Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memunculkan pertanyaan mengenai kapan sosok penggantinya akan dipilih dan dilantik.

Wapres RI periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka menyebut, keberanian melepaskan jabatan demi kepentingan negara yang lebih besar merupakan bagian dari kedewasaan dalam bernegara.

Gibran menyampaikan pernyataan tersebut pada Kamis, 12 November 2026, setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR RI.

Dia menjelaskan, seorang pemimpin pada akhirnya harus mampu menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi.

Atas dasar itulah, Gibran memilih untuk tidak mempertahankan mati-matian posisi yang didudukinya.

“Namun, ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar jabatan, posisi, atau pembuktian diri. Ada masa di mana seseorang pemimpin harus berani mengambil keputusan. Untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingannya sendiri,” kata Gibran.

Menurut dia, mempertahankan jabatan bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Ada keputusan yang justru menuntut keberanian untuk melepaskan posisi yang sedang diemban.

“Karena kedewasaan bernegara bukan tentang mempertahankan posisi, tapi keberanian untuk melepaskan demi kepentingan negara yang lebih besar,” ujar Gibran.

Dia mengungkapkan, keputusan berhenti dari jabatan RI 2 setelah melalui pertimbangan panjang dan matang. Gibran menyebut, langkah tersebut diambil dengan penuh kesadaran serta kecintaan kepada rakyat Indonesia.

Wapres Gibran menutup pernyataan pengunduran dirinya dengan pesan emosional kepada masyarakat Indonesia. Dia menyebut, keputusan berhenti dari jabatan Wakil Presiden menjadi akhir dari satu bab perjalanan hidupnya, tetapi bukan akhir kecintaannya kepada Tanah Air.

“Sampai di sini saya ingin menutup satu bab perjalanan ini dengan rasa syukur. Hari ini mungkin satu bab dalam perjalanan saya akan berakhir, tetapi kecintaan saya kepada Indonesia tidak akan pernah berakhir,” kata Gibran.

Wali kota Solo periode 2020-2023 itu memastikan, tetap memiliki komitmen untuk bersama masyarakat Indonesia dalam berbagai kondisi. “Saya akan selalu setia bersama masyarakat Indonesia apapun kondisinya,” ucap Gibran.

Selain itu, Gibran menyampaikan, terima kasih atas segala dukungan, kritik, doa, dan pelajaran yang diterimanya selama menjalankan amanah sebagai Wapres. Dia kemudian menutup pernyataannya dengan menyebut nama lengkapnya dan menyampaikan salam perpisahan.

“Saya Gibran Rakabuming Raka terima kasih untuk setiap dukungan, setiap kritik, setiap doa, dan setiap pelajaran. Terima kasih Indonesia dan sampai jumpa lagi,” katanya mengakhiri.

Proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak bisa dilakukan secara langsung oleh Presiden, melainkan harus melalui mekanisme pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa proses tersebut diawali dengan surat pemberitahuan dari MPR kepada Presiden Prabowo Subianto setelah menerima pengunduran diri wakil presiden.

Presiden kemudian diminta mengajukan dua nama calon pengganti beserta dokumen persyaratannya. Selanjutnya, MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu di antara kedua calon tersebut.

Setelah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih, calon yang memperoleh suara terbanyak akan dilantik oleh MPR sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai derasnya arus pemakzulan di parlemen dan langkah mundur Gibran membuat pergantian kursi wapres menjadi keniscayaan yang harus disiapkan dengan cermat.

Baginya, di tengah ketidakpastian sosial, ekonomi, politik, dan geopolitik saat ini, Indonesia tidak sekadar membutuhkan wakil presiden yang cakap membantu presiden mengurai masalah rumit, melainkan juga figur berkaliber dengan legitimasi sosial yang kokoh.

“Problemnya mencarinya tidak mudah. Jika dari parpol biasanya dari parpol yang memiliki suara terbanyak kedua atau ketiga,” ujar Ubedilah.

Bila merujuk studi yang dilakukan Laboratorium Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Saiful Mujani Research Center (SMRC) bertajuk Kepemimpinan Nasional Demokratik-Transformatif: Studi Evaluasi Opinion Leader pada Oktober 2026, terdapat beberapa nama dengan penilaian tertinggi.

Survei ini melibatkan 200 responden dari kalangan terdidik, akademisi, serta jurnalis senior.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD berada di urutan teratas dengan skor 7.6, disusul Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan. Sedangkan, Gibran mendapat poin 4,4 dan Kaesang Pangarep 4,0.

Adapun tercatat beberapa tokoh politik lain ikut dinilai seperti Ganjar Pranowo (6,8), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (6,5), Megawati Soekarnoputri (6,4), Yusril Ihza Mahendra (6,0), Surya Paloh (5,7), Muhaimin Iskandar (5,4), dan Puan Maharani (5,1).

Menurut Ubedilah, sosok ideal tersebut bisa diambil dari kalangan non-partai politik guna meredam friksi elite, atau jika berasal dari partai politik, lazimnya diambil dari partai peraih suara terbanyak kedua atau ketiga di parlemen.

Bahkan, ia menyebut Prabowo bisa saja memilih menjalankan pemerintahan sendirian tanpa wakil presiden hingga pemilu mendatang apabila tidak menemukan figur yang benar-benar tepat.

“Soal kekhawatiran ‘matahari kembar’ saya kira itu berlebihan karena justru yang menentukan adalah Presiden sendiri yang akan mencalonkan pengganti wapresnya di hadapan majelis MPR. Jadi tergantung kemampuan Presiden siapa yang akan dicalonkan untuk mencari pengganti wapres. Tentu dengan pertimbangan yang cermat,” tambah Ubedilah.

Ubedilah merumuskan kriteria wapres ideal pendamping Prabowo sebagai kombinasi karakter dan kapasitas dari tiga mantan wapres terdahulu, yaitu kecerdasan teknokratis-intelektual ala B.J. Habibie, kepiawaian mengelola stabilitas ekonomi secara profesional ala Boediono, serta ketokohan sosial-keagamaan yang menyejukkan ala Ma’ruf Amin.

“Pertanyaannya, adakah yang memenuhi tipologi seperti tiga orang itu yang melekat pada tubuh politik satu orang? Ini yang susah,” kata Ubedilah.

Senada, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menekankan sosok paling dibutuhkan Prabowo saat ini adalah figur profesional dan teknokrat yang piawai membenahi persoalan ekonomi.

Kebutuhan ini mendesak mengingat berbagai survei kredibel menyoroti belum stabilnya harga kebutuhan pokok, sulitnya penciptaan lapangan kerja, tantangan pemberantasan korupsi di sektor hukum, hingga persoalan kontemporer seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Ini semua butuh profesional, teknokrat, dan utamanya kalau memang ada figur ekonomi yang pas mengatasi itu akan lebih baik. Tapi kalau memang tidak ada, figur-figur lain juga patut dipertimbangkan di internal koalisi pemerintahan,” ujar Agung.(TIR)

“Atas keputusan mengundurkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia, kami memandangnya sebagai sebuah sikap kenegarawanan yang patut dihormati,” ucap Ketua F-Golkar MPR Melchias Markus Mekeng di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, keberanian menempatkan kepentingan nasional di tengah fragmentasi opini publik dan perbedaan pandangan politik merupakan cerminan kedewasaan dalam kehidupan bernegara.

F-Golkar MPR juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi, pengabdian, dan karya Gibran Rakabuming Raka selama mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyadari bahwa setiap kepemimpinan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, setiap pengabdian yang dilandasi niat baik untuk bangsa dan negara patut dihormati dan dihargai,” katanya.

“Kami juga meyakini bahwa bangsa dan negara Indonesia akan tetap membutuhkan pikiran, tenaga, pengalaman, dan karya Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk terus mengabdi kepada Ibu Pertiwi dalam berbagai bidang kehidupan,” ujarnya.

Keputusan politik Gibran diharapkan menjadi jalan terbaik untuk persatuan bangsa Indonesia. Perdebatan yang tidak produktif diharapkan segera usai dan seluruh energi nasional kembali diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pergantian kepemimpinan, lanjut Melchias, tidak boleh berhenti sebagai rotasi kekuasaan di antara elite politik. Dia menekankan, setiap perubahan harus membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis siang. Penyerahan tersebut dilakukan dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

MPR selanjutnya menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11). Salah satu agendanya membahas pengiriman surat kepada Prabowo untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. (AN/KT)

“Saya ingin menyampaikan bahwa beliau telah banyak membantu saya mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat. Dalam dua tahun pemerintahan kita banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita,” ujar Prabowo dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore.

Prabowo mengatakan berbagai capaian pemerintah selama dua tahun terakhir tidak terlepas dari peran dan kontribusi Gibran.

Sejak awal pemerintahan, Presiden telah meminta Gibran turun langsung ke berbagai daerah, terutama wilayah terpencil, untuk memastikan pelaksanaan program-program pemerintah berjalan dengan baik.

“Pembagian tugas tersebut saya yang mengatur. Saya waktu itu hendak berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional di tingkat pusat, memperbaiki peraturan-peraturan untuk menghasilkan yang terbaik, efisiensi, menertibkan penyelewengan-penyelewengan di semua bidang, dan memperbaiki sistem ekonomi kita supaya sungguh-sungguh kembali ke UUD 1945, terutama Pasal 33 dan Pasal 34,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan pembagian tugas tersebut dilakukan karena situasi global yang penuh ketidakpastian, konflik, dan peperangan membutuhkan perhatian langsung dari pemerintah.

Menurut dia, konflik di Timur Tengah turut berdampak terhadap perekonomian dunia, termasuk memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia.

Prabowo mengaku terbantu oleh pelaksanaan tugas Gibran yang dinilainya berjalan dengan baik selama dua tahun terakhir.

Ia menyebut Gibran telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota, serta melakukan pengecekan dan peninjauan terhadap 303 titik proyek pemerintah.

Menurut Prabowo, capaian tersebut menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen Gibran dalam menjalankan amanah sebagai wakil presiden.

“Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Prabowo mengumumkan pengunduran diri Gibran dalam sesi pernyataan pers yang turut dihadiri Gibran, jajaran pimpinan MPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, sejumlah anggota Komisi III DPR RI, serta beberapa menteri Kabinet Merah Putih. (AN/KT)

Isu pemakzulan dan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru pada November 2026. Persoalan ini bermula dari polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Gibran menggunakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 2019 sebagai dokumen pemenuhan persyaratan pendidikan setingkat SMA dalam pencalonan Pilpres 2024.

Dokumen tersebut kemudian dipersoalkan melalui gugatan hukum. Perdebatan utamanya adalah apakah dokumen pendidikan yang dimiliki Gibran benar-benar membuktikan kelulusan dari jenjang pendidikan setara SMA.

Dalam putusan pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Namun, MK tidak mengabulkan permohonan pemohon -yang diajukan oleh 12 pemohon, dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, sebagai salah satu penggugat- karena persoalan kedudukan hukum. MK juga menegaskan bahwa temuannya tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Putusan itu kemudian memunculkan perdebatan mengenai kemungkinan DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme pemakzulan. Keesokan harinya, pada 7 Oktober 2026, beredar surat usulan pemakzulan yang dikaitkan dengan anggota fraksi NasDem, Tonny Tesar.

Surat tersebut mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Meski begitu, Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, membantah adanya usulan resmi pemakzulan dari NasDem dan menyebut kabar itu sebagai berita bohong (hoax).

Beberapa hari berselang, tepatnya pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742K/TUN/2026. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan pada 2019 batal dan tidak sah secara hukum.

Tidak hanya itu, MA juga memerintahkan agar dokumen ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Putusan MA tersebut kemudian ditafsirkan oleh sejumlah pihak sebagai perkembangan hukum yang dapat memengaruhi legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.

Pada awal November 2026, sejumlah partai politik menyampaikan sikap yang berbeda terhadap tindak lanjut putusan MA dan MK: PDIP menilai, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai opsi yang paling rasional; PKS menyatakan akan menjalin komunikasi terlebih dulu dengan sejumlah partai untuk menyamakan sikap.

 PKB menyebut akan mengkaji penggunaan hak angket; Golkar menilai HMP lebih tepat jika tujuannya mengarah pada opsi pemberhentian wakil presiden; sedangkan Gerindra mengingatkan agar putusan MA tidak serta-merta dianggap sebagai dasar pemberhentian Gibran.

Pada 9 November 2026, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan ada organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi yang ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme resmi parlemen.

Oleh karenanya, pembahasan pemakzulan Gibran yang sebelumnya berlangsung secara informal memasuki tahap baru setelah DPR menerima laporan pengajuan HMP.

Proses tersebut lantas mulai bergerak ke tahap kelembagaan DPR. Sehari sebelum Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 dibuka pada 9 November 2026, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan sejumlah anggota DPR mulai menggalang dukungan untuk mengusulkan HMP.

Pada tahap awal, dia menyebut sudah ada lebih dari 25 anggota DPR yang memberikan dukungan.

Pada hari Rapat Paripurna dilaksanakan, 10 November 2026, Mardani memberikan pembaruan informasi, jumlah anggota DPR yang telah menandatangani usulan HMP bertambah menjadi sekitar 50 orang.

Menurut Mardani, para penanda tangan berasal dari enam fraksi atau mayoritas fraksi di DPR. Namun, dukungan tersebut masih merupakan sikap personal anggota, bukan keputusan resmi masing-masing fraksi.

“Hampir 50. Surat sudah disampaikan ke pimpinannya. Banyak fraksi,” kata dia melalui aplikasi perpesanan kepada awak media, Selasa (10/11/2026).

Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan pimpinan dewan berkomitmen untuk menindaaklanjuti usulan HMP setelah pembukaan masa sedang, dengan tetap menghimpun pandangan fraksi-fraksi serta alat kelengkapan dewan.

“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, baimana, siapa dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tuturnya dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-11, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Masih di Senayan, demonstrasi mewarnai peringatan Hari Pahlawan di depan Gedung DPR/MPR RI. Salah satu aksi digelar DPP Gema Keadilan yang mendesak Gibran mengundurkan diri atau diproses pemakzulan.

Massa juga meminta DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional serta mendesak pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pada sore harinya, Aliansi Selamatkan Bangsa turut menggelar aksi di depan Gedung DPR. Selain membentangkan spanduk bertuliskan ‘Makzulkan Gibran’, massa menyuarakan persoalan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, kebakaran hutan dan lahan, serta meminta pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi tersebut sempat menutup sebagian Jalan Gatot Subroto di depan kompleks parlemen.

Polda Metro Jaya sebelumnya mencatat terdapat 74 titik penyampaian aspirasi di Jakarta dan Tangerang pada hari itu, dengan estimasi total peserta mencapai 2.500–2.700 orang.

Pada hari yang sama, kabar pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden menyeruak. Informasi mengenai pengunduran diri putra sulung Presiden Joko Widodo itu terdengar berbarengan dengan keluarnya informasi terkait pertemuan antara dirinya dengan Prabowo di rumah dinas Presiden di Widya Candra III, Jakarta Selatan.

Selasa pagi sekitar pukul 10.00 WIB, pertemuan yang kemudian dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi tersebut disebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Berdasarkan informasi yang beredar, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad turut serta dalam pertemuan tersebut.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat, bahwa benar pagi hari tadi Bapak Presiden ada pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden,” ungkapnya dalam konferensi pers sebelum acara penganugerahan gelar pahlawan nasional 2027, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Prasetyo mengatakan dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niatnya untuk undur diri dari Istana Wapres. Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra tersebut enggan menjelaskan apa yang melatarbelakangi alasan Gibran untuk mundur sebagai wakil presiden.

Dia hanya memastikan niat pengunduran diri itu disampaikan karena Gibran kini tengah menghadapi dinamika yang berkembang di publik berkaitan dengan keputusan MK maupun MA.

“Dalam pembicaraan tersebut, Bapak Wakil Presiden bersama tentunya Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang, berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” bebernya.

PRABOWO TAK TOLAK

Prasetyo berkata Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri Gibran dari kursi wakil presiden. Namun, Prasetyo juga tidak dengan gamblang menyebut bahwa Presiden menerima maksud wakilnya itu. Di dalam diskusi, Prabowo disebut hanya memberikan banyak saran kepada Gibran.

Namun, selain menyatakan niat pengunduran diri, Gibran juga dikatakan Prasetyo, memohon kepada Prabowo untuk memberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hanya saja, Presiden tidak memberikan tenggat waktu, hingga berapa lama Gibran dapat membuktikan keabsahan dokumennya.

“Ya, kan, itu proses hukum. Untuk selanjutnya, kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara,” tegasnya.

Seiring dengan kondisi tersebut, Gibran juga akan tetap bekerja seperti biasa dan menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden. Tidak hanya itu, dengan dinamika yang terjadi, Prasetyo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpin Prabowo ini tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Ya (masih bekerja seperti biasa). Perlu kami sampaikan bahwa dinamika apa pun yang terjadi, kami, pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, tetap fokus menjalankan tugas. Setiap hari Bapak Presiden juga memimpin rapat,” jelas dia.

Hanya berselang sekitar 1,5 jam, di Istana Wakil Presiden, Gibran menyampaikan keterangan pers kepada awak media yang sudah menunggu kabar terkait kemunduran dirinya sejak pagi. Namun, alih-alih menyatakan mundur dari posisinya, Gibran justru menyatakan niatnya untuk ‘berjuang’ kembali untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumennya.

Menurutnya, berjuang kembali untuk menempuh jalur hukum merupakan saran yang diberikan Prabowo pada pertemuan pagi tadi.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai dengan S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) di MA,” kata Gibran usai mengonfirmasi pertemuan empat mata dengan Prabowo pagi tadi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tidak ada lagi jalur hukum bagi Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di pengadilan.

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Agung (MA) bersifat final. Terlebih, Gibran bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut, sehingga ia tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

“Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi, dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).

Menurutnya, perkara di MA melibatkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat. Sementara, Gibran tidak mengajukan diri sebagai tergugat intervensi, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menempuh upaya hukum lanjutan.

Semestinya, pembuktian keabsahan dokumen pendidikan dilakukan melalui proses persidangan, bukan lewat pernyataan atau pembuktian di luar pengadilan. Terlebih, perkara tersebut telah melewati proses hukum dan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Membuktikan itu kan waktu sidang. Ya, kalau di luar pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan,” ujarnya. (TIRTO.ID)

Di Hambalang, kapolri dari masa ke masa itu berdiskusi dengan Presiden Prabowo yang juga didampingi sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Yusuf Jauhari, dan Sekretaris Kabinet Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya.

Pertemuan tersebut digelar di tengah pengusutan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh dan masyarakat sipil yang diduga dilakukan oleh jenderal bintang empat dan juga mantan Kapolri berinisial LSP beserta beberapa perwira tinggi Polri.

Sebelum pertemuan, Presiden Prabowo menyalami lebih dulu jajaran mantan kapolri saat mereka memasuki ruang pertemuan.

Sebanyak 10 mantan kapolri yang mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang, yaitu Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi; Jenderal Pol. (Purn.) Surojo Bimantoro; Jenderal Pol. (Purn.) Da’i Bachtiar; Jenderal Pol. (Purn.) Sutanto; Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso Danuri.

Kemudian, ada pula Jenderal Pol. (Purn.) Timur Pradopo; Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman; Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti; Jenderal Pol. (Purn.) Rusdiharjo; dan Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian.

Jajaran 10 mantan kapolri yang datang itu menjabat pada rentang waktu tahun 1998–2019. Dalam rombongan mantan kapolri itu, tidak ada Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz yang menjabat pada periode 1 November 2019–27 Januari 2021.

Dalam siaran resmi Sekretariat Presiden, pertemuan dibuka oleh Presiden Prabowo. Kemudian, beberapa mantan kapolri turut berbicara kepada Presiden dalam pertemuan tersebut.

Di meja bundar, mantan-mantan kapolri beserta Kapolri Suyudi duduk mengelilingi area meja dengan Presiden Prabowo sebagai pusatnya. Di sisi kanan Presiden ada Menhan Sjafrie, sementara sisi kiri Presiden ada Kapolri Jenderal Suyudi.

Di belakangnya, ada pejabat-pejabat utama Polri, di antaranya Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin, dan Kadiv Propam Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap.

Pihak Istana, sejauh ini, hanya menyiarkan rekaman video bagian awal pertemuan tanpa ada suara. (AN/KT)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menyiapkan stimulus tarif penerbangan agar momen Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) jadi jauh lebih terjangkau bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, mengungkapkan kebijakan ini digelontorkan khusus membantu meringankan beban biaya perjalanan masyarakat yang ingin merayakan momen akhir tahun.

“Dalam rangka menyambut angkutan Udara Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, pemerintah telah menetapkan kebijakan stimulus untuk mendukung keterjangkauan harga tiket pesawat bagi masyarakat,” ujar Lukman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Lukman memaparkan, penurunan harga tiket ini ditopang oleh dua instrumen utama. Pertama, lewat pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk penerbangan domestik kelas ekonomi, yang sudah diatur dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026.

Kedua, lanjut dia, ada diskon 50 persen untuk Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U/PSC) serta jasa pendaratan dan penyimpanan pesawat di bandara, plus pemotongan tarif PNBP sebesar 50 persen.

“Melalui kebijakan tersebut, harga tiket pesawat diproyeksikan dapat turun sekitar 11–12 persen. Namun, besaran penurunan harga dapat bervariasi tergantung rute, jadwal penerbangan, komponen tarif, dan ketersediaan kursi,” jelas Lukman.

Kebijakan stimulus ini berlaku untuk periode penerbangan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan masa pembelian tiket mulai 20 Oktober 2026 sampai 10 Januari 2027.

Ke depannya, Kemenhub memastikan bakal mengawal ketat kebijakan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung masyarakat di lapangan tanpa ada celah.

“Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan agar manfaat stimulus dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” pungkas Lukman. (AN/KT)

Dia pun mendukung penuh Polri yang menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka penyadapan ilegal. Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, kata dia, menunjukkan ketegasan hukum tanpa pandang bulu.

“Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini,” kata Sugiat di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan penyadapan tersebut tidak bisa menekan apalagi mendikte kepemimpinan Presiden Prabowo. Pemerintahan Presiden Prabowo, kata dia, berdiri atas mandat rakyat dan tidak akan pernah tunduk pada intimidasi atau gertakan intelijen gelap mana pun.

Kasus itu, kata dia, harus menjadi peringatan keras bagi praktik-praktik deep state atau oknum jahat di dalam birokrasi. Menurut dua, kasus ini adalah sinyal tegas bahwa era pembiaran sudah selesai, negara akan melakukan pembersihan total tanpa toleransi sedikit pun.

“Perlu dilakukan pendalaman secara transparan mengenai motif di balik tindakan ini, apakah murni kejahatan informasi, motif politik untuk mengganggu stabilitas nasional, atau ada keterlibatan jaringan, kepentingan pihak eksternal tertentu,” katanya.

Menurut dia, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini tetap berjalan dengan sangat solid, fokus, dan efektif. Kerja-kerja strategis untuk rakyat, kata dia, tidak terganggu sedikit pun oleh upaya pembocoran atau penyadapan ilegal tersebut.

Untuk itu, dia pun mengajak seluruh pihak dan masyarakat untuk tidak berspekulasi serta mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum agar diusut tuntas hingga ke akar-akarnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Presiden Prabowo Subianto memimpin dengan mandat rakyat yang bersih dan kuat. Segala bentuk intimidasi digital, spionase, atau operasi senyap tidak akan pernah berhasil mendikte jalannya pemerintahan,” katanya.(AN/KT)

“Kasus yang melibatkan LSP dan kawan-kawan ini dapat dikategorikan sebagai abuse of power yang melanggar ketentuan perundang-undangan,” kata Baidowi dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, penyadapan terhadap pejabat negara, termasuk kepala negara, tanpa kewenangan dan izin yang sah merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip supremasi hukum.

Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, seperti Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan, dengan memenuhi persyaratan hukum serta ditujukan untuk kepentingan penegakan hukum.

Menurut ia, tindakan penyadapan di luar ketentuan tersebut tidak hanya berpotensi melanggar hak privasi yang dijamin konstitusi, tetapi juga mengancam stabilitas politik dan integritas informasi negara.

Selain itu, dia mengatakan hubungan dalam struktur pemerintahan harus dibangun atas dasar kepatuhan institusional yang sehat dan penghormatan terhadap kepemimpinan.

Baidowi menegaskan telah terjadi pelanggaran etika birokrasi dalam kasus penyadapan tersebut.

Menurut dia, munculnya kecurigaan dan ketidakpercayaan yang berujung pada tindakan pengintaian oleh bawahan terhadap pemimpinnya merupakan perilaku yang bertentangan dengan etika pemerintahan.

“Kasus seperti ini biasanya memicu evaluasi mendasar terhadap loyalitas serta pengawasan internal di tubuh birokrasi pemerintahan,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga petinggi Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural dan penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11), Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin mengatakan ketiga tersangka diduga menyadap Presiden, menteri, pejabat negara, tokoh politik, hingga media sejak 2025.

Para tersangka ditengarai menyadap nomor telepon target-target tersebut secara ilegal. Kegiatan itu diduga berlangsung hingga 2026. (AN/KT)

“Bahwa, terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 191-193 KUHP Nasional, dan sekarang sedang dilakukan pendalaman terus menerus,” kata Yusril Ihza Mahendra, di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Yusril saat menggelar konferensi pers di sela-sela kunjungan kerja ke Aceh, di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi polisi berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Ketiga tersangka tersebut diduga menyadap secara ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, sejumlah menteri, pejabat, tokoh politik, hingga media sejak 2025 hingga 2026.

Yusril mengatakan bahwa sampai dengan penetapan tersangka, sejauh ini sudah ada dua alat bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana penyadapan dan intersepsi.

Namun, ketika dilakukan pengembangan, maka nantinya bakal diketahui motif penyadapan tersebut, ke mana tujuan penyadapannya, dan mulai ditemukan indikasi bahwa tindakan itu mengarah ke tindakan makar sesuai Pasal 191-193 dari KUHP Nasional.

“​Pasal 191 KUHP itu berbunyi. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun,” ujarnya.

Yusril menegaskan bahwa indikasi makar dalam perkara ini tidak bermaksud untuk membunuh, melainkan untuk menghambat agar Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

“Mulai mengarah ke sana, ada indikasi ke arah makar, bukan membunuh, seperti berkeinginan untuk melumpuhkan agar Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan, itu yang sedang didalami penyidik,” ujar Yusril. (AN/KT)

Saat menjadi saksi kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, ia menyampaikan permintaan tersebut bertujuan agar Tan Kian tak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Jiwasraya.

“Saat itu Pak Febrie tanya ‘berapa?’ Saya bilang ‘nggak tahu terserah om’. Terus Pak Febrie bilang ’50’,” kata Ferry sambil mencontohkan isyarat yang digunakan oleh Febrie menggunakan jari terkait besaran jumlah uang yang dimintakan.

Setelah itu, dia pun langsung menelepon Tan Kian untuk menjadwalkan pertemuan pada esok harinya guna menyampaikan permintaan Febrie tersebut.

Kendati demikian, Ferry mengaku menyampaikan kepada Tan Kian bahwa permintaan uang dari Febrie sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan Rp55 miliar kala itu.

Setelah permintaan tersebut disampaikan, kata dia, Tan Kian pun meminta waktu sebelum pada akhirnya menyerahkan uang itu secara bertahap sebanyak tiga kali.

“Diserahkan langsung ke saya. Tapi memang saya cari makan, jadi yang sisa Rp5 miliarnya buat saya dan sekarang karena saya sudah tahu salah makanya saya kembalikan ke jaksa,” tutur dia.

Ferry bersaksi untuk tiga terdakwa dalam kasus tersebut, yakni Febrie Adriansyah, managing partner kantor hukum Don Ritto & Rekan, Don Ritto alias Idon, beserta Komisaris PT Kantor Omzet Indonesia (Koin Money Changer) Nurman Herin.

Febrie, bersama-sama Idon dan Nurman, didakwa melakukan korupsi dalam perkara dugaan pemerasan terkait penanganan perkara PT ASABRI dan/atau PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2020 serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada tahun 2020–2026.

Korupsi yang diduga dilakukan eks Jampidsus itu berbentuk pemerasan dan TPPU. Dalam dakwaan pemerasan, Febrie didakwa meminta uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar dari saksi perkara Jiwasraya, Tan Kian.

Ia disebut menekan Tan Kian, melalui perantara bernama Ferry Yanto Hongkiriwang, agar tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi Jiwasraya.

Selain itu, Febrie juga didakwa melakukan TPPU sebesar Rp354,62 miliar yang meliputi Rp346,74 miliar dan 440.990 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp7,88 miliar (kurs Rp17.880 per dolar AS).

Pencucian uang diduga dilakukan Febrie saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung periode 2019–2021 maupun selaku Jampidsus pada Kejagung periode 2021–2026.

Dijelaskan bahwa TPPU tersebut dilakukan oleh Febrie atas penerimaan saham, tanah, dan/atau bangunan dari tindak pidana korupsi selama menjabat melalui Idon, Nurman Herin, dan Ferry Yanto.

Sementara, pencucian uang dilakukan dia melalui penempatan uang pada rekening atas nama orang lain, mentransfer uang haram tersebut kepada orang kepercayaannya atau pihak lainnya, menempatkannya pada perusahaan yang didirikan atau pun menempatkan uang sebagai penyertaan modal pada perusahaan lainnya.

Kemudian, lewat pembelian atau pembayaran tanah dan/atau bangunan, emas, serta satu unit mobil Fortuner atas nama Muhammad Agung Garisman, keperluan pribadi, menempatkan di beberapa brankas, kamar kos, serta kantor atau rumah Puspita Lasambu.

Atas perbuatannya, Febrie terancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 607 ayat (1) huruf a atau Pasal 607 ayat (1) huruf b juncto Pasal 20 huruf c jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional jo. Pasal II ayat (8) Lampiran I angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (AN/KT)