KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon memperkuat kolaborasi dengan berbagai unsur maritim di Maluku untuk menjaga keamanan wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor migas di perairan Papua dan Maluku.

Wakil Komandan Kodaeral IX, Laksamana Pertama TNI Muhammad Risahdi di Ambon, Selasa, mengatakan sinergi antarinstansi menjadi faktor utama dalam menciptakan stabilitas keamanan laut pada kawasan operasi migas yang termasuk objek vital nasional.

“Pengamanan wilayah laut pada area operasi migas membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik aparat keamanan, pemerintah daerah, maupun perusahaan migas agar operasional berjalan aman dan lancar,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan Risahdi saat mewakili Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas menghadiri Workshop Mekanisme Pengamanan Laut di Wilayah Kerja KKKS Papua dan Maluku yang berlangsung di Ambon.

Ia menjelaskan kawasan operasi KKKS di Papua dan Maluku sebagian besar berada di perairan strategis yang memiliki tingkat kerawanan tertentu, sehingga diperlukan sistem pengamanan laut yang terpadu dan berkelanjutan.

Menurut dia, Kodaeral IX memiliki tugas pokok dalam mendukung operasi dan pengamanan wilayah perairan Indonesia timur, termasuk melakukan patroli keamanan laut, pengawasan jalur pelayaran, pengamanan objek vital maritim, hingga mendukung penegakan hukum di laut bersama instansi terkait.

“Keberadaan Kodaeral IX di wilayah timur Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan laut, terutama di sekitar wilayah eksplorasi dan produksi migas lepas pantai yang menjadi bagian dari ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Ia mengatakan pengamanan kawasan migas di laut tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan, tetapi juga menyangkut keselamatan pelayaran, perlindungan infrastruktur energi, serta pencegahan potensi gangguan keamanan seperti pencurian, sabotase, maupun aktivitas ilegal di laut.

Workshop tersebut, lanjutnya, menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta menyusun langkah terpadu dalam mekanisme pengamanan laut di wilayah kerja KKKS Papua dan Maluku.

Kegiatan itu melibatkan berbagai unsur maritim, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan perusahaan migas guna mendukung terciptanya situasi laut yang aman dan kondusif bagi keberlangsungan operasional sektor energi nasional. (AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Pemerintah Provinsi Maluku bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur SDA dan ketahanan wilayah kepulauan mendukung pengendalian abrasi hingga penyediaan air bersih.

“Pemprov Maluku melibatkan bupati dan wali kota di Maluku membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk pengamanan pantai, penanganan bantaran sungai, dan penyediaan air bersih di wilayah kepulauan,” kata Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa usai pertemuan dengan Ditjen SDA Kementerian PU di Jakarta, Selasa.

Berkaitan dengan hal itu ia menjelaskan Maluku saat ini memiliki tiga Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni pembangunan Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, serta Maluku Integrated Port di Pulau Ambon.

Menurut dia, Bendungan Way Apu menjadi salah satu proyek sumberdaya air lantaran penting untuk mendukung program swasembada pangan nasional karena ditargetkan mampu mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan saat mulai beroperasi pada 2027.

“Diperkirakan pada tahun 2027 bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujarnya.

Selain itu ia menyoroti dampak abrasi yang semakin masif di sejumlah wilayah pesisir Maluku dalam beberapa tahun terakhir sehingga dibutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan talud pengaman pantai.

Disamping itu, keterbatasan fiskal daerah juga membuat pemerintah provinsi sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan.

“Karena itu, satu-satunya cara yang dapat kami lakukan adalah menyiapkan perencanaan yang baik, kemudian datang menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU Dedy Natrihfazhal Dedisky Nazaroeddin menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku secara bertahap sesuai karakteristik wilayah kepulauan.

Ia menyebut Bendungan Way Apu menjadi salah satu proyek prioritas yang ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2027.

“Tipologi wilayah Maluku memang sangat berbeda dibanding daerah lain. Penanganannya tidak bisa disamakan karena wilayahnya kepulauan dan sangat kompleks,” katanya.

Selain itu pihaknya juga mulai mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur air baku di Kepulauan Tanimbar sebagai dampak pengembangan Proyek Strategis Nasional Blok Masela.

Ia menegaskan, pengoperasian Blok Masela diperkirakan akan meningkatkan jumlah penduduk di Tanimbar sehingga kebutuhan air baku juga akan meningkat secara signifikan. (AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Kawasan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan soal perebutan lahan, melainkan masalah legalitas tenaga kerja asing (TKA).

Sebanyak 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China kini berada di ujung tanduk dan terancam dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon.

Alasannya klasik namun fatal: mereka diduga menyalahgunakan izin tinggal.

Bukannya datang sebagai tenaga kerja resmi, belasan warga asing ini justru hanya mengantongi izin tinggal kunjungan alias visa turis.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, Eben Rifqi Taufan, menjelaskan pihaknya awalnya mengamankan total 24 WNA China di lokasi pertambangan tersebut.

Namun, setelah diperiksa secara mendalam, nasib mereka terbagi dua kelompok. Diantaranya, Sembilan orang Aman, mereka mengantongi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang sah, lengkap dengan rekomendasi kerja dari Kementerian Tenaga Kerja.

Sedangkan, 15 orang bermasalah. Mereka hanya memegang izin kunjungan, namun aktivitasnya terpantau berada di area tambang.

“Kalau kedatangan mereka tidak membawa manfaat dan tidak memenuhi ketentuan, ya tentu akan kami deportasi,” tegas Eben Rifqi Taufan saat memberikan keterangan di Ambon, Senin, 11 Mei 2026.

Masalah ini tidak hanya berhenti di meja Imigrasi. Mengingat kompleksnya aktivitas di Gunung Botak, pemeriksaan dilakukan secara keroyokan.

Tim gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Direktorat Jenderal Imigrasi turun tangan untuk membedah legalitas aktivitas tambang tersebut.

Imigrasi juga menggandeng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengecek sejauh mana legalitas perusahaan yang membawa mereka, serta apa sebenarnya tujuan eksplorasi yang sedang dilakukan.

Salah satu poin krusial yang sedang didalami adalah asas manfaat. Eben menekankan keberadaan orang asing harus memberikan nilai tambah.

Jika pekerjaan yang mereka lakukan di Gunung Botak ternyata bisa dikerjakan oleh warga setempat, maka keberadaan mereka patut dipertanyakan.

“Kalau pekerjaan-pekerjaan tersebut sebenarnya bisa dilakukan tenaga kerja lokal, tentu ini akan menjadi pertimbangan serius kami bersama instansi terkait,” tambahnya.

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat Maluku, khususnya sektor pertambangan, bukan “zona bebas” bagi WNA untuk bekerja tanpa dokumen yang sesuai.

Imigrasi Maluku berkomitmen memperketat pengawasan di titik-titik vital guna memastikan setiap warga asing yang masuk benar-benar mematuhi hukum Indonesia.

Kini, nasib 15 WNA tersebut bergantung pada hasil pendalaman tim gabungan. Jika terbukti kuat melakukan pelanggaran keimigrasian dengan bekerja menggunakan visa kunjungan,  mereka terancam dipulangkan paksa ke negara asalnya. (KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memperluas pelaksanaan program imunisasi hingga menjangkau wilayah terpencil dan terluar melalui Pekan Imunisasi Dunia (PID) Provinsi Maluku tahun 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Sadali Ie di Ambon, Minggu, mengatakan pelaksanaan PID 2026 menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi sebagai investasi kesehatan jangka panjang bagi generasi penerus bangsa.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Pekan Imunisasi Dunia Tahun 2026 ini. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya imunisasi,” katanya.

Hal itu disampaikan saat membuka PID 2026 di Maluku yang mengusung tema “Bebas Penyakit, Maluku Hebat par Maluku pung Bae” dengan slogan “Lindungi Diri, Lindungi Semua, Maluku Hebat”.

Berkaitan dengan hal itu ia menjelaskan tantangan geografis Maluku sebagai daerah kepulauan dengan 1.422 pulau tidak menjadi penghalang dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

“Di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan, semangat kolaborasi, dedikasi, dan kerja keras seluruh pihak menjadi bukti nyata bahwa pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan inklusif, tetap dapat dihadirkan hingga menjangkau daerah terpencil dan terluar di Maluku,” ujarnya.

Menurut dia, PID 2026 juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan kembali kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi sebagai perlindungan optimal bagi seluruh kelompok usia dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.

Pemprov Maluku, lanjutnya, juga berkomitmen mendukung transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya penguatan layanan primer dengan imunisasi sebagai salah satu intervensi esensial sepanjang siklus kehidupan.

Sadali menambahkan keberhasilan program imunisasi membutuhkan kerja keras, inovasi, ketangguhan, serta kolaborasi lintas sektor yang kuat agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat di wilayah sulit diakses.

“Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan, kader, dan para mitra, yang terus bekerja tanpa lelah menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil, terluar, dan sulit dijangkau,” katanya.

Melalui momentum PID 2026, Pemprov Maluku mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan cakupan imunisasi, memperluas edukasi kepada masyarakat, memperkuat sistem pelayanan hingga tingkat desa dan dusun, serta mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam membangun kepercayaan publik terhadap imunisasi. (AN/KT)

Tak tanggung-tanggung, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon kini tengah memeriksa ratusan pegawai bank plat merah tersebut untuk menuntaskan mengungkap raibnya anggaran negara senilai Rp17 Miliar.

Langkah masif ini diambil bukan tanpa alasan. Berdasarkan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku, keterangan dari seluruh pegawai menjadi kunci utama untuk menghitung nilai pasti kerugian negara dalam proyek tahun anggaran 2020-2021 tersebut.

Hingga saat ini, meja penyidik Kejari Ambon mulai dipenuhi tumpukan dokumen. Kasi Intel Kejari Ambon, Sudarmono Tuhulele, mengungkapkan pihaknya tengah maraton mengumpulkan pernyataan dari para karyawan sebagai bagian dari instrumen audit.

“Untuk kasus Bank Maluku sejauh ini, kami masih mengumpulkan keterangan dalam bentuk surat pernyataan dari semua pegawai. Saat ini total surat pernyataan yang sudah kita kantongi itu ada 250 orang pegawai,” ungkap Sudarmono kepada wartawan, Kamis, 7 Mei 2026.

Meski sudah mengantongi ratusan pernyataan, angka itu ternyata belum final. Mengingat jumlah pegawai yang besar, tim penyidik masih terus bergerak mengumpulkan sisanya sebelum diserahkan secara resmi kepada BPK.

Tuhulele berikan sinyal kuat penetapan tersangka kini hanya tinggal menunggu waktu. “Gong” pengumuman akan ditabuh setelah hasil audit BPK keluar dan tim melakukan gelar perkara (ekspose).

“Jadi semua rangkaian sudah selesai termasuk audit dari BPK, maka tim akan menentukan tersangka lewat gelar perkara nantinya. Ikuti saja, perkembangannya akan kita sampaikan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, skandal ini mulai tercium ketika Kejari Ambon menemukan indikasi tindak pidana korupsi yang sangat kuat.

Kasus ini pun resmi “naik kelas” dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan Sprindik nomor: Prin-08/Q.1.10/Fd.2/11/2025 tertanggal 6 November 2025 lalu.

Data yang dihimpun menunjukkan angka-angka fantastis untuk ukuran pengadaan pakaian dinas: Tahun 2020: Bank Maluku-Malut mengucurkan dana sebesar Rp7 Miliar dan Tahun 2021: Bukannya menyusut, anggaran justru melonjak menjadi Rp10 Miliar. (KT)

Manager Keuangan dan Akuntansi PT Dok Perkapalan Waiame, Wilis Ayu Lestari alias WAL, Kamis, 7 Mei 2026, resmi mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon untuk penuhi panggilan penyidik.

Tak datang sendirian, Wilis memboyong dua rekannya, yakni saksi berinisial NS dan UT.

Dia dan rekannya langsung dikonfrontir tim penyidik bersama auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Maluku terkait pengelolaan anggaran tahun 2020-2024 yang diduga bermasalah.

Kasi Intel Kejari Ambon, Sudarmono Tuhulele, menjelaskan pemeriksaan marathon ini bertujuan untuk menyinkronkan data lama dengan temuan baru di lapangan.

“Para saksi diperiksa guna melakukan klarifikasi ulang dari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tim penyidik sebelumnya, sekaligus memperkuat bukti tambahan dalam kasus Dok Waiame,” ungkap Sudarmono kepada wartawan.

Kasus ini menjadi atensi serius karena estimasi kerugian negara yang tidak sedikit. Berdasarkan audit sementara, ditemukan indikasi kerugian mencapai Rp19 Miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp177 Miliar.

Humas BPKP RI Perwakilan Maluku mengonfirmasi intensitas pemeriksaan meningkat tajam sejak awal pekan ini.

Sebelum Wilis Ayu Cs hadir hari ini, pihak BPKP telah lebih dulu mencecar tiga saksi lainnya pada Rabu, 6 Mei 2026, yakni saksi berinisial AK, HA, dan SR.

“Kalau keseluruhan hingga saat ini, total saksi yang diklarifikasi berjumlah 15 orang sejak Senin 4 Mei lalu,” jelas pihak BPKP.

BIDIK CALON TERSANGKA

Informasi yang beredar di lingkup Kejari Ambon menyebutkan posisi Wilis Ayu Lestari kini diujung tanduk. Manager Keuangan itu santer disebut-sebut telah masuk dalam radar daftar calon tersangka  di kasus ini.

Namun, Wilis bukan satu-satunya petinggi yang nasibnya sedang dipertaruhkan. Sejumlah nama besar juga telah melewati ruang pemeriksaan untuk memberikan keterangan, antara lain: Slamet Riyadi (Direktur Utama PT Dok Waiame), Nova Rondonuwu (Staff Keuangan PT Dok Perkapalan Waiame, dan Rusdy Ambon (Mantan Direktur Panca Karya).

Setelah tuntasnya klarifikasi dari 15 saksi ini, Kejari Ambon  Tengah Bersiap-siap untuk menetapkan tersangka di kasus ini, dalam waktu, dekat. (KT)

Seluruh WNA tersebut langsung dievakuasi ke Kota Ambon untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait dokumen keimigrasian dan izin tinggal mereka.

Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Patroli Keimigrasian Maluku, Jose Rizal, bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen institusinya dalam mengawasi aktivitas orang asing.

Pihaknya ingin memastikan apakah visa yang dikantongi para WNA tersebut sudah sesuai dengan peruntukannya di lapangan atau justru terjadi penyalahgunaan izin tinggal.

Dalam operasi gabungan tersebut, petugas menemukan para WNA ini tersebar di dua titik, yakni 22 orang terpantau langsung di lokasi tambang, sementara dua orang lainnya berada di kantor operasional setempat.

Berdasarkan data awal, diketahui puluhan warga asing ini berada di bawah tanggung jawab perusahaan penjamin, PT Harmoni Alam Manise.

Senada hal itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, Eben Rifqi Taufan, menjelaskan pihaknya telah mengamankan seluruh paspor milik WNA tersebut.

Selain pengecekan dokumen fisik, tim juga akan melakukan sesi wawancara mendalam guna menggali legalitas keberadaan serta aktivitas nyata mereka selama berada di Indonesia.

Mengenai sanksi, Eben menegaskan tindakan hukum akan diambil secara proporsional. Jika ditemukan pelanggaran berat, para WNA ini terancam sanksi pidana.

Namun, apabila pelanggaran bersifat administratif seperti overstay, mereka akan dikenakan denda.

Lebih jauh lagi, jika pelanggaran administratif tersebut melampaui batas 60 hari, pihak Imigrasi tidak segan untuk melakukan deportasi sekaligus memasukkan nama mereka ke dalam daftar cegah tangkal.

Melalui kejadian ini, jajaran Imigrasi Maluku berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan orang asing di seluruh wilayah, terutama di zona-zona yang rawan akan aktivitas ilegal demi menjaga tegaknya aturan hukum keimigrasian. (AN/KT)

Perempuan yang identitasnya belum diketahui tersebut diduga sedang mengalami gangguan kejiwaan.

Peristiwa bermula saat Sertu Kamarudin, anggota Pembekalan dan Angkutan Kodam (Bekangdam) XV/Pattimura, tengah melintas di atas ikon kebanggaan Kota Ambon tersebut.

Melihat gelagat mencurigakan dari seorang wanita di pinggir jembatan, ia langsung beraksi.

Kepala Bekangdam XV/Pattimura, Kolonel Cba Alvin Hendraraya, menjelaskan penyelamatan tersebut dilakukan dengan teknik negosiasi yang tenang namun cepat.

“Sertu Kamarudin melakukan pendekatan untuk mengalihkan perhatian korban. Saat korban lengah, dengan sigap ia menariknya ke tempat yang aman,” ujar Kolonel Alvin di Ambon.

Aksi berani ini mendapat apresiasi tinggi dari pimpinan Kodam. Kolonel Alvin menegaskan tindakan Sertu Kamarudin adalah cerminan dari jati diri TNI yang harus selalu hadir di tengah kesulitan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi kesigapan dan keberaniannya. Ini adalah bukti nyata bahwa prajurit TNI selalu peduli terhadap keselamatan warga. Saya berharap dedikasi ini menjadi inspirasi bagi prajurit lainnya,” tambahnya.

Berdasarkan keterangan warga sekitar, wanita tersebut memang kerap terlihat beraktivitas di kawasan Teluk Ambon. Namun, warga tidak mengetahui secara pasti asal-usul atau keluarga yang bersangkutan.

Pasca-penyelamatan, korban langsung diamankan ke Polsek Teluk Ambon. Kolonel Alvin memastikan pihaknya tidak tinggal diam dan terus memantau kondisi korban agar mendapatkan perawatan yang semestinya.

“Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Sosial. Fokus utama saat ini adalah memastikan yang bersangkutan mendapatkan penanganan medis dan sosial yang layak,” pungkas Alvin.

Saat ini, perempuan tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Sosial Kota Ambon untuk langkah rehabilitasi lebih lanjut. (AN/KT)

Sebanyak 825 kilogram merkuri ilegal disita dalam operasi senyap yang digelar Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) di kawasan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Sabtu 2 Mei 2026, dinihari.

Selain mengamankan barang bukti hampir satu ton tersebut, polisi juga meringkus dua pria berinisial EK (56) dan ST (44) yang diduga kuat terlibat langsung dalam jaringan distribusi barang haram ini.

Operasi ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di wilayah Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah (Malteng). Menindaklanjuti informasi tersebut, tim bergerak melakukan pengintaian intensif.

Penyergapan akhirnya dilakukan di Jalan Lintas Provinsi, tepat di depan Bandara Pattimura. Petugas menghentikan satu unit mobil pick-up Suzuki hitam bernomor polisi DE 8238 DA yang dikemudikan ST.

Setelah digeledah, polisi menemukan: 33 karung putih yang dikemas rapi dengan lakban cokelat.  Di dalam setiap karung, terdapat tiga botol bekas air mineral yang berisi cairan perak merkuri. Total berat bruto mencapai 825 kilogram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka EK diduga berperan sebagai pemilik sekaligus otak yang mengendalikan penyimpanan dan pengangkutan, sementara ST bertindak sebagai kurir atau sopir.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, menyatakan penangkapan ini merupakan instruksi langsung dari Kapolda Maluku untuk membersihkan wilayah dari praktik tambang dan distribusi bahan kimia ilegal.

“Kapolda Maluku memberikan atensi serius. Tidak ada ruang bagi aktivitas ilegal yang merusak ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat. Merkuri adalah zat beracun yang dampaknya sangat fatal bagi lingkungan,” tegas Rositah kepada wartawan media, Rabu, 6 Mei 2026.

Saat ini, kedua tersangka telah mendekam di rumah tahanan Polda Maluku. Polisi juga mengamankan barang bukti pendukung berupa dua unit ponsel, buku catatan transaksi, serta dokumen kendaraan.

Atas perbuatannya, EK dan ST dijerat dengan Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP). Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda fantastis mencapai Rp100 miliar. (KT)

Langkah strategis ini diambil bukan tanpa alasan. Banda Neira diproyeksikan bakal menjadi gerbang utama yang lebih ramah bagi wisatawan mancanegara sekaligus memperketat pengawasan keimigrasian di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian Imigrasi Maluku, Sukri Martin, menegaskan Banda Neira adalah aset berharga yang memiliki daya saing global.

Keindahan alam, jejak sejarah yang kuat, hingga kekayaan budayanya telah lama menjadi magnet bagi turis asing.

“Banda Neira bukan sekadar destinasi wisata biasa, tetapi ikon pariwisata Maluku. Pengaktifan kembali Tersus menjadi langkah penting untuk mendukung kemudahan akses bagi wisatawan asing sekaligus meningkatkan pengawasan keimigrasian,” ujar Sukri di Ambon, Selasa 5 Mei 2026.

Sinergi untuk Akses Kelas Dunia Rencana besar ini mulai dimatangkan melalui koordinasi intensif dengan Imigrasi Kelas I TPI Ambon.

Sukri menilai, diperlukan kajian komprehensif yang menyentuh aspek infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, hingga regulasi pendukung agar operasional Tersus berjalan mulus.

Data dari Dinas Pariwisata Maluku Tengah (Malteng) menunjukkan tren positif, di mana kunjungan wisatawan mancanegara ke Banda Neira telah mencapai 365 orang.

Sementara wisatawan nusantara menyentuh angka 1.441 orang. Angka ini diyakini akan melonjak drastis jika akses pintu masuk dipermudah.

Namun, Sukri mengingatkan bahwa kunci keberhasilan program ini terletak pada kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Maluku Tengah, terutama dalam hal penyediaan fasilitas operasional di lapangan.

“Dukungan yang telah disampaikan pemerintah daerah merupakan sinyal positif. Ini bukan hanya kebutuhan institusi Imigrasi, tetapi harapan bersama untuk kemajuan ekonomi daerah,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, Eben Rifki Taufan, menyatakan jajarannya telah bersiap di garda depan untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Pihaknya akan segera menyusun kajian teknis dan melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami siap mendukung penuh. Dalam waktu dekat, kami akan menyusun langkah strategis agar seluruh proses pengaktifan Tersus di Banda Neira berjalan optimal,” tegas Eben.

Dengan aktifnya Terminal Khusus ini nantinya, Banda Neira diharapkan tidak hanya semakin dikenal di peta pariwisata dunia, tetapi juga memiliki sistem pengawasan yang lebih modern dan terintegrasi. (AN/KT)