Hari ini, narasi itu direbut kembali, bukan dengan perebutan wilayah, melainkan lewat sentuhan teknologi pengolahan, pengawalan ketat standar mutu, dan gelombang besar hilirisasi industri.

Di bumi Raja-Raja, di mana pohon-pohon pala tumbuh subur menghasilkan sekitar 6.000 ton produksi per tahun, dengan Kepulauan Banda sebagai salah satu jantung utamanya, sebuah babak baru tengah dimulai.

Komoditas andalan yang selama ini kerap dikirim keluar daerah dalam bentuk mentah kini bersiap disulap menjadi produk bernilai ekonomi tinggi,  minyak atsiri pala.

Selama bertahun-tahun, salah satu batu sandungan terbesar bagi rempah Maluku untuk menembus pasar global adalah persoalan klasik, rantai administrasi dan pengujian mutu yang harus singgah dulu ke luar daerah, seperti Surabaya, sebelum akhirnya melenggang ke luar negeri.

Menyadari hambatan ini, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mengambil langkah proaktif. Plt Kepala BKHIT Maluku, Purwadi, menegaskan pihaknya kini hadir mendampingi para pelaku usaha local, seperti CV Kabong Minyak Pala Maluku sejak dari hulu.

Melalui layanan pemeriksaan kesehatan tumbuhan, pengujian laboratorium yang presisi, penerbitan sertifikat karantina, hingga edukasi fitosanitari, Karantina memastikan standar produk lokal memenuhi kualifikasi perdagangan internasional.

“Kami mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, memenuhi persyaratan karantina, dan membangun koordinasi sejak awal agar komoditas unggulan Maluku semakin berdaya saing,” ujar Purwadi di Ambon.

Dukungan nyata ini menjadi angin segar bagi industri pengolahan lokal. Minyak pala bukan sekadar cairan aromatic, ia adalah tiket emas yang melipatgandakan nilai ekonomi rempah, mengubah biji pala biasa menjadi komoditas kosmetik, farmasi, dan aromaterapi kelas dunia.

Di sisi lain, tekad untuk memotong jalur distribusi yang panjang juga disuarakan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda. Selama ini, para petani kerap merugi dari sisi efisiensi waktu dan biaya akibat proses pengujian mutu yang harus dilakukan di luar Maluku.

“Tantangan utama kita adalah mengurus administrasi dan pengujian mutu agar ekspor bisa lebih langsung dari Maluku,” tegas Ilham.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Maluku kini tengah menggenjot program hilirisasi besar-besaran untuk pala dan kelapa dalam. Langkah strategis ini ditempuh melalui skema kerja sama bisnis (business-to-business atau B2B) yang mendapat dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Proyek hilirisasi tersebut melibatkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 8, dengan pusat pengembangan yang dipusatkan di Awaya, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. Bahkan, proyek mercusuar ini direncanakan akan dimulai melalui prosesi peletakan batu pertama langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Dinas Pertanian Maluku memastikan akan mengawal ketat seluruh proses teknis dan administratif agar megaproyek ini berjalan mulus tanpa hambatan birokrasi.

Hilirisasi bukan sekadar membangun pabrik atau mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Di balik itu semua, ada asa jutaan petani rempah Maluku yang digantungkan pada proyek ini.

Dengan terbangunnya fasilitas pengolahan di tanah sendiri, terbuka lebar peluang emas untuk melakukan ekspor langsung (direct export) dari pelabuhan Maluku ke kancah global.

Nilai tambah dari minyak pala dan produk turunan kelapa dalam dipastikan akan mendongkrak pendapatan petani secara signifikan, memutus ketergantungan pada rantai pasok luar, dan menempatkan kembali Maluku sebagai pusat rempah dunia yang disegani.

Harumnya minyak pala kini tidak hanya menguar dari lab pengolahan atau tetesan embun pagi di kebun-kebun Banda, melainkan juga meniupkan optimisme baru: bahwa dari kepulauan terluar Indonesia, produk lokal siap mendunia dengan kepala tegak. (AN/KT)

“Ini sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Plt Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Dhita Aditya Nugraha dalam keterangannya di Ambon, Kamis.

Ia menjelaskan pelaksanaan ERB di Maluku berlangsung pada 29 April hingga 6 Mei 2026 dengan menjangkau enam pulau, yakni Pulau Kur, Pulau Teor, Pulau Kesui, Pulau Seram, Pulau Buru dan Pulau Manipa.

Kegiatan tersebut menggunakan Kapal Perang KRI Dorang-874 yang diberangkatkan dari Pangkalan TNI AL Ambon.

“Penyelenggaraan ERB guna memastikan pemenuhan kebutuhan dan kualitas uang yang beredar di masyarakat khususnya di daerah blank spot yang selama ini belum dapat dijangkau,” ujar Dhita.

Menurut Dhita, tantangan distribusi uang rupiah di wilayah 3T meliputi kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, hingga jaringan telekomunikasi.

Karena itu, BI bersinergi dengan TNI AL untuk memperluas jangkauan layanan kas di daerah kepulauan.

Selain penukaran uang, ia menambahkan kegiatan tersebut juga diisi dengan edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah kepada masyarakat.

“BI berharap distribusi uang rupiah dapat merata sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan dan merawat rupiah,” tutur dia.(AN/KT)

Kepala PPN Ambon Jafar Sahubawa di Ambon, Senin (27/4), mengatakan kerja sama tersebut dilakukan melalui perpanjangan perjanjian pemanfaatan barang milik negara (BMN) berupa lahan industri.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam menjaga kesinambungan usaha perikanan, sekaligus memastikan pemanfaatan fasilitas pelabuhan berjalan sesuai aturan dan memberikan dampak ekonomi,” ujarnya.

Ia menjelaskan lahan tersebut dimanfaatkan untuk operasional unit pengolahan ikan yang menampung hasil tangkapan kapal, kemudian diproses dan dipasarkan.

Menurut dia, keberadaan unit pengolahan ikan memberi manfaat bagi masyarakat, antara lain membuka lapangan kerja serta meningkatkan volume dan nilai produksi perikanan.

Selain kerja sama, PPN Ambon juga melakukan pengawasan terhadap pengguna jasa melalui inspeksi kepatuhan di sejumlah unit usaha.

Dalam inspeksi tersebut, tim melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, kesesuaian penggunaan fasilitas, serta kepatuhan terhadap standar operasional.

Ia menambahkan pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan dalam pemanfaatan fasilitas pelabuhan.

“Dengan begitu, tata kelola pelabuhan dapat berjalan profesional, transparan, dan akuntabel, serta mendukung keberlanjutan sektor perikanan,” katanya. (AN/KT)

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Senin, mengatakan Maluku memiliki potensi besar di berbagai sektor unggulan seperti kelautan, perikanan, pariwisata, dan energi yang perlu dioptimalkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha termasuk Kadin.

“Potensi ini harus didukung dengan penguatan investasi dan pemberdayaan UMKM agar memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

Hal tersebut disampaikan Lewerissa dalam sambutannya pada Pelantikan dan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Maluku periode 2025-2030 di Kota Ambon.

Ia menambahkan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga perlu mendapat perhatian serius dalam hal pembinaan dan peningkatan kapasitas.

“Sebagian besar pelaku usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM. Oleh karena itu, Kadin harus mampu menjadi motor penggerak dalam membantu UMKM naik kelas dan memiliki daya saing,” katanya.

Lebih lanjut, Lewerissa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan inklusif, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi investor, namun investasi yang masuk harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, Pemprov Maluku juga tengah mendorong pengembangan berbagai proyek strategis, termasuk pembangunan kawasan pelabuhan terpadu untuk memperkuat konektivitas antar pulau.

“Sebagai daerah kepulauan, Maluku membutuhkan infrastruktur logistik yang kuat. Pengembangan pelabuhan terpadu akan menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi distribusi dan daya saing daerah,” katanya menjelaskan. 

Lewerissa juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan ekonomi.

“Jika daerah lain bisa maju, maka Maluku juga pasti bisa. Kuncinya adalah kerja sama, kerja keras, dan komitmen bersama untuk melihat peluang di tengah tantangan,” ujar dia.

“Saya berharap Kadin Maluku dapat menjadi jembatan yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha serta menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” katanya. (AN/KT)

AMBON-Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon tengah melakukan manuver besar untuk mencetak tenaga kerja sektor perikanan yang mampu bersaing di kancah internasional.

Langkah strategis ini dilakukan dengan memadukan peningkatan kapasitas teknis serta penguasaan bahasa asing sebagai bekal utama menembus pasar kerja luar negeri.

Kepala BPPP Ambon, Abubakar, menyatakan bahwa salah satu terobosan yang akan direalisasikan pada tahun depan adalah pembangunan laboratorium Bahasa Jepang.

Fasilitas ini dirancang khusus untuk memperkuat kompetensi komunikasi para peserta pelatihan, mengingat Jepang menjadi salah satu destinasi utama bagi tenaga kerja perikanan asal Indonesia.

Namun, ambisi BPPP Ambon tidak berhenti di situ saja; mereka juga menyiapkan kurikulum Bahasa Inggris dan Bahasa Spanyol guna memastikan daya saing tenaga kerja Maluku merata di berbagai belahan dunia.

Abubakar menekankan bahwa peluang berkarier di luar negeri membawa keuntungan ganda. Selain menjanjikan pendapatan di atas rata-rata, para pekerja migran ini diharapkan membawa pulang budaya kerja yang disiplin dan terukur sesuai standar global.

Pengalaman berharga yang mereka serap di luar negeri nantinya bisa menjadi modal penting untuk membangun kembali sektor perikanan di tanah air dengan etos kerja yang lebih profesional.

Demi memperkuat fondasi program ini, BPPP Ambon menjalin kolaborasi erat dengan berbagai pihak, mulai dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan perikanan di Provinsi Maluku hingga Dinas Tenaga Kerja.

Kerja sama lintas sektor yang melibatkan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan vokasi ini bertujuan untuk menciptakan jalur yang mulus bagi para siswa agar siap langsung terjun ke dunia kerja internasional begitu mereka lulus pelatihan.

Selama ini, BPPP Ambon memang rutin melatih sekitar 1.500 peserta setiap tahunnya, dengan fokus utama pada sertifikasi awak kapal seperti Basic Safety Training (BST) untuk kapal-kapal berukuran di bawah 5 hingga 100 GT.

Meski saat ini pelatihan masih didominasi oleh awak kapal kecil, Abubakar optimis bahwa ke depan BPPP Ambon akan terus memperluas jangkauan kerja samanya. Targetnya jelas: alumni BPPP Ambon harus mampu mengambil peran di kapal-kapal besar dan menempati posisi strategis di berbagai sektor perikanan internasional. (AN/KT)

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Erawan Asikin di Ambon, Senin, mengatakan stok ikan yang tersimpan di fasilitas pendingin (coolstore) tersebut dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat lebih dari satu bulan ke depan.

“Stok ikan kita di coolstore saat ini sekitar 133 ton. Sementara kebutuhan pasar di Ambon rata-rata sekitar 4 ton per hari, sehingga secara hitungan matematis stok ini masih mencukupi hingga lebih dari satu bulan ke depan,” kata dia.

Ia menjelaskan, saat ini DKP juga gencar melakukan intervensi pasar dengan menjual ikan cakalang beku seharga Rp20 ribu per ekor, dengan berat bervariasi antara 1,1 hingga 1,8 kilogram. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga ikan ukuran besar di pasaran yang kini melonjak hingga Rp60 ribu sampai Rp65 ribu per ekor.

Menurutnya, kenaikan harga ikan segar di sejumlah pasar tradisional dipengaruhi kondisi gelombang laut yang mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter, sehingga membatasi aktivitas melaut nelayan dan berdampak pada berkurangnya pasokan.

Dia mengatakan fluktuasi produksi dan harga ikan tersebut tidak terlepas dari pengaruh fenomena iklim global, seperti El Nino dan La Nina, yang berdampak langsung terhadap produktivitas perairan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 dan 715 Maluku.

“Jika terjadi El Nino itu menguatkan upwelling di Laut Banda dan sekitarnya. Proses ini meningkatkan suplai nutrien dari lapisan bawah ke permukaan, sehingga kadar klorofil meningkat dan populasi ikan juga lebih melimpah,” ujarnya.

Sebaliknya, jika terjadi fenomena La Nina yang menurunkan intensitas upwelling di sejumlah perairan Maluku, Dampaknya, suplai nutrien berkurang, kadar klorofil menurun, dan tangkapan nelayan ikut mengalami penurunan.

“Ketika La Nina, suplai klorofil berkurang, sehingga produksi ikan dari nelayan kita juga menurun. Bahkan harga ikan momar sempat naik karena pasokan terbatas,” kata dia.

“Persoalannya bukan pada ketersediaan, tetapi pada distribusi dan minat beli di lokasi penyimpanan. Karena itu kami lakukan intervensi langsung ke pasar agar ikan dari coolstore bisa terserap dan harga tetap stabil, sehingga kebutuhan masyarakat hingga Lebaran tetap aman,” ujar dia (AN/KT)

“Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Maluku kini tercatat sebesar 5,54 persen secara tahunan, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,39 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor perikanan, pertanian, perdagangan, serta belanja pemerintah dan investasi infrastruktur,” kata dia dalam syukuran setahun kepemimpinannya di Ambon.

Dirinya menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil konsolidasi kebijakan fiskal daerah, penguatan sektor unggulan berbasis sumber daya kelautan, serta percepatan sejumlah proyek strategis yang memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

“Pertumbuhan 5,54 persen ini bukan sekadar angka, tetapi refleksi dari kerja kolektif membangun sektor riil dan memperluas kesempatan kerja,” ujarnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku tahun 2025 juga meningkat menjadi 74,09 poin dari 73,40 poin pada 2024 dan kini masuk kategori tinggi.

Inflasi daerah tetap terjaga dalam rentang target nasional 2,5 persen ±1 persen melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah provinsi mempercepat pembangunan kawasan berbasis ekonomi biru, termasuk pengembangan kampung nelayan produktif dan hilirisasi hasil perikanan.

Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas akses pasar, serta meningkatkan pendapatan nelayan.

Pengembangan proyek strategis seperti Blok Masela juga dinilai akan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, rencana pengembangan Maluku Integrated Port diharapkan memperkuat konektivitas logistik dan menekan biaya distribusi antar-wilayah kepulauan, sehingga daya saing komoditas Maluku semakin meningkat.

Pemerintah provinsi juga mendorong hilirisasi komoditas perkebunan dan perikanan agar ekspor tidak lagi didominasi bahan mentah, melainkan produk olahan bernilai tambah tinggi.

Menurut Gubernur, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi lintas kabupaten/kota dan optimalisasi distribusi pangan.

Ia menegaskan bahwa fokus pembangunan ke depan tetap diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan investasi, dan pemerataan pertumbuhan antar-wilayah.

“Transformasi ekonomi Maluku harus berbasis keunggulan kelautan dan kepulauan, agar pertumbuhan yang kita capai benar-benar inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya. (AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.JAKARTA-Bank Indonesia (BI) melaporkan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV 2025 mencatatkan surplus sebesar 6,1 miliar dolar AS, didukung oleh defisit transaksi berjalan yang tetap rendah serta surplus transaksi modal dan finansial.

“Kinerja NPI pada triwulan IV 2025 membaik sehingga mendukung ketahanan eksternal,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, transaksi berjalan pada triwulan IV 2025 mencatat defisit sebesar 2,5 miliar dolar AS (0,7 persen dari PDB), setelah pada triwulan III 2025 mencatat surplus sebesar 4,0 miliar dolar AS (1,1 persen dari PDB).

Neraca perdagangan nonmigas tetap membukukan surplus meskipun lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan berlanjutnya kontraksi harga komoditas.

Di sisi lain, neraca perdagangan migas mencatat defisit yang lebih tinggi sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi domestik.

Defisit neraca jasa juga tercatat lebih tinggi disebabkan oleh penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan IV 2025 dibandingkan dengan kondisi pada triwulan III 2025.

Defisit neraca pendapatan primer meningkat dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran dividen di akhir tahun.  Sementara surplus neraca pendapatan sekunder meningkat dipengaruhi oleh kenaikan remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sedangkan transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar 8,3 miliar dolar AS pada triwulan IV 2025, setelah pada triwulan III 2025 mencatatkan defisit sebesar 8,0 miliar dolar AS.

“Investasi langsung tetap mencatatkan surplus sebagai cerminan dari terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi Indonesia,” kata Ramdan.

BI mencatat investasi portofolio mencatat surplus ditopang oleh meningkatnya aliran masuk modal asing seiring dengan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Investasi lainnya juga mencatat surplus dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri.

Secara keseluruhan tahun 2025, BI menegaskan bahwa perkembangan NPI menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap terjaga, di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Transaksi berjalan tahun 2025 mencatat defisit yang terkendali sebesar 1,5 miliar dolar AS (0,1 persen dari PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit tahun 2024 sebesar 8,6 miliar dolar AS (0,6 persen dari PDB).

Perkembangan ini, catat BI, dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang seiring dengan kinerja ekspor yang meningkat, khususnya ekspor produk manufaktur.

Selain itu, surplus neraca pendapatan sekunder juga lebih tinggi dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sementara itu, defisit neraca jasa meningkat didorong oleh kenaikan defisit jasa telekomunikasi sejalan dengan peningkatan kinerja sektor informasi dan komunikasi. Defisit neraca pendapatan primer juga meningkat dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran dividen.

Transaksi modal dan finansial tahun 2025 mencatat defisit sebesar 4,2 miliar dolar AS didorong oleh keluarnya aliran modal asing pada investasi portofolio dan investasi lainnya seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi sepanjang tahun 2025.

Selanjutnya, posisi cadangan devisa meningkat dari 155,7 miliar dolar AS pada akhir Desember 2024 menjadi 156,5 miliar dolar AS pada akhir Desember 2025.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

BI pun memprakirakan kinerja NPI pada 2026 tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9 persen sampai dengan 0,1 persen dari PDB.

“Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan, didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat ketahanan eksternal,” kata Ramdan. (AN/KT)

Kepala Dinas ESDM Maluku Abdul Haris di Ambon, Ahad  mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan stok dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta LPG guna memastikan pasokan tetap stabil, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.

Selain minyak tanah, lanjut dia, stok solar bersubsidi tercatat sebanyak 14.625 kiloliter. Dengan rata-rata konsumsi harian saat ini, ketersediaan tersebut diperkirakan mencukupi hingga 18 Februari 2026.

Sementara itu, BBM jenis pertalite tercatat tersedia sebanyak 8.101 kiloliter dan diproyeksikan cukup untuk 51 hari ke depan. Adapun Liquefied Petroleum Gas (LPG) tercatat tersedia sebanyak 206 metrik ton dengan ketahanan stok sekitar 25 hari.

Ia  menegaskan pihaknya terus melakukan langkah antisipasi guna menjaga kelancaran distribusi energi, terutama menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran 2026.

“Langkah antisipasi yang kami lakukan antara lain memperkuat koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kelancaran distribusi, baik melalui jalur darat maupun laut, mengingat karakteristik wilayah Maluku sebagai daerah kepulauan,” ujarnya.

Selain itu, Dinas ESDM Maluku juga membuka layanan pengaduan masyarakat terkait potensi kelangkaan maupun hambatan distribusi BBM dan LPG di lapangan.

Layanan tersebut diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah terhadap persoalan yang muncul di tingkat masyarakat.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan dinas terkait di setiap kabupaten/kota, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat, untuk memantau perkembangan stok dan distribusi di masing-masing wilayah.

“Kami berharap pemerintah daerah kabupaten dan kota selalu memberikan perhatian serius terhadap kondisi stok bahan bakar di wilayahnya, sehingga apabila terjadi indikasi kekurangan dapat segera dilaporkan dan ditangani bersama,” katanya.

Ia menambahkan, pengawasan distribusi juga dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas pasokan energi sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Herman S Tetelepta, di Ambon, Senin mengatakan pendampingan tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari sosialisasi, fasilitasi pendaftaran hingga penguatan pemahaman pelaku UMKM terhadap proses dan persyaratan sertifikasi halal.

“Disperindag berperan aktif mendampingi UMKM agar mereka memahami tahapan sertifikasi halal, mulai dari kelengkapan dokumen, proses produksi yang sesuai standar halal, hingga pendaftaran melalui sistem yang ditetapkan pemerintah,” katanya.

Pendampingan tersebut dilakukan pada pelaku UMKM yang berada di sejumlah titik di Kota Ambon tak terkecuali Pasar Mardika Ambon.

Ia menjelaskan bentuk pendampingan yang diberikan antara lain sosialisasi regulasi sertifikasi halal, pelatihan pengisian Sistem Informasi Halal dan pendampingan teknis penyusunan dokumen, serta koordinasi dengan pendamping proses produk halal (PPH) dan instansi terkait.

Selain itu, Disperindag juga membantu UMKM dalam memetakan jenis produk yang berpotensi disertifikasi halal, khususnya produk makanan dan minuman olahan yang menjadi unggulan daerah.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi produk UMKM agar lebih mudah diterima pasar, baik di tingkat lokal maupun nasional.

“Dengan sertifikat halal, kepercayaan konsumen meningkat dan peluang UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran menjadi lebih besar,” ujar dia.

Pemkot Ambon, lanjutnya, mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan program pendampingan tersebut secara optimal agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Disperindag berharap melalui pendampingan berkelanjutan, semakin banyak UMKM di Kota Ambon yang memiliki sertifikat halal sehingga mampu bersaing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Maluku mencatat sebanyak 1.132 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Maluku telah mendapatkan sertifikasi halal melalui mekanisme self declare atau pernyataan mandiri. (AN/KT)