KABARTIMURNEWS.COM.MAKASSAR-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia terus meningkatkan peran tim pemeriksa daerah (TPD) wilayah timur Indonesia melalui diseminasi penguatan kapasitas guna menghadapi persoalan pemilu mendatang.

“Jadi, kita kumpulkan tim pemeriksa daerah (TPD) dari berapa provinsi wilayah, ada 14 provinsi (di KTI). Pemeriksa daeah ini anggotanya Ex officio KPU satu orang, Bawaslu satu orang dan tokoh masyarakat, biasanya dari kampus,” ujar Ketua DKPP RI Heddy Lugito di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Ia menjelaskan TPD ini nantinya bertugas mendampingi ketua majelis untuk memeriksa perkara-perkara etik maupun pelanggaran-pelanggaran etik penyelenggara. Sebab, selama ini Pemilu yang lalu terjadi pelanggaran etik sangat besar dibanding Pemilu sebelumnya.

“Selama tahun politik itu terjadi, selama setahun ada 675 pengaduan etik. Artinya sehari lebih dari dua, dan itu harus disidangkan semuanya. Kalau tidak terbukti ya kita rehabilitasi. Kalau terbukti, sanksinya tergantung pelanggaran etik yang mereka lakukan,” paparnya.

Kendati demikian, ungkap Heddy, peran TPD selama ini mayoritas berasal dari kalangan akademisi kampus bekerja secara sukarela, tanpa honor tetap dan hanya mendapatkan honor setelah sidang.

“Tim pemeriksa daerah yang jadi tokoh masyarakat itu nggak digaji. Luar biasa, nggak diberi honor. Mereka datang dari kampus-kampus, biasanya para dosen, para akademisi. Diberi honor kalau waktu sidang saja. Jadi, itulah kehebatan para akademisi kita untuk tetap bekerja meskipun tanpa imbalan,” tuturnya.

Heddy mengharapkan penguatan kapasitas kepada TPD yang berlangsung selama 10-12 Mei 2026 tersebut dapat meningkatkan keilmuan sehingga ke depan mereka tidak hanya menjadi TPD tetapi menjadi tulang punggung DKPP di daerah untuk melakukan sosialisasi etik.

“Dengan sosialisasi etik diharapkan ke depan tidak terjadi lagi pelanggaran etik yang sebesar itu karena sosialisasi-sosialisasi tim TPD ini sudah sangat masif,” ujarnya.

Sebelumnya, saat pembukaan Disemilasi Penguatan Kapasitas TPD Minggu (10/5) malam, Heddy menekankan pelanggaran etik paling berat oleh penyelenggaraan Pemilu adalah tindakan mengkhianati suara rakyat. Pemilu bukan sekedar perebutan kekuasaan, tapi delegasi mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih secara demokratis.

“Pelanggaran etik paling besar itu ketika mengkhianati suara rakyat. (seperti) menggeser atau memanipulasi suara rakyat, itu tidak bisa dimaafkan DKPP karena bagian dari pengkhianatan demokrasi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda selaku mitra DKPP dan penyelenggara kegiatan tersebut mengemukakan bahwa Pemilu adalah instrumen demokrasi dalam melakukan rotasi atau pergantian kekuasaan secara sah, damai dan beradab. Berbeda jika sistem monarki absolut atau kerajaan digunakan.

“Pemilu kita dipilih sebagai instrumen untuk melakukan rotasi kekuasaan yang bersifat terbuka, periodik, dan berkala. Tapi prinsip dasar perebutan kekuasaan itu hasrat individu untuk berkuasa, yang cenderung menghalalkan segala cara,” tuturnya.

Selain itu, ungkap Rifqy, dengan dinamika yang ada kadang kala penyelenggara Pemilu di daerah diseret-seret dalam hal peralihan kekuasaan. Sebab, mereka tidak memahami ‘mens rea’ sehingga melakukan itu diseret dalam kondisi eksternal.

“Penyelenggara Pemilu di daerah kadang kala tidak memiliki pilihan rasional agar dia tidak melanggar etik dan natural. Tetapi, apapun itu DKPP menjadi early warning kepada kita semua karena rata-rata orang bukan sekedar ingin terus menjadi penyelenggara di daerah, tapi ingin naik terus ke nasional,” ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman, Ketua KPU Sulsel dan Bawaslu Sulsel serta anggota KPU dan Bawaslu dari 14 provinsi di kawasan timur Indonesia. (AN/KT)

Insiden tersebut mengakibatkan sejumlah warga dan karyawan perusahaan mengalami luka-luka.

Kepala Bidang Humas (Kabidhumas) Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol. Djoko Wienartono di Palu, Sabtu, menyampaikan keprihatinannya atas insiden fisik yang terjadi akibat sengketa lahan tersebut.

“Kami sangat menyayangkan terjadinya insiden fisik yang menyebabkan jatuhnya korban luka, baik dari pihak warga maupun karyawan perusahaan. Kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya Aliansi Masyarakat Desa Towiora dan pihak PT LTT, agar menahan diri dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh suasana,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini personel Polres Donggala telah berada di lokasi kejadian guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif.

Selain itu, Polda Sulteng juga telah menyiagakan personel cadangan dari Satuan Brimob dan Samapta sebagai langkah antisipasi apabila terjadi eskalasi.

Djoko menegaskan bahwa penanganan terhadap para korban menjadi perhatian utama kepolisian. Menurut dia, seluruh korban luka, baik dari pihak warga maupun perusahaan, dipastikan mendapatkan perawatan medis yang layak.

“Kami tegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Polda Sulteng tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan anarkis yang melanggar hukum,” katanya

Menurut Djoko, sengketa lahan merupakan persoalan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan melalui kekerasan. Oleh karena itu, pihak kepolisian mendorong penyelesaian melalui mekanisme dialog dan jalur administratif.

Ia menyebut Kapolres Donggala telah melakukan koordinasi intensif dengan Bupati Donggala serta Satgas PKA (Penanganan Konflik Agraria) untuk mempercepat proses mediasi

“Kami menilai sengketa lahan harus diselesaikan melalui jalur dialog dan administrasi, bukan dengan kekerasan,” ujarnya.

Kabidhumas Polda Sulteng itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian serta mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan.

Ia turut mengimbau para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk berperan aktif menenangkan massa serta mengajak warga kembali ke rumah masing-masing demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Donggala dan perbatasan Pasangkayu. (AN/KT)

Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Sabtu (24/1) dini hari sekitar pukul 01.00 WITA di Kawasan Megamas, Kota Manado, petugas mengamankan seorang pria berinisial KL (37), warga Jakarta Utara.

“Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran liquid berbahaya,” ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Sulut Kombes Pol Arie Fadlani, Rabu.

Menurut Kombes Pol Arie, pengungkapan tersebut bermula dari penyelidikan mendalam terhadap informasi masyarakat dan setelah memetakan keberadaan target, tim langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Dari hasil interogasi awal, tersangka mengakui bahwa barang haram tersebut dikirim dari Tangerang melalui sebuah perusahaan jasa ekspedisi oleh seorang wanita berinisial L.

Satu botol liquid tersebut dibanderol dengan harga yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp 2.000.000.

Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu botol cairan liquid diduga mengandung narkoba, satu buah cartridge berisi cairan serupa dan satu unit ponsel milik tersangka.

Tersangka mengakui bahwa cairan tersebut mengandung bahan berbahaya sejenis narkotika yang dapat memberikan efek euforia atau rasa bahagia berlebih (fly) bagi penggunanya.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami tengah melakukan uji laboratorium forensik (Labfor) untuk memastikan kandungan kimia di dalam cairan tersebut. Selain itu, tim juga sedang melakukan pengembangan untuk mengejar pemasok utama yang berada di luar daerah,” ungkapnya. (AN/KT)

“Kami bertemu dengan Pak Agus Fatoni untuk mendiskusikan beberapa hal strategis keberlanjutan pembangunan kota,” ujarnya melalui keterangannya diterima di Makassar, Rabu.

Munafri menekankan pertemuannya yang berlangusng di Jakarta itu menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat.

Wali kota yang mengikutsertakan sejumlah jajaran pejabatnya dalam pertemuan itu, menegaskan keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola pendapatan dan keuangan daerah sebagai fondasi utama pembangunan yang berdaya saing dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan pembahasan pertama difokuskan pada sistem dan skema keuangan daerah ke depan untuk memastikan alokasi anggaran dapat tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan riil daerah, serta mendukung program prioritas pembangunan.

Munafri menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026.

“Dengan kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, kami di daerah dituntut untuk lebih cermat, efektif, dan inovatif dalam mengelola APBD agar tetap mampu mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas mekanisme perubahan nama perusahaan daerah (Perseroda) milik Pemerintah Kota Makassar, termasuk skema keuangan dan penyertaan modal yang akan diterapkan ke depan.

“Pembahasan ini dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi serta mendukung penguatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) ini,” ujarnya.

Munafri berharap Dirjen Keuda Kemendagri dapat secara langsung memberikan arahan dan pembekalan kepada aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Makassar terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

“Kami meminta waktu kesediaan pak Dirjen Keuangan untuk berkunjung ke Makassar, berikan pemahaman dan penguatan bagi ASN dalam hal pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Agus Fatoni, merespons positif berbagai hal yang disampaikan Pemerintah Kota Makassar dalam pertemuan bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkot Makassar dalam mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Kami mendukung upaya optimalisasi APBD, termasuk melalui skema pemanfaatan aset daerah, BUMD, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Agus.

Agus menegaskan bahwa optimalisasi APBD dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis, termasuk mendorong kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sektor-sektor potensial. (AN/KT)

“Kemarin pada Musyawarah Besar IX Lamahu, saya menyampaikan pesan penting bagi para orang Gorontalo yang telah sukses di luar daerah, termasuk di Jakarta, agar turut mendorong kemajuan Gorontalo. Banyak sekali putra Gorontalo yang telah sukses berkarir di luar daerah. Ada yang menjadi pengusaha sukses, tokoh nasional, dan karir lainnya. Mereka sukses, sehingga diharapkan sering-sering pulang kampung untuk turut berperan aktif membangun Gorontalo,” katanya di Gorontalo, Senin.

Gusnar mengaku antusias dalam forum yang digelar pihak Lamahu dengan tema “Mopolanggato Huyula: Revitalisasi Spirit Gotong Royong dalam Menghadapi Tantangan Global”.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi panggung strategis untuk menyatukan tokoh dan diaspora Gorontalo dalam satu visi besar pembangunan daerah.

Di hadapan tokoh nasional dan masyarakat Gorontalo lintas profesi, Gusnar mengajak seluruh elemen untuk mengambil peran aktif mendorong kemajuan Gorontalo.

Ia mengatakan pembangunan daerah hanya akan melaju jika dikerjakan bersama, tentu dengan semangat gotong royong dan keberpihakan nyata pada kepentingan rakyat.

Gusnar memaparkan sejumlah capaian penting Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, mulai dari pengelolaan sumber daya alam yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan, penguatan sektor pertambangan yang dikelola secara profesional, hingga langkah konkret menuju kemandirian pangan seperti percetakan sawah baru, dan pembangunan industri hilirisasi peternakan.

Selain itu, sebut dia, transformasi IAIN Sultan Amai menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Amai Gorontalo, serta pengembangan Bandara Gorontalo sebagai embarkasi haji sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Kepemimpinan Gusnar pun mendapat apresiasi dari para tokoh nasional yang hadir, termasuk dari Fadel Muhammad dan Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Keduanya menilai Gusnar sebagai gubernur yang membanggakan dan patut disyukuri sebab mampu mengangkat potensi agro maritim, memperkuat kemandirian pangan, serta menjaga persatuan sebagai kunci utama mewujudkan Gorontalo yang maju, mandiri, dan berdaya saing. (AN/KT)

“Luar biasa, beliau (Andy Dahananto) orang yang sangat loyal terhadap profesi dan instansi. Beliau orang yang punya dedikasi dan loyalitas yang luar biasa,” ungkap Capt. Djarot Harnanto, salah satu sahabat almarhum Andy di Tangerang, Banten, Ahad.

Dia menceritakan sepenggal sejarah awal perkenalannya selama masa pendidikan penerbangan di Juanda Flying School pada tahun 1985-1987. Ia bersama mendiang Andy Dahananto terbilang dekat karena satu kamar di asrama dan satu angkatan.

Andy sudah dikenal sebagai sosok dan figur yang baik humoris, lucu, pintar dan sangat santun terhadap semua orang.

“Mendiang Andy Dahananto adalah sosok figur orang yang menyenangkan. Dia terkesan humoris, lucu, ‘smart’ dan sangat santun orangnya,” katanya.

Bahkan, kata dia, sejak lulus pendidikan penerbangan hingga berkarir sebagai pilot di Indonesia Air Transport (IAT) belum pernah berpindah-pindah perusahaan.

Almarhum sangat pantas untuk dijadikan sebagai panutan oleh seluruh pelaku profesi penerbangan di Indonesia.

“Contoh, setelah lulus tahun itu sampai sekarang beliau tidak pernah pindah-pindah. Jadi sangat luar biasa, makanya menurut saya salah satu posisi yang sangat pantas,” ungkapnya.

Capt. Djarot juga mengenang kebersamaan dengan almarhum yang sempat dijahili olehnya. Pada saat itu mendiang Andy kerap memakai shampo miliknya dan pada akhirnya ia isi shampo itu dengan kecap.

“Jadi intinya kami berdua bersahabat itu saling bercanda saja. Sampai sudah tua juga begitu. Karena beliau sosok figur yang saya tidak pernah ada seumur-umur hidup saya,” tuturnya.

Sebelum tragedi terjadi, dirinya bersama Capt. Andy Dahananto sempat berkomunikasi melalui panggilan video grup di aplikasi percakapan. Semua anggota grup itu bertukar kabar dan informasi terkait kondisi dunia penerbangan.

“Beberapa minggu sebelumnya, kami satu grup itu memang sedikit lumayan aktif. Tapi Insya Allah, beliau gugur saat menjalankan tugas,” ujarnya.

Ia berharap kepada keluarga yang ditinggalkan dapat tetap tebah dan ikhlas menghadapi musibah serta cobaan yang diberikan oleh sang pencipta.

Dia mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik dan alam ibadahnya diterima. “Karena saya yakin alam sudah mempersiapkan semuanya. Saya bilang sebetulnya adalah ‘happy ending’ untuk almarhum,” kata dia.

Sebelumnya, Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad Capt. Andy Dahananto bersama sembilan jenazah lainnya yang merupakan korban kecelakaan pesawat ATR 42-500.

Jenazah Capt Andy diterbangkan dari Makassar pada Sabtu (24/1) sekitar pukul 21.30 WIT menuju Jakarta dengan ketibaan melalui Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten pada Sabtu malam (24/1).

Selanjutnya, jenazah diserahkan ke pihak keluarga korban ke rumah duka di Perumahan PWS Tigaraksa, RW/RT 03/06, Desa Margasari, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Almarhum dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ranca Sadang, Desa Sodong, pada Ahad siang. (AN/KT)

Kepala BBMKG Wilayah IV Irwan Slamet saat dihubungi di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa gempa bumi tersebut terjadi, pada pukul 01.16 Wita, yang merupakan gempa bumi tektonik.

Ia menyampaikan bahwa hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi tersebut terletak pada koordinat 4.14 Lintang Selatan (LS), 121.98 Bujur Timur (BT).

“Atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 17 kilometer Selatan Koltim, Sulawesi Tenggara, pada kedalaman 10 kilometer,” kata Irwan Slamet.

Dia menyebutkan bahwa dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar aktif.

Irwan Slamet mengungkapkan bahwa berdasarkan estimasi peta guncangan atau shakemap dan laporan masyarakat, gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Kecamatan Ladongi, Koltim, dengan skala intensitas II-III MMI atau getaran yang dirasakan nyata dalam rumah.

“Terasa getaran seakan-akan ada truk yang berlalu,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

“Hasil permodelan menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami,” jelasnya.

Irwan Slamet menyampaikan hingga pukul 03.30 Wita, hasil monitoring BMKG menunjukkan belum terjadi aktivitas gempa bumi susulan.

Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memastikan informasi resmi gempa bumi dari sumber yang dapat terpercaya dan terverifikasi.

“Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi,” tambah Irwan Slamet. (AN/KT)

“Hasil pemeriksaan, penyelidikan kami sampaikan dari tersangka SY diakui memiliki lima orang anak. Pada tahun 2022-2023 tersangka telah menyerahkan tiga anaknya untuk diadopsi orang yang tidak dikenal di Makassar, hanya menerima uang Rp300 ribu,” ujarnya kepada wartawan di Mapolda Sulsel, Makassar, Rabu.

Tersangka SY (30) merupakan salah seorang pelaku pertama yang menculik anak korban Bilqis (4), lalu menjual ke pelaku lainnya NH (29), MA (42) dan AS (36) ditangkap di dua tempat, yakni Sukoharjo dan Sungai Penuh, Kerinci dan berhasil diselamatkan tim kepolisian di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

Djuhandhani mengatakan pihaknya masih mendalami pemeriksaan SY dan siapa saja orang yang mengadopsi dan bagaimana prosesnya agar diketahui benar bersangkutan adalah warga Makassar atau bukan.

“Yang bersangkutan ini (SY) masih merawat dua orang anaknya, saat ini berada dan dititipkan di (rumah aman) UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Makassar,” tutur dia.

Sedangkan untuk tersangka lain perempuan inisial NH (29) berdomisili Sukoharjo yang menjadi sindikat jaringan penculik dan perdagangan Bilqis, kata dia, mengungkapkan sejak Mei 2025 aktif menjadi perantara adopsi ilegal melalui media sosial Facebook dan Instagram.

“Dan bulan Agustus (tersangka) sudah melaksanakan dua kali menjadi perantara adopsi bayi dari ibu kandung di Jakarta kepada MA (tersangka) dengan imbalan Rp1 juta dan Rp1,3 juta rupiah,” tutur mantan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri ini.

Selanjutnya, tersangka MA yang berdomisili di Merangin, Jambi berperan sebagai pembeli dan penjualan kembali bayi kepada pembeli anak ke salah satu kelompok Suku Anak Dalam (SAD) Jambi melalui pelaku lain inisial L.

“Bulan Agustus-September 2025 (MA) telah melakukan sedikitnya tujuh kali transaksi jual-beli anak, dengan membeli dari ibu kandung dengan harga antara Rp16 juta sampai Rp22 juta. Dan menjual ke salah satu kelompok di Jambi sebesar Rp26 juta sampai Rp28 juta. Ini hasil pengembangan,” katanya.

Sementara peran tersangka AS dibantu seorang supir untuk mengantar anak ataupun anak korban ke Jambi, lalu diserahkan kepada pelaku L dengan total jumlah anak sebanyak sembilan orang atau sudah sembilan kasus.

“Saat ini tim dari Bareskrim Polri dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum dan Direktorat PPA TPPO Bareskrim terus mengasistensi perkara ini. Dan kami dari penyidik Polda Sulsel dari hasil gelar perkara, kami sudah mendapatkan hasilnya,” ucap Djuhandhani.

Dia juga mengatakan kemungkinan ada tambahan tersangka dalam penanganan kasus TPPO ini serta hasil gelar perkara ada tersangka baru dalam lingkaran praktik sindikat TPPO lintas provinsi itu.

“Insya Allah akan nambah satu tersangka. Lebih lanjut, ini apakah nanti kita dalami di Sukoharjo, di Jogja, maupun di Jakarta. Ini akan terus kita dalami,” paparnya.

Dalam waktu dekat, kata kapolda, pihaknya kembali menyampaikan setelah proses penangkapan nanti. “Memang kami masih melihat TKP ataupun yurisdiksi yang ada di Polda Sulsel terbatas. Ini sementara yang dapat disampaikan perkembangan terkait kasus Bilqis” ujarnya. (AN/KT)

“Masuknya nominasi dari Kabupaten Paniai dan Kabupaten Tambrauw (Papua), serta Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Mamuju (Sulawesi) sebagai bukti meluasnya semangat pariwisata nasional,” kata Advisor API, Patrice Rio Capella, pada malam penganugerahan API 2025 yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang, Kalbar, Selasa.

Patrice Rio Capella menyatakan rasa bangga atas perkembangan ini. Menurutnya, keterlibatan daerah-daerah tersebut membawa angin segar dan menunjukkan bahwa semangat memajukan pariwisata nasional semakin merata.

Menurutnya, keterlibatan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Tambrauw membawa angin segar dari wilayah Papua, begitu juga dengan kemunculan Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Mamuju menjadi semangat baru dari wilayah Sulawesi.

Dia menjelaskan, API Award tahun ini diikuti oleh nominasi dari 38 Provinsi, 355 Kabupaten, dan 65 Kota di seluruh Indonesia, mencakup berbagai kategori mulai dari Destinasi, produk, Atraksi Budaya, Festival, hingga Promosi Digital.

Patrice Rio Capella menambahkan, API Award telah terbukti membangkitkan kesadaran serta membangun antusiasme dukungan dari masyarakat terhadap nominasi dari daerahnya. Keterlibatan daerah-daerah baru, terutama dari Papua dan Sulawesi, membuktikan dan menjadi refleksi gambaran besarnya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah mereka.

Oleh karena itu, ia berharap momentum positif ini dapat dimanfaatkan oleh para Pemerintah Daerah dalam menjalin keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan pengembangan pembangunan secara menyeluruh di daerahnya.

“Setiap usaha yang dilakukan dalam meningkatkan dan mengembangkan dunia pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak. Hal inilah yang menjadi ide utama kegiatan API Award,” ujarnya.

Advisor API ini menutup sambutannya dengan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai tuan rumah.

“Dari Bengkayang, pesan optimisme dikirimkan ke seluruh Indonesia dan dunia, bahwa daerah perbatasan pun bisa menjadi pusat perhatian dan komunitas lokal dapat menjadi kekuatan nasional,” katanya.

KABARTIMURNEWS.COM.MAKASAR-Pelantikan ini hasil dari Seleksi Formasi Tahun Anggaran 2024 yang telah melalui proses ketat dan transparan.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berharap kehadiran ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru dilantik semakin memperkuat kualitas layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi di daerah itu.

Andi Sudirman saat melantik ribuan pegawai PPPK di Makassar, Senin, sekaligus meminta seluruh pegawai yang baru dilantik untuk menunjukkan kinerja terbaik.

Ia menekankan pentingnya kedisiplinan serta loyalitas terhadap pimpinan dan aturan yang berlaku.

“Saya sampaikan kepada semua pegawai, tolong bekerja dengan sungguh-sungguh. Rajin, karena 50 persen itu adalah kehadiran. Kemudian taat pimpinan dengan tetap mengedepankan budaya sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi,” katanya.

Pada kesempatan itu, ia  juga menyampaikan pengangkatan ini bukan sekadar perpindahan status, tetapi amanah besar untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Amanah ini harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge,” katanya.

Sebanyak 4.047 PPPK Tahap 2 dan Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilantik oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada upacara yang digelar di Lapangan Kantor Gubernur Sulsel di Kota Makassar.

Pelantikan ini hasil dari Seleksi Formasi Tahun Anggaran 2024 yang telah melalui proses ketat dan transparan.

Dari total tersebut, 2.626 orang merupakan PPPK Tahap 2, sedangkan 1.421 lainnya PPPK Paruh Waktu. Seluruh pegawai menerima surat keputusan (SK) pengangkatan yang diserahkan oleh Gubernur Sulsel secara simbolis. (AN/KT)