berhasil dijangkau dan ditangani oleh dinas terkait,” ujar Bodewin di Ambon, Selasa, 12 Mei 2026.

Kondisi topografi Ambon yang berbukit membuat masyarakat yang tinggal di kemiringan lahan berada dalam posisi rentan.

Wali Kota mengingatkan agar warga yang bermukim di lereng bukit maupun di dekat pepohonan besar untuk lebih peka terhadap perubahan kondisi alam.

“Hujan lebat dan angin kencang ini paket lengkap pemicu bencana. Kami imbau warga agar menghindari tempat-tempat berbahaya. Kalau tinggal di lereng, harus ekstra hati-hati. Begitu juga yang di dekat pohon besar, waspadai risiko pohon tumbang,” tegasnya.

Selain faktor alam, Bodewin juga menyoroti masalah kedisiplinan warga dalam mendirikan bangunan.

Ia menyayangkan masih banyaknya warga yang nekat membangun rumah di lokasi berisiko tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pemerintah kota pun mengeluarkan peringatan keras: Pemkot tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan bangunan akibat bencana jika sejak awal bangunan tersebut tidak memiliki izin resmi.

“Jangan sampai bangun rumah tapi tidak urus IMB atau PBG. Nanti ketika terjadi bencana, jangan saling menyalahkan. Pemerintah tidak bisa memberikan rekomendasi atau pertanggungjawaban untuk bangunan yang berdiri di luar aturan,” kata Bodewin mengingatkan.

Kepatuhan terhadap tata ruang dan aturan bangunan dinilai menjadi kunci utama agar masyarakat tidak merugi di kemudian hari akibat kelalaiannya sendiri. (AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.MASOHI-Gerak roda pemerintahan di tingkat negeri di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) terus diperkuat.

Mewakili Bupati Zulkarnain Awat Amir, Sekretaris Daerah (Sekda) Rakib Sahubawa resmi melantik dan mengambil sumpah janji  dua Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) definitif dan tujuh Penjabat KPN di Kantor Bupati Malteng, Masohi, Selasa, 12 Mei 2026, pagi.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Rakib Sahubawa, Bupati menekankan pentingnya responsivitas aparat pemerintah dalam melayani warga.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera tancap gas menjalankan roda organisasi sesuai aturan yang berlaku.

“Lakukan pelayanan kepada masyarakat secara prima, cepat, dan tepat sasaran. Bekerjalah sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan,” tegas Bupati dalam sambutannya.

Bupati juga menekankan kepercayaan yang diberikan merupakan amanah besar yang harus dijawab dengan kinerja nyata dan integritas tinggi.

Selain soal pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa menjadi poin krusial yang diingatkan oleh Pemda Malteng.

Para KPN dan Penjabat KPN diminta untuk mengelola Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD) dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Hindari segala bentuk penyimpangan. Pastikan penggunaan Dana Desa benar-benar difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat di negeri masing-masing,” pesannya.

Khusus untuk  tujuh Penjabat KPN yang baru dilantik, Bupati menitipkan tugas tambahan yakni mempersiapkan proses pemilihan KPN definitif agar berjalan kondusif tanpa kendala berarti.

“Jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadilah pemimpin yang bijaksana, arif, dan senantiasa hadir di tengah persoalan masyarakat,” pungkasnya.

Berikut adalah daftar pejabat yang dilantik:

Alfaris Lapalelo – KPN Pulau Raja Ulahahan (Kec. Telutih)

Agustinus Letwory – KPN Usliapan (Kec. TNS)

Hermanto Lakotany – Penjabat KPN Watludan (Kec. TNS)

Tuale Maatoke – Penjabat KPN Nua Nea (Kec. Amahai)

Nurmia Ode Hamadi – Penjabat KPN Administratif Banda Baru (Kec. Amahai)

Sa’ada Alkatiri – Penjabat KPN Administratif Lonthoir (Kec. Kepulauan Banda)

Abdul Haris Tarmin – Penjabat KPN Pulau Rhun (Kec. Banda)

Mersy Latupeirissa – Penjabat KPN Tiouw (Kec. Saparua)

Fadly Salampessy – Penjabat KPN Hatu (Kec. Leihitu Barat)

(KTE)

Komandan Kodaeral IX Ambon Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas di Ambon, Senin, engatakan pengungkapan kasus tersebut bermula saat petugas melakukan pemeriksaan rutin barang bawaan penumpang menggunakan mesin X-Ray di area pelabuhan.

“Petugas mencurigai sebuah paket milik salah satu penumpang. Setelah dilakukan pemeriksaan manual secara mendalam, ditemukan dua ekor burung jenis nuri serta dua buah tanduk rusa yang diduga akan diselundupkan melalui jalur laut,” katanya.

Ia menjelaskan pemeriksaan dilakukan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku dan instansi terkait sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan wilayah pelabuhan sekaligus mendukung pelestarian satwa dilindungi dari praktik perdagangan ilegal.

Menurut dia, pengamanan difokuskan pada kedatangan dan keberangkatan KM Labobar yang melayani rute pelayaran antarpulau dan saat itu sedang bersandar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

Seluruh barang bukti kemudian disita dan diamankan ke Kantor BKSDA Maluku untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan satwa liar.

Ia menegaskan pengawasan di pelabuhan akan terus diperketat guna mencegah praktik penyelundupan satwa maupun barang terlarang lainnya melalui transportasi laut.

“Kami akan terus bersinergi dengan seluruh pihak terkait untuk menjaga keamanan pelabuhan serta memastikan tidak ada perdagangan ilegal satwa dilindungi yang merusak ekosistem,” ujarnya.

Ia menambahkan pelestarian satwa dilindungi penting dilakukan karena keberadaan satwa liar memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Perdagangan ilegal satwa, kata dia, dapat mengancam populasi hewan endemik hingga memicu kepunahan.

“Jika satwa dilindungi terus diburu dan diperdagangkan secara ilegal, maka keseimbangan alam akan terganggu dan berdampak pada lingkungan maupun kehidupan manusia di masa depan,” katanya.

Meski ditemukan upaya penyelundupan, kondisi di area dermaga Pelabuhan Yos Sudarso secara umum terpantau aman, tertib, dan terkendali. Tim gabungan juga terus melakukan pengawasan untuk menjamin kelancaran arus penumpang sekaligus mencegah keluar masuknya barang ilegal melalui jalur laut. (AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.MASOHI – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus membangun karakter generasi muda.

Hal ini ditunjukkan saat Bupati Maluku Tengah mengikuti Video Conference (Vidcon) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 tingkat nasional, Senin, 11 Mei 2026.

Menariknya, agenda rutin ini juga dirangkaikan dengan peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi (PAK).

Acara ini beralangsung di Aula Pertemuan Bupati di Masohi, kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan integritas bangsa harus dibangun dari bangku sekolah.

Menurutnya, peluncuran bahan ajar anti korupsi adalah langkah strategis untuk mencetak pemimpin masa depan yang bersih.

“Pendidikan anti korupsi harus mulai ditanamkan sejak dini. Kita ingin generasi muda Maluku Tengah tumbuh menjadi pribadi yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab,” tegas Bupati.

Selain fokus pada pendidikan karakter, Pemerintah Daerah juga memberikan perhatian serius pada isu inflasi.

Bupati berharap adanya sinkronisasi yang kuat antara kebijakan pusat dan daerah agar stabilitas harga pangan di Maluku Tengah tetap terjaga.

Lebih lanjut, beliau berharap masyarakat juga melek terhadap upaya pemerintah dalam menjaga ekonomi daerah.

“Kami berharap pengendalian inflasi tidak hanya menjadi agenda birokrasi semata, tetapi juga dipahami masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi bersama,” pungkasnya.

Implementasi materi Pendidikan Anti Korupsi di setiap satuan pendidikan diharapkan menjadi pondasi kuat yang berjalan selaras dengan upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (KTE)

KABARTIMURNEWS.COM.MAKASSAR-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia terus meningkatkan peran tim pemeriksa daerah (TPD) wilayah timur Indonesia melalui diseminasi penguatan kapasitas guna menghadapi persoalan pemilu mendatang.

“Jadi, kita kumpulkan tim pemeriksa daerah (TPD) dari berapa provinsi wilayah, ada 14 provinsi (di KTI). Pemeriksa daeah ini anggotanya Ex officio KPU satu orang, Bawaslu satu orang dan tokoh masyarakat, biasanya dari kampus,” ujar Ketua DKPP RI Heddy Lugito di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Ia menjelaskan TPD ini nantinya bertugas mendampingi ketua majelis untuk memeriksa perkara-perkara etik maupun pelanggaran-pelanggaran etik penyelenggara. Sebab, selama ini Pemilu yang lalu terjadi pelanggaran etik sangat besar dibanding Pemilu sebelumnya.

“Selama tahun politik itu terjadi, selama setahun ada 675 pengaduan etik. Artinya sehari lebih dari dua, dan itu harus disidangkan semuanya. Kalau tidak terbukti ya kita rehabilitasi. Kalau terbukti, sanksinya tergantung pelanggaran etik yang mereka lakukan,” paparnya.

Kendati demikian, ungkap Heddy, peran TPD selama ini mayoritas berasal dari kalangan akademisi kampus bekerja secara sukarela, tanpa honor tetap dan hanya mendapatkan honor setelah sidang.

“Tim pemeriksa daerah yang jadi tokoh masyarakat itu nggak digaji. Luar biasa, nggak diberi honor. Mereka datang dari kampus-kampus, biasanya para dosen, para akademisi. Diberi honor kalau waktu sidang saja. Jadi, itulah kehebatan para akademisi kita untuk tetap bekerja meskipun tanpa imbalan,” tuturnya.

Heddy mengharapkan penguatan kapasitas kepada TPD yang berlangsung selama 10-12 Mei 2026 tersebut dapat meningkatkan keilmuan sehingga ke depan mereka tidak hanya menjadi TPD tetapi menjadi tulang punggung DKPP di daerah untuk melakukan sosialisasi etik.

“Dengan sosialisasi etik diharapkan ke depan tidak terjadi lagi pelanggaran etik yang sebesar itu karena sosialisasi-sosialisasi tim TPD ini sudah sangat masif,” ujarnya.

Sebelumnya, saat pembukaan Disemilasi Penguatan Kapasitas TPD Minggu (10/5) malam, Heddy menekankan pelanggaran etik paling berat oleh penyelenggaraan Pemilu adalah tindakan mengkhianati suara rakyat. Pemilu bukan sekedar perebutan kekuasaan, tapi delegasi mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih secara demokratis.

“Pelanggaran etik paling besar itu ketika mengkhianati suara rakyat. (seperti) menggeser atau memanipulasi suara rakyat, itu tidak bisa dimaafkan DKPP karena bagian dari pengkhianatan demokrasi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda selaku mitra DKPP dan penyelenggara kegiatan tersebut mengemukakan bahwa Pemilu adalah instrumen demokrasi dalam melakukan rotasi atau pergantian kekuasaan secara sah, damai dan beradab. Berbeda jika sistem monarki absolut atau kerajaan digunakan.

“Pemilu kita dipilih sebagai instrumen untuk melakukan rotasi kekuasaan yang bersifat terbuka, periodik, dan berkala. Tapi prinsip dasar perebutan kekuasaan itu hasrat individu untuk berkuasa, yang cenderung menghalalkan segala cara,” tuturnya.

Selain itu, ungkap Rifqy, dengan dinamika yang ada kadang kala penyelenggara Pemilu di daerah diseret-seret dalam hal peralihan kekuasaan. Sebab, mereka tidak memahami ‘mens rea’ sehingga melakukan itu diseret dalam kondisi eksternal.

“Penyelenggara Pemilu di daerah kadang kala tidak memiliki pilihan rasional agar dia tidak melanggar etik dan natural. Tetapi, apapun itu DKPP menjadi early warning kepada kita semua karena rata-rata orang bukan sekedar ingin terus menjadi penyelenggara di daerah, tapi ingin naik terus ke nasional,” ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman, Ketua KPU Sulsel dan Bawaslu Sulsel serta anggota KPU dan Bawaslu dari 14 provinsi di kawasan timur Indonesia. (AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.TANGERANG- PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) melalui Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, telah melayani sebanyak 20.031 calon haji dengan 47 kelompok terbang (kloter) menuju Tanah Suci, Arab Saudi selama periode 21 April – 9 Mei 2026.

“Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu tersibuk di mana jumlah calon haji yang berangkat ke Tanah Suci pada periode 21 April – 9 Mei 2026 melalui bandara ini tercatat 20.031 orang dengan 47 kloter,” kata Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangan diterima di Tangerang, Senin.

Menurut dia, Bandara Soetta telah dijadikan sebagai bandar udara yang dikhususkan untuk melayani jamaah calon haji melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F.

Terminal ini sudah dilengkapi fasilitas yang mempermudah jamaah calon haji seperti masjid seluas 3.136 meter persegi, area tunggu seluas 4.158 meter persegi, dan lounge untuk 2.000 orang.

Dalam hal ini, Pahlevi juga menyatakan sebanyak 126.097 calon haji asal Tanah Air telah diberangkatkan menuju Tanah Suci, Arab Saudi melalui 14 bandara pada periode tahun ini.

“Selama periode tersebut, total penerbangan haji yang dilayani mencapai 322 penerbangan,” tuturnya.

Ia mengatakan dari total penerbangan haji tersebut, sebanyak 310 penerbangan berjalan lancar dengan kumulatif on-time performance (OTP) dari 14 bandara mencapai 96 persen.

“Seluruh pihak telah melakukan perencanaan dan koordinasi dengan baik, mulai dari proses di asrama haji, perjalanan menuju bandara, hingga layanan keberangkatan di bandara dan proses naik ke pesawat,” tuturnya.

Menurut dia, kelancaran dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini didukung implementasi dan kolaborasi yang sangat baik antara InJourney Airports, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, maskapai, AirNav Indonesia, operator ground handling, serta dukungan dari Kementerian Haji & Umrah dan Kementerian Perhubungan.

“Mulai pemeriksaan keamanan terhadap jamaah calon haji dan barang sebelum naik ke pesawat ada yang dilakukan sejak di asrama haji,” tuturnya.

Sejalan dengan hal ini, InJourney Airports memastikan infrastruktur dan fasilitas di bandara juga turut mendukung kelancaran keberangkatan penerbangan haji, seperti misalnya Bandara Soekarno-Hatta yang menyediakan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F untuk keberangkatan jamaah calon haji.

Adapun 5 bandara tersibuk dalam pelaksanaan penerbangan haji 21 April – 9 Mei 2026 adalah: Juanda Surabaya (25.794 calon haji dengan 68 kloter), Soekarno-Hatta Tangerang (20.031 calon haji dengan 47 kloter), Adi Soemarmo Solo (19.002 calon haji dengan 53 kloter), Sultan Hasanuddin Makassar (9.808 calon haji dengan 25 kloter), dan Kualanamu Deli Serdang (5.379 calon haji dengan 15 kloter).

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran keberangkatan penerbangan haji hingga akhir periode keberangkatan pada 21 Mei 2026,” kata dia. (AN/KT)