KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Kepolisian Daerah (Polda) Maluku melalui Direktorat Reserse Narkoba mengungkap 33 kasus tindak pidana narkotika selama periode 1 Mei hingga 26 Juni 2026.

“Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 40 tersangka berhasil diamankan yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Maluku,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan, di Ambon, Sabtu.

Ia mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil intensifikasi penyelidikan, pengembangan informasi dari masyarakat, serta operasi penegakan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan oleh personel Ditresnarkoba Polda Maluku dan jajaran.

“Dari jumlah tersebut terdapat dua tersangka berperan sebagai pengedar, 28 kurir, dan 10 pengguna. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras anggota di lapangan yang didukung informasi dari masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengungkapan kasus dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah di Maluku berdasarkan laporan masyarakat, hasil patroli siber, penyelidikan lapangan, hingga pengembangan terhadap tersangka yang lebih dahulu diamankan.

Dari hasil penyelidikan, para pelaku diketahui menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari deteksi aparat, antara lain sistem tempel (mapping), transaksi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, pengiriman menggunakan jasa ekspedisi, peredaran lintas kabupaten/kota, hingga pembayaran melalui transfer sebelum narkotika diserahkan kepada pembeli.

“Jaringan narkotika saat ini semakin adaptif memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Karena itu kami terus meningkatkan kemampuan deteksi, baik melalui patroli siber maupun pengembangan jaringan di lapangan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.

Dalam pengungkapan selama hampir dua bulan tersebut, polisi turut menyita barang bukti berupa sabu seberat 5,66 gram, ganja seberat 900 gram, serta tembakau sintetis sebanyak 61,2 gram yang perkaranya telah memasuki Tahap II.

Menurut Dirresnarkoba, penyitaan barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Maluku masih menjadi sasaran peredaran berbagai jenis narkotika sehingga diperlukan sinergi seluruh elemen masyarakat untuk mencegah penyebarannya.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127, dan/atau Pasal 132 ayat (1).

“Ancaman pidana yang dikenakan kepada para tersangka bervariasi sesuai peran masing-masing, mulai dari pidana penjara minimal empat tahun hingga pidana mati atau penjara seumur hidup,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus narkotika tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada kepolisian.

Menurutnya, pemberantasan narkotika merupakan tanggung jawab bersama karena dampaknya tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengancam ketahanan keluarga, kehidupan sosial, dan masa depan generasi muda.

“Polda Maluku mengapresiasi partisipasi masyarakat yang telah membantu memberikan informasi terkait dugaan peredaran narkotika. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjadi mitra Polri dalam memerangi narkoba. Setiap informasi yang diberikan akan ditindaklanjuti secara profesional dan bertanggung jawab,” kata Rositah.

Polda Maluku menegaskan akan terus mengembangkan setiap kasus yang berhasil diungkap guna mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung kebijakan nasional pemberantasan narkotika sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku.

Pengungkapan 33 kasus narkotika ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus menyelamatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. (AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Keluarga Alumni Universitas Darussalam (IKA Unidar) Ambon Tahun 2026 akhirnya ketuk palu.

Bertempat di Kampus Tulehu, Maluku Tengah, seluruh peserta sepakat secara aklamasi memilih Umar Lessy sebagai Ketua Umum untuk periode 2026–2031.

Namun, momen ini bukan sekadar tentang siapa yang menang, melainkan tentang bagaimana ribuan alumni Unidar yang tersebar di berbagai sektor—mulai dari birokrat, politisi, akademisi, pengusaha, hingga jurnalis—bisa kembali “pulang” ke satu rumah yang sama.

Dalam pidato perdananya, Umar Lessy langsung menegaskan hal itu. Baginya, amanah ini bukanlah kemenangan pribadi, melainkan kemenangan kebersamaan.

Sembari memberi hormat pada kepengurusan lama yang sudah meletakkan fondasi kokoh, Umar mengajak semua alumni untuk menyudahi segala perbedaan selama Mubes dan mulai menatap ke depan.

Umar punya visi yang jelas: ia tidak ingin IKA Unidar terjebak menjadi organisasi seremonial yang hanya muncul saat ada reuni atau acara seremonial belaka.

Ia ingin menyulap organisasi ini menjadi sebuah “Rumah Besar”. Sebuah tempat di mana gagasan dipertemukan, jejaring profesional diperkuat, dan peluang baru dibuka lebar-lebar untuk membawa manfaat nyata bagi almamater serta bumi Maluku.

Untuk mewujudkan mimpi besar itu, Umar sudah menyiapkan cetak biru yang terukur lewat Tujuh Program Prioritas.

Langkah awalnya adalah meruntuhkan sekat antar-angkatan, fakultas, maupun wilayah. Setelah internalnya solid, IKA Unidar akan memperluas jaringan ke dunia usaha dan pemerintah, serta fokus meningkatkan kapasitas alumni lewat pelatihan dan mentoring.

Hubungan dengan kampus pun akan dipererat melalui program beasiswa dan riset, yang semuanya akan ditopang oleh sistem digitalisasi organisasi yang modern.

Menariknya, Umar tidak mau menunda-nunda waktu untuk mengeksekusi rencana ini.

Dalam 100 hari pertama, kepengurusannya akan langsung tancap gas melakukan pendataan alumni berbasis digital, meluncurkan kartu anggota elektronik, hingga membentuk forum Alumni Connect sebagai ruang komunikasi para diaspora.

Jauh ke depan, rencana jangka menengah dan panjangnya bahkan jauh lebih visioner.

Mulai dari pembentukan Unidar Career Center, jaringan pengusaha alumni (Unidar Entrepreneur Network), dana abadi, hingga impian membangun gedung Alumni Center dan melebarkan sayap organisasi ke tingkat internasional.

Di akhir orasinya yang disambut gemuruh tepuk tangan, Umar mengingatkan bahwa semua rencana keren ini tidak akan menjadi apa-apa tanpa keterlibatan aktif semua alumni.

Ia menjanjikan sebuah kepengurusan yang inklusif dan transparan yang bergerak di atas lima nilai utama: integritas, kolaborasi, profesionalisme, inovasi, dan pengabdian.

“Bersama kita kuat. Bersama kita berkarya. Bersama kita mengabdi,” tutup Umar dengan mantap, menandai dimulainya layar yang terkembang bagi IKA Unidar Ambon. (KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Kawasan Gunung Botak di Kabupaten Buru, Maluku, sudah lama menjadi simbol “Wild West” pertambangan Indonesia.

Bertahun-tahun lamanya, bukit yang kaya akan kandungan emas ini didera konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta aksi kucing-kucingan antara aparat dan penambang liar.

Namun, babak baru yang dibuka pemerintah kali ini benar-benar mengejutkan publik, karena langkah-langkah yang diambil tidak hanya berdampak secara langsung pada perekonomian, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam kebijakan sosial yang selama ini dianggap stagnan.

Banyak yang mempertanyakan motivasi di balik keputusan ini, sementara warga negara merasa optimis dan berharap akan ada perbaikan yang nyata dalam kualitas hidup mereka.

Dalam konteks ini, perhatian internasional pun tertuju, mengamati bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi stabilitas regional dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pada Kamis, 25 Juni 2026, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM resmi mengumumkan penetapan 25 orang sebagai tersangka.

Pengumuman yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku ini dihadiri langsung jajaran elit pelindung keamanan wilayah: Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, hingga Staf Ahli Menteri ESDM Michael Wattimena.

Jaringan ini tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam secara eksploitatif, tetapi juga melibatkan berbagai pihak mulai dari penyelundup hingga koruptor di lingkup pemerintah.

Ini bukan lagi sekadar urusan penambang lokal yang mencari sesuap nasi, melainkan sebuah operasi gelap yang disetir oleh jaringan internasional yang memiliki akses luas dan menggunakan teknologi canggih.

Jaringan ini tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga berusaha menghindari otoritas lokal dengan mengimplementasikan metode yang sangat terorganisir untuk menyelundupkan hasil tambang.

Dalam proses ini, mereka memanfaatkan peralatan canggih dan komunikasi rahasia untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka, yang seringkali berakibat pada kerusakan lingkungan yang parah.

Akibatnya, masyarakat sekitar tidak hanya kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga terancam oleh dampak negatif yang ditinggalkan oleh pertambangan ilegal ini, termasuk polusi dan pengrusakan ekosistem.

Organisasi-organisasi internasional mulai memperhatikan isu ini, berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan menggalang dukungan bagi perlindungan hak-hak masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan mereka.

Situasi ini menciptakan krisis yang lebih besar, di mana masyarakat lokal terpinggirkan dan lingkungan sekitar mengalami kerusakan parah akibat aktivitas ilegal tersebut.

Keuntungan yang didapat oleh para pelaku sangat besar, sementara dampak negatifnya dirasakan oleh banyak orang dan mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Kehadiran para petinggi ini mengirimkan pesan clear: Negara sedang menabuh genderang perang total di Gunung Botak.

Penetapan status tersangka massal ini merupakan hasil kerja keras kolaboratif yang intens antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Gakkum ESDM bersama Bareskrim Polri.

Setelah melakukan operasi penertiban lapangan pada 22 Juni 2026, tim gabungan langsung tancap gas melakukan gelar perkara dengan membedah dokumen, menganalisis keterangan saksi, dan mencocokkan petunjuk fisik.

Direktur Jenderal Gakkum ESDM, Jeffri Huwae, menegaskan penindakan ini memiliki landasan hukum dan bukti yang sangat kuat.

“Berdasarkan hasil gelar perkara dan pendapat para ahli, Direktorat Jenderal Gakkum ESDM menetapkan sebanyak 25 orang sebagai tersangka,” ujar Jeffri dalam konferensi pers tersebut.

Fakta paling mencengangkan yang dibongkar oleh penyidik adalah dominasi warga negara asing di ring satu aktivitas ilegal ini.

Dari 12 tersangka yang berhasil diciduk dan resmi ditahan sejak 23 Juni, hanya satu orang yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Sisanya, 11 orang adalah Warga Negara Asing (WNA) asal China.

Temuan ini langsung mengubah peta kasus Gunung Botak yang kini resmi dikaitkan dengan dugaan jaringan mafia tambang lintas negara.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran luas akan praktik-praktik ilegal yang terjadi di lokasi, yang tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga masyarakat sekitar.

Investigasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan para pelaku dan bagaimana jaringan ini beroperasi.

Selain itu, perhatian dari pemerintah dan masyarakat internasional menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Situasi ini memerlukan langkah-langkah konprehensif untuk menegakkan hukum dan menyelamatkan sumber daya alam kita.

Masalah ini makin pelik karena dari total 25 tersangka, baru 12 orang yang memakai baju tahanan. 13 orang lainnya lolos saat digerebek dan kini resmi menyandang status Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron.

Jeffri menjelaskan keputusan menerbitkan DPO ini diambil karena penyidik sudah mengantongi bukti keterlibatan mereka yang tak terbantahkan.

“Penyidik memiliki keyakinan mereka turut terlibat dan harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Karena tidak berada di lokasi saat penindakan dilakukan, terhadap mereka telah diterbitkan DPO,” jelas Jeffri secara tegas.

Keberadaan 13 buronan ini sekarang sedang diburu intensif oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari pengembangan perkara.

Langkah berani Ditjen Gakkum ESDM bersama TNI/Polri ini patut diacungi jempol, namun pemerintah memastikan ini bukanlah akhir dari cerita.

Penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengurai aliran dana dan memburu siapa saja yang menjadi penyokong dana atau penikmat keuntungan utama dari hancurnya alam Maluku tersebut.

“Siapa pun yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban hukum. Proses penyelidikan masih terus berjalan,” tegas Jeffri.

Menurut Jeffri, ketegasan ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ia menjamin penanganan perkara ini akan dilakukan secara profesional, independen, dan bersih dari intervensi pihak luar.

Pengungkapan kasus berskala internasional ini harus menjadi titik awal pembenahan total tata kelola pertambangan di Gunung Botak.

Kawasan yang bertahun-tahun menjadi tambang rakyat paling kontroversial di Indonesia ini harus diselamatkan.

Tujuannya, lanjut dia,  jelas mengembalikan kekayaan bumi pertiwi untuk kemakmuran daerah dan masyarakat lokal lewat jalur legal, bukan justru membiarkannya dikeruk secara ilegal oleh sindikat asing.

Perburuan 13 DPO kini tengah berjalan, dan publik menanti seberapa jauh negara berani menyeret gurita tambang ini hingga ke akar-akarnya. (RKT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Komando Daerah Maritim (Kodaeral) IX Ambon memfasilitasi latihan drill tempur di atas KRI Dorang-874 guna memastikan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit dalam mengawaki kapal perang sebagai salah satu alat utama sistem senjata (alutsista) strategis TNI Angkatan Laut.

Komandan KRI Dorang-874 Satuan Kapal Patroli (Satrol) Kodaeral IX yang juga Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat) Letkol Laut (P) Eko Hadi, di Ambon, Rabu, mengatakan latihan tersebut menjadi sarana mengasah kemampuan tempur sekaligus meningkatkan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai dinamika tugas operasi di laut.

“Drill tempur ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan naluri tempur prajurit dalam menghadapi berbagai dinamika tugas operasi di laut,” katanya.

Latihan yang berlangsung di atas KRI Dorang-874 yang sandar di Dermaga Irian Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, 23-24 Juni 2026 itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Profesi TNI AL Tahun 2026.

Menurut dia, materi latihan meliputi berbagai prosedur taktis dan teknis dalam menghadapi situasi pertempuran di laut, mulai dari kesiapsiagaan personel, penguasaan prosedur tempur kapal, hingga koordinasi antarbagian dalam mendukung pelaksanaan operasi.

Ia menjelaskan kemampuan tersebut menjadi aspek penting yang harus dikuasai setiap prajurit guna mendukung pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perairan dan penegakan kedaulatan negara di laut.

Selama pelaksanaan latihan, seluruh prajurit Satrol Kodaeral IX mengikuti setiap tahapan dengan antusias dan penuh semangat. Kegiatan itu juga menjadi sarana memperkuat soliditas tim serta meningkatkan kemampuan individu sesuai bidang tugas masing-masing.

Sementara itu, Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas menegaskan latihan tempur merupakan bagian dari pembinaan personel yang harus dilaksanakan secara bertingkat, bertahap, dan berlanjut untuk membentuk prajurit yang tangguh, profesional, dan siap operasional.

Melalui latihan tersebut, setiap prajurit diharapkan mampu memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur tempur sesuai peran masing-masing di kapal perang.

“Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan seluruh personel memiliki kemampuan dan kesiapan yang optimal dalam mendukung tugas TNI AL menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia,” ujar Hanarko.

Dengan terselenggaranya drill tempur KRI Dorang-874, Kodaeral IX Ambon menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kesiapan operasional satuan guna menjaga keamanan laut serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat untuk membenahi sengkarut pengelolaan tambang emas di Blok Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku.

Melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM, pemerintah resmi menggandeng Rektor dan jajaran akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) untuk merumuskan masa depan tata kelola komoditas strategis tersebut.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Pertemuan krusial tersebut sengaja digelar untuk mendorong lahirnya kajian akademis lintas disiplin yang akan menjadi fondasi ilmiah (Supporting Ilmiah) bagi kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku ke depan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Jeffri Huwae, menegaskan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah adalah kunci utama untuk mengurai benang kusut di Gunung Botak.

“Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif,” ujar Jeffri.

IRONI TAMBANG RAKYAT

Saat ini, kondisi operasional di hulu Blok Gunung Botak dihadapkan pada tantangan tata kelola yang sangat kompleks. Meski dikelola oleh beberapa pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), di lapangan para penambang lokal justru terjebak dalam keterbatasan.

Dengan kemampuan produksi yang minim, mereka sangat bergantung pada pihak luar yang memiliki kekuatan modal besar serta menguasai teknologi pengolahan dan pemurnian.

Kondisi ini dinilai sangat ironis dan menyimpang dari hakikat pertambangan rakyat. Dampaknya pun fatal: Bertentangan dengan esensi pengelolaan tambang rakyat yang mandiri dan sangat rentan terhadap kecelakaan kerja (keselamatan) dan pencemaran lingkungan akut.

Oleh karena itu, Jeffri menggarisbawahi pentingnya penguatan kendali dari Pemerintah Daerah. “Ini penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus meminimalkan risiko terhadap pengelolaan dan pemulihan lingkungan,” tambahnya.

Pemerintah Pusat menegaskan tidak akan main-main dalam menegakkan prinsip Good Mining Practice (tata kelola pertambangan yang baik).

Lewat pendekatan ilmiah berbasis riset mendalam, pemerintah kini sedang memetakan seluruh potensi dampak di Gunung Botak secara menyeluruh, mulai dari aspek: Hukum dan Teknis Operasional, Komersial dan Pendapatan Negara, Ketahanan Sosial Budaya dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Sebagai aset strategis nasional, setiap opsi kebijakan di masa depan harus dihitung secara matang demi memilih risiko paling minimum bagi stabilitas sosial dan alam Maluku.

Menutup pernyataannya, Jeffri memastikan bahwa suara para intelektual Maluku tidak akan sekadar jadi pajangan.

“Masukan, gagasan, dan telaah kritis yang disampaikan para akademisi Universitas Pattimura akan diintegrasikan secara langsung sebagai substansi utama dalam penyusunan dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak,” tegas Jeffri.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi rujukan ilmiah final bagi pengambil keputusan di tingkat pusat, demi mewujudkan tata kelola pertambangan yang adil, legal, dan membawa kemakmuran jangka panjang bagi bumi raja-raja. (KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-BUMD pengelola PI 10 persen rawan dijadikan ruang distribusi jabatan dan konsesi politik. Putra daerah jadi penonton di pinggiran.

Di tengah gegap gempita euforia investasi dan narasi besar ketahanan energi nasional, sebuah gugatan mendasar mulai mengemuka dari kawasan timur Indonesia.

Apakah masyarakat daerah penghasil benar-benar akan menjadi tuan di tanahnya sendiri, atau sekadar menjadi penonton di pinggiran industri raksasa?

Pertanyaan ini terkait dinamika tata kelola Participating Interest (PI) 10 persen  proyek Blok Masela, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diproyeksikan menjadi salah satu episentrum industri gas terbesar di dunia.

Tokoh pemuda sekaligus pengamat kebijakan publik Maluku, Hendrik Jauhari Oratmangun, menegaskan secara administratif, skema pembagian PI 10 persen memang terlihat menjanjikan di atas kertas.

Berdasarkan kesepakatan, kata dia, porsi tersebut dibagi menjadi: 3 persen untuk Pemerintah Provinsi Maluku, 3 persen untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), 3 persen untuk Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dan 1 persen untuk kabupaten/kota lainnya se-Maluku

Seluruh porsi ini dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Maluku Energi Abadi (MEA). Namun, Jauhari mengingatkan persoalan substansialnya bukan terletak pada angka persentase, melainkan pada kendali riil kekuasaan ekonomi.

Jauhari menyoroti posisi Kepulauan Tanimbar sebagai wilayah yang berada di garda terdepan dan paling terdampak langsung oleh aktivitas Blok Masela.

Menurut dia, Tanimbar dipastikan akan menghadapi hantaman eksternalitas, mulai dari arus urbanisasi, tekanan sosial, pergeseran struktur ekonomi, potensi degradasi lingkungan, hingga transformasi budaya masyarakat pesisir.

Dikatakan, sejarah industrialisasi ekstraktif di Indonesia terlalu sering mengulang pola yang sama. Daerah kaya sumber daya alam menjadi pusat eksploitasi, namun tetap tertinggal secara ekonomi.

“Kami tidak ingin Tanimbar menanggung risiko ekologis dan sosial yang masif, sementara manfaat ekonominya terbang ke pusat atau menguap di tingkat elite,” ujar Jauhari tajam.

Oleh karena itu, ia menegaskan PI 3 persen untuk Tanimbar tidak boleh direduksi sekadar sebagai formalitas administratif atau pemanis birokrasi. Nilai tersebut harus menjadi instrumen absolut kedaulatan ekonomi daerah.

Di sinilah letak distorsi terbesar yang kini menjadi perhatian publik. Hendrik Jauhari Oratmangun mengkritik keras jika ada ketidaksesuaian antara porsi PI daerah dengan kepemilikan saham di dalam BUMD pengelola.

Ia menegaskan, jika komposisi PI sudah dibagi (3 persen Provinsi, 3 persen Tanimbar, 3 persen MBD, dan 1 persen daerah lain), maka secara prinsip keadilan dan good corporate governance, struktur kepemilikan saham di dalam PT Maluku Energi Abadi wajib mencerminkan komposisi tersebut secara proporsional.

“Dalam hukum korporasi modern, asasnya jelas. Saham menentukan kekuasaan, kekuasaan menentukan keputusan, dan keputusan menentukan distribusi manfaat ekonomi. Pembagian PI tidak boleh berhenti sebagai narasi politik, sementara kendali penuh perusahaan dikuasai secara sentralistik oleh kelompok tertentu,” tegasnya.

Menurut Jauhari, jika struktur saham BUMD tidak direstrukturisasi sesuai pembagian daerah penghasil, akan terjadi cacat tata kelola yang serius. Daerah akan memiliki hak di atas kertas (rights on paper), tetapi mandul dalam hak kontrol (rights of control), kehilangan daya tawar pengawasan, dan tidak memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

Jauhari mendesak agar representasi saham ini diikuti dengan: Representasi berkeadilan di dewan komisaris dan direksi, Transparansi mutlak dalam laporan keuangan dan Mekanisme audit independen yang ketat untuk menutup celah pemburuan rente (rent-seeking).

Lebih lanjut, Jauhari mengingatkan musuh terbesar Maluku bukan hanya dominasi korporasi global, melainkan kelemahan tata kelola (governance) internal di daerah. BUMD di Indonesia kerap terjebak menjadi alat kompromi politik, ruang bagi-bagi jabatan, atau sekadar kendaraan elite kekuasaan.

“Jika penyakit akut BUMD ini menyusup ke dalam pengelolaan PI Blok Masela, maka rakyat hanya akan menonton pergantian aktor di atas panggung tanpa pernah ada perubahan nasib,” kritiknya.

Ia juga menggarisbawahi risiko fatal akibat lambannya birokrasi daerah. Di tengah proyek yang terus bergerak menuju tahapan Front-End Engineering Design (FEED), Final Investment Decision (FID), hingga Engineering, Procurement, and Construction (EPC), keterlambatan daerah dalam menyiapkan regulasi dan kelembagaan bisa berakibat hilangnya hak PI secara permanen.

Menutup pernyataannya, Jauhari menegaskan bahwa PI 10% tidak boleh salah kaprah dianggap sekadar sebagai sumber dividen tahunan atau pemanis Pendapatan Asli Daerah (PAD). PI harus diletakkan sebagai daya dorong transformasi ekonomi Maluku: membangun kualitas SDM lokal, menciptakan industri penunjang (supporting industries), memperkuat UMKM, dan melahirkan generasi profesional energi baru dari bumi Raja-Raja.

“Blok Masela adalah momentum sejarah yang tidak boleh gagal. Rakyat tidak butuh seremoni investasi atau angka triliunan rupiah yang digembar-gemborkan di atas podium. Rakyat butuh kepastian bahwa mereka tidak tersisih. Jika tata kelola PI ini gagal dan tidak adil, Masela hanya akan menjadi catatan kelam pengulangan sejarah. Tetapi jika dikelola secara profesional, transparan, dan sahamnya dibagi secara proporsional, ini akan menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Maluku,” pungkas Jauhari.(KT)

KABARTIMURNEWS.COM.SAPARUA-Momentum sakral dan penuh khidmat menyelimuti Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Sabtu, 23 Mei 2026 pagi. Pelantikan Syarifudin Pattisahusiwa sebagai Raja Negeri Siri Sori Islam yang baru, dihadiri langsung Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.

Dalam sambutan membakar semangat, Gubernur Lewerissa menegaskan momen ini bukan sekadar agenda seremonial pemerintahan adat biasa.

Menurutnya, pelantikan ini adalah momentum untuk meneguhkan kembali marwah negeri, menjaga warisan leluhur, sekaligus memperkuat nilai persaudaraan warga Maluku di tengah derasnya arus globalisasi.

Lebih lanjut, Lewerissa memaparkan konsep mendalam mengenai kepemimpinan adat. Dalam kosmologi kebudayaan Maluku, seorang raja bukanlah pemimpin biasa, melainkan sosok yang memikul tiga mandat berat sekaligus mulia.

Ketiga mandat itu,  lanjut gubernur: yakni: Mandat Negara: Berjalan berdasarkan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mandat Adat: Bertindak sebagai pemimpin dan pelindung masyarakat adat dan Mandat Spiritual: Menjadi khalifah atau pengayom bagi umat.

“Hari ini, kita tidak hanya melantik seorang raja, tetapi juga meneguhkan kembali marwah negeri, menyambung warisan leluhur, dan memelihara napas peradaban orang Maluku yang berdiri kokoh di atas nilai persaudaraan, kehormatan, dan kearifan adat,” tegas Lewerissa di hadapan ribuan warga dan tamu undangan.

Dalam momen bersejarah ini, kita diingatkan bahwa setiap langkah yang diambil bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang. Prosesi ini menjadi simbol persatuan dan harapan, di mana seluruh elemen masyarakat bergandeng tangan, menyatukan visi untuk sebuah masa depan yang lebih baik dan sejahtera.

“Kita harus percaya bahwa kekuatan kita terletak pada kemitraan dan kolaborasi, untuk menjaga segala yang telah diwariskan dan membangun negerinya menjadi lebih agung,” tambahnya, seraya menekankan pentingnya peran aktif semua warga dalam menjaga kearifan lokal dan nilai-nilai yang telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari.

“Melalui pelantikan ini, kita sedang menyatakan kepada dunia Maluku tetap berdiri tegak dengan kekayaan adat, nilai, dan kearifan leluhur yang terus hidup dalam semangat orang basudara,” ujarnya optimistis.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat nilai-nilai Siwalima sebagai fondasi utama kehidupan sosial di Maluku.

Secara khusus, Gubernur memberikan apresiasi tinggi dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Negeri Siri Sori Islam.

Mereka dinilai sangat dewasa, santun, dan damai dalam menjalani seluruh proses penetapan raja dari Mata Rumah Parentah Pattisahusiwa dengan tetap menjunjung tinggi hukum adat.

“Ini menjadi contoh baik dan teladan bagi negeri-negeri lain di Provinsi Maluku,” puji Lewerissa.

Meski penuh apresiasi, Gubernur juga memberikan peringatan keras dan wejangan tegas kepada sang raja baru yang bergelar Upu Latu tersebut.

Ia mengingatkan agar Upu Latu bersama perangkat Saniri Negeri harus visioner, tanggap, dan bijaksana dalam menyikapi perubahan zaman yang serba cepat.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat dan dinamika sosial yang terus berubah, sangat penting bagi mereka untuk dapat memahami serta menganalisis situasi secara mendalam.

Hal ini tidak hanya akan membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan juga akan memperkuat posisi daerah dalam menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan.

“Hindarilah penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada ranah hukum. Jadilah pemimpin yang amanah, adil, pengayom, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” cetus Lewerissa mengingatkan.

Di akhir arahannya, Lewerissa menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen penuh untuk terus memperkuat eksistensi negeri-negeri adat di seluruh wilayah Maluku.

“Sebab di sanalah bersemayam jati diri, kehormatan, dan roh kebudayaan orang Maluku,” serunya disambut tepuk tangan gemuruh.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Siri Sori Islam dan Kecamatan Saparua Timur untuk bersatu padu, menyatukan hati mendukung pemerintahan raja yang baru demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan pembangunan negeri yang berkeadilan.

Agenda sakral berskala besar ini turut disaksikan deretan pejabat tinggi dan tokoh penting, di antaranya Anggota DPD RI Boy Latuconsina, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, dan Sekretaris Daerah Maluku.

Hadir pula Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, Walikota dan Wakil Walikota Ambon, Bupati Buru, Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur, pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Forkopimda, para raja negeri adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Negeri Siri Sori Islam yang sengaja datang dari berbagai penjuru Indonesia. (KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Polda Maluku terus memperluas jangkauan program unggulan “Polisi Mengajar” hingga ke wilayah kepulauan dan daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Langkah preventif ini dilakukan untuk memperkuat karakter, meningkatkan kesadaran hukum, sekaligus menekan angka kenakalan remaja di lingkungan sekolah.

Kali ini, program tersebut menyasar ratusan siswa dan guru di SMA Kristen Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Kegiatan yang berlangsung interaktif di aula sekolah ini dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Kepulauan Tanimbar, AKP J. Samponu, bersama Kasi Kum AIPTU J. Jaflaun.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, menjelaskan program ini merupakan wujud pendekatan humanis Polri kepada generasi muda.

Polisi tidak lagi hanya tampil sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabat dan mitra pendidikan.

“Program Polisi Mengajar tidak hanya fokus pada materi hukum, tetapi juga membangun kedekatan emosional. Kami ingin anak-anak muda Maluku memiliki ketahanan moral dan disiplin di tengah tantangan sosial serta digital saat ini,” ujar Rositah di Ambon, Rabu, 20 Mei 2026.

Senada dengan hal itu, Kapolres Kepulauan Tanimbar, AKBP Ayani, menegaskan bahwa pendekatan edukatif ini adalah strategi benteng pertahanan bagi remaja agar terhindar dari bahaya narkoba, kekerasan, hingga jeratan media sosial.

Dalam sesi penyuluhan, materi yang dibahas terbilang sangat up-to-date. Pihak kepolisian membedah penerapan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku per 2 Januari 2026.

Para siswa diberikan pemahaman hukum terkait: Sanksi pidana tawuran dan kekerasan bersama, bahaya penyebaran berita bohong (hoaks), aturan hukum terkait mabuk di tempat umum, pencurian, hingga gangguan ketertiban dan edukasi UU Lalu Lintas, bahaya miras/narkoba, serta pencegahan perundungan (bullying) dan kekerasan seksual anak.

Antusiasme pelajar terlihat tinggi saat sesi dialog dibuka. Banyak siswa yang aktif bertanya mengenai aturan lalu lintas, mekanisme denda pidana, hingga cara penanganan korban pelecehan seksual.

Kehadiran korps baju cokelat di sekolah ini mendapat sambutan hangat. Kepala SMA Kristen Saumlaki, A. Batlayar, menilai program ini sebagai langkah strategis dalam membentuk karakter anak didiknya.

“Ini bentuk kepedulian nyata. Program ini sangat membantu kami dalam membangun generasi muda yang cerdas, berintegritas, taat hukum, dan punya tanggung jawab sosial,” ungkap Batlayar.

Melalui kegiatan ini, para siswa dilaporkan mulai memahami batasan hukum dan bahaya nyata dari kenakalan remaja, yang diharapkan bisa menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di masa depan. (AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengambil langkah taktis untuk mengawal megaproyek Blok Masela.

Tidak main-main, Pemprov menggandeng kekuatan penuh TNI dan Polri untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu demi menggenjot percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, menegaskan pembentukan satgas ini menjadi fondasi utama dalam memperkuat koordinasi lintas sektor.

Langkah ini krusial untuk memastikan proyek migas raksasa tersebut berjalan tanpa hambatan.

“Pemprov Maluku mendukung penuh percepatan proyek Blok Masela. Dampaknya masif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi total dari seluruh pihak adalah harga mati agar proyek ini berjalan sesuai target,” ujar Sadali usai memimpin rapat koordinasi di Ambon, Selasa.

Rapat krusial tersebut dihadiri langsung oleh Pangdam XV/Pattimura, Kapolda Maluku, perwakilan SKK Migas, dan Inpex Masela Ltd.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaku industri siap pasang badan mengawal proyek yang menjadi atensi utama pemerintah pusat ini.

Sadali memaparkan, Satgas Terpadu tidak hanya bertugas memperketat pengamanan dan pengawasan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengeksekusi berbagai kendala di lapangan.

Bukan tanpa alasan, Blok Masela adalah urat nadi ekonomi baru. Selain mendongkrak investasi dan kas negara, proyek ini akan membuka lapangan kerja massal serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat Maluku secara signifikan.

Kendati bergerak cepat, Pemprov Maluku memastikan hak-hak masyarakat lingkar tambang tetap terlindungi. Komunikasi persuasif dan sosialisasi intensif terus digalang bersama pemerintah pusat.

“Pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas kami. Kami ingin memastikan situasi di lapangan tetap kondusif dan kehadiran proyek ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat,” tambah Sadali.

Untuk diketahui, PSN Blok Masela merupakan proyek pengembangan Lapangan Gas Abadi di Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Dengan nilai investasi fantastis mencapai lebih dari 20,9 miliar dolar AS, proyek yang dikelola oleh konsorsium Inpex Masela Ltd, PT Pertamina Hulu Energi Masela, dan Petronas ini ditargetkan mulai berproduksi pada 2029 dengan kapasitas 9,5 juta ton LNG per tahun—menjadikannya salah satu pilar energi terbesar di Indonesia. (AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Selama hampir tiga dekade, cerita tentang Sosoki (tradisi menangkap ikan komunal menggunakan rangkaian daun enau) hanya menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak-anak di Desa Kampung Baru Sewale, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan (Bursel).

Komunitas Budaya Rumah Film Walang Kreatif berhasil membangunkan kembali tradisi yang telah mati suri selama 28 tahun tersebut melalui sebuah proyek revitalisasi yang melibatkan seluruh elemen warga.

Praktik ramah lingkungan ini terakhir kali terlihat pada tahun 1998, sebelum akhirnya tenggelam ditelan zaman. Namun, Minggu, 17 Mei 2026, pesisir Ambalau kembali riuh.

“Alhamdulillah saya sangat termotivasi. Ini menjadi momen mengenal identitas budaya yang selama ini hanya saya dengar lewat kisah orang tua,” ungkap Alimudin Mahtelu (27), nelayan muda yang ikut merajut daun enau dari awal.

Bukan sekadar upacara seremonial, revitalisasi ini melibatkan anak-anak usia 8 tahun hingga pemuda usia 20-an tahun yang penuh semangat dan antusiasme.

Mereka turun langsung melaut dalam dua sif, yakni subuh hari pukul 04.00 – 06.00 WIT dan sore hari pukul 17.30 – 20.00 WIT, dengan harapan untuk melestarikan tradisi yang telah berlangsung selama beberapa generasi.

Kegiatan ini tidak hanya memberikan mereka pengalaman berharga dalam mengenal lingkungan laut, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam.

Melalui kerja sama dan interaksi antar peserta, mereka belajar tentang pentingnya kolaborasi dan persatuan dalam mencapai tujuan bersama, sambil membangun ikatan yang kuat antar sesama generasi muda.

Menurutnya, tradisi unik ini hanya bisa ditemukan di Pulau Ambalau dan Pulau Nusalaut, Maluku Tengah (Malteng), yang merupakan dua pulau yang menyimpan banyak cerita dan budaya yang kaya.

Selain itu, masyarakat setempat menjaga keaslian tradisi ini dengan penuh cinta dan dedikasi, menjadikannya sebagai warisan tak ternilai yang patut dilestarikan.

Dengan keindahan alam yang memukau dan keramahan penduduk, kedua pulau ini tidak hanya menawarkan pengalaman budaya yang mendalam, tetapi juga keindahan alam yang menawan bagi siapa pun yang berkunjung.

Ketua Rumah Film Walang Kreatif, Abdul Latif Fakaubun, mengaku haru sekaligus bangga atas kerja kolektif ini. Agar kearifan lokal ini tidak kembali hilang, pihaknya mendokumentasikan seluruh prosesi ke dalam film dokumenter dan buku.

“Ini sarana edukasi visual modern agar nilai gotong royong “Sosoki” bisa ditransmisikan ke generasi penerus,” jelas Abdul Latif.

Ia juga mendesak Kementerian Kebudayaan RI untuk segera menetapkan “Sosoki” sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) demi mendapatkan perlindungan hukum.

Langkah Walang Kreatif ini mendapat dukungan penuh dari akademisi Universitas Pattimura, John Pattiasina.

Menonton langsung prosesi di bawah gerbang ikonik ‘Yoma Suli’, John menyebut “Sosoki” adalah jawaban atas tantangan ekonomi pesisir hari ini.

Dikatakan, saat hasil panen cengkeh di darat tidak menentu, laut dengan metode “Sosoki” hadir sebagai penyelamat berbiaya rendah yang tidak merusak alam.

Metode ini tidak hanya memberikan alternatif dalam mengatasi ketidakpastian hasil panen, tetapi juga menjaga ekosistem laut tetap seimbang. Dengan penerapan teknik yang ramah lingkungan, para petani bisa mendapatkan hasil yang memuaskan tanpa harus khawatir akan dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain itu, metode “Sosoki” juga membuka peluang baru bagi komunitas lokal untuk berinovasi, meningkatkan taraf hidup, dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan cara ini, keberlanjutan sumber daya alam dapat terjaga, dan generasi mendatang bisa terus menikmati hasil bumi yang kaya dan beragam.

“Namun esensi sejati “Sosoki” melampaui urusan ekonomi. Di sana ada nilai kebersamaan, persaudaraan, dan keuletan,” tegas John.

Di sisi lain, Sekretaris Kecamatan Ambalau, Bahrun Mahtelu, mengingatkan aset wisata bahari sekaya ini tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa komitmen pemerintah daerah dan pusat.

Pihak kecamatan berjanji akan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengawal ketat aset budaya yang langka ini.

Pagi dan sore itu, Ambalau tidak hanya berhasil menangkap ikan. Mereka berhasil menangkap kembali identitas mereka yang sempat hilang, membuktikan masa depan kelestarian laut justru ada pada kebijakan masa lalu. (KTE)