Pihak kepolisian mengklaim penetapan tersangka tinggal menunggu waktu, namun masyarakat mendesak agar proses hukum ini tidak berjalan di tempat.

Kasipenmas Bidang Humas Polda Maluku, AKP Imelda Haurissa, sebelumnya menyatakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku telah mengantongi berbagai alat bukti untuk menaikkan status perkara ke tahap penetapan tersangka melalui mekanisme gelar perkara.

“Untuk rencana penetapan tersangka dalam kasus air bersih Siwang, tinggal menunggu waktu. Nanti kalau sudah ada koordinasi dari penyidik, akan saya sampaikan. Intinya, tak lama lagi sudah diumumkan lewat gelar perkara,” ujar Imelda.

Bukan perkara kecil yang sedang diusut penyidik. Proyek dua paket sarana air bersih di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku ini menyedot anggaran jumbo dengan nilai kontrak keseluruhan mencapai sekitar Rp 6,174 miliar.

Sumber pendanaannya berlapis, memadukan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 Rp1,2 miliar serta dana pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp4,974 miliar.

Ironisnya, proyek yang dirancang untuk menjawab dahaga dan kebutuhan dasar masyarakat akan akses air bersih justru berujung pada dugaan rasuah. Berdasarkan konstruksi perkara, pekerjaan diduga tidak diselesaikan sesuai ketentuan kontrak.

Kendati fisik proyek mangkrak atau tidak tuntas, proses pencairan dana dan pembayaran kepada pihak pelaksana justru telah direalisasikan 100 persen.

Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) negara dirugikan lebih dari Rp1,8 miliar.

Angka fantastis ini menjadi pintu masuk penyidik untuk menguliti seluruh rangkaian penyimpangan, mulai dari tahap perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan di lapangan, hingga aliran pencairan anggaran.

Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk pengusaha berinisial H selaku kontraktor pelaksana proyek yang bersumber dari pinjaman PT SMI, serta sejumlah pejabat masa itu, seperti eks Kadis PUPR Provinsi Maluku Mat Marasabessy dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nur Madras. (KT)

Di tengah khidmatnya tabur bunga di perairan Teluk Ambon, anugerah Pahlawan Nasional yang disematkan kepada putra daerah terbaik Maluku, Abdul Muthalib Sangadji, menjadi mercusuar baru penyala semangat persatuan dan kecintaan pada tanah air.

Nuansa haru dan penghormatan mendalam terpancar jelas di Dermaga Irian, Markas Komando Lantamal IX Ambon, kawasan Halong, Selasa, 10 November 2026.

Pemerintah Provinsi Maluku bersama jajaran Forkopimda menggelar upacara Ziarah Laut dan Tabur Bunga yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, bertindak selaku Inspektur Upacara.

Hadir pula mendampingi di barisan pimpinan, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, bersama jajaran TNI-Polri yang berdiri tegap mengikuti setiap rangkaian prosesi.

Ratusan personel gabungan mengheningkan cipta sebelum akhirnya pelarungan karangan bunga dan tabur kelopak bunga melayang di atas birunya perairan Teluk Ambon, menghidupkan kembali memori pengorbanan para pejuang bangsa yang gugur di medan laga.

KEBANGAAN MALUKU

Bagi Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, momentum Hari Pahlawan tahun ini membawa arti kultural yang sangat mendalam bagi masyarakat Maluku.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Abdul Muthalib Sangadji, kata dia,  bukan sekadar pengakuan administratif dari negara, melainkan sebuah bukti otentik atas besarnya kontribusi putra Maluku dalam membidani dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Semoga anugerah Pahlawan Nasional ini semakin memperkokoh semangat persatuan, kebanggaan, serta kecintaan kita terhadap tanah air, sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat Maluku dan Indonesia secara keseluruhan,” ungkap Dody penuh bangga.

Pangdam menegaskan, ziarah laut dan tabur bunga yang rutin digelar tidak boleh berhenti sekadar sebagai agenda seremonial tahunan yang hambar. Lebih dari itu, lanjut dia, ritual penghormatan ini harus menjadi cermin reflektif agar nilai-nilai kejuangan para pahlawan tidak luntur dimakan zaman, melainkan bertransformasi menjadi pedoman hidup sehari-hari.

Di era modern ini, estafet perjuangan tentu telah berubah wujud. Jika Abdul Muthalib Sangadji dan para pendahulu berjuang dengan taruhan nyawa di garis depan pertempuran, maka Masyarakat, khususnya generasi muda Maluku, dipanggil untuk meneruskan cita-cita luhur tersebut melalui karya, dedikasi, serta kontribusi positif di bidang masing-masing.

Dikatakan, pengakuan negara atas jasa besar Abdul Muthalib Sangadji diharapkan mampu menjadi energi kolektif. Dari hembusan angin Teluk Ambon hingga pelosok kepulauan Maluku, semangat persaudaraan  dan persatuan harus terus dirawat demi membangun daerah yang lebih bermartabat.

Hari Pahlawan 2026 di Maluku telah menorehkan pesan abadi: bahwa api perjuangan putra-putri terbaik Maluku tidak pernah padam, dan warisan keteladanan itu kini siap diteruskan oleh generasi masa kini untuk kejayaan bangsa Indonesia. (KT)

Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas di Ambon, Rabu mengatakan, koordinasi lintas institusi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan penegakan hukum berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sinergi antara TNI Angkatan Laut dan Kejaksaan RI menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta koordinasi penegakan hukum, khususnya di bidang pidana militer,” kata Hanarko saat menerima kunjungan Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Sesjampidmil) Kejaksaan Agung RI Dr. Siswanto di Mako Kodaeral IX di Ambon.

Pertemuan itu kata dia sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara TNI Angkatan Laut dan Kejaksaan RI.

Ia mengatakan, hubungan kelembagaan yang kuat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing institusi, sekaligus menjaga tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum.

Menurut dia, koordinasi tersebut juga menjadi langkah untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut.

Sementara itu, Sesjampidmil Kejaksaan Agung RI Dr Siswanto mengatakan, penguatan koordinasi antara Kejaksaan dan TNI Angkatan Laut penting dalam mendukung pelaksanaan kewenangan penegakan hukum pidana militer secara profesional dan berintegritas.

“Sinergi kedua institusi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara, terutama yang berkaitan dengan perkara koneksitas, dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu dalam tugas dan fungsinya Kodaeral IX melalui unsur Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) memiliki peran dalam mendukung penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut, mulai dari penyelidikan, penyidikan sesuai kewenangan, hingga penegakan disiplin dan tata tertib prajurit.

Sedangkan Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) berperan mengoordinasikan penanganan perkara pidana militer, khususnya perkara koneksitas yang melibatkan unsur militer dan sipil, serta melaksanakan fungsi penuntutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinergi kedua institusi diperlukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, profesional, transparan, dan menjunjung prinsip keadilan serta kepastian hukum. (KT)

Rektor Unpatti Prof. Freddy Leiwakabessy di Ambon, Maluku, Rabu, mengatakan penambahan dokter baru tersebut menjadi bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, terutama di wilayah Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan.

“Ketersediaan dokter menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, lulusan Fakultas Kedokteran Unpatti diharapkan dapat mengambil peran dalam menjawab kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah,” kata dia usai pengambilan sumpah dokter Unpatti.

Ia berharap para dokter baru tidak hanya mengandalkan kompetensi akademik dan profesional, tetapi juga memiliki kepedulian untuk mengabdi kepada masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan pulau-pulau yang masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Unpatti dr. Laura B.S. Huwae mengatakan 38 dokter yang dilantik merupakan lulusan Angkatan 40 Periode November 2026 yang telah menjalani pendidikan tahap preklinik dan profesi dokter selama kurang lebih enam tahun.

Selama pendidikan profesi, para mahasiswa menjalani kepaniteraan klinik di sejumlah rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan di Maluku, antara lain RSUD dr. M. Haulussy Ambon, RSKD Ambon, Rumah Sakit Latumetten, Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Ishak Umarella, Rumah Sakit Alfatah, dan Rumah Sakit Sumber Hidup.

Mereka juga menjalani praktik di Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon, Basarnas, Klinik Dokter Keluarga, serta sejumlah puskesmas dalam wilayah pelayanan Dinas Kesehatan Kota Ambon.

“Setelah menyelesaikan kepaniteraan klinik, mereka mengikuti Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang dilaksanakan secara nasional sebagai ujian akhir untuk menentukan kelulusan dan kompetensi sebelum memperoleh gelar dokter,” katanya.

Laura menyebutkan, dengan tambahan 38 lulusan tersebut, FK Unpatti hingga November 2026 telah menghasilkan sebanyak 761 dokter.

Para dokter baru juga telah menandatangani pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di wilayah Provinsi Maluku setelah menyelesaikan program internship.

Komitmen tersebut diharapkan dapat memperkuat distribusi tenaga medis sekaligus membantu meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. (AN/KT)

Kedatangan para menteri dan pejabat negara ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan untuk melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Maluku periode 2025–2030 di Hotel Santika Premiere Ambon, Sabtu, 7 November 2026, mendatang.

Berdasarkan surat panitia tertanggal 2 November 2026 yang ditandatangani Ketua Panitia Rohalim B. Sangadji dan Ketua DPD Golkar Maluku Umar Lessy, deretan elite pusat dipastikan hadir memerah-kuningkan Ambon.

Sebut saja Sekretaris Jenderal DPP Golkar yang juga Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri dan Wamen P2MI Christina Aryani.

Kehadiran para tokoh sentral ini dipastikan bakal disambut meriah oleh ribuan kader dan simpatisan beringin di Maluku.

Dalam agenda sakral tersebut, Umar A. Lessy secara resmi akan dilantik sebagai Ketua DPD Partai Golkar Maluku, didampingi Anos Yeremias sebagai Sekretaris, dan Mariyam Yamin sebagai Bendahara.

Pelantikan ini juga dirangkaikan dengan semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar yang mengusung tema penuh semangat: “Golkar Bersama Rakyat, Karya Nyata, Rakyat Sejahtera.”

Usai pelantikan, tensi politik langsung digas pol melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Bagi Umar Lessy, Rakerda kali ini bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan panggung untuk merumuskan strategi dan merapatkan barisan menyongsong Pemilu 2029.

Umar secara tegas mengingatkan seluruh kadernya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar tidak leha-leha. Persiapan logistik dan konsolidasi hingga ke akar rumput harus dicicil dari sekarang.

“Rakerda ini soal perencanaan, pengorganisasian, dan action langsung ke masyarakat. Tahapan menuju Pemilu 2029 sudah semakin dekat, kesiapan logistik harus dimatangkan dari sekarang,” tegas Umar.

Tak hanya itu, Umar juga melontarkan pesan bagi para kadernya agar jangan pernah takut bersaing. Belajar dari pengalaman pahit di berbagai daerah, ketakutan menghadapi kompetisi internal maupun eksternal justru berujung pada hilangnya kursi legislatif yang sudah di tangan.

“Jangan takut untuk bersaing dengan yang mempunyai suara. Pengalaman di beberapa tempat membuktikan, ketika takut bersaing, kursi malah hilang,” tandasnya blak-blakan.

Menutup rangkaian konsolidasi ini, Umar berpesan kepada seluruh jajaran pengurus baru agar membuktikan kapasitas mereka melalui kerja nyata. Menurutnya, posisi struktural di tubuh Golkar bukanlah sekadar pajangan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan lewat prestasi.

Dengan kehadiran Bahlil dan para menteri di bumi Maluku, momentum ini jelas menjadi sinyal kuat Partai Golkar Maluku tidak main-main dalam memanaskan mesin politiknya demi merebut kemenangan di Pemilu 2029. (KT)

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol. Budi Priyanto di Ambon, Jumat (24/7), menyebut penyidikan dilakukan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Pendalaman dilakukan setelah mengamankan 57 ekor burung dilindungi dan endemik di sebuah rumah kontrakan di Kota Ambon,” ujar dia.

Menurut Budi, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penampungan satwa liar dilindungi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Talaga Raja, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan penyelidikan dan menemukan 57 ekor burung dalam kondisi hidup.

Rumah kontrakan tersebut dihuni seorang pria berinisial EYL (46) yang kini masih menjalani pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan.

Dari lokasi, penyidik mengamankan berbagai jenis burung endemik kawasan timur Indonesia, yakni nuri Maluku, nuri kepala hitam Papua, nuri Ternate, kakatua Maluku, kakatua Tanimbar, kakatua jambul kuning, serta sejumlah jenis nuri, kasturi, betet, bayan, dan perkici.

Selain 57 ekor burung hidup, penyidik juga menyita 20 sangkar burung, 18 tangkringan, dua kotak kayu tempat bertelur, serta satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Menurut Budi, seluruh satwa diamankan untuk kepentingan penyidikan dan akan dikoordinasikan dengan instansi teknis yang berwenang agar penanganannya sesuai dengan ketentuan konservasi.

Ia mengatakan penyidik masih memeriksa saksi, menginventarisasi barang bukti, serta berkoordinasi dengan ahli konservasi dan instansi terkait untuk memastikan status perlindungan setiap spesies yang ditemukan.

“Penyidik juga akan mendalami kemungkinan adanya pihak lain maupun jaringan yang terlibat dalam penguasaan ataupun peredaran satwa liar tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi mengapresiasi partisipasi masyarakat yang memberikan informasi sehingga dugaan tindak pidana tersebut dapat segera ditindaklanjuti. 

Rositah mengajak masyarakat bersama-sama menjaga satwa liar yang menjadi kekayaan alam Indonesia.

“Apabila mengetahui adanya dugaan kepemilikan, penampungan, maupun aktivitas lain terhadap satwa dilindungi yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, segera laporkan kepada kepolisian atau instansi terkait,” kata dia. (AN/KT)

Namun, jika menarik garis lurus ke belakang barisan tamu undangan, ada mata-mata yang berkaca-kaca—para ayah dan ibu yang memandang putra-putri mereka dengan campuran rasa bangga dan rela yang membuncah.

Hari itu bukan sekadar pelantikan jabatan. Hari itu adalah momen “penyerahan” paling puitis sekaligus berat bagi sebuah keluarga.

Presiden Prabowo Subianto memahami betul getar emosi di area upacara tersebut. Dalam amanatnya di Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri Tahun 2026, Presiden memberikan penghormatan khusus—bukan hanya kepada mereka yang dilantik, melainkan kepada para orang tua di balik pundak-pundak tegap itu.

“Di balik setiap perwira yang berdiri tegak hari ini, ada doa seorang ibu, keteguhan seorang ayah, pengorbanan sebuah keluarga. Sekali lagi, saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang setinggi-tingginya,” ujar Presiden Prabowo.

Pengorbanan bertahun-tahun menahan rindu selama anak menempuh pendidikan akademi, terbayar tuntas hari ini. Namun, ada konsekuensi besar yang menanti tepat setelah sumpah perwira diucapkan.

Poin paling menyentuh dari pesan Kepala Negara adalah penegasan tentang batas kepemilikan. Sejak kata “sumpah” selesai diucapkan, status para perwira muda ini bergeser secara fundamental.

“Terima kasih bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu merelakan putra-putrinya menjadi milik bangsa dan rakyat,” ucap Presiden.

Pernyataan ini menegaskan sejak detik itu, para perwira angkatan 2026 bukan lagi sekadar milik keluarga kecil di rumah.

Mereka telah “dihibahkan” untuk menjadi penjaga benteng pertahanan dan keamanan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Menjadi milik rakyat tentu bukan beban yang ringan. Kepercayaan publik kini ditaruh tepat di atas pundak perwira-perwira muda ini.

Presiden memberikan wanti-wanti agar kepercayaan besar tersebut tidak dicederai.

“Hari ini rakyat Indonesia menitipkan masa depan bangsa di pundak saudara-saudara. Jangan pernah kecewakan kepercayaan ini, berjuanglah dengan keberanian, memimpinlah dengan keteladanan,” tegasnya.

Praspa 2026 akhirnya selesai dengan riuh tepuk tangan dan pelukan hangat usai upacara.

Para orang tua merengkuh anak-anak mereka—mungkin untuk terakhir kalinya sebelum para perwira muda ini tersebar ke pelosok negeri, menjalankan tugas mulia: mengabdi tulus untuk bangsa yang kini sah menjadi “orang tua” baru mereka. (AN/KT)

Melalui sinergi erat antara Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dan PW Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Maluku, langkah pencegahan stunting ditingkatkan menjadi aksi nyata yang menyasar langsung meja makan keluarga berisiko.

Langkah strategis ini dimatangkan dalam pertemuan antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Edi Setiawan, dengan Ketua PW Muslimat NU Maluku, Uri L Daeng Malimpo, di Ambon, Selasa.

Selama ini, upaya intervensi stunting masih didominasi oleh kegiatan edukasi. Namun, BKKBN Maluku menilai bahwa edukasi harus diimbangi dengan pemenuhan gizi langsung dan pemulihan ekonomi keluarga.

Untuk memastikan bantuan tidak salah alamat, BKKBN menyiagakan data Keluarga Berisiko Stunting yang dihimpun secara presisi dari rumah ke rumah. Data ini nantinya menjadi peta navigasi bagi Gerakan Ibu Asuh milik Muslimat NU.

“Kami memiliki data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini bisa dimanfaatkan agar intervensi lebih tepat sasaran. Harapan kami, Gerakan Ibu Asuh tidak hanya berfokus pada edukasi, tetapi hadir melalui pemenuhan gizi, pemberdayaan keluarga, serta kolaborasi lintas mitra,” tegas Edi Setiawan.

Inisiatif Muslimat NU ini juga selaras dengan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), salah satu agenda prioritas dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN.

Gerakan Ibu Asuh yang digagas Muslimat NU sebetulnya bukanlah hal baru. Sejak 2023, para anggota Muslimat NU telah menyisihkan rezeki pribadi untuk menyokong tumbuh kembang anak-anak di Maluku.

Setiap bulan, pengurus dan anggota turun langsung menyapa keluarga sasaran. Tak sekadar memberikan penyuluhan pola asuh, mereka membawa paket nutrisi seperti telur dan susu yang dibeli dari hasil patungan mandiri.

“Program Ibu Asuh sudah kami jalankan sejak 2023. Setiap bulan kami turun mendampingi keluarga berisiko stunting, membawa bantuan makanan bergizi dari swadaya anggota. Melalui kolaborasi dengan BKKBN, kami berharap manfaatnya bisa menjangkau lebih banyak keluarga di Maluku,” tutur Uri L Daeng Malimpo.

Sebagai bentuk dukungan penuh, BKKBN Maluku akan memfasilitasi gerakan ini dengan penyediaan data sasaran, pendampingan program, hingga pencatatan resmi.

Integrasi data ini penting agar setiap bantuan yang disalurkan Muslimat NU tercatat sebagai bagian dari pencapaian nasional Program Genting.

Edi Setiawan mengapresiasi konsistensi Muslimat NU dan optimistis model kolaborasi ini dapat menjadi benchmark (contoh praktik baik) bagi daerah lain di Indonesia.

Sinergi antara pendekatan data pemerintah dan ketulusan gerakan berbasis komunitas keagamaan ini diharapkan mampu memperluas jangkauan ke seluruh kabupaten/kota di Maluku—melahirkan generasi Maluku yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. (AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Abaikan Peringatan Lembaga Anti-Rasuah, Pejabat KKT Nekat Cairkan Ratusan Miliar

Kasus dugaan korupsi Utang Pihak Ketiga (UP3) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) kini memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah mengantongi “anatomi” kasus yang diduga merugikan daerah hingga ratusan miliar rupiah tersebut dan siap melakukan tindakan hukum dalam waktu dekat.

Sumber internal di lembaga superbody tersebut mengungkapkan KPK telah mengamati pergerakan kasus ini sejak tahun 2022.

Bahkan, penyidik kabarnya sudah memegang data lengkap terkait siapa saja aktor yang memerintahkan pembayaran utang tersebut, meskipun prosedur administrasinya dinilai cacat hukum.

“Data-data terkait kasus ini sudah dikantongi. Tinggal menunggu waktu saja untuk koordinasi lintas institusi, kemungkinan bersama Kejati Maluku,” ungkap sumber kepada Kabar Timur di Jakarta, Selasa, 9 February 2026.

Skandal ini memanas karena adanya dugaan pembiaran dan kesengajaan. Sejak tahun 2022, KPK sebenarnya telah memberikan masukan agar UP3 tersebut tidak dibayarkan.

Hal ini diperkuat dengan Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi Maluku dan rekomendasi BPK yang menyatakan proyek-proyek tersebut tidak melalui proses lelang maupun kontrak resmi.

Namun, alih-alih mematuhi rambu-rambu hukum, oknum pejabat di Pemkab KKT justru tetap mencairkan dana pada periode 2022 hingga 2024.

Dalih yang digunakan adalah putusan perdata Mahkamah Agung, yang oleh para pengamat dinilai hanya sebagai “tameng” untuk melegalkan pencairan anggaran yang tidak sah secara administrasi negara.

Pusat sorotan tertuju pada sosok kontraktor Agustinus Theodorus. Ia disinyalir menjadi penerima manfaat terbesar dari mekanisme penunjukan langsung yang diduga melabrak aturan tender.

Secara akumulatif, ia diduga telah mengantongi pembayaran sedikitnya Rp90 miliar hingga Rp100 miliar.

Berikut adalah rincian proyek yang menjadi sorotan:  Penimbunan Areal Pasar Omele-Saumlaki: Rp72,68 Miliar, Cutting Bukit Bandara Mathilda Batlayeri: Rp9,10 Miliar, Peningkatan Jalan & Land Creling Terminal: Rp4,64 Miliar dan Pembangunan Tiga Unit Pasar Sayur: Rp1,39 Miliar

Dampak dari “pemaksaan” pembayaran utang ini tidak main-main. Defisit APBD KKT kini diperkirakan menyentuh angka fantastis Rp300 miliar. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan, justru tersedot untuk membayar proyek yang sejak awal sudah dinyatakan cacat prosedur oleh institusi penegak hukum.

Sejumlah aktivis anti-korupsi di Maluku mendesak agar KPK segera mengambil alih sepenuhnya kasus ini. “Langkah KPK sangat tepat agar prosesnya transparan. Siapa yang memerintah bayar harus bertanggung jawab secara hukum. Ini bukan sekadar utang, ini dugaan perampokan uang daerah,” tegas salah satu penggiat anti-korupsi.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan pihak-pihak terkait lainnya. (KT)

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda di Ambon, Senin, mengatakan penguatan industri berbasis komoditas unggulan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan nasional serta hasil koordinasi lintas sektor yang digelar Dinas Pertanian Maluku.

“Terkait hilirisasi pertanian di Provinsi Maluku, kami telah melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Pertanian dan seluruh pemangku kepentingan terkait,” katanya.

Ia menjelaskan, rapat koordinasi tersebut menghadirkan Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Menurut dia, rakor tersebut membahas tindak lanjut pertemuan Gubernur Maluku dengan Menteri Pertanian, yang kemudian diperkuat melalui pertemuan Komisi II DPRD Maluku bersama Menteri Pertanian yang turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Maluku Johan Lewerissa.

“Dari hasil rakor tersebut disepakati bahwa Maluku akan mengembangkan dua industri pengolahan, yakni industri pengolahan kelapa dan industri pengolahan pala,” ujar dia.

Ia menegaskan, pengembangan dua industri tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan, khususnya tanaman perkebunan rakyat.

“Syukur Alhamdulillah, ini kabar baik bagi Maluku karena kita akan memiliki industri pengolahan kelapa dan pala sebagai komoditas unggulan daerah,” kata Ilham.

Ilham menjelaskan, secara potensi, Maluku merupakan salah satu sentra pala nasional. Berdasarkan data luas areal dan produksi tanaman perkebunan rakyat, berdasarkan data terakhir BPS Maluku, total areal pala di Maluku mencapai 31.624 hektare dengan jumlah petani sekitar 28.360 kepala keluarga dan produksi mencapai 5.512 ton.

Produksi pala terbesar berada di Kabupaten Maluku Tengah dengan luas areal sekitar 11.155 hektare, melibatkan 14.521 petani, dan produksi mencapai 2.134 ton. Selanjutnya Kabupaten Seram Bagian Timur dengan luas areal 8.831 hektare dan produksi 1.287 ton, serta Kota Ambon dengan produksi mencapai 746 ton.

Selain itu, pala juga dikembangkan di Kabupaten Maluku Tenggara, Buru, Seram Bagian Barat, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Kota Tual, yang secara keseluruhan menunjukkan ketersediaan bahan baku yang memadai untuk mendukung industri pengolahan.

Ia menambahkan, dua industri pengolahan kelapa dan pala tersebut direncanakan akan dikembangkan di kawasan PTPN I Regional VIII Ayawaiya, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai investasi murni badan usaha milik negara (BUMN) melalui Danantara, yang dialokasikan untuk Provinsi Maluku.

“Arahan dari Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan sangat jelas bahwa kedua industri ini akan dibangun di Maluku, dan pada tahap selanjutnya direncanakan akan dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden,” katanya.

Pihaknya pun telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Gubernur Maluku dan diminta untuk mengawal proses realisasi program, termasuk percepatan perizinan dan kesiapan pendukung lainnya.

Menurut dia, hilirisasi industri kelapa dan pala akan meningkatkan nilai tambah produk, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta mempermudah akses pemasaran bagi petani.

“Ini kesempatan emas bagi Maluku. Kami berharap seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, dapat memberikan dukungan penuh agar rencana pengembangan industri ini segera terealisasi,” ujar dia. (AN/KT)