W

arga Suli, Tulehu dan Liang, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), menduga aktivitas pengeboran energi panas bumi, yang dilakukan sejak 2010, di wilayah mereka merupakan salah satu faktor pemicu gempa bumi yang dialami warga, mulai dari Kota Ambon, hingga Pulau Seram.

“Di kawasan Suli dan Tulehu, terbanyak adanya aktivitas pengeboran itu,” sebut sejumlah warga kepada Kabar Timur, kemarin. Bahkan, sejak aktivitas pengeboran dilakukan firasat warga bakal terjadi bencana di Kota Ambon sudah ada. 

“Kami warga di kampung-kampung ini orang bodoh. Tapi, firasat kami bahwa Pulau ini bakal ada bencana setidaknya sudah terjawab. Kami sudah menduga jauh sebelum gempa ini menghantam pulau Ambon, setelah aktivitas pengeboran berjalan,” kata mereka.

Mereka meminta, agar wartawan menelusuri lebih jauh lokasi-lokasi pengeboran. Bahkan, menurut mereka, dibeberapa lokasi pengeboran yang katanya untuk mencari energi panas bumi itu, pernah terjadi ledakan-ledakan besar, tapi aktivitas pengeboran tetap berjalan.

“Pengeboran itu, sampai menghasilkan minyak dan gas. Kami mendapat cerita dari anak-anak daerah yang dipekerjakan sebagai sopir. Coba dong wartawan telusuri informasi ini. Setidaknya, semua teka-teki gempa yang tidak pernah berhenti ini bisa terjawab,” bebernya.

Mereka kuatir pengeboran yang dilakukan sejak tahun 2010, telah merebok kerak-kerak bumi pada Pulau Ambon, sehingga berakibat pada gempa yang kini dialami warga. Pasalnya, sejak eksplorasi pengeboran dilakukan kekuatiran warga tentang potensi gempa sudah ada.

JIKA BERDAMPAK

Saat dikonfirmasi terkait keluhan masyarakat atas proyek yang minim publikasi ini, Ketua Komisi II DPRD Maluku Saodah Tuankotta/Tethool kaget soal adanya keberadaan sumur panas bumi.

Menurutnya, multiplier effek atau efek ganda perekonomiannya mungkin bisa mendongkrak PDRB  daerah, tapi kalau hanya menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, DPRD bisa meminta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu dihentikan.

Bagaimana tidak, Pemprov Maluku melalui Dinas ESDM nya tidak pernah berkoordinasi dengan Komisi II. “Kami akan rekomendasikan mereka berhenti kalo ada dampak lingkungan seperti gempa yang meresahkan masyarakat. Makanya dokumen Amdalnya ada atau tidak, itu harus ditunjukkan ke kita,” tandas politisi dari fraksi Gerindra itu kepada Kabar Timur ditemui di gedung rakyat kawasan Karpan, Senin (28/10).

Saodah menjelaskan, setelah masa orientasi anggota DPRD yang baru dilantik ini selesai, pihaknya memastikan akan memanggil semua yang terlibat dalam proyek eksplorasi sumber energi listrik terbarukan itu. Menurut dia apa saja kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral di Maluku harus diketahui oleh Komisi II.

“Pengalaman teman-teman komisi II yang lalu begitu. Kadis ESDM nya, itu setiap bikin kegiatan DPRD tidak pernah tau. Kita ini juga lembaga pengawasan loh,” ujarnya dengan nada tinggi.

Terkait keresahan warga Kecamatan Salahutu, yang mengkaitkan aktivitas pengeboran sumur panas bumi dengan rentetan gempa yang di pulau Kota Ambon, Kabupaten Malteng dan SBB, dia akan meminta Dinas ESDM untuk memberikan penjelasan. 

Walau menurutnya, kekhawatiran masyarakat tersebut belum tentu beralasan, sebab harus ada kajian ilmiah dari pakar di bidang ini dilakukan berikut hasilnya. Karena itu untuk alasan yang sama, kata dia, Komisi II nantinya akan meminta penjelasan pihak-pihak terkait, agar tidak diam, dan segera memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Sekadar tahu saja PT PLN (Persero) pada tahun 2017 lalu untuk pertama kalinya melaksanakan groundbreaking atau pengeboran sumur yang telah diestimasi mampu memberikan energi untuk proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Tulehu, berkapasitas 2 x 10 MW di Desa Suli dan Tulehu.

Groundbreaking PLTP Tulehu ketika itu dihadiri oleh Direktur Bisnis Regional Maluku-Papua PLN Haryanto WS, Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Yunus Saefulhak, Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dan Anggota Komisi VII DPR Mercy Barends.

PLTP Tulehu diharapkan dapat beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada 2019. Dibangun di atas lahan seluas 1.920 Hektar, pembangkit panas bumi ini akan memperkuat sistem kelistrikan di Pulau Ambon yang sampai saat ini masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebesar 61,9 MW. Sementara beban puncak di Ambon sebesar 54 MW.

Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Tulehu memiliki potensi sebesar 60 MW, untuk tahap awal PLN mengembangkan dulu 20 MW. Proyek PLTP Tulehu mendapat pendanaan dari JICA, selain anggaran PLN sendiri.

Pelaksanaan pengeboran dilakukan oleh PT Halliburton Logging Services Indonesia dalam bentuk kontrak Full IPM (Integrated Project Management) dengan jumlah sumur panas bumi yang akan dibor berjumlah 4, terdiri dari 3 sumur produksi dan 1 sumur injeksi dengan nilai kontrak US$ 31 juta.

Sedangkan kegiatan engineering dan supervisi pengeboran dilakukan oleh konsultan WestJec-Connusa Energindo. Dengan beroperasinya PLTP Tulehu, diharapkan dapat meningkatkan 32,28 persen daya mampu guna menopang pasokan listrik yang lebih handal di pulau Ambon.

Jika hasil drilling atau pengeboran menjanjikan, maka akan dibangun 3 sumur tambahan pada tahap kedua yang terdiri dari 2 sumur produksi dan 1 sumur injeksi. PLTP Tulehu menjadi bukti keseriusan PLN mendukung penuh upaya pemerintah menggenjot pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang ditargetkan dapat mencapai sekitar 23 persen dari total pasokan listrik pada 2025 di Indonesia. (KTA)

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno pada Rapat Koordinasi Pertambangan Mineral kepada Pemerintah Daerah dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlangsung di Swiss bhel hotel, Ambon, Selasa (22/10).

Dikatakan, hasil pertambangan selama ini disetor ke pusat, padahal di dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018, di dalamnya ada dua porsi yang wajib berikan negara kepada daerah, yaitu iuran tetap dan bagi iuran eksplorasi dan eksploitasi.

“Kenapa saya katakan tidak transparan, hasil bukan pajak itu bisa disetor ke pusat misalnya Rp1 milyar, tetapi setelah di Kementerian Keuangan, karena DPR juga harus punya dana afirmasi untuk mengatur, jadi dilaporkan ke daerah cuma Rp. 500 juta. Akhirnya daerah tertinggal soal ini, ini juga membuat salah satu inndikator bahwa pempus tidak transparan untuk kita, jadi mesti kita kawal ini ketat, karena kita ada pendapatan disitu maka wajib pemerintah untuk memberikan ke daerah,”tuturnya.

Untuk itu, dirinya merencanakan untuk membentuk tim kecil dalam rangka mendorong pendapatan dari pertambangan untuk daerah, misalnya galian C yang selama ini tidak maksimal.

Bahkan Mantan Bupati MBD dua periode ini mendesak kepada seluruh perusahaan pertambangan di Maluku untuk membuka Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah seperti di wetar atau di MBD, sehingga bisa diawasi. “Semua pengelola tambang yang sudah pada tahap eskplorasi, wajib hukumnya harus memiliki kantor di ibukota provinsi Maluku, kalau tidak ada maka tidak usah keluarkan izin-nya,”ujarnya.

Kemudian divestasi saham, menurutnya harus ada dana bagi hasil yang diberikan kepada Pemda, dimana dalam Undang-Undangan mengamanatkan hal tersebut.

Misalnya, dengan membangun smelter untuk pemurnian dan pengolahan, tetapi tidak menjadi produksi yang siap pakai, hanya dalam bentuk batangan, sehingga dari saham itu, bisa dibentuk pabrik untuk bahan jadi.

“Kita punya tambang banyak, kenapa tidak membangun pabrik, pabrik kabel tembaga, AC dan lain sebagainya, kalau itu kita buat maka ada multi player effect bagi masyarakat, ekonomi akan bertumbuh, sekalipun pertambangan tersebut telah ditutup tetapi rakyat disekitar tetap mendapatkan menfaat. Suplayer bahan baku itu keluar dari investasi pertambangan itu, yang harus diberikan untuk kita,”tandasnya. (RUZ)

“Saat ini mayoritas warga Banda, di Kota Naira sudah mengungsi di ketinggian,” ungkap Iswan, kepada Kabar Timur, tadi malam.

Daerah ketinggian yang ditujuh dan telah dibanjiri warga pesisir pantai itu, lapangan terbang dan di bawah kaki gunung tujuh.

“Rata-rata warga lari dan mengungsi Lapangan Terbang dan ada juga yang bergerak ke arah kaki gunung tujuh,” sebutnya.

Yang pasti situasi areal lapangan terbang Banda Naira saat ini, banjir dengan warga yang mengungsi.

“Dong mengungsi karena gempa sudah enam kali goyangan. Jadi dong takut ada tsunami,” tuturnya, seraya mengaku hingga dilaporkan situasi warga yang mengungsi di daerah ketinggian semakin banyak.

“Bisa jadi sluruh warga pesisir pantai sudah kosongkan rumah dan mengungsi di ketinggian,” ungkapnya melaporkan. (KT)

Hal ini disampaikan Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Ambon, Andi Azhar yang dikonfirmasi Kabar Timur via seluler Selasa malam. “Tidak berpotensi tsunami gempa di sekitaran Pulau Banda,”ujarnya.

Gempa tersebut kata Andi menambahkan, merupakan gempa lokal dengan kekuatan yang relatif kecil karena tertangkap oleh satu sensor saja dan tidak tercatat angkanya. “Jadi skalanya kecil, karena hanya satu sensor yang tangkap. Jadi seperti getaran sebuah truk lewat begitu dan dirasakan itu hanya di sekitaran Pulau Banda saja,”sambungnya.

Olehnya itu, Andi meminta warga di Pulau Banda tidak panik. “Tetap tenang, jangan panik. Bagi warga yang infonya ada yang mengungsi, bisa kembali ke rumah,”tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Kabar Timur, gempabumi mengguncang Pulau Banda di Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (8/10) malam.

Gempa tersebut terjadi sekira pukul 21:59 hingga 22:02 WIT.

“Iya tadi gempa disini (Banda), ada sekitar 5 atau 6 kali tadi bagoyang (guncangan), yang keenam kali itu yang cukup kuat (guncangannya),”ungkap Said, salah seorang warga Banda saat dihubungi Kabar Timur via seluler Selasa malam.

Akibat guncangan gempa dalam durasi kurang lebih tak sampai lima menit itu, sebagian warga yang bermukim di daerah pesisir pantai mulai panik dan memilih mengungsi ke sejumlah lokasi ketinggian seperti di wilayah Desa Rajawali maupun Desa Merdeka.

“Ada sebagian warga panik dan mengungsi ke lokasi ketinggian. Mungkin karena isu-isu (hoax) itu makanya mereka mengungsi,”tandasnya.

Warga Banda lainnya, Ibnu membenarkan jika sebagian warga Banda mulai mengungsi ke lokasi ketinggian akibat gempa Selasa malam. “Ini orang-orang pante (pesisir pantai) ada lewat naik mengungsi (ke Rajawali),”tandasnya.

Hingga berita ini dipublis, belum ada update resmi dari BMKG terkait kekuatan dan pusat gempa. (RUZ)

Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa yang goyang Kota Ambon memiliki kekuatan 6.8 Magnitudo dengan lokasi 3.38 LS,128.43 BT (40 km Timur Laut AMBON-MALUKU) dengan kedalaman 10 Km.

Dari pantauan Kabar Timur di salah satu kawasan di Kota Ambon yakni kawasan Galunggung, warga langsung berhamburan keluar dari rumah saat terjadinya gempa.

Tidak hanya warga, pengunjung dan tamu Hotel Santika, yang merupakan salah satu hotel terbesar di Kota Ambon juga terlihat langsung berlari keluar gedung menuju jalan raya.

Tidak hanya warga yang berada di dalam rumah, warga yang berada di atas kendaraan bermotor juga mengaku merasakan goyangan gempa yang terbilang kuat tersebut dan mengira mengalami ban pecah. (RUZ)

Mereka yang dipercayakan partai politik masing-masing untuk menduduki kursi pimpinan DPRD Provinsi Maluku masing-masing, Lucky Wattimury sebagai Ketua DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Untuk posisi Wakil Ketua I DPRD Maluku dijabat Richard Rahakbauw dari Partai Golongan Karya (Golkar), Melkianus Sairdekut sebagai Wakil Ketua DPRD II dari Partai Gerakan Indonesia Raya dan Aziz Sangkala sebagai Wakil Ketua DPRD III dari Partai Keadilan Sejahtera.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Kondisi ini tentunya membutuhkan adanya keseriusan dan tanggungjawab moral dari lembaga DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk secara bijak menyikapi setiap perkembangan yang ada melalui aktualisasi peran dan fungsi yang dimiliki.

“Penguatan lembaga ini dalam pelaksanaan fungsinya menyerap serta memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan adalah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dihindarkan, karena dalam rangka itulah, kita ada selaku anggota DPRD Provinsi Maluku,” ujarnya.

Penguatan kelembagaan DPRD diharapkan dapat terwujud, ketika selaku pimpinan dan anggota tetap bersatu, bersinergi dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimiliki, baik secara kelembagaan maupun kerangka lewat alat-alat kelengkapan dewan yang ada.

“Kita harus memfokuskan diri pada berbagai agenda kerja yang sementara dilaksanakan, termasuk penyelenggaraan paripurna saat ini. Kita telah melewati beberapa agenda penting, antara lain pembentukan fraksi-fraksi serta Tata Tertib Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Maluku tentang Peraturan DPRD, untuk dikonsultasikan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah,” tandas dia.
Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan, Pimpinan DPRD provinsi berasal dari parpol berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak.

Pada penjelasan pasal itu ditegaskan partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD provinsi dan berhak mengisi kursi pimpinan dewan melalui pimpinan parpol mengajukan anggota DPRD yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD provinsi kepada pimpinan sementara DPRD provinsi.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 35 PP nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota, ditegaskan bahwa pimpinan DPRD merupakan suatu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. (AN/KT)

Pantauan Kabar Timur, warga yang tiba dilokasi kebakaran tidak seberapa. Hanya sekitar tujuh sampai 10 orang. Sementara titik api berada di sejumlah tempat berbeda.

Kekurangan itulah menjadikan api mudah menyebar. Apalagi, ditambah dengan angin yang kencang.

Kini, api sudah menyebar hingga mengenai tembok pembatas Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Leihitu yang tak jauh dengan lokasi kebakaran.

Berada di medan yang curam, membuat warga setempat sedikit kesulitan menjinakkan api. Tidak ada air. Warga mematikan api dengan ranting-ranting pohon.

Sampai saat ini, sebagian titik api sudah berhasil dipadamkan. Sementara titik api lainnya masih dalam penanganan warga.

Dari peristiwa ini, sejumlah pohon cengkih dan tanaman umur panjang lainnya milik warga setempat dibabat habis. (Mg3)