KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff resmi melantik Muhammad Thaher Hanubun-Petrus Beruatwarin sebagai Bupati-Wakil Bupati Maluku Tenggara dan Adam Rahayaan-Usman Tamnge sebagai Walikota-Wakil Walikota Tual Periode 2018-2023.

Pelantikan kedua pasangan Kepala Daerah ini dilangsungkan di Aula Lantai Tujuh Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (31/10), kemarin. Forkopimda, para pejabat lingkup Pemprov Maluku maupun lingkup Kabupaten/Kota serta ratusan pendukung kedua pasangan Kepala Daerah itu, turut hadir.

Pelantikan Hanubun-Beruatwarin sebagai Bupati-Wabup Malra berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.81-7825 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati Malra Provinsi Maluku dan SK Nomor 132.82-7826 Tahun 2018 tentang pengangkatan Wakil Bupati Malra lima tahun kedepan terhitung sejak pelantikan.

Sementara pelantikan Adam Rahayaan-Usman Tamnge sebagai Walikota-Wakil Walikota Tual berdasarkan SK Mendagri Nomor: 131.81-5962 Tahun 2018 tentang pengangkatan Adam Rahayaan sebagai Walikota Tual masa jabatan 2018-2023 dan SK Mendagri Nomor: 132.81-5963 Tahun 2018 tentang pengangkatan Usman Tamnge sebagai Wawali Kota Tual masa jabatan 2018-2023 terhitung tanggal pelantikan.

Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam sambutannya mengatakan pelantikan kedua pasangan Kelapa Daerah itu menjadi jawaban dari rumor-rumor yang bias terkait hasil Pilkada Kota Tual dan Maluku Tenggara yang berhembus.

Untuk itu, dirinya berpesan kepada dua pasangan Kepala Daerah yang telah dlantik dan diambil sumpahnya itu untuk bersikap bijak dalam memimpin.

“Sejak sekarang, setelah pelantikan ini saudara-saudara adalah kepala daerah milik masyarakat Tual dan Malra. Blok-blok berseberangan saat Pilkada lalu harus dihapus untuk seterusnya. Mari tinggalkan itu, kini hanya ada satu kepentingan yaitu membangun daerah untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan,”ujarnya.

Selain itu, Gubernur berpesan kedua daerah yang memiliki kedekatan harus melihat potensi-potensi yang ada guna digerakkan agar mendorong percepatan pembangunan. Seperti pengelolaan sampah, air bersih, transportasi pembangunan infrastruktur, pertanian, perikanan serta lainnya.

“Mulailah berproses kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan. Kebutuhan saling melengkapi adalah kunci sukses bersama kedua saudara di atas bumi larvul ngabal,”tuturnya.

Selain itu, hukum adat yang ada pada kedua daerah ini, kata Gubernur, menjadi warisan mulia yang harus dijaga, dipelihara dan dimanfaatkan untuk kemajuan daerah bukan menghambat pembangunan.

Untuk Bupati Malra yang baru, dikatakan Gubernur, faktor kemahalan dan pembengkakan biaya ekonomi, termasuk kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi dan aksebelitas serta transportasi termasuk belum banyaknya wilayah yang terkoneksi dengan baik.

“Untuk itu saya mintakan mesti lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur sarana prasarana umum seperti jalan, jembatan pelabuhan terminal dan lainnya. Begitu juga raihan WTP yang telah diraih untuk tetap dijaga,”pesannya.

Sedangkan Walikota Tual, Gubernur berpesan, agar terus mencari dan mengelola sumber-sumber pendapatan secara efektik dan efisien. “Sebagai kota yang terus berkembang, Tual harus melakukan penataan ruang dan pemanfaatan wilayah secara tepat, mendesain wilayah pemukiman, ruang publik, jalur hijau sejak dini,”tuturnya.

Gubernur mintakan kepada semua elemen untuk dukung penuh pemimpin yang dipilih, patuhi kebijakan yang ditetapkan, kerjakan yang diperintahkan sebab kedua pasangan kepala daerah itu adalah pemimpin.

“Jika keliru dari janji kampanye, jangan ragu kritisi tapi dengan cara yang santun dan sesuai aturan. Saya ingatkan semua untuk bersama baku pegang tangan, bantu bangun negeri agar cahaya kemakmuran benar-benar terbit sinari kemiskinan dan keterbelakangan. Harus saling mendukung, menghormati, melengkapi. Kekompakan akan menjadi cerminan keteladanan bagi masyrakat kita dan posisi saudara-saudara (Bupati wabup dan walikota-wawali) adalah aktor utama apakah persoalan rakyat dapat terjawab atau tidak,”sambungnya.

Gubernur meminta kedua pasanagn Kepala daerah itu ciptakan ASN yang tidak koruptif serta hadirkan pelayanan publik yang prima pada semua sektor. “Saya mintakan saudara-saudara tata agenda ekonomi dan pembngunan, lakukan analisa dan kajian-kajian strategis guna menyusun RPJMD Kabupaten/Kota masing-masing dan hendaknya diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat,”imbuhnya.

Sementara Bupati Maluku Tenggara Periode 2018-2023, Muhammad Thaher Hanubun kepada wartawan mengatakan 100 hari akan ada program-program yang dilakukan terutama menata hal-hal yang diperlukan.

“Membuat database, apa yang diperlukan untuk Malra saat ini. Kemudian persoalan 192 Kepala Ohoi Insya Allah akan diselesaikan. Jadi buat kepala pejabat maupun kepala-kepala Ohoi akan didefinitifkan paling tidak dalam 100 hari kerja itu 60 persennya sudah dilantik definitif,” sebutnya.

Untuk infrastruktur, dikatakannya sarana prasaran Key Besar akan menjadi fokus dan perhatian sehingga dalam kurun waktu tiga tahun kedepan masyarakat di Key Besar bisa menikmati jalan, listrik, air bersih dan rumah sakit.

Terpisah, Walikota Tual Periode 2018-2023, Adam Rahayaan kepada wartawan mengatakan dalam 100 hari kerjanya nanti akan memujudkan Kota Tual sebagai kota yang beriman, berekonomi, responsif, akuntabel, demokratif dan transparan.

“Ada tujuh misi, 28 program, 113 kegiatan yang akan dilakukan. Program unggulan kata dia ada tujuh yang menjadi prioritas, religi nomor urut pertama, kedua kesehatan dan ketiga pendidikan karena orang sehat dulu baru lainnya bisa melangkah. Intinya mewujudkan sumberdaya manusia yang religi , cerdas dan sehat,”pungkasnya. (RUZ)