Saking magisnya, tokoh bangsa Sutan Sjahrir pernah berpesan penuh kekaguman: “Jangan mati sebelum ke Banda.” Pesan ini mencerminkan betapa mendalamnya keindahan dan keunikan yang ditawarkan oleh pulau-pulau Banda, yang dikenal dengan kekayaan alam dan sejarahnya yang kaya.

Namun, di balik pesona luar biasa itu, Banda menyimpan tantangan klasik daerah kepulauan: keterbatasan kapasitas fiskal.

Keterbatasan ini dihadapi oleh banyak daerah terpencil, yang sering kali berjuang untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dan pembangunan yang memadai.

Selain itu, isu transportasi dan infrastruktur juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat lokasi Banda yang terpencil dan sulit dijangkau.

Meski demikian, semangat masyarakat setempat untuk menjaga dan melestarikan budaya serta lingkungan mereka tetap menjadi cahaya harapan di tengah rintangan yang ada.

Anggaran daerah (APBD) saja tidak akan pernah cukup untuk merawat warisan sejarah sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga,  Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, datang membawa solusi taktis.

Di hadapan para penguji dan sesama kepala daerah pada tahapan akhir Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 di Aula BPSDM Kemendagri, Jakarta, Kamis, 23 July 2026, Zulkarnain sapaan akrab Bang Ozan memaparkan sebuah peta jalan strategis bernama “Banda Green: Nafas Budaya, Jejak Sejarah, Pesona Alam.”

Dalam pemaparannya yang didampingi oleh Kepala Bapplitbangda dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah, Zulkarnain menegaskan Banda Neira memiliki keunikan yang langka—bahkan mungkin satu-satunya di dunia. Wilayah ini memegang tiga nilai keunggulan sekaligus: budaya, sejarah, dan keindahan alam, kata dia.

Melalui Banda Green, Pemkab Maluku Tengah ingin melebur seluruh potensi tersebut ke dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development) untuk periode 2027–2029

. Fokusnya mencakup pembangunan infrastruktur hijau, pelestarian cagar budaya, pariwisata berkualitas, perlindungan lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Lantas, bagaimana cara mendanai mimpi besar ini di tengah keterbatasan kantong daerah? Di sinilah letak daya tarik strategi yang dirumuskan Zulkarnain, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Ia berpandangan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan sumber pendanaan yang berkelanjutan.

Dengan menggandeng berbagai pihak untuk bersama-sama merencanakan dan mengimplementasikan proyek yang inovatif, diharapkan solusi kreatif dapat muncul dari kekuatan sinergi ini.

Hal ini memungkinkan tidak hanya pencapaian tujuan finansial, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kemajuan daerah.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Maluku Tengah, Rahmat, menjelaskan sang bupati mengambil peran layaknya seorang dirigen orkestra.

“Bupati menyadari kapasitas fiskal Malteng masih sangat terbatas. Karena itu, implementasi Banda Green dirancang melalui pendekatan kolaboratif dan multipendanaan. Bupati bertindak sebagai dirigen yang mengorkestrasi seluruh sumber pembiayaan agar bergerak selaras menuju satu tujuan yang sama,” ungkap Rahmat.

Alih-alih bergantung penuh pada APBD kabupaten, strategi Banda Green merajut kolaborasi lintas sektor.

Pembiayaan akan digalang secara keroyokan dan terintegrasi, mulai dari APBN, APBD Provinsi Maluku, APBD Maluku Tengah, hingga skema kemitraan strategis dengan kementerian/lembaga, korporasi (dunia usaha), hingga dunia perguruan tinggi.

Bagi Pemkab Malteng, Banda Green bukan sekadar dokumen perencanaan atau proyek infrastruktur semata. Ini adalah bentuk ikhtiar menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi modern dan napas sejarah masa lalu.

Dengan pendekatan inklusif dan gotong royong pembiayaan ini, Banda diharapkan tidak hanya sukses bertransformasi menjadi destinasi wisata berkelas dunia, tetapi juga tetap lestari sebagai rumah yang nyaman bagi generasi masa depan.

Sebab, merawat Banda berarti merawat sebagian dari jiwa sejarah Indonesia itu sendiri. (KTS)

Tak tanggung-tanggung, potensi magis Banda Neira kini bakal dipasarkan secara masif ke panggung internasional lewat kolaborasi epik Pemprov Maluku dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia Kawasan Amerika-Eropa.

Langkah strategis ini dikemas melalui Program Pengabdian Masyarakat Banda 2026 yang akan berlangsung selama satu bulan penuh di Kecamatan Banda Neira.

Para mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan di berbagai kampus bergengsi di benua Amerika dan Eropa tersebut diutus khusus untuk mengeksplorasi, menggali, sekaligus menjadi “duta” yang menyuarakan pesona Banda Neira ke jaringan global.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian para mahasiswa diaspora ini. Menurutnya, keterlibatan PPI Amerika-Eropa adalah momentum emas untuk menyebarluaskan magnet pariwisata Maluku ke mancanegara.

“Hal ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Banda, tetapi juga menjadi sarana bagi adik-adik PPI Amerika-Eropa untuk memperkenalkan potensi Banda dan Maluku kepada dunia internasional,” ujar Gubernur Hendrik usai menerima audiensi PPI Dunia Kawasan Amerika-Eropa di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Ambon, Rabu, 22 July 2026.

Selama sebulan mengabdi, para peserta akan menyelami langsung kehidupan sosial masyarakat lokal sembari mengeksplorasi bentang alam menakjubkan, jejak sejarah rempah dunia, hingga kekayaan cagar budaya yang dimiliki Banda Neira.

Gubernur Hendrik menilai, pengalaman langsung ini tak sekadar memperkaya wawasan mahasiswa, tetapi juga akan melahirkan berbagai publikasi, gagasan segar, inovasi, serta rekomendasi strategis yang bermutu tinggi.

Dengan jejaring internasional yang dimiliki para pelajar ini, Banda Neira dipastikan bakal makin dilirik oleh turis asing maupun investor global.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap adik-adik PPI Dunia Amerika-Eropa dapat memberikan kontribusi nyata bagi asyarakat Banda sekaligus menjadi duta yang memperkenalkan potensi Banda dan Maluku kepada dunia internasional,” tegasnya.

BUKA PINTU KOLABORASI

Inisiatif ini juga mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Maluku yang semakin terbuka terhadap kolaborasi lintas negara, khususnya dengan jaringan diaspora dan pelajar Indonesia di luar negeri.

Sinergi berkelanjutan seperti ini diyakini akan menjadi pendorong utama promosi pariwisata, seni budaya, hingga peluang investasi daerah demi mewujudkan pembangunan Maluku yang berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik inisiatif PPI Dunia Amerika-Eropa. Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama mempromosikan potensi daerah dan mendukung pembangunan Maluku yang berkelanjutan,” pungkas Hendrik. (AN/KT)

Langkah-langkah tegap para prajurit Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura tidak sedang berbaris di landasan pacu, melainkan menyusuri sepanjang ruas jalan desa dengan sapu, kantong sampah, dan semangat menyala.

Bukan sekadar perayaan seremonial biasa. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Ke-79 TNI Angkatan Udara, Lanud Pattimura memilih menyingsingkan lengan baju dan turun langsung ke lapangan lewat aksi nyata bersih-bersih lingkungan.

Aksi sosial ini dipimpin langsung oleh Komandan Lanud (Danlanud) Pattimura, Kolonel Pnb Adhi Safarul Akbar.

Bersama seluruh personelnya, Danlanud menyisir sampah yang berserakan, memberikan contoh nyata bahwa menjaga kelestarian bumi tidak mengenal pangkat maupun jabatan.

“Aksi ini merupakan bentuk komitmen Lanud Pattimura untuk hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau institusi tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua,” tegas Kolonel Pnb Adhi Safarul Akbar di sela-sela kegiatan.

Pemandangan para prajurit TNI AU yang bahu-membahu merapikan Desa Hatu tak hanya menyulap kawasan tersebut menjadi lebih sehat, rapi, dan asri. Lebih dari itu, aksi ini sejatinya menjadi sarana edukasi visual yang kuat bagi warga sekitar.

Kehadiran para prajurit di jalanan desa menyematkan pesan mendalam agar masyarakat semakin sadar untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan dan mulai membangun budaya hidup bersih dari lingkungan terdekat.

Melalui helatan ini, Lanud Pattimura juga ingin menyiram kembali benih-benih semangat gotong royong yang mungkin mulai tergerus zaman.

Dengan merawat kepedulian bersama, kebersihan lingkungan Desa Hatu diharapkan tak cuma bertahan sehari dua hari, melainkan dapat terjaga secara berkelanjutan oleh warga setempat.

Bagi Lanud Pattimura, Peringatan Hari Bakti Ke-79 TNI AU adalah momen refleksi untuk kembali ke akar keberadaan TNI: hadir dan memberi manfaat nyata bagi rakyat.

Pagi itu di Desa Hatu, kepedulian tersebut diwujudkan bukan lewat deretan kata manis, melainkan lewat keringat dan aksi nyata yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. (AN/KT)

Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Khusus Kepulauan DPR RI kini tengah memformulasikan dana khusus kepulauan—sebuah instrumen anggaran segar yang dirancang khusus untuk memangkas kesenjangan pembangunan dengan wilayah daratan.

Langkah strategis ini dibahas langsung saat Pansus menyerap aspirasi dari pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat di Provinsi Maluku, Senin, 20 July 2026.

 Ketua Pansus, Mercy Chriesty Barends, menegaskan formula dana khusus ini akan diharmoniskan agar tidak berbenturan dengan undang-undang yang sudah ada, melainkan saling menguatkan.

“Tujuannya adalah menjawab kesenjangan pembangunan di daerah kepulauan. RUU ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk mewujudkan pemerataan, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat konektivitas, serta melindungi pulau-pulau 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal),” ujar Mercy.

Bukan sekadar bagi-bagi anggaran, regulasi ini disiapkan karena wilayah kepulauan memiliki karakteristik geografis yang unik dan posisi sangat strategis dalam pengembangan ekonomi biru (blue economy).

Dengan adanya payung hukum dan dukungan fiskal yang tepat, potensi maritim yang selama ini terpendam diharapkan bisa digenjot secara maksimal.

Menariknya, RUU ini tidak hanya bicara soal infrastruktur dan angka-angka ekonomi. Sisi kemanusiaan dan kebudayaan justru mendapat porsi krusial.

Pansus memastikan akan mengunci rapat perlindungan bagi hak-hak masyarakat pesisir, masyarakat lokal, dan masyarakat hukum adat ke dalam substansi undang-undang.

Mercy menambahkan, seluruh masukan ini didapat melalui prinsip meaningful participation (partisipasi bermakna), di mana suara masyarakat bawah benar-benar didengarkan.

Setelah merampungkan tahap penyerapan aspirasi ini, Pansus DPR RI akan langsung tancap gas membawa poin-poin penting tersebut ke pembahasan tingkat pertama melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah dan fraksi-fraksi DPR. (AN/KT)

Hanya berselang singkat setelah dilobi oleh Bupati, Zulkarnain Awat Amir, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku langsung bergerak cepat di lapangan.

Pada Rabu, 15 July 2026, tim teknis BWS Maluku terpantau langsung turun melakukan survei teknis di kawasan pesisir sekitar Pelabuhan Banda Neira.

Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut konkret atas usulan langsung yang disodorkan Bupati Zulkarnain kepada Menteri PU RI, Dody Hanggodo, saat kunjungan kerja di Banda Neira beberapa waktu lalu.

Spesialnya, tim teknis BWS Maluku tidak menunda waktu. Begitu menyelesaikan survei penanganan abrasi pantai di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, tim langsung bertolak menyeberang ke Banda Neira demi merespons instruksi menteri.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Malteng, Rahmat, S.H., M.Si., menegaskan perbaikan talud di sekitar pelabuhan legendaris tersebut merupakan salah satu prioritas utama yang diperjuangkan Bupati.

“Banda Neira adalah gerbang pariwisata sekaligus urat nadi ekonomi masyarakat. Karena itu, selain penanganan abrasi di Negeri Haya, Bupati mendesak perbaikan talud pelabuhan ini segera dieksekusi. Fungsinya sangat vital: melindungi pesisir, menjaga keselamatan warga, dan mendukung konektivitas laut,” ujar Rahmat lewat siaran pers tertulisnya.

Dari hasil survei awal di lokasi, tim teknis mendeteksi adanya kerusakan talud sepanjang kurang lebih 150 meter yang harus segera ditangani sebelum kerusakan meluas akibat hantaman ombak.

Secara teknis, BWS Maluku berencana memperkuat sistem pertahanan pesisir tersebut menggunakan teknologi kubus beton (concrete block) guna memecah energi gelombang dan menghentikan abrasi secara permanen.

Rahmat menambahkan, proyek penyelamatan pesisir Banda Neira ini masuk dalam program prioritas dan ditargetkan mulai dikerjakan secepatnya pada tahun anggaran 2026 ini, menyesuaikan kesiapan kajian teknis final.

SINERGI PUSAT DAERAH

Respons kilat yang ditunjukkan oleh BWS Maluku ini mendapat apresiasi tinggi dari publik dan jajaran Pemkab Malteng. Hal ini membuktikan jalur koordinasi antara daerah dan pusat berjalan sangat efektif di era kepemimpinan saat ini.

“Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sangat mengapresiasi respons luar biasa dari Menteri PU dan jajaran BWS Maluku. Ini bukti nyata suara dari daerah didengar dan langsung ditindaklanjuti,” kata Rahmat.

Pihaknya berharap, revitalisasi talud Pelabuhan Banda Neira ini tidak hanya mengamankan pemukiman warga dari ancaman air pasang, tetapi juga mempercantik estetika kawasan pelabuhan demi mendukung kenyamanan para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke pulau sejarah tersebut. (KTS)

Melalui Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Maluku, Ir. Toce Leuwol, ST., MT, pihak balai memberikan klarifikasi tegas sekaligus meluruskan persepsi publik mengenai jalannya proyek Preservasi Jalan SP. Lintas Seram–Wailoping.

Rilis yangditerima kabartimurnews.com, Rabu, kemarin, Toce memastikan proyek bernilai strategis ini sama sekali tidak mandek, melainkan terus berjalan sesuai dengan timeline yang telah disepakati.

Proyek sepanjang 4,42 kilometer yang dibiayai oleh APBN ini dikerjakan dengan skema Multi Years Contract (MYC) alias kontrak tahun jamak, dengan target rampung pada Oktober 2026.

Menurut Toce, saat ini tahapan di lapangan justru sudah memasuki fase krusial, yakni pengaspalan Overlay Hot Rolled Sheet–Wearing Course (HRS-WC) atau lapis aus aspal.

“Pekerjaan Preservasi Jalan SP. Lintas Seram–Wailoping masih berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Saat ini progresnya telah memasuki pekerjaan pengaspalan dan kami terus memastikan seluruh pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis serta target waktu yang telah direncanakan,” ujar Toce Leuwol meluruskan kondisi riil di lapangan.

Jalur ini bukan sekadar jalan penghubung biasa. Bagi masyarakat Seram Utara Timur (Seti), jalan ini adalah urat nadi perekonomian yang menghubungkan kawasan transmigrasi Kobisonta—salah satu lumbung pangan beras utama di Maluku—ke jalur Lintas Seram.

Toce menekankan proyek yang lahir dari Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 ini mengemban misi besar untuk memangkas biaya logistik petani.

“Ruas ini memiliki peran strategis karena menjadi akses utama masyarakat menuju kawasan pertanian dan sentra produksi pangan. Dengan kondisi jalan yang semakin baik, distribusi hasil pertanian akan lebih lancar dan biaya transportasi dapat ditekan,” jelasnya.

Menjawab kekhawatiran publik mengenai kualitas aspal dan pengerjaan, Toce menjamin setiap jengkal proses konstruksi berada di bawah pengawasan ketat.

BPJN Maluku tidak main-main soal mutu, di mana konsultan supervisi dilibatkan penuh secara harian untuk memastikan semuanya patuh pada dokumen kontrak.

“Setiap item pekerjaan memiliki tahapan yang harus dipenuhi. Pelaksanaan di lapangan diawasi secara ketat oleh tim pengawas agar mutu pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak dan hasilnya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tegas Toce.

Lebih lanjut, Toce juga melayangkan ajakan kepada masyarakat dan media agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak. Karena statusnya yang merupakan proyek multi-years hingga akhir tahun depan, maka dinamika visual di lapangan pada fase tertentu tidak bisa dijadikan indikator bahwa proyek tersebut bermasalah atau dihentikan.

“Kami butuh perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan proyek ini. Dan kondisi faktual di lapangan sampai saat ini pekerjaan masih berlangsung hingga masa kontrak berakhir pada Oktober 2026,” ungkap Toce secara terbuka.

Di akhir penjelasannya, Toce kembali menegaskan komitmen BPJN Maluku untuk bersikap transparan dan akuntabel terhadap uang negara yang digunakan, sekaligus memastikan bahwa infrastruktur ini akan selesai tepat waktu demi mendongkrak ekonomi Pulau Seram.

“Komitmen kami adalah menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai ketentuan kontrak sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Kami juga terbuka terhadap pengawasan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang akuntabel dan berkualitas,” pungkas Toce. (KT)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah Ruslan Yusuf Wailissa di Masohi, Selasa, mengatakan proses penetapan siswa dilakukan berdasarkan mekanisme penjangkauan (outreach), bukan melalui sistem pendaftaran atau rekrutmen sebagaimana sekolah pada umumnya.  

“Kami tidak mengenal perekrutan, tetapi penjangkauan. Data calon siswa sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial melalui aplikasi Setara. Kami fokus pada anak-anak yang berada pada desil 1 dan desil 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” katanya.  

Ia menjelaskan calon siswa berasal dari data By Name By Address (BNBA) yang diterbitkan Kementerian Sosial. Dari sebanyak 376 calon siswa yang masuk dalam data tersebut, dilakukan verifikasi langsung di lapangan oleh tim gabungan.  

Tim tersebut terdiri atas Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial (Peksos), serta Badan Pusat Statistik (BPS). 

Menurut Ruslan, verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh calon siswa benar-benar memenuhi kriteria penerima manfaat sesuai kondisi sosial ekonomi keluarga. 

“Hasil verifikasi kemudian dibahas dalam rapat pleno bersama Dinas Pendidikan dan instansi terkait. Dari proses tersebut ditetapkan masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, sehingga total sebanyak 270 siswa,” ujarnya. 

Ia mengatakan penetapan peserta didik Sekolah Rakyat tersebut telah disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tengah. 

Ruslan menambahkan pemerintah daerah juga telah menyiapkan daftar calon cadangan apabila terdapat siswa yang mengundurkan diri atau tidak dapat mengikuti program.  

“Jika dalam perjalanannya terdapat calon siswa yang mengundurkan diri atau berhalangan, kami telah memiliki data cadangan dari hasil verifikasi sebelumnya berdasarkan grade penilaian untuk mengisi kuota yang kosong,” katanya. 

Terkait operasional Sekolah Rakyat yang berlokasi di Holo, Kabupaten Maluku Tengah, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. 

Ia juga menjelaskan apabila terjadi perubahan data peserta didik, mekanisme penyesuaian dapat dilakukan melalui penerbitan SK perubahan yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial sesuai arahan Kementerian Sosial. 

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sehingga mereka memperoleh layanan pendidikan yang layak sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. (AN/KT)

Proyek strategis yang didanai oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini menyisakan nestapa mendalam bagi para pekerja lokal, terutama dalam hal kesejahteraan dan keamanan pekerjaan.

Banyak dari mereka yang berharap proyek ini dapat meningkatkan kondisi ekonomi daerahnya, namun kenyataannya justru sebaliknya.

Ketidakpastian mengenai gaji dan durasi kontrak kerja membuat pekerja merasa tertekan, sementara infrastruktur yang dijanjikan tampaknya masih jauh dari harapan.

Selain itu, mereka harus menghadapi tantangan seperti kurangnya pelatihan dan keterampilan yang sesuai untuk menyelesaikan tugas yang dihadapi.

Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada komunitas secara keseluruhan, yang berharap bisa mendapatkan manfaat nyata dari proyek tersebut.

Ratusan juta rupiah yang merupakan hak atas upah kerja dan uang material bahan bangunan milik para tukang, hingga kini menguap tanpa kejelasan.

Proyek yang dikelola langsung oleh Balai PKP Maluku dan dikerjakan oleh CV Aries Karya di bawah pimpinan Armando Mahulette ini, diduga kuat menjadi ajang penipuan massal yang rapi.

Kasus ini mencuat ke publik setelah Zulkifli Faris, perwakilan keluarga korban, membeberkan kronologi memilukan yang dialami para tukang.

Total hak para pekerja yang diduga ditilep oleh pihak kontraktor mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp 254 juta.

“Ada Rp 254 juta lebih upah yang belum dibayarkan secara keseluruhan dari pekerjaan proyek tersebut,” ungkap Zulkifli Faris dengan nada geram kepada kabartimurnews.com di Ambon, Selasa, 14 July 2026.

Kepedihan ini dirasakan langsung oleh orang tua Zulkifli, La Ade Faris. Di Desa Nusantara, La Ade menggunakan modal pribadinya terlebih dahulu demi menuntaskan pembangunan 14 unit WC dengan kesepakatan lisan dari pengawas proyek bernama Baco (ongkos kerja Rp 1,5 juta dan material Rp 2,5 juta per unit).

Namun, setelah proyek rampung 100 persen, sang pemilik proyek, Armando Mahulette, justru menghilang bak ditelan bumi.

“Begitu pekerjaan rampung, pemilik proyek langsung menghilang kembali ke Ambon tanpa kabar berita. Dari 14 unit yang dibangun ayah saya, baru ditransfer Rp 21 juta untuk ongkos tukang. Sementara uang material sama sekali belum dibayar,” beber Zulkifli.

Demi menagih hak yang dirampas, gelombang para tukang dari Banda Naira terpaksa berbondong-bondong menyeberang lautan menuju Kota Ambon empat bulan lalu.

Mereka telantar dan terpaksa menumpang di rumah Zulkifli hingga memenuhi seluruh ruangan.

Puncaknya, pihak Balai PKP Maluku sempat memfasilitasi pertemuan di kantor mereka yang mempertemukan para tukang, pelaksana proyek Armando Mahulette, dan pengawas lapangan bernama Baco.

Dalam mediasi tertulis tertanggal 1 Mei 2026 tersebut, CV Aries Karya menandatangani surat pernyataan bersedia melunasi piutang La Ade Faris sebesar Rp 28 juta dan tukang dari desa lainnya sebesar Rp 218.780.000.

Namun, skenario licik dipertontonkan. Bak film drama, sesaat setelah membubuhkan tanda tangan di atas meterai, Armando Mahulette diam-diam kabur meninggalkan ruang pertemuan di Kantor Balai PKP Maluku.

Sejak detik itu, seluruh nomor kontak dan akses komunikasi diblokir secara sepihak oleh sang kontraktor.

Kasus yang menimpa para tukang di Banda Naira ini memantik reaksi keras dari pengamat hukum dan transparansi anggaran.

Peneliti dari Institut Indonesia For Integrity (INFIT), Ramly Somat, menegaskan kerugian para buruh ini bukan sekadar urusan antara tukang dan kontraktor, melainkan tanggung jawab moral dan hukum Balai PKP Maluku selaku pemilik hajat proyek.

Ramly mempertanyakan bagaimana bisa sebuah proyek dicairkan anggarannya hingga 100 persen oleh Balai PKP Maluku, padahal di lapangan menyisakan masalah fatal di hampir seluruh desa di Kecamatan Banda Naira.

“Bagaimana bisa mereka (Balai PKP Maluku) mencairkan seratus persen anggaran proyek itu tanpa turun ke lapangan melakukan kroscek? Balai PKP Maluku tidak boleh hanya menonton dan cuci tangan! Semua prosedur pencairan proyek harusnya clear tanpa menyisakan masalah,” semprot Ramly keras.

Secara menohok, Ramly menduga kuat adanya aroma persekongkolan di internal birokrasi.

“Anda bisa bayangkan, semua desa di Kecamatan Banda Naira bermasalah dengan material dan ongkos tukang. Sudah pasti mereka (Balai PKP) terlibat langsung dalam persekongkolan ‘jahat’ pada proyek ini. Apa yang dilakukan CV Aries Karya adalah tindak pidana penipuan yang terstruktur, dan kasus ini harus segera diseret ke ranah kepolisian agar ada efek jera,” pungkasnya tegas. (KT)

Tak butuh waktu lama setelah dilobi oleh Bupati, tim teknis Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Kementerian Pekerjaan Umum langsung diterjunkan untuk mengepung dua proyek strategis di bumi Pamahanunusa.

Dua titik prioritas yang ditinjau adalah kawasan abrasi pantai di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, serta talud di sekitar Pelabuhan Banda Neira.

Gebrakan kilat ini diawali dengan survei lapangan di Negeri Haya, Senin, 13 July 2026.

Peninjauan tersebut dikawal langsung Kepala Dinas PUPR Maluku Tengah Hasan Firdausi bersama Ketua Komisi III DPRD Maluku Tengah Syahbudin Hayoto.

Langkah taktis ini merupakan tindak lanjut konkret atas permintaan langsung Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, kepada Menteri PU RI, Dody Hanggodo, saat kunjungan kerja di Banda Neira baru-baru ini.

Saat itu, Bupati yang didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, menyodorkan sejumlah usulan infrastruktur darurat.

Selain penanganan abrasi Haya, Bupati juga mendesak perbaikan talud Pelabuhan Banda Neira demi menjamin keselamatan transportasi laut dan kenyamanan sektor pariwisata.

Berdasarkan hasil survei awal di Negeri Haya, tercatat sekitar 850 meter garis pantai kritis yang mendesak untuk dipasangi talud pengaman.

Penanganan ini diprioritaskan BWS Maluku dan ditargetkan dapat diproses secepatnya pada tahun 2026 ini.

Sebagai langkah taktis sebelum uji tanah (soil test), tim teknis merekomendasikan penggunaan konstruksi cincin beton (concrete ring) sebagai pelindung awal.

Menunjukkan komitmen tinggi, tim BWS Maluku tidak menunda waktu. Usai merampungkan survei di Negeri Haya, tim langsung kembali ke Ambon dan pada malam harinya langsung bertolak menuju Banda Neira menggunakan KM Labobar untuk mengejar survei lanjutan talud pelabuhan.

Cepatnya respons lapangan ini menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara Pemkab Maluku Tengah, Kementerian PU, dan BWS Maluku dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di daerah. (KTS)

Bukannya memberikan jawaban transparan setelah kinerjanya disorot tajam oleh media, pihak pelaksana justru mempertontonkan kejanggalan baru: papan nama proyek senilai Rp13,3 miliar mendadak “gaib” alias dicopot misterius dari lokasi.

Kejadian ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat, yang mulai mempertanyakan integritas dan kejelasan proyek tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa tindakan ini mencerminkan kurangnya akuntabilitas dari pihak yang bertanggung jawab.

Dengan hilangnya papan nama, informasi mengenai proyek yang seharusnya dapat diakses publik pun menjadi sulit didapatkan, sehingga menambah kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik proyek bernilai miliaran rupiah ini.

Dalam situasi seperti ini, transparansi dari pihak pelaksana menjadi sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat.

Keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana, proses pengelolaan proyek, serta pencapaian yang telah diraih harus disampaikan dengan jelas kepada masyarakat, sehingga mereka bisa melihat langsung manfaat dari setiap kebijakan yang diterapkan.

Selain itu, melibatkan masyarakat dalam setiap langkah proses dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap hasil yang dicapai.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga, sehingga tercipta sinergi yang positif demi kemajuan bersama.

Ruas jalan yang digarap belum juga rampung hingga saat ini. Bahkan, yang tersisa hanyalah debu.

Aksi bongkar pasang papan informasi ini diduga kuat sebagai kepanikan kontraktor demi menghindari mata publik. Pasalnya, hilangnya simbol transparansi itu berbarengan dengan dimulainya aktivitas penyiraman badan jalan di lapangan.

Ironisnya, penyiraman tersebut terkesan teatrikal dan setengah hati. Berdasarkan pantauan di lapangan, debu jalanan hanya disiram pada ruas di depan Kantor Desa Administratif Wailoping saja.

Langkah “pencitraan” yang tebang pilih ini langsung memantik sinisme warga yang menilai tindakan tersebut hanya formalitas instan pasca-mencuatnya pemberitaan di media kabartimurnews.com.

“Justru setelah proyek menjadi sorotan, papan nama malah hilang dari lokasi. Kami jadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Apa alasan di balik pelepasan itu?” cetus seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Sikap “kucing-kucingan” ini tentu mencederai asas keterbukaan informasi. Masyarakat berhak tahu, sebab dana yang digelontorkan bukan uang receh, melainkan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan nilai fantastis: Rp13.343.301.000.

Merujuk pada data papan proyek sebelum dilenyapkan, pekerjaan bernomor kontrak HK.02.03-Bb16.7.2/2025/03 (tanggal 17 Desember 2025) ini memiliki masa kerja 300 hari kalender.

Proyek kakap ini digarap oleh kontraktor CV Citra Mandiri Perkasa, di bawah pengawasan tim konsultan supervisi PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) KSO PT Nusantara Agung Jaya – PT Prima Nurkele Konsultan.

Dengan anggaran belasan miliar, sangat tidak patut jika pengerjaan di lapangan justru memicu kecurigaan. Kini, bola panas berada di tangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku dan pihak kontraktor.

Warga menuntut pertanggungjawaban serta penjelasan resmi: mengapa papan proyek harus diumpetkan, dan mengapa hak warga atas jalan yang layak hanya dijawab dengan penyiraman jalan seadanya di depan kantor desa?

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, pihak BPJN Maluku maupun kontraktor pelaksana kompak memilih bungkam. Belum ada selembar surat pun atau keterangan resmi yang dikeluarkan untuk mengklarifikasi karut-marutnya proyek di Lintas Seram tersebut. (KTS)