Barisan Merah Putih (BMP) Papua Pegunungan secara tegas mengutuk tindakan tidak berprikemanusiaan tersebut yang merenggut nyawa tiga warga sipil Orang Asli Papua (OAP).

Peristiwa tragis ini sebelumnya viral di media sosial setelah terekam dalam sebuah video di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo.

Dalam insiden tersebut, ketiga korban tewas setelah dituduh secara sepihak oleh KKB sebagai mata-mata aparat keamanan.

Ketua BMP Papua Pegunungan, Agus Huby, menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Tindakan tersebut dinilai sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, serta mencederai upaya menciptakan keamanan dan ketenteraman di Tanah Papua.

“Tindakan kekerasan terhadap warga sipil merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, serta mengganggu keamanan dan ketenteraman di Tanah Papua, khususnya di Papua Pegunungan,” ujar Agus Huby di Wamena.

Senada dengan hal tersebut, Ketua BMP Kabupaten Jayawijaya, Hengki Heselo, menyampaikan duka cita yang mendalam bagi keluarga korban.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera memproses dan menindak tegas para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar rasa aman masyarakat dapat segera pulih.

Di tengah situasi yang memanas akibat insiden ini, Hengki Heselo mengajak seluruh elemen masyarakat di Papua Pegunungan untuk tetap tenang, menjaga persatuan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Sebagai wujud nyata kepedulian sosial di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, BMP Papua Pegunungan bersama BMP Kabupaten Jayawijaya menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa paket bahan pokok kepada warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian organisasi dalam membantu masyarakat serta mempererat tali persaudaraan di tengah berbagai tantangan,” pungkas Agus Huby. (AN/KT)

Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Yulianus Passang di Nabire, Sabtu, mengatakan penghentian gaji dilakukan terhadap ASN yang tidak bertugas sesuai surat keputusan (SK) penempatan.

“Kalau ada pegawai tidak bekerja di tempat tugas sesuai SK, maka gajinya dihentikan dan jika sudah terlanjur diterima harus dikembalikan,” katanya.

Yulianus menjelaskan sebagian ASN yang gajinya dihentikan diketahui telah berpindah ke instansi lain, seperti Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun pemerintah kabupaten tetangga, antara lain Dogiyai dan Deiyai, tetapi masih tercatat menerima gaji dari Pemerintah Kabupaten Nabire.

Selain menghentikan pembayaran gaji, Pemkab Nabire juga memvalidasi data 648 ASN yang ditemukan dari hasil pencocokan data MyASN dengan daftar pembayaran gaji.

Menurut dia, terdapat perbedaan jumlah pegawai antara data pada aplikasi MyASN dan daftar gaji sehingga seluruh data tersebut masih diverifikasi.

Proses validasi dilakukan dengan mencocokkan data kepegawaian dengan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Kami cocokkan data MyASN dengan data kependudukan di Dukcapil. NIK dan data biometriknya kami periksa untuk memastikan keberadaan pegawai secara riil,” ujarnya.

Yulianus mengatakan penggunaan data biometrik, termasuk rekam iris mata, menjadi bagian dari proses verifikasi untuk memastikan identitas pegawai sesuai dengan data kependudukan resmi.

Ia juga mengungkapkan pihaknya menemukan praktik pegawai pengganti pada masa lalu, yakni anggota keluarga menggantikan ASN yang telah meninggal dunia tanpa melalui prosedur kepegawaian resmi.

“Untuk pegawai pengganti, ada 32 orang yang langsung saya putus,” katanya.

Yulianus menegaskan penataan administrasi kepegawaian akan terus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel, serta memastikan pembayaran gaji hanya diberikan kepada ASN yang sah dan aktif menjalankan tugas.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Nabire memiliki sekitar 5.600 ASN yang terdiri atas PNS dan PPPK. Seluruh data kepegawaian terus divalidasi guna memastikan pembayaran gaji dan pengelolaan ASN sesuai kondisi riil dan ketentuan yang berlaku.(AN/KT)
 

Dantim 1 Pos Kout Karubaga Satgas Pamtas Yonif 511/DY Sertu Agung Ariya dalam keterangan yang diterima di Wamena, Rabu mengatakan kegiatan komunikasi dilakukan untuk mengajak warga di daerah binaan untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan sekaligus mendengar keluhan mereka.

“Kami melakukan kegiatan komunikasi untuk mengajak masyarakat untuk sama-sama terus menjaga situasi keamanan serta mendengar apa keluhan mereka supaya dicari solusi dari masalah itu,” katanya.

Menurut dia, kehadiran prajurit Satgas Pamtas Yonif 511/DY Badak Hitam Pos Komando Utama (Kout) Karubaga di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara disambut hangat dengan warga setempat.

“Dalam mendukung terselenggaranya tugas pengamanan wilayah perbatasan, kami melaksanakan kegiatan interaksi komunikasi sosial dengan masyarakat agar terciptanya silaturahmi yang kuat,” ujarnya.

Dia menjelaskan kegiatan komunikasi sosial ini bersifat membangun, melayani dan mengayomi masyarakat.

“TNI hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya khususnya di wilayah penugasan atau binaan yang telah ditugasi,” katanya.

Dia menambahkan dengan dilakukan bersamaan patroli pengamanan wilayah, pihaknya memanfaatkan momen tersebut untuk mendengarkan aspirasi warga serta memperkuat rasa kebersamaan antara TNI dan masyarakat.

“TNI harus senantiasa selalu berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjalin silaturahmi yang kuat sehingga menghadirkan keceriaan di wajah mereka semua,” ujarnya.

Sementara itu salah seorang warga Distrik Karubaga Ema Maliki (45) merasa senang dengan kegiatan patroli dan komunikasi yang dibangun oleh Satgas Pamtas Yonif 511/DY secara baik.

“Kami sangat senang dan berterima kasih dengan kehadiran bapak-bapak TNI di sini. Mereka tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga hadir sebagai sahabat, semoga keakraban ini terus terjalin untuk menjaga keamanan wilayah ini,” ujarnya.(AN/KT)

Sebuah momentum bersejarah sekaligus pukulan telak bagi kelompok separatis terjadi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Dua mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), Endis Kelua dan Komalen Kelua, resmi melepaskan masa lalu mereka yang kelam dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua mantan anak buah pimpinan OPM Kalenak Murib tersebut secara sukarela menghentikan perlawanan setelah tersentuh oleh pendekatan persuasif dan humanis dari Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif 621/Manuntung.

Di hadapan jajaran aparat dan tokoh pemerintah daerah, suasana penuh haru menyelimuti Pos Komando Taktis Sinak.

Tanpa paksaan, Endis dan Komalen menundukkan kepala, membacakan ikrar setia, hingga mencium Sang Saka Merah Putih dengan penuh kesadaran—menandai akhir dari perjalanan gerilya mereka di dalam hutan.

“Kami tidak datang dengan peluru, tapi dengan dialog dan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Dansatgas Yonif 621/Manuntung, Letkol Inf. Eko Arif Chrestianto. “Kembalinya saudara kita ini adalah bukti nyata bahwa pendekatan persaudaraan jauh lebih berdaya merangkul hati warga Papua dibanding konflik bersenjata.”

Peristiwa ini menjadi sinyal kuat sekaligus imbauan terbuka bagi anggota separatis lainnya yang masih bertahan di dalam hutan: bahwa pintu maaf, kedamaian, dan masa depan yang lebih baik selalu terbuka lebar di bawah naungan Merah Putih. (AN/KT)

Hanya berselang dua jam setelah kejadian, aparat Kepolisian Resor (Polres) Mimika berhasil membekuk lima dari tujuh terduga pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut, Senin, 20 July 2026,  dini hari.

Kasus ini sebelumnya sempat viral di media sosial dan memicu ketegangan setelah pihak keluarga korban yang naik pitam nekat memblokade jalan utama.

Kapolres Mimika, AKBP Alredo Rumbiak, mengungkapkan kelima pelaku yang berhasil diamankan berinisial DJN, EK, DWL, JW, dan YSK. Sementara itu, dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

“Pelaku kekerasan tersebut diperkirakan berjumlah tujuh orang, namun baru lima orang di antaranya yang sudah ditangkap,” ujar Kapolres di Timika, Senin (20/7).

KRONOLOGI KEJADIAN

Tragedi ini bermula pada Minggu, 19 July 2026 malam sekitar pukul 22.00 WIT. Saat itu, korban DK sedang bersantai bersama istri dan anaknya di ruas Jalan Cendrawasih SP2, tepat di depan Kantor Lurah Timika Jaya.

Tiba-tiba, dua orang tak dikenal yang berboncengan sepeda motor merampas telepon genggam (HP) dari tangan anak korban dan langsung kabur. Tidak tinggal diam, DK langsung memacu motornya untuk mengejar para pelaku.

Aksi kejar-kejaran berakhir di depan Hotel 66, Jalan Cendrawasih. Namun nahas, saat DK berhasil mendapati kedua pelaku, ia justru langsung dikepung dan dikeroyok oleh sekitar tujuh orang tak dikenal.

Para pelaku secara brutal menganiaya korban, merampas tas noken serta HP miliknya, lalu melarikan diri.

Akibat pengeroyokan tersebut, DK mengalami luka robek di bagian dahi dan luka sayatan di telapak kaki kiri, hingga harus dievakuasi oleh petugas perintis Polres Mimika ke RSUD Mimika.

AMARAH KELUARGA

Kejadian tragis yang menimpa DK memancing amarah pihak keluarga. Sekitar pukul 22.54 WIT, keluarga korban meluapkan emosinya secara spontan dengan memblokade Jalan Cenderawasih Timika. Mereka membakar ban bekas, karton, dan kayu di tengah jalan untuk mendesak kepolisian bergerak cepat.

Situasi yang sempat tegang akhirnya mereda setelah Kapolres Mimika bersama Kabag Ops dan Kasat Reskrim turun langsung ke lokasi kejadian.

Setelah diberi jaminan bahwa pelaku akan segera ditangkap, pihak keluarga akhirnya bersedia membuka blokade jalan.

Janji kepolisian terbukti. Hanya dalam waktu dua jam pasca-kejadian, tim Opsnal Polres Mimika berhasil meringkus lima pelaku.

“Untuk kronologi lengkap serta motif aksi, kami masih dalami dan mencari bukti untuk mengetahui kejadian sebenarnya,” pungkas Kapolres.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan aksi lanjutan yang dapat mengganggu ketertiban umum, karena kasus ini sudah ditangani sepenuhnya oleh pihak kepolisian. (KT)

“Apalah artinya sebuah kertas ditandatangani. Itu hanya sebuah kertas saja kalau kemudian tidak dilaksanakan dan tidak diimplementasikan,” kata Setyo di Jayapura, Senin (20/7).

Menurut Setyo, langkah strategis tersebut di antaranya pertama, percepatan penyusunan peraturan daerah khusus (Perdasus); dan kedua, penerapan tagging seluruh program yang dibiayai dana Otsus.

Kemudian ketiga, penggunaan rekening khusus dalam pengelolaan dana Otsus; keempat, pembentukan Task Force Interoperabilitas; kelima, percepatan implementasi SIPD untuk perencanaan dan penganggaran.

Selanjutnya keenam, publikasi berkala pengelolaan dana Otsus melalui kanal resmi pemerintah daerah;  ketujuh, penyusunan basis data penerima manfaat; kedelapan, peningkatan integritas dalam pengadaan barang dan jasa berbasis risiko.

Lalu kesembilan, memastikan dana Otsus sesuai kebutuhan Orang Asli Papua (OAP); kesepuluh, menindaklanjuti hasil audit, evaluasi, dan rekomendasi pengawasan secara tepat waktu.

“Untuk itu melalui kesepakatan ini, pemerintah daerah di Tanah Papua menargetkan pengelolaan dana Otsus yang semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh orang asli Papua,” katanya lagi.

Dia menambahkan keberhasilan implementasi komitmen tersebut sangat bergantung pada konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan setiap langkah yang telah disepakati.

“Komitmen ini harus dibuktikan melalui kerja nyata. Kami akan terus melakukan pendampingan, koordinasi, supervisi, dan monitoring agar pengelolaan Dana Otsus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua,” ujarnya.

Sebelumnya, dilakukan rapat koordinasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana Otonomi Khusus di wilayah Tanah Papua yang mana pada kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto bertempat di Kota Jayapura, Papua, Kamis (16/7).(AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon memperkuat kolaborasi dengan berbagai unsur maritim di Maluku untuk menjaga keamanan wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor migas di perairan Papua dan Maluku.

Wakil Komandan Kodaeral IX, Laksamana Pertama TNI Muhammad Risahdi di Ambon, Selasa, mengatakan sinergi antarinstansi menjadi faktor utama dalam menciptakan stabilitas keamanan laut pada kawasan operasi migas yang termasuk objek vital nasional.

“Pengamanan wilayah laut pada area operasi migas membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik aparat keamanan, pemerintah daerah, maupun perusahaan migas agar operasional berjalan aman dan lancar,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan Risahdi saat mewakili Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas menghadiri Workshop Mekanisme Pengamanan Laut di Wilayah Kerja KKKS Papua dan Maluku yang berlangsung di Ambon.

Ia menjelaskan kawasan operasi KKKS di Papua dan Maluku sebagian besar berada di perairan strategis yang memiliki tingkat kerawanan tertentu, sehingga diperlukan sistem pengamanan laut yang terpadu dan berkelanjutan.

Menurut dia, Kodaeral IX memiliki tugas pokok dalam mendukung operasi dan pengamanan wilayah perairan Indonesia timur, termasuk melakukan patroli keamanan laut, pengawasan jalur pelayaran, pengamanan objek vital maritim, hingga mendukung penegakan hukum di laut bersama instansi terkait.

“Keberadaan Kodaeral IX di wilayah timur Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan laut, terutama di sekitar wilayah eksplorasi dan produksi migas lepas pantai yang menjadi bagian dari ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Ia mengatakan pengamanan kawasan migas di laut tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan, tetapi juga menyangkut keselamatan pelayaran, perlindungan infrastruktur energi, serta pencegahan potensi gangguan keamanan seperti pencurian, sabotase, maupun aktivitas ilegal di laut.

Workshop tersebut, lanjutnya, menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta menyusun langkah terpadu dalam mekanisme pengamanan laut di wilayah kerja KKKS Papua dan Maluku.

Kegiatan itu melibatkan berbagai unsur maritim, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan perusahaan migas guna mendukung terciptanya situasi laut yang aman dan kondusif bagi keberlangsungan operasional sektor energi nasional. (AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.NABIRE- Aparat kepolisian melumpuhkan seorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat melakukan penyerangan terhadap kendaraan yang sedang melintas jalur trans Nabire–Paniai, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini di Nabire, Minggu mengatakan penindakan itu dilakukan setelah aparat menerima laporan masyarakat terkait gangguan keamanan terhadap warga yang melintas di ruas jalan tersebut.

“Benar adanya kejadian itu. Saya telah menerima laporannya dan saat ini anggota kita telah melakukan pengamanan di lokasi kejadian,” ujarnya.

Dalam peristiwa tersebut, seorang sopir berinisial AP mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit Moenamani, Dogiyai untuk mendapatkan perawatan medis.

Ia menjelaskan saat aparat kepolisian dibantu BKO (bawah kendali operasi) Brimob bergerak ke lokasi, dan mereka mendapat perlawanan dari anggota KKB, sehingga terjadi kontak tembak.

Atas perlawanan tersebut aparat mengambil tindakan tegas dan terukur sehingga satu anggota KKB tewas tertembus peluru aparat.

“Tindakan di lapangan berhasil melumpuhkan satu anggota KKB,” tegasnya.

Dari hasil penyisiran usai kontak tembak, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu pucuk senjata api rakitan kaliber 5,56 mm beserta amunisi, senjata tajam, serta barang lain yang diduga milik kelompok tersebut.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kapolres Dogiyai AKBP Denis Arya Putra mengatakan gangguan keamanan meliputi aksi penembakan terhadap kendaraan warga sipil serta perusakan mobil oleh anggota KKB.

Personel BKO Brimob Resimen III yang melaksanakan patroli rutin langsung ke lokasi untuk melakukan penyisiran di wilayah Kali Kasuari dan Kampung Idadagi di Dogiyai.

Dalam kontak tembak tersebut, aparat melumpuhkan satu orang bernama Napison Tebai yang merupakan anggota TPNPB-OPM Kodap XI Odiyai Dogiyai Batalyon 03 Degeianouda.

Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan keterlibatan jaringan kelompok bersenjata dalam rangkaian aksi tersebut. (AN/KT)

Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Nelson Sasarari mengatakan pihaknya bersama Organisasi World Wide Fund for Nature (WWF) telah melakukan pertemuan guna membahas dan menyimpulkan hal yang dianggap penting untuk pergub tersebut.

“Tentu ini merupakan suatu upaya kami untuk menolong masyarakat adat dan kami berharap pertemuan dengan WWF bisa menghasilkan pedoman bersama dalam melayani masyarakat adat di Papua Selatan,” katanya.

Menurut Nelson, kehadiran otonomi khusus (Otsus) merupakan wujud keberpihakan negara (Afirmasi) untuk melindungi dan memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) agar menjadi tuan di negeri sendiri.

“Selain itu juga untuk percepatan pembangunan dan juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat hukum adat,” ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya berharap dengan adanya produk hukum tersebut bisa membantu masyarakat adat dalam pengelolaan kearifan lokal.

“Sehingga ini yang harus dikawal oleh pemerintah dalam bentuk regulasi supaya masyarakat bisa terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,” katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya memberikan apresiasi kepada WWF yang telah membantu masyarakat adat dengan demikian diharapkan Pergub Padiatapa pada masyarakat hukum adat dalam tahun ini bisa menjadi peraturan daerah. (AN/KT)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Warsono mengatakan penyediaan uang layak edar tersebut meningkat 51 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

“Peningkatan ini sejalan dengan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan konsumsi rumah tangga yang diperkirakan menguat selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026,” katanya usai membuka kegiatan Serambi 2026 di Kota Jayapura, Papua, Kamis.

Menurut Warsono, layanan kas dalam rangka Serambi 2026 berlangsung mulai 19 Februari hingga 13 Maret 2026, kemudian dalam bentuk penarikan uang oleh perbankan di kantor BI Papua serta di tujuh kas titipan yang tersebar di Sorong, Nabire, Timika, Serui, Biak, Wamena, dan Merauke.

“Selain itu, kami bersama perbankan juga menyediakan layanan penukaran uang secara langsung kepada masyarakat melalui kendaraan kas keliling dan loket penukaran di kantor bank,” ujarnya.

Dia menjelaskan khusus untuk penukaran uang kepada masyarakat, BI Papua menyiapkan uang tunai sebesar Rp23,8 miliar dengan paket penukaran maksimal Rp5,3 juta per orang. Layanan penukaran tersedia di 20 titik lokasi di Jayapura, termasuk seluruh jaringan kas titipan Bank Indonesia.

“Untuk meningkatkan kenyamanan dan pemerataan layanan, pemesanan penukaran dilakukan secara daring melalui laman milik Bank Indonesia atau melalui sistem tersebut, masyarakat dapat memilih jadwal dan lokasi penukaran sesuai kebutuhan,” katanya lagi

Dia menambahkan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadhan dan Idul Fitri, BI Papua juga mendorong masyarakat memanfaatkan transaksi pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal melalui mobile banking, internet banking, serta Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), termasuk transfer dana menggunakan BI-Fast dan BI-RTGS.

“Sinergi antara BI Papua, perbankan, serta seluruh mitra kerja menjadi kunci dalam menghadirkan layanan kas yang mudah diakses, tertib, dan lancar guna mendukung kelancaran sistem pembayaran serta pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026,” ujarnya. (AN/KT)