Tersangka berinisial AS, yang memegang kendali ganda sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus diduga kuat ikut mengendalikan perusahaan penyedia barang dan jasa dalam proyek tersebut.

Penetapan tersangka ini diungkapkan resmi Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, melalui Kasi Penmas AKP Imelda Haurissa kepada wartawan di Ambon, Kamis 12 November 2026.

Menurut Imelda, langkah hukum tegas ini diambil setelah penyidik merampungkan pemeriksaan intensif, mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta melakukan gelar perkara secara maraton.

“Sehingga pada hari Rabu, tanggal 11 November 2026, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial AS, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang juga berperan mengendalikan perusahaan penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan,” ungkap Imelda.

Kasus ini bermula dari paket pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Tahun Anggaran 2020 di bawah lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku.

Tidak tanggung-tanggung, total nilai proyek ini mencapai Rp6,174 miliar. Rinciannya terbagi atas Rp1,2 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, serta Rp4,974 miliar lainnya yang berasal dari dana pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Namun, alih-alih mengalirkan air bersih untuk menyudahi dahaga warga, proyek berbiaya jumbo itu justru meninggalkan jejak rasuah. Sorotan utama penyidik tertuju pada modus klasik: ketidaksesuaian telak antara realisasi fisik di lapangan dan pencairan anggaran.

Pekerjaan diduga mangkrak dan gagal memenuhi ketentuan, ironisnya, pencairan dana kepada pihak pelaksana justru sudah diklaim tuntas 100 persen.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 6 Agustus 2026, ulah lancung ini sukses merugikan keuangan negara hingga Rp1.889.672.552,81 (Rp1,88 miliar). Angka fantastis inilah yang kini menjadi hulu ledak dalam mengurai benang kusut mulai dari tahap perencanaan, tender, pelaksanaan, hingga pencairan dana.

Dalam pusaran penyidikan ini, sejumlah nama strategis turut terseret ke meja pemeriksaan, termasuk H selaku kontraktor pelaksana untuk paket yang dibiayai pinjaman PT SMI.

Pada era pengerjaannya, proyek tersebut berjalan di bawah kepemimpinan Mat Marasabessy selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, dengan Nur Madras yang kala itu bertindak sebagai PPK.

Kendati demikian, aparat penegak hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Status jabatan maupun kemunculan nama seseorang dalam berbagai pusaran perkara tentu harus diuji secara ketat berdasarkan fakta dan alat bukti material di persidangan kelak.

Penetapan AS sebagai tersangka menjadi babak penentu baru. Publik kini menanti seberapa dalam Ditreskrimsus Polda Maluku akan membongkar akar jaringan korupsi yang telah merampas hak dasar warga atas air bersih di Dusun Siwang. (KT)

DPRD Provinsi Maluku resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menggodok dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis sekaligus.

Langkah taktis ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku yang dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Kamis 12 November 2026.

Dua instrumen hukum yang dibahas meliputi Ranperda tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Dalam pidatonya, Benhur menegaskan Maluku memiliki limpahan potensi daerah dan warisan budaya yang luar biasa. Sayangnya,  kata dia, belum seluruhnya mengantongi perlindungan hukum yang memadai sebagai representasi identitas asli daerah.

Ia mengingatkan, kelengahan dalam melindungi aset kultural ini berisiko fatal. Produk lokal Maluku bisa saja diklaim atau dicaplok oleh daerah lain. Sebagai contoh nyata, ia menyoroti kuliner ikonik masyarakat Maluku, yakni papeda.

“Kita juga khawatir papeda yang menjadi hasil daerah Provinsi Maluku bisa saja menjadi rebutan daerah lain,” ungkap Benhur di hadapan peserta rapat paripurna.

Melalui Ranperda Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, DPRD berharap ada kepastian hukum yang jelas, mulai dari proses inventarisasi, pelindungan, pelestarian, hingga pemanfaatan ekonomi.

Regulasi ini diharapkan tidak hanya membentengi kearifan lokal, tetapi juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi kreatif serta sektor UMKM di Bumi Raja-Raja.

Selain kekayaan intelektual, sorotan tajam juga diarahkan pada urgensi perlindungan perempuan. Karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan diakui menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pemenuhan akses keadilan bagi kaum perempuan korban kekerasan yang kerap terbentur kendala geografis, biaya, dan jarak.

Benhur menegaskan, akses terhadap keadilan tidak boleh menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh perempuan, khususnya mereka yang tinggal di pulau-pulau terpencil.

Kehadiran Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat pencegahan kekerasan, mengerek kemandirian ekonomi, hingga memperluas ruang partisipasi dan pendidikan bagi perempuan agar setara dalam pembangunan daerah.

Menutup arahannya, Benhur meminta kepada seluruh anggota Pansus yang diamanatkan agar bekerja secara sungguh-sungguh. Kajian yang komprehensif, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis, harus dikedepankan dengan melibatkan koordinasi erat bersama pemerintah daerah.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan kalangan akademisi dan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar prinsip meaningful participation (partisipasi bermakna) benar-benar terwujud dalam produk legislasi ini.

“Kami berharap forum berkala dan pelibatan publik ini dapat menjadi dasar evaluasi bersama, serta menjaga agar produk hukum yang dihasilkan tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Maluku,” pungkasnya. (KT)

“Kami ingin menyukseskan program arahan Presiden Prabowo dan program prioritas nasional, yaitu menyiapkan 500 ribu pekerja migran Indonesia. Karena waktunya relatif singkat, maka kami perlu melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis dan sertifikasi,” kata Menteri P2MI Mukhtarudin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan Mukhtarudin bersama Rektor Unpatti Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Selasa.

Penandatanganan itu juga turut disaksikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.

Mukhtarudin mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program prioritas nasional yang diarahkan Presiden Prabowo untuk menyiapkan 500.000 pekerja migran Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja global.

Berdasarkan data Sistem Informasi Peluang dan Pasar Kerja Luar Negeri (SIP2MI) per 9 November 2026, terdapat 278.132 posisi kerja di luar negeri. Sebanyak 72.593 posisi di antaranya telah terserap, sedangkan 205.539 posisi lain (73,90 persen) masih tersedia.

Mukhtarudin menjelaskan kerja sama dengan Unpatti tersebut mencakup peningkatan keterampilan, pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta pembentukan Migrant Center untuk memperluas akses informasi dan layanan bagi calon pekerja migran.

Selain penyiapan tenaga kerja, kerja sama tersebut juga memperkuat edukasi migrasi aman guna mencegah penempatan pekerja migran secara non-prosedural serta menghindari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Gubernur Hendrik menyambut baik kolaborasi tersebut dan menyatakan pemerintah daerahnya akan mempersiapkan SDM sesuai kualifikasi yang diperlukan pasar internasional.

Sementara itu, Rektor Unpatti Fredy Leiwakabessy menyatakan kesiapan kampus dalam mengoptimalkan fasilitas pendidikan dan asrama guna mendukung pelatihan calon pekerja migran.

Melalui kerja sama tersebut, Kementerian P2MI berharap Unpatti dapat menjadi salah satu pusat penyiapan talenta asal Maluku agar mampu bersaing di pasar kerja global dengan kompetensi dan sertifikasi sesuai.(AN/KT)

Di tengah khidmatnya tabur bunga di perairan Teluk Ambon, anugerah Pahlawan Nasional yang disematkan kepada putra daerah terbaik Maluku, Abdul Muthalib Sangadji, menjadi mercusuar baru penyala semangat persatuan dan kecintaan pada tanah air.

Nuansa haru dan penghormatan mendalam terpancar jelas di Dermaga Irian, Markas Komando Lantamal IX Ambon, kawasan Halong, Selasa, 10 November 2026.

Pemerintah Provinsi Maluku bersama jajaran Forkopimda menggelar upacara Ziarah Laut dan Tabur Bunga yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, bertindak selaku Inspektur Upacara.

Hadir pula mendampingi di barisan pimpinan, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, bersama jajaran TNI-Polri yang berdiri tegap mengikuti setiap rangkaian prosesi.

Ratusan personel gabungan mengheningkan cipta sebelum akhirnya pelarungan karangan bunga dan tabur kelopak bunga melayang di atas birunya perairan Teluk Ambon, menghidupkan kembali memori pengorbanan para pejuang bangsa yang gugur di medan laga.

KEBANGAAN MALUKU

Bagi Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, momentum Hari Pahlawan tahun ini membawa arti kultural yang sangat mendalam bagi masyarakat Maluku.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Abdul Muthalib Sangadji, kata dia,  bukan sekadar pengakuan administratif dari negara, melainkan sebuah bukti otentik atas besarnya kontribusi putra Maluku dalam membidani dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Semoga anugerah Pahlawan Nasional ini semakin memperkokoh semangat persatuan, kebanggaan, serta kecintaan kita terhadap tanah air, sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat Maluku dan Indonesia secara keseluruhan,” ungkap Dody penuh bangga.

Pangdam menegaskan, ziarah laut dan tabur bunga yang rutin digelar tidak boleh berhenti sekadar sebagai agenda seremonial tahunan yang hambar. Lebih dari itu, lanjut dia, ritual penghormatan ini harus menjadi cermin reflektif agar nilai-nilai kejuangan para pahlawan tidak luntur dimakan zaman, melainkan bertransformasi menjadi pedoman hidup sehari-hari.

Di era modern ini, estafet perjuangan tentu telah berubah wujud. Jika Abdul Muthalib Sangadji dan para pendahulu berjuang dengan taruhan nyawa di garis depan pertempuran, maka Masyarakat, khususnya generasi muda Maluku, dipanggil untuk meneruskan cita-cita luhur tersebut melalui karya, dedikasi, serta kontribusi positif di bidang masing-masing.

Dikatakan, pengakuan negara atas jasa besar Abdul Muthalib Sangadji diharapkan mampu menjadi energi kolektif. Dari hembusan angin Teluk Ambon hingga pelosok kepulauan Maluku, semangat persaudaraan  dan persatuan harus terus dirawat demi membangun daerah yang lebih bermartabat.

Hari Pahlawan 2026 di Maluku telah menorehkan pesan abadi: bahwa api perjuangan putra-putri terbaik Maluku tidak pernah padam, dan warisan keteladanan itu kini siap diteruskan oleh generasi masa kini untuk kejayaan bangsa Indonesia. (KT)

Di hadapan para kader dan masyarakat Maluku, Bahlil menegaskan komitmen moral dan politiknya untuk mengawal langsung proses pengusulan Abdoel Moethalib (A.M.) Sangadji, tokoh pergerakan nasional asal Pulau Haruku, Maluku Tengah (Malteng), agar resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Bagi Bahlil, langkah ini bukan sekadar urusan administratif kenegaraan, melainkan panggilan nurani sebagai seorang putra daerah sekaligus pemimpin partai politik.

“Ini menjadi tanggung jawab saya sebagai ketua umum partai politik dan putra daerah untuk memperjuangkan AM Sangadji menjadi pahlawan nasional. Itu tanggung jawab Partai Golkar,” tegas Bahlil.

JEJAK SANG “JAGO TUA”

Nama A.M. Sangadji barangkali belum sepopuler pahlawan nasional lainnya di buku-buku sejarah umum, namun rekam jejak perjuangannya membentang luas melintasi sejarah penting Republik. Tokoh yang dijuluki “Jago Tua” ini adalah salah satu pilar perintis kemerdekaan asal Negeri Rohomoni.

Perjuangannya tidak main-main. Ia merupakan tokoh kunci Sarekat Islam (SI) generasi awal yang berdiri sejajar bersama H.O.S. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim, bahkan pernah memimpin Lajnah Tanfidziyah SI.

Tidak hanya itu, jejak langkahnya terekam kuat sebagai peserta aktif Kongres Pemuda II tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda.

Sosoknya begitu disegani hingga Bung Karno muda menaruh hormat mendalam dan menyapanya dengan panggilan akrab: “Om.” Wilayah perjuangannya pun melintasi Jawa, Kalimantan, hingga Yogyakarta.

GERAK CEPAT PEMPROV

Niat besar Bahlil untuk menjemput pengakuan negara ini mendapat sambutan seirama dari Pemerintah Provinsi Maluku.

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mengungkapkan pihaknya kini tengah bergerak cepat merapikan kembali arsip dan dokumen sejarah yang pernah diajukan sebelumnya.

Menurut Vanath, upaya memperjuangkan gelar pahlawan nasional bagi A.M. Sangadji adalah konsensus kolektif masyarakat Maluku demi merawat ingatan sejarah.

Usaha serupa sejatinya pernah ditempuh sebelumnya, kata dia, namun terkendala oleh dinamika regulasi dan transisi kewenangan di tingkat pusat.

Kini, dengan adanya penyesuaian regulasi sejak tahun 2024, di mana Kementerian Kebudayaan turut memegang peranan dalam verifikasi bersama Kementerian Sosial. Pemprov Maluku telah melakukan validasi ulang dokumen agar prosesnya berjalan mulus tanpa hambatan administratif.

“Kita cari kembali dokumen yang pernah diusulkan, lalu kita persiapkan untuk kita usulkan kembali agar almarhum Abdul Muttalib Sangadji dapat ditetapkan secara resmi sebagai Pahlawan Nasional asal Maluku,” ujar Vanath.

Dengan pengawalan langsung dari tingkat pusat oleh Bahlil Lahadalia dan kerja taktis di daerah oleh Pemprov Maluku, asa agar “Jago Tua” asal Maluku segera mendapatkan tempat terhormat di jajaran Pahlawan Nasional kini  makin dekat. (AN/KT)

Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Umar Lessy, dengan tegas menepis isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang sempat berseliweran di media sosial melalui selebaran poster digital.

Ia menilai isu tersebut tidak lebih dari sekadar riak buatan pihak-pihak yang terusik oleh soliditas partai berlambang pohon beringin ini.

“Saya ingin pastikan kepada seluruh kader dan masyarakat bahwa isu Munaslub itu hoaks. Kami melihat ada pihak yang mencoba mengganggu soliditas Partai Golkar. Kondisi internal partai saat ini sangat solid dan berjalan positif,” ungkap Umar di Ambon, Sabtu, 7 November 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Umar di sela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Golkar Maluku.

Di hadapan para kader dan simpatisan, ia menegaskan seluruh jajaran kepengurusan di berbagai tingkatan berada dalam satu garis komando yang sama di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

“DPD Golkar Maluku tegak lurus di bawah kepemimpinan Bapak Bahlil Lahadalia. Kami fokus bergerak bersama, menjaga soliditas, dan menjalankan roda organisasi demi kejayaan Partai Golkar,” tegasnya.

FOKUS KERJA

Bagi Umar, kemunculan isu liar di media sosial sama sekali tidak layak menyita energi besar partai.

Ia menyebutnya sebagai dinamika artifisial yang diciptakan oleh tangan-tangan iseng yang jauh dari realitas politik di lapangan.

“Itu perbuatan orang iseng, orang kurang kerjaan, jadi tidak perlu ditanggapi secara seriuslah,” ujarnya santai.

Alih-alih meladeni isu yang tidak berdasar, Umar mengundang masyarakat dan konstituen untuk melihat langsung kenyataan di basis akar rumput.

Ia memastikan pintu komunikasi terbuka lebar di setiap jenjang struktur partai—mulai dari DPP, DPD provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat kecamatan dan desa.

Langkah ini diambil agar publik tidak mudah terprovokasi oleh narasi provokatif yang sengaja diembuskan oleh sumber-sumber yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

TREN POSITIF

Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia saat ini, Golkar Maluku melihat adanya arah strategis yang semakin tajam.

Hal ini, kata dia, tercermin dari mesin partai yang terus dipanaskan melalui konsolidasi berjenjang hingga tingkat rukun tetangga (RT).

Berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai kompas organisasi, tambah dia, Golkar membuktikan diri sebagai partai matang yang tahan uji terhadap berbagai musim politik.

Tren kepuasan publik dan kenaikan hasil survei Golkar pun dibaca sebagai sinyal kuat bahwa kepemimpinan saat ini berada di jalur yang tepat.

“Kader di Maluku siap menjadi garda terdepan dalam mengawal setiap program dan arahan Ketum Bahlil Lahadalia. Fokus kita adalah kerja nyata untuk masyarakat dan menjaga kesatuan partai,” pungkas Umar.

Melalui Rakerda kali ini, DPD Partai Golkar Maluku memastikan bahwa seluruh energi kader dicurahkan sepenuhnya untuk menjaga kondusivitas internal serta menyelaraskan ritme politik daerah dengan agenda-agenda besar nasional demi kepentingan rakyat. (KT)

Prinsip inilah yang digenggam erat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Umar Lessy.

Berbicara di hadapan Ketua Umum DPP Partai Golkar dan para kader dalam acara Pelantikan Pengurus dan Rakerda 2026 di Hotel Santika Ambon, Sabtu, 7 November 2026, Umar tampil terbuka tanpa sekat.

Ia mengakui sebuah kenyataan pahit, dalam dua pemilu terakhir (2019 dan 2024), Golkar Maluku gagal mengirimkan wakilnya ke Senayan (DPR RI), bahkan terdepak dari kursi pimpinan DPRD Provinsi Maluku.

Alih-alih mencari kambing hitam, kegagalan tersebut dibaca sebagai alarm keras untuk melakukan pembenahan dari akar rumput.

“Kepengurusan periode 2025–2030 kami maknai sebagai kepengurusan konsolidasi total dan kebangkitan Partai Golkar di Maluku,” tegas Umar di hadapan kader beringin.

SATU KOMANDO

Target Golkar Maluku menuju Pemilu 2029 tidak main-main,yakni: merebut kembali posisi pimpinan DPRD Maluku dan mengembalikan kursi DPR RI yang hilang.

Bagi Umar, posisi pimpinan parlemen bukan sekadar perebutan jabatan, melainkan instrumen vital untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara efektif.

Untuk mewujudkannya, strategi “rapi-rapi” digulirkan. Konsolidasi tidak boleh cuma hidup di atas kertas atau berhenti di tingkat provinsi.

Menurut dia, struktur partai di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dituntut bergerak dalam satu irama dan satu komando.

Tak hanya itu, pintu gerbang partai dibuka lebar bagi darah muda yang berintegritas, tokoh adat, tokoh agama, hingga kalangan profesional. Mengutip kalimat kuncinya yang bernas.

“Kemenangan tidak lahir dari keramaian pada saat menjelang pemilu, tetapi dari kerja yang tekun, organisasi yang kuat, dan kepercayaan rakyat yang terus dirawat,” tandasnya.

AGENDA POLITIK MEMBUMI

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku menyimpan paradoks, kekayaan alam melimpah, namun nelayan, petani, serta masyarakat di pulau-pulau kecil masih dihantui ketimpangan, mahalnya biaya logistik, dan kemiskinan.

Umar mengingatkan Golkar harus hadir dengan agenda politik yang membumi. Partai beringin berkomitmen mengawal kebijakan pusat maupun daerah demi memperkuat ekonomi maritim dan memastikan kekayaan alam Maluku benar-benar mensejahterakan rakyatnya.

Di ujung sambutannya, nuansa emosional dan kultural kental terasa tatkala Umar menitipkan aspirasi khusus kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Ia memohon dukungan penuh untuk memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional bagi tokoh perintis kemerdekaan asal Maluku, Abdul Muthalib Sangadji.

Tokoh asal Desa Rohomoni, Pulau Haruku, tersebut dinilai telah mendedikasikan hidupnya untuk pergerakan nasional, meski pengusulannya telah diperjuangkan bertahun-tahun tanpa hasil akhir yang pasti.

Pelantikan dan Rakerda ini pun resmi dibuka bukan sekadar sebagai seremonial organisasi biasa, melainkan sebagai garis start dari sebuah ikhtiar besar, membangkitkan marwah Partai Golkar di “Negeri Seribu Pulau” menuju Pemilu 2029. (KT)

Alih-alih memilih bungkam, Bahlil mengambil langkah taktis dan tegas saat berada di Ambon, Sabtu, 7 November 2026.

Di hadapan para kader Partai Golkar di Ambon, ia tidak hanya membantah keras tudingan tersebut, tetapi juga balik menantang para pengibar isu untuk membuktikan ucapannya—atau bersiap menghadapi meja hijau lewat somasi 3×24 jam.

Isu ini bermula dari spekulasi yang digulirkan oleh seorang pengamat intelijen di media sosial. Narasi tersebut membahas keberadaan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra, beberapa jam sebelum Bareskrim Polri mencokok tersangka kasus penyadapan.

Karena posisinya sebagai ketua umum partai politik yang berada di lingkaran Istana, nama Bahlil mulai digiring dan dicatut dalam berbagai percakapan di grup WhatsApp. Merasa namanya diseret secara tidak berdasar, Bahlil langsung meluruskan situasi.

“Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar,” tegas Bahlil usai melantik pengurus DPD Partai Golkar Maluku.

Ada ironi menarik dalam pernyataan Bahlil. Di satu sisi, namanya dituduh terlibat, namun di sisi lain, ia mengaku dirinya pun turut menjadi korban penyadapan.

Oleh karena itu, Bahlil justru mendorong pihak Kepolisian untuk mengusut kasus ini sampai tuntas tanpa pandang bulu, baik untuk membongkar jaringan penyadapan yang menyasar kepala negara, maupun untuk membersihkan namanya dari terpaan fitnah.

Melalui langkah hukum berupa somasi yang diberi tenggat waktu 3×24 jam, Bahlil mengirimkan sinyal kuat era kebebasan berpendapat di media sosial tetap memiliki batasan etika dan hukum.

Ia mengingatkan publik agar tidak menjadikan ruang demokrasi sebagai arena untuk menyebarkan disinformasi dan pembunuhan karakter.

“Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus,” pungkasnya.

Kini, bola panas berada di tangan kepolisian untuk menguak siapa dalang di balik narasi liar tersebut, sekaligus menguji seberapa serius ancaman somasi yang dilayangkan oleh sang Menko. (AN/KT)

Penetapan tiga perwira tinggi Polri—termasuk mantan Kapolri yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo—sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri tidak lagi sekadar dibaca sebagai skandal hukum murni, melainkan babak penentuan dalam perebutan pengaruh faksi politik.

Operasi spionase digital yang berjalan senyap sejak 2025 hingga Oktober 2026 ini kini menyeret nama kelompok yang dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo, atau yang kerap diidentifikasi sebagai Geng Solo, ke dalam pusaran badai kekuasaan.

Skandal ini terungkap setelah Bareskrim Polri melakukan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Modus operandi pelaku adalah menyusupkan nomor telepon penting—mulai dari Presiden Prabowo, para menteri, pejabat negara, tokoh politik, hingga media—secara ilegal ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur yang sah.

Menjelang terbongkarnya kasus ini, para tersangka sempat memerintahkan penghapusan file dan jejak log komputer LIMS pada Oktober 2026 guna menghilangkan barang bukti. Bareskrim akhirnya meringkus tiga tersangka utama: LSP (mantan Kapolri dan KSP), ASN (Irjen Ahrie Sonta Nasution), dan EH (Irjen Eko Hadi Santoso).

Bagi konstelasi politik nasional, Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence, Ali Noer Zaman, menilai kasus ini merefleksikan dinamika persaingan terbuka antara kubu Jokowi (Geng Solo) dengan kubu Presiden Prabowo Subianto (Geng Hambalang).

“Berita ini mengagetkan kita semua dan mengingatkan kita tentang pertarungan politik yang tengah terjadi antara dua kubu, yakni kubu Jokowi, yang sering disebut sebagai geng Solo, dengan kubu Prabowo (Geng Hambalang). Secara politik, peristiwa tersebut bisa dipandang sebagai rentetan peristiwa yang berupaya memutus pengaruh geng Solo dalam kekuasaan politik Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ali.

Ia memperkirakan kubu tersebut tidak akan tinggal diam, meski berharap persaingan elite ini tidak mengganggu stabilitas nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan mendalam dari Presiden Prabowo karena spionase tersebut justru digerakkan oleh oknum dari institusi yang secara struktural berada di bawah kendali Presiden sendiri.

“Beliau sangat, sangat prihatin. Seorang Kepala Negara saja, ada institusi yang itu berada di bawah Presiden kemudian melakukan upaya demikian, tentunya itu sangat memprihatinkan dan sekali lagi sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya,” kata Prasetyo.

Sebagai konsekuensinya, Presiden langsung meneken Keppres pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan KSP, menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Plt. KSP, serta berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

Tidak berhenti pada pelanggaran privasi, pemerintah melalui Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan pendalaman kasus ini kini mengarah pada indikasi tindak pidana makar (Pasal 191–193 KUHP Nasional).

“Terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 191-193 KUHP Nasional, dan sekarang sedang dilakukan pendalaman terus menerus… bukan membunuh, seperti berkeinginan untuk melumpuhkan agar Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan, itu yang sedang didalami penyidik,” tegas Yusril.

Dari sudut pandang hukum dan etika birokrasi, akademisi ilmu pemerintahan Institut Darul Ulum Banyuanyar, Achmad Baidowi, menilai tindakan ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

“Kasus yang melibatkan LSP dan kawan-kawan ini dapat dikategorikan sebagai abuse of power yang melanggar ketentuan perundang-undang… Kasus seperti ini biasanya memicu evaluasi mendasar terhadap loyalitas serta pengawasan internal di tubuh birokrasi pemerintahan,” jelas Baidowi.

Sementara itu, jur bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mendesak aparat untuk mengusut tuntas aktor intelektual di balik layar dan menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan tunduk pada operasi gelap.

“Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini… Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini tetap berjalan dengan sangat solid, fokus, dan efektif,” tegas Sugiat.

Di tengah penegasan Itwasum Polri bahwa tindakan ini murni perbuatan oknum individu dan bukan kebijakan institusi, terpojoknya Geng Solo dalam pusaran skandal ini menjadi ujian terberat bagi transisi kekuasaan dan pembersihan total di lingkaran istana.(KT)

Rektor Unpatti Prof. Freddy Leiwakabessy di Ambon, Maluku, Rabu, mengatakan penambahan dokter baru tersebut menjadi bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, terutama di wilayah Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan.

“Ketersediaan dokter menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, lulusan Fakultas Kedokteran Unpatti diharapkan dapat mengambil peran dalam menjawab kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah,” kata dia usai pengambilan sumpah dokter Unpatti.

Ia berharap para dokter baru tidak hanya mengandalkan kompetensi akademik dan profesional, tetapi juga memiliki kepedulian untuk mengabdi kepada masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan pulau-pulau yang masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Unpatti dr. Laura B.S. Huwae mengatakan 38 dokter yang dilantik merupakan lulusan Angkatan 40 Periode November 2026 yang telah menjalani pendidikan tahap preklinik dan profesi dokter selama kurang lebih enam tahun.

Selama pendidikan profesi, para mahasiswa menjalani kepaniteraan klinik di sejumlah rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan di Maluku, antara lain RSUD dr. M. Haulussy Ambon, RSKD Ambon, Rumah Sakit Latumetten, Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Ishak Umarella, Rumah Sakit Alfatah, dan Rumah Sakit Sumber Hidup.

Mereka juga menjalani praktik di Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon, Basarnas, Klinik Dokter Keluarga, serta sejumlah puskesmas dalam wilayah pelayanan Dinas Kesehatan Kota Ambon.

“Setelah menyelesaikan kepaniteraan klinik, mereka mengikuti Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang dilaksanakan secara nasional sebagai ujian akhir untuk menentukan kelulusan dan kompetensi sebelum memperoleh gelar dokter,” katanya.

Laura menyebutkan, dengan tambahan 38 lulusan tersebut, FK Unpatti hingga November 2026 telah menghasilkan sebanyak 761 dokter.

Para dokter baru juga telah menandatangani pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di wilayah Provinsi Maluku setelah menyelesaikan program internship.

Komitmen tersebut diharapkan dapat memperkuat distribusi tenaga medis sekaligus membantu meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. (AN/KT)