Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memunculkan pertanyaan mengenai kapan sosok penggantinya akan dipilih dan dilantik.

Wapres RI periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka menyebut, keberanian melepaskan jabatan demi kepentingan negara yang lebih besar merupakan bagian dari kedewasaan dalam bernegara.

Gibran menyampaikan pernyataan tersebut pada Kamis, 12 November 2026, setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR RI.

Dia menjelaskan, seorang pemimpin pada akhirnya harus mampu menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi.

Atas dasar itulah, Gibran memilih untuk tidak mempertahankan mati-matian posisi yang didudukinya.

“Namun, ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar jabatan, posisi, atau pembuktian diri. Ada masa di mana seseorang pemimpin harus berani mengambil keputusan. Untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingannya sendiri,” kata Gibran.

Menurut dia, mempertahankan jabatan bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Ada keputusan yang justru menuntut keberanian untuk melepaskan posisi yang sedang diemban.

“Karena kedewasaan bernegara bukan tentang mempertahankan posisi, tapi keberanian untuk melepaskan demi kepentingan negara yang lebih besar,” ujar Gibran.

Dia mengungkapkan, keputusan berhenti dari jabatan RI 2 setelah melalui pertimbangan panjang dan matang. Gibran menyebut, langkah tersebut diambil dengan penuh kesadaran serta kecintaan kepada rakyat Indonesia.

Wapres Gibran menutup pernyataan pengunduran dirinya dengan pesan emosional kepada masyarakat Indonesia. Dia menyebut, keputusan berhenti dari jabatan Wakil Presiden menjadi akhir dari satu bab perjalanan hidupnya, tetapi bukan akhir kecintaannya kepada Tanah Air.

“Sampai di sini saya ingin menutup satu bab perjalanan ini dengan rasa syukur. Hari ini mungkin satu bab dalam perjalanan saya akan berakhir, tetapi kecintaan saya kepada Indonesia tidak akan pernah berakhir,” kata Gibran.

Wali kota Solo periode 2020-2023 itu memastikan, tetap memiliki komitmen untuk bersama masyarakat Indonesia dalam berbagai kondisi. “Saya akan selalu setia bersama masyarakat Indonesia apapun kondisinya,” ucap Gibran.

Selain itu, Gibran menyampaikan, terima kasih atas segala dukungan, kritik, doa, dan pelajaran yang diterimanya selama menjalankan amanah sebagai Wapres. Dia kemudian menutup pernyataannya dengan menyebut nama lengkapnya dan menyampaikan salam perpisahan.

“Saya Gibran Rakabuming Raka terima kasih untuk setiap dukungan, setiap kritik, setiap doa, dan setiap pelajaran. Terima kasih Indonesia dan sampai jumpa lagi,” katanya mengakhiri.

Proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak bisa dilakukan secara langsung oleh Presiden, melainkan harus melalui mekanisme pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa proses tersebut diawali dengan surat pemberitahuan dari MPR kepada Presiden Prabowo Subianto setelah menerima pengunduran diri wakil presiden.

Presiden kemudian diminta mengajukan dua nama calon pengganti beserta dokumen persyaratannya. Selanjutnya, MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu di antara kedua calon tersebut.

Setelah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih, calon yang memperoleh suara terbanyak akan dilantik oleh MPR sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai derasnya arus pemakzulan di parlemen dan langkah mundur Gibran membuat pergantian kursi wapres menjadi keniscayaan yang harus disiapkan dengan cermat.

Baginya, di tengah ketidakpastian sosial, ekonomi, politik, dan geopolitik saat ini, Indonesia tidak sekadar membutuhkan wakil presiden yang cakap membantu presiden mengurai masalah rumit, melainkan juga figur berkaliber dengan legitimasi sosial yang kokoh.

“Problemnya mencarinya tidak mudah. Jika dari parpol biasanya dari parpol yang memiliki suara terbanyak kedua atau ketiga,” ujar Ubedilah.

Bila merujuk studi yang dilakukan Laboratorium Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Saiful Mujani Research Center (SMRC) bertajuk Kepemimpinan Nasional Demokratik-Transformatif: Studi Evaluasi Opinion Leader pada Oktober 2026, terdapat beberapa nama dengan penilaian tertinggi.

Survei ini melibatkan 200 responden dari kalangan terdidik, akademisi, serta jurnalis senior.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD berada di urutan teratas dengan skor 7.6, disusul Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan. Sedangkan, Gibran mendapat poin 4,4 dan Kaesang Pangarep 4,0.

Adapun tercatat beberapa tokoh politik lain ikut dinilai seperti Ganjar Pranowo (6,8), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (6,5), Megawati Soekarnoputri (6,4), Yusril Ihza Mahendra (6,0), Surya Paloh (5,7), Muhaimin Iskandar (5,4), dan Puan Maharani (5,1).

Menurut Ubedilah, sosok ideal tersebut bisa diambil dari kalangan non-partai politik guna meredam friksi elite, atau jika berasal dari partai politik, lazimnya diambil dari partai peraih suara terbanyak kedua atau ketiga di parlemen.

Bahkan, ia menyebut Prabowo bisa saja memilih menjalankan pemerintahan sendirian tanpa wakil presiden hingga pemilu mendatang apabila tidak menemukan figur yang benar-benar tepat.

“Soal kekhawatiran ‘matahari kembar’ saya kira itu berlebihan karena justru yang menentukan adalah Presiden sendiri yang akan mencalonkan pengganti wapresnya di hadapan majelis MPR. Jadi tergantung kemampuan Presiden siapa yang akan dicalonkan untuk mencari pengganti wapres. Tentu dengan pertimbangan yang cermat,” tambah Ubedilah.

Ubedilah merumuskan kriteria wapres ideal pendamping Prabowo sebagai kombinasi karakter dan kapasitas dari tiga mantan wapres terdahulu, yaitu kecerdasan teknokratis-intelektual ala B.J. Habibie, kepiawaian mengelola stabilitas ekonomi secara profesional ala Boediono, serta ketokohan sosial-keagamaan yang menyejukkan ala Ma’ruf Amin.

“Pertanyaannya, adakah yang memenuhi tipologi seperti tiga orang itu yang melekat pada tubuh politik satu orang? Ini yang susah,” kata Ubedilah.

Senada, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menekankan sosok paling dibutuhkan Prabowo saat ini adalah figur profesional dan teknokrat yang piawai membenahi persoalan ekonomi.

Kebutuhan ini mendesak mengingat berbagai survei kredibel menyoroti belum stabilnya harga kebutuhan pokok, sulitnya penciptaan lapangan kerja, tantangan pemberantasan korupsi di sektor hukum, hingga persoalan kontemporer seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Ini semua butuh profesional, teknokrat, dan utamanya kalau memang ada figur ekonomi yang pas mengatasi itu akan lebih baik. Tapi kalau memang tidak ada, figur-figur lain juga patut dipertimbangkan di internal koalisi pemerintahan,” ujar Agung.(TIR)

Pengaduan yang dilayangkan pada Selasa, 10 November 2026 ini merupakan tindak lanjut dari audit investigatif yang dilakukan Inspektorat Kota Ambon.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Henry Toisuta, mengungkapkan langkah ini penting untuk menguji keaslian dokumen, menelusuri kewenangan penerbitan, serta membongkar pihak-pihak yang terlibat di balik dokumen palsu tersebut.

“Langkah pengaduan ini kami tempuh untuk menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Henry di Balai Kota Ambon, Kamis.

Selain memalsukan dokumen administrasi, praktik ini juga diendus memicu potensi kerugian keuangan negara atau daerah. Kendati demikian, besaran kerugian pastinya masih memerlukan pembuktian resmi melalui pemeriksaan aparat berwenang.

Menariknya, dari penelusuran awal, pihak yang diadukan justru bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Ambon. Hal ini mengindikasikan adanya pihak luar yang ikut terseret atau memanfaatkan celah birokrasi.

Saat ini, pihak Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menanti disposisi dari Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk tindak lanjut sesuai prosedur.

Tahapan ini mencakup kemungkinan pembuatan laporan polisi dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila persyaratannya terpenuhi.

Dengan demikian, Henry menegaskan tahapan yang telah dilakukan Pemkot Ambon saat ini masih sebatas penyampaian surat pengaduan, sementara penerbitan laporan polisi masih berproses di kepolisian.

Pemkot Ambon menyatakan menghormati penuh kewenangan dan independensi aparat penegak hukum dalam memeriksa dugaan tersebut secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.

“Pemerintah juga meminta media menyampaikan informasi secara tepat dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah,” pungkasnya. (KT)

“Kolaborasi salah satunya melalui program Summer Course Global Health Indonesia (GHI)-VUMC Collaboration Students Hosting 2026, sebagai upaya memperluas wawasan mahasiswa mengenai sistem kesehatan global dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan,” kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat dan Alumni Unpatti Dr Nur Aida Kubangun di Ambon, Kamis.

Ia mengatakan kolaborasi tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan mahasiswa dari Vrije Universiteit Amsterdam Belanda dan University of Wollongong Australia.

“Pengalaman yang diperoleh mahasiswa melalui program ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi peserta, tetapi juga dapat dibagikan kepada mahasiswa lainnya di Fakultas Kedokteran Unpatti, sehingga memperkaya proses pembelajaran,” katanya.

Menurutnya, kerja sama internasional tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran mahasiswa melalui program Summer Course, tetapi berkembang menjadi kolaborasi jangka panjang yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ia menambahkan keterlibatan mahasiswa asing dalam pembelajaran langsung di Maluku penting untuk memperkenalkan karakteristik wilayah kepulauan, terutama tantangan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tersebar di pulau-pulau.

Pengalaman tersebut juga dapat menjadi bahan pengembangan penelitian bersama sekaligus memberikan perspektif baru dalam mencari solusi terhadap persoalan kesehatan masyarakat kepulauan.

Nur Aida menilai penguatan kerja sama internasional sejalan dengan visi Unpatti dalam mengembangkan kajian kesehatan masyarakat kepulauan serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya IKU 2 terkait kesempatan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar di luar program studi maupun perguruan tinggi.

Berkaitan dengan hal itu, kata dia, Unpatti juga merencanakan pembentukan Migrant Center dengan melibatkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Pusat layanan tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi lulusan Unpatti, terutama bidang kesehatan, untuk mengakses kesempatan kerja di luar negeri melalui peningkatan kompetensi dan kesiapan menghadapi kebutuhan tenaga kerja internasional.

Ia menyebut sejumlah negara, seperti Belanda, Jerman dan Jepang, memiliki kebutuhan tenaga kesehatan yang dapat menjadi peluang bagi lulusan perguruan tinggi di Maluku untuk berkarier di tingkat global.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Unpatti, dr Farah Christina Noya menjelaskan pembelajaran di Ambon dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai perbedaan sistem kesehatan, pendekatan pelayanan, serta strategi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di berbagai wilayah kepulauan.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami perspektif kesehatan global sekaligus mengembangkan gagasan dan solusi terhadap persoalan pelayanan kesehatan, khususnya keterbatasan akses di daerah kepulauan.

Fakultas Kedokteran Unpatti berharap kolaborasi tersebut dapat berlanjut melalui penelitian bersama (joint research), pengabdian kepada masyarakat, serta pembukaan kesempatan bagi mahasiswa Unpatti untuk mengikuti program pertukaran dan pembelajaran di Belanda maupun Australia.

“Dengan demikian, kerja sama internasional tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan sekaligus mendorong pengembangan ilmu kedokteran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan Maluku,” tuturnya. (AN/KT)

Ironisnya, di tengah krisis air yang melumpuhkan aktivitas harian ini, warga mengaku sama sekali tidak pernah menerima penjelasan, pengumuman, ataupun permohonan maaf dari pihak pengelola layanan air bersih, PT DSA.

Kekesalan warga akhirnya tumpah. Padahal, sebagai pelanggan yang patuh, kewajiban membayar iuran bulanan selalu mereka tunaikan tepat waktu tanpa pernah terlambat.

“Sudah delapan hari, air tidak juga kunjung mengalir. Padahal, saban bulan kita bayar tepat waktu, biasanya hanya dua hari atau paling lambat tiga hari. Tapi, kali ini sudah delapan hari, air tidak juga kunjung mengalir,” ungkap Ibu Sari, salah seorang warga Lorong Gondal, dengan nada kecewa kepada wartawan.

Ia menggambarkan kondisi di rumahnya yang kini sudah darurat air. Seluruh bak penampungan dan ember penampung telah kering kerontang. Warga dipaksa memutar otak dan merogoh kocek ekstra demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Krisis berkepanjangan ini membuat warga mendesak PT DSA untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen operasional dan distribusi mereka, agar kejadian serupa tidak terus berulang dan menyiksa pelanggan.

Tidak hanya menyoroti pihak pengelola, warga juga secara terbuka melempar asa kepada orang nomor satu di Kota Ambon. Melalui pemberitaan ini, warga berharap Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, berkenan turun tangan memberikan teguran tegas secara lisan kepada manajemen PT DSA.

“Kami mengadu ke mana lagi? Mudah-mudahan dengan pemberitaan ini, ada perhatian dari pihak pengelola air bersih dalam hal ini PT DSA, untuk segera melakukan evaluasi agar kami pelanggan air tidak dibuat seperti saat ini,” keluh Ibu Sari.

“Kami berharap, ini juga dapat menjadi perhatian Pak Wali Kota,” tambahnya memohon.

Keluh warga Lorong Gondal kini berada di meja publik. Ujian pelayanan dasar ini menuntut respons cepat dan gerak taktis dari PT DSA, sekaligus menjadi pertaruhan ketegasan Pemkot Ambon dalam melindungi hak-hak warganya atas air bersih. (KT)

Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto di Ambon, mengatakan peran tokoh agama sangat penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, terutama di tengah keberagaman masyarakat Maluku.

“Situasi yang aman dan kondusif tidak bisa diwujudkan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemuda,” katanya.

Menurut dia, tokoh agama memiliki posisi strategis dalam membina umat sekaligus menanamkan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan persaudaraan di tengah masyarakat.

Karena itu, komunikasi dan kerja sama antara TNI dan para pemuka agama perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

Dody mengatakan seluruh elemen masyarakat perlu mengambil bagian dalam menjaga Ambon dan wilayah Maluku agar tetap aman, damai, serta terhindar dari konflik yang dapat merusak persatuan.

Ia juga menegaskan keberadaan prajurit Kodam XV/Pattimura harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui tindakan yang membantu dan tidak menimbulkan kesulitan bagi warga.

“Menjadi prajurit yang bermanfaat dan jangan menyusahkan orang lain. Itu menjadi pedoman bagi setiap prajurit untuk selalu hadir dan memberikan manfaat di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pangdam menyampaikan hal tersebut saat bersilaturahmi dengan para pendeta, pengurus gereja, dan pastor se-Kota Ambon di Baruga Antasena, Kediaman Pangdam XV/Pattimura.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan rencana pembukaan rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat melalui jalur Sekolah Calon Tamtama (Secata) dan Sekolah Calon Bintara (Secaba), dengan alokasi yang disebutkan sebanyak 25.000 orang untuk wilayah Provinsi Maluku.

Program tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi generasi muda Maluku untuk mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD.(AN/KT)

“Keikutsertaan CPNS dalam Latsar bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif untuk diangkat menjadi PNS, tetapi menjadi tahapan penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku sebagai aparatur pemerintah,” kata Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, di Ambon, Kamis.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon saat membuka Latsar CPNS Golongan III Gelombang 36–39 dan Golongan II Gelombang 15 dan 16 di Hall Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku.

Menurutnya, terdapat tiga hal utama yang harus diperhatikan peserta, yakni kedisiplinan dan ketahanan mental, pelaksanaan aktualisasi yang memberikan dampak nyata bagi organisasi, serta penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas.

Terkait kedisiplinan, ia menegaskan Pemkot Ambon membutuhkan aparatur yang memiliki tanggung jawab dan mampu menaati ketentuan dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah tidak akan menoleransi ASN yang malas, tidak disiplin, maupun melanggar aturan.

Selain itu, peserta diminta menyusun rancangan aktualisasi berdasarkan persoalan nyata di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Gagasan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menjadi tugas selama pelatihan, tetapi dapat diterapkan untuk membantu pekerjaan dan meningkatkan kinerja organisasi.

Wali Kota juga mengingatkan peserta agar menginternalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK melalui sikap jujur, loyal, berintegritas, berdedikasi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Nilai tersebut harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai aparatur pemerintah,” ucapnya.

Ia berharap seluruh peserta memanfaatkan proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi dan membangun karakter birokrasi yang taat pada asas serta aturan. Menurutnya, kualitas aparatur menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Ambon.

Melalui Latsar terhadap 928 CPNS tersebut, Pemkot Ambon berharap terbentuk aparatur yang disiplin, profesional, berintegritas, serta mampu menghadirkan perubahan positif dalam birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (AN/KT)

Tersangka berinisial AS, yang memegang kendali ganda sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus diduga kuat ikut mengendalikan perusahaan penyedia barang dan jasa dalam proyek tersebut.

Penetapan tersangka ini diungkapkan resmi Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, melalui Kasi Penmas AKP Imelda Haurissa kepada wartawan di Ambon, Kamis 12 November 2026.

Menurut Imelda, langkah hukum tegas ini diambil setelah penyidik merampungkan pemeriksaan intensif, mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta melakukan gelar perkara secara maraton.

“Sehingga pada hari Rabu, tanggal 11 November 2026, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial AS, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang juga berperan mengendalikan perusahaan penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan,” ungkap Imelda.

Kasus ini bermula dari paket pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Tahun Anggaran 2020 di bawah lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku.

Tidak tanggung-tanggung, total nilai proyek ini mencapai Rp6,174 miliar. Rinciannya terbagi atas Rp1,2 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, serta Rp4,974 miliar lainnya yang berasal dari dana pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Namun, alih-alih mengalirkan air bersih untuk menyudahi dahaga warga, proyek berbiaya jumbo itu justru meninggalkan jejak rasuah. Sorotan utama penyidik tertuju pada modus klasik: ketidaksesuaian telak antara realisasi fisik di lapangan dan pencairan anggaran.

Pekerjaan diduga mangkrak dan gagal memenuhi ketentuan, ironisnya, pencairan dana kepada pihak pelaksana justru sudah diklaim tuntas 100 persen.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 6 Agustus 2026, ulah lancung ini sukses merugikan keuangan negara hingga Rp1.889.672.552,81 (Rp1,88 miliar). Angka fantastis inilah yang kini menjadi hulu ledak dalam mengurai benang kusut mulai dari tahap perencanaan, tender, pelaksanaan, hingga pencairan dana.

Dalam pusaran penyidikan ini, sejumlah nama strategis turut terseret ke meja pemeriksaan, termasuk H selaku kontraktor pelaksana untuk paket yang dibiayai pinjaman PT SMI.

Pada era pengerjaannya, proyek tersebut berjalan di bawah kepemimpinan Mat Marasabessy selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, dengan Nur Madras yang kala itu bertindak sebagai PPK.

Kendati demikian, aparat penegak hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Status jabatan maupun kemunculan nama seseorang dalam berbagai pusaran perkara tentu harus diuji secara ketat berdasarkan fakta dan alat bukti material di persidangan kelak.

Penetapan AS sebagai tersangka menjadi babak penentu baru. Publik kini menanti seberapa dalam Ditreskrimsus Polda Maluku akan membongkar akar jaringan korupsi yang telah merampas hak dasar warga atas air bersih di Dusun Siwang. (KT)

DPRD Provinsi Maluku resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menggodok dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis sekaligus.

Langkah taktis ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku yang dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Kamis 12 November 2026.

Dua instrumen hukum yang dibahas meliputi Ranperda tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Dalam pidatonya, Benhur menegaskan Maluku memiliki limpahan potensi daerah dan warisan budaya yang luar biasa. Sayangnya,  kata dia, belum seluruhnya mengantongi perlindungan hukum yang memadai sebagai representasi identitas asli daerah.

Ia mengingatkan, kelengahan dalam melindungi aset kultural ini berisiko fatal. Produk lokal Maluku bisa saja diklaim atau dicaplok oleh daerah lain. Sebagai contoh nyata, ia menyoroti kuliner ikonik masyarakat Maluku, yakni papeda.

“Kita juga khawatir papeda yang menjadi hasil daerah Provinsi Maluku bisa saja menjadi rebutan daerah lain,” ungkap Benhur di hadapan peserta rapat paripurna.

Melalui Ranperda Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, DPRD berharap ada kepastian hukum yang jelas, mulai dari proses inventarisasi, pelindungan, pelestarian, hingga pemanfaatan ekonomi.

Regulasi ini diharapkan tidak hanya membentengi kearifan lokal, tetapi juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi kreatif serta sektor UMKM di Bumi Raja-Raja.

Selain kekayaan intelektual, sorotan tajam juga diarahkan pada urgensi perlindungan perempuan. Karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan diakui menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pemenuhan akses keadilan bagi kaum perempuan korban kekerasan yang kerap terbentur kendala geografis, biaya, dan jarak.

Benhur menegaskan, akses terhadap keadilan tidak boleh menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh perempuan, khususnya mereka yang tinggal di pulau-pulau terpencil.

Kehadiran Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat pencegahan kekerasan, mengerek kemandirian ekonomi, hingga memperluas ruang partisipasi dan pendidikan bagi perempuan agar setara dalam pembangunan daerah.

Menutup arahannya, Benhur meminta kepada seluruh anggota Pansus yang diamanatkan agar bekerja secara sungguh-sungguh. Kajian yang komprehensif, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis, harus dikedepankan dengan melibatkan koordinasi erat bersama pemerintah daerah.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan kalangan akademisi dan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar prinsip meaningful participation (partisipasi bermakna) benar-benar terwujud dalam produk legislasi ini.

“Kami berharap forum berkala dan pelibatan publik ini dapat menjadi dasar evaluasi bersama, serta menjaga agar produk hukum yang dihasilkan tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Maluku,” pungkasnya. (KT)

“Atas keputusan mengundurkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia, kami memandangnya sebagai sebuah sikap kenegarawanan yang patut dihormati,” ucap Ketua F-Golkar MPR Melchias Markus Mekeng di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, keberanian menempatkan kepentingan nasional di tengah fragmentasi opini publik dan perbedaan pandangan politik merupakan cerminan kedewasaan dalam kehidupan bernegara.

F-Golkar MPR juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi, pengabdian, dan karya Gibran Rakabuming Raka selama mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyadari bahwa setiap kepemimpinan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, setiap pengabdian yang dilandasi niat baik untuk bangsa dan negara patut dihormati dan dihargai,” katanya.

“Kami juga meyakini bahwa bangsa dan negara Indonesia akan tetap membutuhkan pikiran, tenaga, pengalaman, dan karya Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk terus mengabdi kepada Ibu Pertiwi dalam berbagai bidang kehidupan,” ujarnya.

Keputusan politik Gibran diharapkan menjadi jalan terbaik untuk persatuan bangsa Indonesia. Perdebatan yang tidak produktif diharapkan segera usai dan seluruh energi nasional kembali diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pergantian kepemimpinan, lanjut Melchias, tidak boleh berhenti sebagai rotasi kekuasaan di antara elite politik. Dia menekankan, setiap perubahan harus membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis siang. Penyerahan tersebut dilakukan dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

MPR selanjutnya menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11). Salah satu agendanya membahas pengiriman surat kepada Prabowo untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. (AN/KT)

“Saya ingin menyampaikan bahwa beliau telah banyak membantu saya mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat. Dalam dua tahun pemerintahan kita banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita,” ujar Prabowo dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore.

Prabowo mengatakan berbagai capaian pemerintah selama dua tahun terakhir tidak terlepas dari peran dan kontribusi Gibran.

Sejak awal pemerintahan, Presiden telah meminta Gibran turun langsung ke berbagai daerah, terutama wilayah terpencil, untuk memastikan pelaksanaan program-program pemerintah berjalan dengan baik.

“Pembagian tugas tersebut saya yang mengatur. Saya waktu itu hendak berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional di tingkat pusat, memperbaiki peraturan-peraturan untuk menghasilkan yang terbaik, efisiensi, menertibkan penyelewengan-penyelewengan di semua bidang, dan memperbaiki sistem ekonomi kita supaya sungguh-sungguh kembali ke UUD 1945, terutama Pasal 33 dan Pasal 34,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan pembagian tugas tersebut dilakukan karena situasi global yang penuh ketidakpastian, konflik, dan peperangan membutuhkan perhatian langsung dari pemerintah.

Menurut dia, konflik di Timur Tengah turut berdampak terhadap perekonomian dunia, termasuk memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia.

Prabowo mengaku terbantu oleh pelaksanaan tugas Gibran yang dinilainya berjalan dengan baik selama dua tahun terakhir.

Ia menyebut Gibran telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota, serta melakukan pengecekan dan peninjauan terhadap 303 titik proyek pemerintah.

Menurut Prabowo, capaian tersebut menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen Gibran dalam menjalankan amanah sebagai wakil presiden.

“Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Prabowo mengumumkan pengunduran diri Gibran dalam sesi pernyataan pers yang turut dihadiri Gibran, jajaran pimpinan MPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, sejumlah anggota Komisi III DPR RI, serta beberapa menteri Kabinet Merah Putih. (AN/KT)