Hari ini, narasi itu direbut kembali, bukan dengan perebutan wilayah, melainkan lewat sentuhan teknologi pengolahan, pengawalan ketat standar mutu, dan gelombang besar hilirisasi industri.

Di bumi Raja-Raja, di mana pohon-pohon pala tumbuh subur menghasilkan sekitar 6.000 ton produksi per tahun, dengan Kepulauan Banda sebagai salah satu jantung utamanya, sebuah babak baru tengah dimulai.

Komoditas andalan yang selama ini kerap dikirim keluar daerah dalam bentuk mentah kini bersiap disulap menjadi produk bernilai ekonomi tinggi,  minyak atsiri pala.

Selama bertahun-tahun, salah satu batu sandungan terbesar bagi rempah Maluku untuk menembus pasar global adalah persoalan klasik, rantai administrasi dan pengujian mutu yang harus singgah dulu ke luar daerah, seperti Surabaya, sebelum akhirnya melenggang ke luar negeri.

Menyadari hambatan ini, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mengambil langkah proaktif. Plt Kepala BKHIT Maluku, Purwadi, menegaskan pihaknya kini hadir mendampingi para pelaku usaha local, seperti CV Kabong Minyak Pala Maluku sejak dari hulu.

Melalui layanan pemeriksaan kesehatan tumbuhan, pengujian laboratorium yang presisi, penerbitan sertifikat karantina, hingga edukasi fitosanitari, Karantina memastikan standar produk lokal memenuhi kualifikasi perdagangan internasional.

“Kami mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, memenuhi persyaratan karantina, dan membangun koordinasi sejak awal agar komoditas unggulan Maluku semakin berdaya saing,” ujar Purwadi di Ambon.

Dukungan nyata ini menjadi angin segar bagi industri pengolahan lokal. Minyak pala bukan sekadar cairan aromatic, ia adalah tiket emas yang melipatgandakan nilai ekonomi rempah, mengubah biji pala biasa menjadi komoditas kosmetik, farmasi, dan aromaterapi kelas dunia.

Di sisi lain, tekad untuk memotong jalur distribusi yang panjang juga disuarakan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda. Selama ini, para petani kerap merugi dari sisi efisiensi waktu dan biaya akibat proses pengujian mutu yang harus dilakukan di luar Maluku.

“Tantangan utama kita adalah mengurus administrasi dan pengujian mutu agar ekspor bisa lebih langsung dari Maluku,” tegas Ilham.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Maluku kini tengah menggenjot program hilirisasi besar-besaran untuk pala dan kelapa dalam. Langkah strategis ini ditempuh melalui skema kerja sama bisnis (business-to-business atau B2B) yang mendapat dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Proyek hilirisasi tersebut melibatkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 8, dengan pusat pengembangan yang dipusatkan di Awaya, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. Bahkan, proyek mercusuar ini direncanakan akan dimulai melalui prosesi peletakan batu pertama langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Dinas Pertanian Maluku memastikan akan mengawal ketat seluruh proses teknis dan administratif agar megaproyek ini berjalan mulus tanpa hambatan birokrasi.

Hilirisasi bukan sekadar membangun pabrik atau mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Di balik itu semua, ada asa jutaan petani rempah Maluku yang digantungkan pada proyek ini.

Dengan terbangunnya fasilitas pengolahan di tanah sendiri, terbuka lebar peluang emas untuk melakukan ekspor langsung (direct export) dari pelabuhan Maluku ke kancah global.

Nilai tambah dari minyak pala dan produk turunan kelapa dalam dipastikan akan mendongkrak pendapatan petani secara signifikan, memutus ketergantungan pada rantai pasok luar, dan menempatkan kembali Maluku sebagai pusat rempah dunia yang disegani.

Harumnya minyak pala kini tidak hanya menguar dari lab pengolahan atau tetesan embun pagi di kebun-kebun Banda, melainkan juga meniupkan optimisme baru: bahwa dari kepulauan terluar Indonesia, produk lokal siap mendunia dengan kepala tegak. (AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM. MASOHI-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) memasang target ambisius dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam struktur fiskal yang dirancang, pendapatan daerah dipatok menyentuh angka Rp1,48 triliun tepatnya Rp1.486.712.089.000.

Angka fantastis ini resmi disuarakan Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir, saat memaparkan Nota Pengantar RAPBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku Tengah yang berlangsung di Masohi.

“Komposisi anggaran ini harus kita kelola dengan cermat melalui optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan efisiensi belanja, serta pengalokasian anggaran yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Zulkarnain melalui keterangan tertulis yang diterima di Ambon.

Berdasarkan paparan nota pengantar tersebut, porsi terbesar anggaran Maluku Tengah pada 2027 masih bertumpu pada sektor dana perimbangan dari pusat. Secara rinci, target pendapatan daerah bersumber dari:

Pendapatan Transfer: Rp1.380.793.507.000, Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp82.816.096.000 dan Pendapatan Daerah yang lain-lain yang sah: Rp24.252.486.000.

Bupati mengungkapkan, penyusunan RAPBD 2027 ini merupakan langkah taktis lanjutan dari kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati sebelumnya.

Lebih lanjut, Zulkarnain mengingatkan jajarannya agar tidak memandang RAPBD sekadar sebagai dokumen administratif keuangan belaka.

Lebih dari itu, lanjut dia, dokumen ini adalah bentuk komitmen moral dan politik pemerintah daerah untuk menjawab berbagai persoalan dan kebutuhan mendasar masyarakat di bumi Pamahanunusa.

Rapat paripurna yang menjadi panggung penyampaian arah kebijakan fiskal ini dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Carl Men Haurissa, didampingi Wakil Ketua Arman Mualo.

Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Maluku Tengah. (AN/KT)

“Keberhasilan ini menandai tuntasnya operasi gabungan dalam mengendalikan api serta memulihkan wilayah terdampak setelah berlangsung selama beberapa pekan terakhir,” kata Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas di Ambon, Kamis.

Hanarko menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada seluruh personel Satgas atas dedikasi, kerja keras, serta rasa tanggung jawab yang ditunjukkan selama berada di medan tugas yang berat.

“Kami bersyukur seluruh rangkaian misi penanganan karhutla di Maluku Tengah ini dapat diselesaikan dengan tuntas, serta seluruh personel dan material kembali ke markas dalam keadaan aman dan lengkap,” ujarnya.

Ia menegaskan keberhasilan penanganan Karhutla ini merupakan wujud nyata sinergi yang kuat antara Kodaeral IX dan Bakamla RI dalam mengemban tugas kemanusiaan, merespons darurat bencana, serta hadir membantu masyarakat yang terdampak di wilayah Maluku.

Ia menjelaskan Satgas Karhutla Kodaeral IX yang dipimpin oleh Letda Laut (T) Arya Maulana Kampai bersama unsur Bakamla diterjunkan langsung ke lokasi terdampak di Negeri Saleman selama empat pekan. Selama di lapangan, tim berjibaku memadamkan titik api, melakukan pendinginan, hingga membantu memitigasi dampak bencana bagi warga setempat.

Dengan ditariknya seluruh personel kembali ke Ambon, penugasan Satgas Karhutla resmi berakhir dan para personel selanjutnya dikembalikan ke satuan serta instansi masing-masing.

Berdasarkan data dan laporan dari pemerintah negeri setempat, karhutla yang melanda Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, meninggalkan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian dan lingkungan warga.

Berdasarkan data, diperkirakan mencapai sekitar 50 hektare yang mencakup lahan perkebunan produktif dan kawasan hutan warga.

Titik api mulai berkobar sejak 13 September 2026 dan terus membara selama lebih dari satu bulan hingga pertengahan Oktober 2026.

Berkaitan dengan hal itu lebih dari 5.000 pohon perkebunan utama milik warga, seperti cengkih dan pala, hangus terbakar.

“Saat ini sedang dalam proses penghijauan kembali, saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu, terutama Bakamla,” kata dia. (AN/KT)

Saking magisnya, tokoh bangsa Sutan Sjahrir pernah berpesan penuh kekaguman: “Jangan mati sebelum ke Banda.” Pesan ini mencerminkan betapa mendalamnya keindahan dan keunikan yang ditawarkan oleh pulau-pulau Banda, yang dikenal dengan kekayaan alam dan sejarahnya yang kaya.

Namun, di balik pesona luar biasa itu, Banda menyimpan tantangan klasik daerah kepulauan: keterbatasan kapasitas fiskal.

Keterbatasan ini dihadapi oleh banyak daerah terpencil, yang sering kali berjuang untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dan pembangunan yang memadai.

Selain itu, isu transportasi dan infrastruktur juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat lokasi Banda yang terpencil dan sulit dijangkau.

Meski demikian, semangat masyarakat setempat untuk menjaga dan melestarikan budaya serta lingkungan mereka tetap menjadi cahaya harapan di tengah rintangan yang ada.

Anggaran daerah (APBD) saja tidak akan pernah cukup untuk merawat warisan sejarah sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga,  Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, datang membawa solusi taktis.

Di hadapan para penguji dan sesama kepala daerah pada tahapan akhir Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 di Aula BPSDM Kemendagri, Jakarta, Kamis, 23 July 2026, Zulkarnain sapaan akrab Bang Ozan memaparkan sebuah peta jalan strategis bernama “Banda Green: Nafas Budaya, Jejak Sejarah, Pesona Alam.”

Dalam pemaparannya yang didampingi oleh Kepala Bapplitbangda dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah, Zulkarnain menegaskan Banda Neira memiliki keunikan yang langka—bahkan mungkin satu-satunya di dunia. Wilayah ini memegang tiga nilai keunggulan sekaligus: budaya, sejarah, dan keindahan alam, kata dia.

Melalui Banda Green, Pemkab Maluku Tengah ingin melebur seluruh potensi tersebut ke dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development) untuk periode 2027–2029

. Fokusnya mencakup pembangunan infrastruktur hijau, pelestarian cagar budaya, pariwisata berkualitas, perlindungan lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Lantas, bagaimana cara mendanai mimpi besar ini di tengah keterbatasan kantong daerah? Di sinilah letak daya tarik strategi yang dirumuskan Zulkarnain, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Ia berpandangan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan sumber pendanaan yang berkelanjutan.

Dengan menggandeng berbagai pihak untuk bersama-sama merencanakan dan mengimplementasikan proyek yang inovatif, diharapkan solusi kreatif dapat muncul dari kekuatan sinergi ini.

Hal ini memungkinkan tidak hanya pencapaian tujuan finansial, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kemajuan daerah.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Maluku Tengah, Rahmat, menjelaskan sang bupati mengambil peran layaknya seorang dirigen orkestra.

“Bupati menyadari kapasitas fiskal Malteng masih sangat terbatas. Karena itu, implementasi Banda Green dirancang melalui pendekatan kolaboratif dan multipendanaan. Bupati bertindak sebagai dirigen yang mengorkestrasi seluruh sumber pembiayaan agar bergerak selaras menuju satu tujuan yang sama,” ungkap Rahmat.

Alih-alih bergantung penuh pada APBD kabupaten, strategi Banda Green merajut kolaborasi lintas sektor.

Pembiayaan akan digalang secara keroyokan dan terintegrasi, mulai dari APBN, APBD Provinsi Maluku, APBD Maluku Tengah, hingga skema kemitraan strategis dengan kementerian/lembaga, korporasi (dunia usaha), hingga dunia perguruan tinggi.

Bagi Pemkab Malteng, Banda Green bukan sekadar dokumen perencanaan atau proyek infrastruktur semata. Ini adalah bentuk ikhtiar menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi modern dan napas sejarah masa lalu.

Dengan pendekatan inklusif dan gotong royong pembiayaan ini, Banda diharapkan tidak hanya sukses bertransformasi menjadi destinasi wisata berkelas dunia, tetapi juga tetap lestari sebagai rumah yang nyaman bagi generasi masa depan.

Sebab, merawat Banda berarti merawat sebagian dari jiwa sejarah Indonesia itu sendiri. (KTS)

Tak tanggung-tanggung, potensi magis Banda Neira kini bakal dipasarkan secara masif ke panggung internasional lewat kolaborasi epik Pemprov Maluku dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia Kawasan Amerika-Eropa.

Langkah strategis ini dikemas melalui Program Pengabdian Masyarakat Banda 2026 yang akan berlangsung selama satu bulan penuh di Kecamatan Banda Neira.

Para mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan di berbagai kampus bergengsi di benua Amerika dan Eropa tersebut diutus khusus untuk mengeksplorasi, menggali, sekaligus menjadi “duta” yang menyuarakan pesona Banda Neira ke jaringan global.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian para mahasiswa diaspora ini. Menurutnya, keterlibatan PPI Amerika-Eropa adalah momentum emas untuk menyebarluaskan magnet pariwisata Maluku ke mancanegara.

“Hal ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Banda, tetapi juga menjadi sarana bagi adik-adik PPI Amerika-Eropa untuk memperkenalkan potensi Banda dan Maluku kepada dunia internasional,” ujar Gubernur Hendrik usai menerima audiensi PPI Dunia Kawasan Amerika-Eropa di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Ambon, Rabu, 22 July 2026.

Selama sebulan mengabdi, para peserta akan menyelami langsung kehidupan sosial masyarakat lokal sembari mengeksplorasi bentang alam menakjubkan, jejak sejarah rempah dunia, hingga kekayaan cagar budaya yang dimiliki Banda Neira.

Gubernur Hendrik menilai, pengalaman langsung ini tak sekadar memperkaya wawasan mahasiswa, tetapi juga akan melahirkan berbagai publikasi, gagasan segar, inovasi, serta rekomendasi strategis yang bermutu tinggi.

Dengan jejaring internasional yang dimiliki para pelajar ini, Banda Neira dipastikan bakal makin dilirik oleh turis asing maupun investor global.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap adik-adik PPI Dunia Amerika-Eropa dapat memberikan kontribusi nyata bagi asyarakat Banda sekaligus menjadi duta yang memperkenalkan potensi Banda dan Maluku kepada dunia internasional,” tegasnya.

BUKA PINTU KOLABORASI

Inisiatif ini juga mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Maluku yang semakin terbuka terhadap kolaborasi lintas negara, khususnya dengan jaringan diaspora dan pelajar Indonesia di luar negeri.

Sinergi berkelanjutan seperti ini diyakini akan menjadi pendorong utama promosi pariwisata, seni budaya, hingga peluang investasi daerah demi mewujudkan pembangunan Maluku yang berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik inisiatif PPI Dunia Amerika-Eropa. Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama mempromosikan potensi daerah dan mendukung pembangunan Maluku yang berkelanjutan,” pungkas Hendrik. (AN/KT)

Langkah-langkah tegap para prajurit Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura tidak sedang berbaris di landasan pacu, melainkan menyusuri sepanjang ruas jalan desa dengan sapu, kantong sampah, dan semangat menyala.

Bukan sekadar perayaan seremonial biasa. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Ke-79 TNI Angkatan Udara, Lanud Pattimura memilih menyingsingkan lengan baju dan turun langsung ke lapangan lewat aksi nyata bersih-bersih lingkungan.

Aksi sosial ini dipimpin langsung oleh Komandan Lanud (Danlanud) Pattimura, Kolonel Pnb Adhi Safarul Akbar.

Bersama seluruh personelnya, Danlanud menyisir sampah yang berserakan, memberikan contoh nyata bahwa menjaga kelestarian bumi tidak mengenal pangkat maupun jabatan.

“Aksi ini merupakan bentuk komitmen Lanud Pattimura untuk hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau institusi tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua,” tegas Kolonel Pnb Adhi Safarul Akbar di sela-sela kegiatan.

Pemandangan para prajurit TNI AU yang bahu-membahu merapikan Desa Hatu tak hanya menyulap kawasan tersebut menjadi lebih sehat, rapi, dan asri. Lebih dari itu, aksi ini sejatinya menjadi sarana edukasi visual yang kuat bagi warga sekitar.

Kehadiran para prajurit di jalanan desa menyematkan pesan mendalam agar masyarakat semakin sadar untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan dan mulai membangun budaya hidup bersih dari lingkungan terdekat.

Melalui helatan ini, Lanud Pattimura juga ingin menyiram kembali benih-benih semangat gotong royong yang mungkin mulai tergerus zaman.

Dengan merawat kepedulian bersama, kebersihan lingkungan Desa Hatu diharapkan tak cuma bertahan sehari dua hari, melainkan dapat terjaga secara berkelanjutan oleh warga setempat.

Bagi Lanud Pattimura, Peringatan Hari Bakti Ke-79 TNI AU adalah momen refleksi untuk kembali ke akar keberadaan TNI: hadir dan memberi manfaat nyata bagi rakyat.

Pagi itu di Desa Hatu, kepedulian tersebut diwujudkan bukan lewat deretan kata manis, melainkan lewat keringat dan aksi nyata yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. (AN/KT)

Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Khusus Kepulauan DPR RI kini tengah memformulasikan dana khusus kepulauan—sebuah instrumen anggaran segar yang dirancang khusus untuk memangkas kesenjangan pembangunan dengan wilayah daratan.

Langkah strategis ini dibahas langsung saat Pansus menyerap aspirasi dari pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat di Provinsi Maluku, Senin, 20 July 2026.

 Ketua Pansus, Mercy Chriesty Barends, menegaskan formula dana khusus ini akan diharmoniskan agar tidak berbenturan dengan undang-undang yang sudah ada, melainkan saling menguatkan.

“Tujuannya adalah menjawab kesenjangan pembangunan di daerah kepulauan. RUU ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk mewujudkan pemerataan, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat konektivitas, serta melindungi pulau-pulau 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal),” ujar Mercy.

Bukan sekadar bagi-bagi anggaran, regulasi ini disiapkan karena wilayah kepulauan memiliki karakteristik geografis yang unik dan posisi sangat strategis dalam pengembangan ekonomi biru (blue economy).

Dengan adanya payung hukum dan dukungan fiskal yang tepat, potensi maritim yang selama ini terpendam diharapkan bisa digenjot secara maksimal.

Menariknya, RUU ini tidak hanya bicara soal infrastruktur dan angka-angka ekonomi. Sisi kemanusiaan dan kebudayaan justru mendapat porsi krusial.

Pansus memastikan akan mengunci rapat perlindungan bagi hak-hak masyarakat pesisir, masyarakat lokal, dan masyarakat hukum adat ke dalam substansi undang-undang.

Mercy menambahkan, seluruh masukan ini didapat melalui prinsip meaningful participation (partisipasi bermakna), di mana suara masyarakat bawah benar-benar didengarkan.

Setelah merampungkan tahap penyerapan aspirasi ini, Pansus DPR RI akan langsung tancap gas membawa poin-poin penting tersebut ke pembahasan tingkat pertama melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah dan fraksi-fraksi DPR. (AN/KT)

Hanya berselang singkat setelah dilobi oleh Bupati, Zulkarnain Awat Amir, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku langsung bergerak cepat di lapangan.

Pada Rabu, 15 July 2026, tim teknis BWS Maluku terpantau langsung turun melakukan survei teknis di kawasan pesisir sekitar Pelabuhan Banda Neira.

Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut konkret atas usulan langsung yang disodorkan Bupati Zulkarnain kepada Menteri PU RI, Dody Hanggodo, saat kunjungan kerja di Banda Neira beberapa waktu lalu.

Spesialnya, tim teknis BWS Maluku tidak menunda waktu. Begitu menyelesaikan survei penanganan abrasi pantai di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, tim langsung bertolak menyeberang ke Banda Neira demi merespons instruksi menteri.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Malteng, Rahmat, S.H., M.Si., menegaskan perbaikan talud di sekitar pelabuhan legendaris tersebut merupakan salah satu prioritas utama yang diperjuangkan Bupati.

“Banda Neira adalah gerbang pariwisata sekaligus urat nadi ekonomi masyarakat. Karena itu, selain penanganan abrasi di Negeri Haya, Bupati mendesak perbaikan talud pelabuhan ini segera dieksekusi. Fungsinya sangat vital: melindungi pesisir, menjaga keselamatan warga, dan mendukung konektivitas laut,” ujar Rahmat lewat siaran pers tertulisnya.

Dari hasil survei awal di lokasi, tim teknis mendeteksi adanya kerusakan talud sepanjang kurang lebih 150 meter yang harus segera ditangani sebelum kerusakan meluas akibat hantaman ombak.

Secara teknis, BWS Maluku berencana memperkuat sistem pertahanan pesisir tersebut menggunakan teknologi kubus beton (concrete block) guna memecah energi gelombang dan menghentikan abrasi secara permanen.

Rahmat menambahkan, proyek penyelamatan pesisir Banda Neira ini masuk dalam program prioritas dan ditargetkan mulai dikerjakan secepatnya pada tahun anggaran 2026 ini, menyesuaikan kesiapan kajian teknis final.

SINERGI PUSAT DAERAH

Respons kilat yang ditunjukkan oleh BWS Maluku ini mendapat apresiasi tinggi dari publik dan jajaran Pemkab Malteng. Hal ini membuktikan jalur koordinasi antara daerah dan pusat berjalan sangat efektif di era kepemimpinan saat ini.

“Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sangat mengapresiasi respons luar biasa dari Menteri PU dan jajaran BWS Maluku. Ini bukti nyata suara dari daerah didengar dan langsung ditindaklanjuti,” kata Rahmat.

Pihaknya berharap, revitalisasi talud Pelabuhan Banda Neira ini tidak hanya mengamankan pemukiman warga dari ancaman air pasang, tetapi juga mempercantik estetika kawasan pelabuhan demi mendukung kenyamanan para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke pulau sejarah tersebut. (KTS)

Melalui Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Maluku, Ir. Toce Leuwol, ST., MT, pihak balai memberikan klarifikasi tegas sekaligus meluruskan persepsi publik mengenai jalannya proyek Preservasi Jalan SP. Lintas Seram–Wailoping.

Rilis yangditerima kabartimurnews.com, Rabu, kemarin, Toce memastikan proyek bernilai strategis ini sama sekali tidak mandek, melainkan terus berjalan sesuai dengan timeline yang telah disepakati.

Proyek sepanjang 4,42 kilometer yang dibiayai oleh APBN ini dikerjakan dengan skema Multi Years Contract (MYC) alias kontrak tahun jamak, dengan target rampung pada Oktober 2026.

Menurut Toce, saat ini tahapan di lapangan justru sudah memasuki fase krusial, yakni pengaspalan Overlay Hot Rolled Sheet–Wearing Course (HRS-WC) atau lapis aus aspal.

“Pekerjaan Preservasi Jalan SP. Lintas Seram–Wailoping masih berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Saat ini progresnya telah memasuki pekerjaan pengaspalan dan kami terus memastikan seluruh pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis serta target waktu yang telah direncanakan,” ujar Toce Leuwol meluruskan kondisi riil di lapangan.

Jalur ini bukan sekadar jalan penghubung biasa. Bagi masyarakat Seram Utara Timur (Seti), jalan ini adalah urat nadi perekonomian yang menghubungkan kawasan transmigrasi Kobisonta—salah satu lumbung pangan beras utama di Maluku—ke jalur Lintas Seram.

Toce menekankan proyek yang lahir dari Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 ini mengemban misi besar untuk memangkas biaya logistik petani.

“Ruas ini memiliki peran strategis karena menjadi akses utama masyarakat menuju kawasan pertanian dan sentra produksi pangan. Dengan kondisi jalan yang semakin baik, distribusi hasil pertanian akan lebih lancar dan biaya transportasi dapat ditekan,” jelasnya.

Menjawab kekhawatiran publik mengenai kualitas aspal dan pengerjaan, Toce menjamin setiap jengkal proses konstruksi berada di bawah pengawasan ketat.

BPJN Maluku tidak main-main soal mutu, di mana konsultan supervisi dilibatkan penuh secara harian untuk memastikan semuanya patuh pada dokumen kontrak.

“Setiap item pekerjaan memiliki tahapan yang harus dipenuhi. Pelaksanaan di lapangan diawasi secara ketat oleh tim pengawas agar mutu pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak dan hasilnya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tegas Toce.

Lebih lanjut, Toce juga melayangkan ajakan kepada masyarakat dan media agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak. Karena statusnya yang merupakan proyek multi-years hingga akhir tahun depan, maka dinamika visual di lapangan pada fase tertentu tidak bisa dijadikan indikator bahwa proyek tersebut bermasalah atau dihentikan.

“Kami butuh perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan proyek ini. Dan kondisi faktual di lapangan sampai saat ini pekerjaan masih berlangsung hingga masa kontrak berakhir pada Oktober 2026,” ungkap Toce secara terbuka.

Di akhir penjelasannya, Toce kembali menegaskan komitmen BPJN Maluku untuk bersikap transparan dan akuntabel terhadap uang negara yang digunakan, sekaligus memastikan bahwa infrastruktur ini akan selesai tepat waktu demi mendongkrak ekonomi Pulau Seram.

“Komitmen kami adalah menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai ketentuan kontrak sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Kami juga terbuka terhadap pengawasan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang akuntabel dan berkualitas,” pungkas Toce. (KT)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah Ruslan Yusuf Wailissa di Masohi, Selasa, mengatakan proses penetapan siswa dilakukan berdasarkan mekanisme penjangkauan (outreach), bukan melalui sistem pendaftaran atau rekrutmen sebagaimana sekolah pada umumnya.  

“Kami tidak mengenal perekrutan, tetapi penjangkauan. Data calon siswa sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial melalui aplikasi Setara. Kami fokus pada anak-anak yang berada pada desil 1 dan desil 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” katanya.  

Ia menjelaskan calon siswa berasal dari data By Name By Address (BNBA) yang diterbitkan Kementerian Sosial. Dari sebanyak 376 calon siswa yang masuk dalam data tersebut, dilakukan verifikasi langsung di lapangan oleh tim gabungan.  

Tim tersebut terdiri atas Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial (Peksos), serta Badan Pusat Statistik (BPS). 

Menurut Ruslan, verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh calon siswa benar-benar memenuhi kriteria penerima manfaat sesuai kondisi sosial ekonomi keluarga. 

“Hasil verifikasi kemudian dibahas dalam rapat pleno bersama Dinas Pendidikan dan instansi terkait. Dari proses tersebut ditetapkan masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, sehingga total sebanyak 270 siswa,” ujarnya. 

Ia mengatakan penetapan peserta didik Sekolah Rakyat tersebut telah disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tengah. 

Ruslan menambahkan pemerintah daerah juga telah menyiapkan daftar calon cadangan apabila terdapat siswa yang mengundurkan diri atau tidak dapat mengikuti program.  

“Jika dalam perjalanannya terdapat calon siswa yang mengundurkan diri atau berhalangan, kami telah memiliki data cadangan dari hasil verifikasi sebelumnya berdasarkan grade penilaian untuk mengisi kuota yang kosong,” katanya. 

Terkait operasional Sekolah Rakyat yang berlokasi di Holo, Kabupaten Maluku Tengah, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. 

Ia juga menjelaskan apabila terjadi perubahan data peserta didik, mekanisme penyesuaian dapat dilakukan melalui penerbitan SK perubahan yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial sesuai arahan Kementerian Sosial. 

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sehingga mereka memperoleh layanan pendidikan yang layak sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. (AN/KT)