Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol. Budi Priyanto di Ambon, Jumat (24/7), menyebut penyidikan dilakukan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Pendalaman dilakukan setelah mengamankan 57 ekor burung dilindungi dan endemik di sebuah rumah kontrakan di Kota Ambon,” ujar dia.

Menurut Budi, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penampungan satwa liar dilindungi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Talaga Raja, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan penyelidikan dan menemukan 57 ekor burung dalam kondisi hidup.

Rumah kontrakan tersebut dihuni seorang pria berinisial EYL (46) yang kini masih menjalani pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan.

Dari lokasi, penyidik mengamankan berbagai jenis burung endemik kawasan timur Indonesia, yakni nuri Maluku, nuri kepala hitam Papua, nuri Ternate, kakatua Maluku, kakatua Tanimbar, kakatua jambul kuning, serta sejumlah jenis nuri, kasturi, betet, bayan, dan perkici.

Selain 57 ekor burung hidup, penyidik juga menyita 20 sangkar burung, 18 tangkringan, dua kotak kayu tempat bertelur, serta satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Menurut Budi, seluruh satwa diamankan untuk kepentingan penyidikan dan akan dikoordinasikan dengan instansi teknis yang berwenang agar penanganannya sesuai dengan ketentuan konservasi.

Ia mengatakan penyidik masih memeriksa saksi, menginventarisasi barang bukti, serta berkoordinasi dengan ahli konservasi dan instansi terkait untuk memastikan status perlindungan setiap spesies yang ditemukan.

“Penyidik juga akan mendalami kemungkinan adanya pihak lain maupun jaringan yang terlibat dalam penguasaan ataupun peredaran satwa liar tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi mengapresiasi partisipasi masyarakat yang memberikan informasi sehingga dugaan tindak pidana tersebut dapat segera ditindaklanjuti. 

Rositah mengajak masyarakat bersama-sama menjaga satwa liar yang menjadi kekayaan alam Indonesia.

“Apabila mengetahui adanya dugaan kepemilikan, penampungan, maupun aktivitas lain terhadap satwa dilindungi yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, segera laporkan kepada kepolisian atau instansi terkait,” kata dia. (AN/KT)

Kurang lebih setahun terakhir, roda pemerintahan lokal dinilai timpang dan hanya berjalan “setengah mesin”.

Saat Bupati intens melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, porsi penyelesaian masalah domestik justru menumpuk di meja Wakil Bupati.

Berdasarkan data yang dihimpun LSM Aliansi Tanimbar Raya (ALTAR), intensitas perjalanan dinas Bupati KKT sepanjang 2025–2026 mencapai lebih dari 15 hari dalam sebulan.

Artinya, durasi kehadiran fisik pimpinan daerah di tanah Tanimbar tak sampai separuh bulan kerja.

“Kami tidak anti Bupati keluar daerah untuk lobi anggaran. Tapi kalau sampai lebih dari dua minggu dalam sebulan di luar, siapa yang pegang komando di rumah sendiri? Jangan sampai Tanimbar ini terkesan seperti rumah tanpa tuan,” tegas Devisi Kebijakan Publik LSM ALTAR Sumitro Fenanlambir dalam rilisnya.

“Yang ke Jakarta dapat tiket dan hotel bintang lima, tapi yang di kampung cuma dapat janji manis. Kapan masyarakat Tanimbar betul-betul jadi prioritas?” ujarnya.

BIROKRASI MEMBEKU

Dia mengatakan, efek dari “kursi kosong” pimpinan puncak ini kini mulai menjalar dan melumpuhkan berbagai sektor pelayanan publik.

“Di tingkat birokrasi, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengaku kebingungan mengambil keputusan strategis karena harus terus-menerus menanti restu pimpinan yang tak berada di tempat,” katanya.

Akibatnya,  lanjut dia, proyek-proyek pembangunan infrastruktur tersendat dan lambat dilelang, sementara para pelaku UMKM di Saumlaki harus mengurut dada lantaran proses perizinan hingga penyaluran bantuan modal tertahan akibat ketiadaan tanda tangan utama.

“Kondisi tersebut melahirkan ironi di tengah masyarakat Tanimbar,” tandasnya.

Dia memaparkan, bupati kerap terlihat hadir pada momen-momen seremonial seperti pemotongan pita dan foto bersama. Namun begitu kamera mati, Wakil Bupati-lah yang harus pontang-panting memimpin rapat koordinasi, melakukan sidak lapangan, hingga mendengarkan keluhan warga Saumlaki Utara yang kerap diberi jawaban seragam oleh petugas:

“Bupati sedang dinas luar, coba ke Wabup,” katanya. Dia menilai pola pendelegasian yang tidak proporsional ini berbahaya karena memicu gejala dualisme kepemimpinan di dalam tubuh birokrasi.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan jadi standar kerja, bakal lahir dua pusat kekuasaan. Hari ini aturan A, besok berubah B. Birokrasi jadi linglung, dan ujung-ujungnya pelayanan publik yang lumpuh,” jelas Narita.

DESAK GUNAKAN HAK INTERPELASI

Melihat mandeknya roda operasional pemerintahan, LSM ALTAR mendesak DPRD KKT untuk segera bangun dari “tidur panjang” dan berhenti menjadi penonton atau sekadar tukang stempel APBD.

Menurut ALTAR, dewan harus segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil Bupati dan Wakil Bupati untuk meminta klarifikasi terbuka terkait pembagian tata kerja serta arah kebijakan daerah dalam enam bulan ke depan.

Selain memanggil pimpinan daerah, DPRD KKT juga dituntut melakukan audit transparansi atas efektivitas anggaran perjalanan dinas luar daerah yang dinilai menguras APBD tanpa dampak yang sepadan.

Dewan diminta menjamin standar pelayanan publik masyarakat tidak terganggu, serta berani mengambil langkah tegas dengan menggunakan hak interpelasi apabila evaluasi kinerja kepala daerah tidak membuahkan perbaikan nyata.

“DPRD jangan cuma duduk manis dan tidur panjang. Fungsi pengawasan itu amanah rakyat! Kalau dewan cuma diam melihat kondisi ini, mereka ikut bertanggung jawab atas terlantarnya Tanimbar,” cetusnya.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan daerah membutuhkan kehadiran fisik, kecepatan mengeksekusi keputusan, dan tanggung jawab yang penuh di lapangan.

“Pemerintahan itu bukan tim sepak bola, di mana kepala daerah cuma masuk di menit akhir babak kedua sekadar untuk selebrasi. Pemimpin itu butuh hadir di tengah warga!” pungkas Narita mendesak.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Saumlaki dan sekitarnya masih menunggu respons resmi dari pihak Pemkab maupun DPRD KKT terkait kritikan tajam tersebut. (KT)

Tak tanggung-tanggung, potensi magis Banda Neira kini bakal dipasarkan secara masif ke panggung internasional lewat kolaborasi epik Pemprov Maluku dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia Kawasan Amerika-Eropa.

Langkah strategis ini dikemas melalui Program Pengabdian Masyarakat Banda 2026 yang akan berlangsung selama satu bulan penuh di Kecamatan Banda Neira.

Para mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan di berbagai kampus bergengsi di benua Amerika dan Eropa tersebut diutus khusus untuk mengeksplorasi, menggali, sekaligus menjadi “duta” yang menyuarakan pesona Banda Neira ke jaringan global.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian para mahasiswa diaspora ini. Menurutnya, keterlibatan PPI Amerika-Eropa adalah momentum emas untuk menyebarluaskan magnet pariwisata Maluku ke mancanegara.

“Hal ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Banda, tetapi juga menjadi sarana bagi adik-adik PPI Amerika-Eropa untuk memperkenalkan potensi Banda dan Maluku kepada dunia internasional,” ujar Gubernur Hendrik usai menerima audiensi PPI Dunia Kawasan Amerika-Eropa di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Ambon, Rabu, 22 July 2026.

Selama sebulan mengabdi, para peserta akan menyelami langsung kehidupan sosial masyarakat lokal sembari mengeksplorasi bentang alam menakjubkan, jejak sejarah rempah dunia, hingga kekayaan cagar budaya yang dimiliki Banda Neira.

Gubernur Hendrik menilai, pengalaman langsung ini tak sekadar memperkaya wawasan mahasiswa, tetapi juga akan melahirkan berbagai publikasi, gagasan segar, inovasi, serta rekomendasi strategis yang bermutu tinggi.

Dengan jejaring internasional yang dimiliki para pelajar ini, Banda Neira dipastikan bakal makin dilirik oleh turis asing maupun investor global.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap adik-adik PPI Dunia Amerika-Eropa dapat memberikan kontribusi nyata bagi asyarakat Banda sekaligus menjadi duta yang memperkenalkan potensi Banda dan Maluku kepada dunia internasional,” tegasnya.

BUKA PINTU KOLABORASI

Inisiatif ini juga mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Maluku yang semakin terbuka terhadap kolaborasi lintas negara, khususnya dengan jaringan diaspora dan pelajar Indonesia di luar negeri.

Sinergi berkelanjutan seperti ini diyakini akan menjadi pendorong utama promosi pariwisata, seni budaya, hingga peluang investasi daerah demi mewujudkan pembangunan Maluku yang berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik inisiatif PPI Dunia Amerika-Eropa. Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama mempromosikan potensi daerah dan mendukung pembangunan Maluku yang berkelanjutan,” pungkas Hendrik. (AN/KT)

Langkah tegas ini diambil di tengah tantangan kondisi infrastruktur Pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang hingga kini belum sepenuhnya tertutup.

Kepala Cabang PT Pelni Ambon, Ridwan Mandaliko, menjelaskan bahwa pemeriksaan barang bawaan penumpang di lapangan masih kerap menemui kendala.

Masih tersedianya sejumlah celah atau akses di pelabuhan memungkinkan barang-barang tanpa dokumen resmi menyusup masuk ke dalam kapal tanpa melalui jalur pemeriksaan resmi.

“Dengan kondisi infrastruktur pelabuhan saat ini, masih ada beberapa celah yang memungkinkan barang masuk dari berbagai sisi. Bahkan, terkadang awak kapal tidak mengetahui dari mana barang tersebut masuk karena sudah berada di atas kapal,” kata Ridwan di Ambon, Rabu, 22 July 2026.

Untuk meminimalkan potensi penyelundupan tersebut, Pelni memperketat sistem pengamanan internal yang dikomandoi langsung oleh perwira kapal dan Anak Buah Kapal (ABK). Pengawasan ini semakin diperkuat dengan melibatkan personel TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Ridwan menegaskan, skema pemeriksaan tidak hanya difokuskan sebelum kapal berangkat, tetapi juga diterapkan secara ketat saat kapal tiba di pelabuhan tujuan.

Dengan begitu, barang terlarang yang sempat meloloskan diri dari pengawasan awal tetap akan terdeteksi di titik akhir.

“Kalau saat naik ke kapal belum terdeteksi, maka saat tiba di pelabuhan tujuan pasti akan dilakukan pemeriksaan. Kami bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, KSOP, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta instansi karantina untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.

Menurut Ridwan, penyisiran rutin yang dilakukan bersama instansi gabungan—baik sebelum penumpang naik maupun setelah kapal bersandar—telah beberapa kali membuahkan hasil di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Dalam sejumlah operasi, petugas sering menemukan barang-barang ilegal yang sengaja ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya karena takut tertangkap, mulai dari satwa liar yang dilindungi hingga minuman keras ilegal.

Jika ditemukan pelanggaran, Pelni memastikan seluruh proses penindakan hukum akan diserahkan sepenuhnya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Ridwan pun tak henti-hentinya mengimbau seluruh awak kapal maupun para pengguna jasa pelabuhan agar selalu mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

REKAM JEJAK PENINDAKAN

Berdasarkan data resmi sepanjang periode Januari hingga Juli 2026, sinergi petugas gabungan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tercatat sukses menggagalkan berbagai aksi penyelundupan satwa liar dilindungi serta menyita ratusan liter minuman keras tradisional ilegal.

Rentetan penindakan ini dimulai pada Mei 2026 saat petugas mengamankan 2 ekor Kakatua Jambul Kuning, 1 ekor Nuri Ambon, 2 ekor Perkici, 1 tanduk rusa, serta 5 bilah parang.

Berlanjut Juni 2026 dengan penyitaan 15 ekor satwa dilindungi tanpa dokumen resmi (terdiri atas 1 ekor Kakatua Koki, 2 ekor Nuri Bayan, 1 ekor Nuri Kepala Hitam, 10 ekor Cucak Emas Papua, dan 1 ekor Jagal Papua).

Selanjutnya, hingga akhirnya pada Juli 2026 anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) Ambon berhasil menyita 130 liter minuman keras tradisional jenis Sopi dalam razia Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Menutup keterangannya, Ridwan menegaskan Pelni akan terus meningkatkan koordinasi secara berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Langkah ini berkomitmen memastikan seluruh armada kapal Pelni yang beroperasi bebas dari praktik penyelundupan satwa dilindungi dan barang terlarang, sekaligus demi mendukung keselamatan pelayaran serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. (AN/KT)

Langkah konkret tersebut diwujudkan dengan mendesak DPR RI mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat di tingkat pusat, sekaligus mengebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serupa di tingkat provinsi.

“Walaupun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas amanat Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, kenyataannya masih banyak masyarakat adat yang mengeluhkan hutan dan tanah ulayat mereka diambil secara sepihak,” tegas Benhur di Ambon, Rabu, 22 July 2026.

Benhur menilai, masyarakat hukum adat di Maluku hingga kini masih hidup, berkembang, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, negara wajib hadir memberikan kepastian hukum yang mengikat demi melindungi hak-hak mereka.

Ia menekankan, pengakuan regulasi yang kuat sangat krusial untuk menghentikan praktik ketimpangan, di mana warga adat kerap hanya dijadikan penonton saat wilayah mereka digarap investor.

“Pengakuan yang jelas melalui undang-undang maupun peraturan daerah akan menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Keberadaan regulasi ini penting agar setiap kebijakan pemerintah dan investasi tetap menghormati hak adat serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan,” ujar Benhur.

Sebagai langkah nyata di daerah, DPRD Maluku melalui inisiasi Komisi I telah merampungkan tahap studi awal Raperda tentang Masyarakat Hukum Adat.

Benhur memastikan naskah aturan ini akan segera memasuki tahap uji publik transparan dengan merangkul seluruh elemen pemangku kepentingan adat.

Mulai dari para Raja, Majelis Latupati, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga pegiat masyarakat adat akan diundang duduk bersama menyempurnakan naskah tersebut.

“Intinya, DPRD menginginkan semua pemangku kepentingan hadir dalam satu ruang bersama untuk menyempurnakan substansi Raperda ini. Ini akan menjadi Perda payung bagi kabupaten dan kota se-Maluku dalam menetapkan masyarakat hukum adat di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya. (KT)

Athalya Leonni Rumahlatu, mahasiswi Kedokteran Universitas Pattimura (Unpatti) angkatan 2022, resmi dinobatkan sebagai Terbaik I Putri Duta Bahasa Provinsi Maluku 2026.

Pencapaian ini bukan sekadar piala biasa, melainkan simbol kebangkitan bahwa anak muda Maluku sanggup mendobrak batasan, menguasai ilmu sains modern, sekaligus menjadi benteng terdepan menjaga kebudayaan dan bahasa di tanah para raja.

Athalya menumbangkan ratusan pendaftar dan menyingkirkan 30 finalis terbaik lewat persaingan brutal: dari ujian esai, eskalasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), hingga unjuk bakat yang memukau para juri.

“Prestasi ini adalah bukti nyata! Mahasiswa Unpatti tidak hanya jago di ruang kuliah, tapi mampu bersaing, memimpin, dan membawa karakter bangsa!” tegas Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unpatti, Dr. Nur Aida Kubangun.

“Ini pesan terbuka untuk seluruh mahasiswa Maluku: jangan ragu, eksplorasi potensimu, dan harumkan nama Maluku,” imbau dia.

Pernyataan Athalya pun menjadi pelecut semangat yang membakar jiwa muda mahasiswa Maluku dari jazirah hingga kepulauan:

“Sebagai mahasiswa kedokteran, saya ingin membuktikan bahwa ilmu medis dan kepekaan kebahasaan bisa berjalan beriringan untuk mengabdi. Ini amanah untuk menggemakan semangat Trigatra Bangun Bahasa di kalangan generasi muda Maluku!” seru Athalya.

Sebuah Panggilan untuk Seluruh Mahasiswa Maluku: Athalya sudah membuktikannya di atas panggung!

Kalau seorang calon dokter bisa turun tangan melestarikan bahasa dan budaya, apa alasan mahasiswa Maluku lainnya untuk tetap diam?

Ini saatnya kampus-kampus di Maluku bergemuruh, melahirkan inovator, pemimpin, dan juara baru yang siap menguncang Indonesia! (AN/KT)

Pasca-groundbreaking resmi pada 16 Juli 2026 lalu, proyek strategis nasional bernilai fantastis—mencapai 21 miliar dolar AS (sekitar Rp342 triliun)—ini resmi bergulir.

Namun, pertanyaan besarnya: apakah masyarakat lokal akan menikmati manisnya proyek raksasa ini?

Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) menegaskan komitmennya bahwa warga Maluku, khususnya dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, harus jadi pemain utama, bukan sekadar penonton di rumah sendiri.

Kepala Disnakertrans Maluku, M. Rizal Latuconsina, menegaskan Pemprov berkomitmen penuh menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar industri migas agar warga lokal betul-betul menjadi penerima manfaat utama.

Langkah Pemprov Maluku ini sejalan dengan janji Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bersama operator proyek, INPEX, pemerintah telah sepakat menyegel kebijakan keutamaan rekrutmen bagi masyarakat lokal.

Bahkan, sebagian putra-putri Tanimbar dan Maluku Barat Daya sudah mulai digembleng di Akademi Minyak dan Gas (Akamigas) Cepu. Namun, jujur saja, jalan menuju sana tak sepenuhnya mulus.

Rizal tak menampik adanya tantangan besar berupa kesenjangan kompetensi. Industri migas lepas pantai punya standar keselamatan dan teknis yang sangat ketat—mulai dari sertifikasi pengelasan level internasional, keselamatan kerja (offshore safety), hingga kemampuan bahasa Inggris teknis.

Guna melompati benteng tinggi tersebut, Disnakertrans Maluku menyusun peta jalan strategi yang matang.

Mereka bergerak cepat berkoordinasi dengan operator Blok Masela untuk memetakan kebutuhan posisi dalam satu hingga tiga tahun ke depan.

Pelatihan vokasi pun langsung disesuaikan dengan standar industri global seperti SKK Migas, OPITO, hingga sertifikasi BNSP.

Tak cuma berhenti di ruang kelas, para tenaga kerja lokal juga bakal diterjunkan dalam program magang bersertifikat selama 6 hingga 12 bulan di fasilitas proyek. Menariknya, Pemprov juga menerapkan mekanisme shadowing, di mana pekerja lokal akan mendampingi langsung para tenaga ahli asing sejak fase konstruksi.

Lewat sistem tandem ini, proses alih teknologi dan ilmu pengetahuan bisa berlangsung terukur, bukan sekadar formalitas.

Di saat yang sama, regulasi daerah (Perda) tengah digodok untuk mengunci porsi tenaga kerja lokal pada posisi non-keahlian, sekaligus memperketat pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA).

TARGET AMBISIUS PEMPROV

Lewat strategi agresif ini, Pemprov Maluku mematok target yang cukup berani. Pada fase awal konstruksi, mereka mengincar minimal 60 persen posisi staf dan operator tingkat menengah diisi oleh pekerja lokal.

Selain itu, sebanyak 2.000 tenaga kerja ditargetkan mengantongi sertifikasi kompetensi di bidang migas. Pemprov juga mewajibkan seluruh TKA memiliki pendamping lokal demi alih teknologi yang maksimal, sembari memastikan iklim kerja tetap kondusif tanpa konflik sepanjang proyek berjalan.

Bukan tanpa alasan persiapannya dibuat seserius ini. Proyek Blok Masela dirancang menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun, 35.000 barel kondensat per hari, hingga 150 juta kaki kubik gas per hari, lengkap dengan suntikan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) senilai 1 miliar dolar AS.

Dengan potensi ekonomi sebesar ini, kesiapan SDM lokal adalah kunci. Maluku tak hanya bersiap membuka pintu bagi investasi, tapi juga memastikan anak-anak daerahnya siap memimpin di tanah mereka sendiri. (AN/KT)

Ketua PTMSI Maluku petahana, Hong Arta John Alfred, saat dikonfirmasi membenarkan adanya agenda besar tersebut. Ia menyatakan masa kepengurusannya telah selesai dan kini saatnya regenerasi atau penyegaran organisasi dilakukan.

“Iya benar, besok akan dilakukan Musyawarah PTMSI Maluku untuk memilih ketua masa bakti berikutnya, karena masa bakti saya memang telah berakhir,” ungkap Alfred.

Meski masa jabatannya habis, Alfred memberikan sinyal hijau dirinya tidak menutup kemungkinan untuk kembali memimpin. Ia mengaku siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan jika kembali dipercaya oleh pemilik suara.

“Ya, kalau pengurus atau anggota PTMSI masih menginginkan saya maju, saya siap untuk kembali memimpin PTMSI Maluku lima tahun mendatang,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai siapa saja sosok rival yang akan menjadi penantangnya dalam bursa pemilihan besok, Alfred mengaku peta persaingan masih dinamis. “Untuk kandidat pesaing nanti, saya belum tahu pasti,” jawabnya singkat.

Sejak memegang tampuk kepemimpinan, Alfred mengakui telah memetakan berbagai kendala klasik yang membuat prestasi tenis meja Maluku jalan di tempat.

Salah satu akar masalah terbesarnya adalah minimnya perhatian serius dari berbagai pihak selama ini.

Namun, di eranya, perlahan angin perubahan mulai berembus. Maluku kini mulai berani unjuk gigi di kancah luar daerah.

“Nanti setelah saya memimpin, barulah ada atlet tenis meja kita yang dikirim untuk mengikuti kejuaraan mewakili Maluku. Meskipun kemarin belum berhasil membawa pulang trofi, tapi saya sangat optimis ke depan prestasi emas itu akan kita capai,” papar Alfred dengan nada optimis.

Ia menambahkan, Maluku sebenarnya gudang bibit unggul untuk cabang olahraga tenis meja. Hanya saja, potensi besar ini butuh pembinaan yang berkelanjutan dan serius, baik untuk level lokal, daerah, nasional, hingga internasional.

Demi mewujudkan mimpi besar tersebut, PTMSI Maluku di bawah komandonya juga telah membangun sinergi kuat dan mengetuk pintu KONI Maluku. Hasilnya pun positif.

“Saya dan KONI Maluku sudah bersepakat. Kami berkomitmen agar atlet-atlet tenis meja Maluku wajib diikutsertakan dalam berbagai kejuaraan resmi, termasuk agenda rutin seperti PON. Saya pribadi konsisten untuk terus mencari bibit-bibit unggul dan memastikan mereka terus berlatih keras,” pungkasnya. (KT)

Bagi industri pelayaran nasional, proyek strategis ini adalah magnet ekonomi baru yang siap mengubah peta konektivitas laut di kawasan selatan Maluku.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Ambon mengonfirmasi mereka tengah bersiap menangkap peluang emas tersebut.

Pengembangan Blok Masela diproyeksikan bakal memicu lonjakan mobilitas penumpang, arus tenaga kerja, hingga lalu lintas distribusi logistik pendukung industri.

Meski demikian, sebagai operator pelayaran negara, Pelni memilih bersikap taktis dan terukur.

Kepala Cabang PT Pelni Ambon, Ridwan Mandaliko, menjelaskan konektivitas laut menuju Saumlaki—yang menjadi pintu gerbang darat menuju kawasan pengembangan Blok Masela—sebenarnya sudah terakomodasi dengan baik.

Saat ini, rute tersebut rutin dilayani oleh tiga armada andalan Pelni: KM Pangrango, KM Leuser, dan KM Sangiang.

“Konektivitas ke Saumlaki sudah tersedia dan kami masih sangat mampu memfasilitasi kebutuhan angkutan ke wilayah tersebut untuk saat ini,” kata Ridwan di Ambon.

Mengingat proyek hulu migas raksasa ini masih berada pada tahap awal pengembangan (early stage), manajemen pusat Pelni belum menerbitkan instruksi khusus untuk menambah kapal atau membuka rute baru yang spesifik mendedikasikan diri untuk Blok Masela.

“Segala pergerakan armada masih mengikuti pola rute nasional yang telah berjalan,” kata dia.

Sikap hati-hati Pelni sangat beralasan. Penambahan armada atau perubahan rute pelayaran bukanlah perkara mudah yang bisa diputuskan dalam semalam.

“Ada kalkulasi bisnis dan koordinasi regulasi yang matang di belakangnya,” tandasnya.

Namun, Ridwan menegaskan mata Pelni terus mengawasi denyut nadi aktivitas di lapangan. Begitu ada sinyal lonjakan permintaan, mereka tidak akan ragu untuk segera mengevaluasi rute.

“Kalau nanti mobilisasi penumpang maupun barang memang meningkat, kami segera sampaikan evaluasi ke manajemen pusat. Langkah selanjutnya adalah kajian bersama dengan Kementerian Perhubungan untuk opsi menambah kapal atau meningkatkan frekuensi pelayaran,” jelasnya.

ANGKA FANTASTIS

Wajar jika Pelni bersiap siaga. Blok Masela yang terletak sekitar 160 kilometer lepas pantai Pulau Yamdena ini menyimpan cadangan gas raksasa sebesar 18,54 triliun kaki kubik.

Dengan target produksi perdana pada tahun 2029, proyek senilai 20,94 miliar dolar AS ini diperkirakan akan menyedot lebih dari 12.600 tenaga kerja selama fase konstruksi hingga operasional berjalan.

Pergerakan ribuan manusia dan berton-ton logistik inilah yang nantinya akan menjadi bahan bakar utama bagi Pelni untuk melakukan ekspansi layanan.

Pada akhirnya, komitmen Pelni Ambon sudah bulat: memastikan laut Maluku tetap terkoneksi dengan andal, siap mengawal salah satu proyek migas terbesar di Indonesia ini bertransformasi dari sekadar potensi menjadi roda penggerak ekonomi yang nyata. (AN/KT)

Setelah menanti selama 28 tahun dalam ketidakpastian, megaproyek gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Abadi Blok Masela dimulai.

Megaproyek bernilai Rp342 triliun atau setara 21 miliar dolar AS akhirnya resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis, 16 July 2026.

Meskipun proyek raksasa ini resmi dimulai, ada satu momen emosional yang mencuri perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan acara ini secara virtual dari Jakarta.

Dia menyampaikan permohonan maaf mendalam karena terhalang agenda negara yang tidak bisa ditinggalkan di ibu kota.

Sebagai gantinya, Presiden secara terbuka menyatakan dirinya “berutang” kepada masyarakat Maluku dan berjanji akan segera melunasinya secara langsung.

“Saya minta maaf, tadinya saya ingin hadir langsung. Tapi, karena ada berbagai acara yang tidak bisa ditinggalkan di pusat, terpaksa saya hadir melalui video conference ini,” ujar Presiden Prabowo.

“Tentunya ini merupakan utang saya kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut. Insyaallah saya akan melunasi utang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi,” kata Prabowo.

Di lokasi acara, prosesi fisik groundbreaking dipimpin langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Bahlil memberikan apresiasi tinggi kepada komitmen Presiden Prabowo yang berhasil mengeksekusi proyek yang sempat “tidur” selama hampir tiga dekade ini.

Bahlil optimis setelah semua kajian tuntas, proyek yang dioperasikan oleh INPEX Masela Ltd di Laut Arafura ini akan segera melompat ke tahap konstruksi penuh pada tahun 2027 mendatang.

Proyeksi dampak ekonomi dari megaproyek ini pun sangat masif.

Bahlil memaparkan investasi fantastis senilai Rp342 triliun tersebut sudah mencakup dana tambahan sebesar 1 miliar dolar AS khusus untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan Carbon Capture and Storage (CCS) guna menekan emisi karbon.

Selama masa konstruksi nanti, proyek ini ditargetkan mampu menyerap hingga 12.000 tenaga kerja, sebuah angin segar bagi pembukaan lapangan kerja di wilayah Maluku.

Dari sisi kapasitas, Blok Masela dirancang untuk memproduksi LNG dalam skala raksasa sebesar 9,5 juta ton per tahun, kondensat sekitar 35 ribu barel per hari, serta pasokan gas pipa yang mencapai 150 juta kaki kubik per hari.

Meskipun memiliki daya tarik ekspor yang tinggi, pemerintah mengambil kebijakan tegas untuk mengutamakan ketahanan energi dalam negeri.

Bahlil menegaskan bahwa minimal 60 persen dari total produksi gas Blok Masela wajib dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik nasional, sementara porsi ekspor dibatasi maksimal hanya 40 persen saja.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyambut momentum bersejarah ini dengan rasa optimisme tinggi.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk memberikan dukungan dan doa terbaik agar proyek ini berjalan lancar.

Menurutnya, langkah ini akan menjadi tonggak sejarah yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku secara signifikan.

Dengan dimulainya peletakan batu pertama ini, Blok Masela kini bukan lagi sekadar mimpi di atas kertas, melainkan bukti nyata komitmen pemerataan pembangunan dari Indonesia bagian timur. (AN/DTC/KT)