Bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, bendungan ini digadang-gadang bakal menyulap Kabupaten Buru menjadi sentra produksi pangan utama di Maluku, sekaligus penopang kebutuhan pangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, mengungkapkan bahwa bendungan ini memiliki kapasitas tampung fantastis, yakni mencapai 50 juta meter kubik.

“Bendungan ini dibangun untuk mendukung irigasi sawah dalam rangka memperkuat ketahanan pangan,” ujar Arnold dalam keterangan tertulisnya saat melakukan kunjungan kerja ke Maluku.

Saat ini, progres fisik Bendungan Way Apu telah mencapai 87 persen, tambah dia.

Arnold, yang meninjau langsung ke lokasi bersama Plt. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Ruslan Malik, optimis kehadiran bendungan ini akan membawa perubahan besar bagi kesejahteraan petani lokal.

Jika selama ini keterbatasan air membuat petani di Kabupaten Buru hanya bisa memanen padi 1 hingga 2 kali setahun, hadirnya jaringan irigasi seluas 10.000 hektare dari bendungan ini akan mengubah segalanya.

Petani diproyeksikan bisa menggenjot produktivitas hingga 3 kali panen dalam setahun.

“Harapan Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan saya juga demikian. Nanti Buru dan Seram bisa menjadi pemasok beras utama, sehingga kita tidak perlu lagi mendatangkan beras dari daerah lain,” tegas Arnold.

Menariknya, manfaat Bendungan Way Apu tidak berhenti di sektor pertanian saja. Proyek multifungsi ini juga dirancang untuk menyuplai berbagai kebutuhan dasar dan energi bersih di Maluku.

Diantaranya: Menyemburkan air bersih sebesar 550 liter per detik, mampu mereduksi risiko banjir hingga 60 persen di wilayah sekitar.

Selai itu, bisa menghasilkan energi bersih sebesar 8 Megawatt (MW) dan kawasan genangan bendungan juga berpotensi dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 41 MW.

Meski punya segudang manfaat, Arnold tidak menampik proyek ini sempat mengalami keterlambatan dari jadwal akibat kendala teknis dan keterbatasan anggaran.

Material tanah yang digunakan untuk inti bendungan membutuhkan metode khusus dalam proses pengeringan dan pemadatan agar strukturnya benar-benar kokoh.

Proses inilah yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan awal. Namun, dengan penyesuaian teknik di lapangan, pemerintah tetap optimistis target operasional di tahun 2027 bisa tercapai.

Melalui sistem irigasi yang andal, Maluku bersiap menyambut era baru kemandirian pangan—mulai dari pasokan beras, sayur-mayur, hingga komoditas pertanian lainnya yang kokoh dan mandiri. (AN/KT)

“Sidak ini merupakan bagian dari kegiatan nasional Ombudsman untuk menilai kualitas layanan publik di 18 instansi vertikal di Maluku, termasuk unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjenpas Maluku,” kata Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Maluku, Samuel Hatulely di Namlea Maluku, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa pada 2025 Ombudsman RI melakukan penilaian serentak terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Indonesia, dan Lapas menjadi salah satu objek penting dalam evaluasi tersebut.

“Penilaian kami mencakup berbagai aspek, mulai dari layanan kunjungan, layanan integrasi, hingga layanan pengaduan. Kami juga melakukan wawancara dengan masyarakat dan petugas, serta verifikasi terhadap data dukung seperti budaya kerja, jaminan pelayanan, komitmen, pengawasan internal, dan perencanaan,” jelasnya.

Ia menjelaskan hasil penilaian itu akan disampaikan kepada kementerian terkait sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi peningkatan mutu layanan publik.

“Kegiatan ini menjadi dasar evaluasi bagi setiap instansi agar terus melakukan perbaikan dan inovasi layanan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Namlea, Muhammad M. Marasabessy menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh kegiatan penilaian tersebut.

“Kami siap mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang prima dan transparan. Jika terdapat rekomendasi dari Ombudsman, kami akan menindaklanjutinya untuk meningkatkan kualitas layanan di Lapas Namlea,” ujar Marasabessy.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dinjenpas) Maluku, Ricky Dwi Biantoro mengatakan sebelumnya Ombudsman Maluku telah melakukan sosialisasi terkait penilaian maladministrasi tingkat kementerian/lembaga pada awal Oktober 2025, yang kemudian ditindaklanjuti di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

“Berdasarkan surat dari Ombudsman, ada lima UPT di lingkungan Kanwil Ditjenpas Maluku yang menjadi objek penilaian, yakni Lapas Ambon, Lapas Piru, Lapas Tual, Lapas Saumlaki, dan Lapas Namlea. Kami berharap seluruh UPT dapat memberikan dukungan penuh agar kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik,” ujar Ricky. (AN/KT)

Terbaru dalam operasi “senyap” yang dilakukan Polda Maluku. Melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus), pekan kemarin, berhasil menetapkan tiga orang pelaku PETI sebagai tersangka.

Ketiga tersangka saat ini telah dijebloskan ke tahanan Polda Maluku, menunggu proses selanjutnya.

“Tiga tersangka sudah ditahan. Saat ini, menunggu proses lanjutkan,” ungkap sumber kabartimurnews.com, di Polda Maluku, Minggu, kemarin.

Sayangnya, siapa inisial tersangka terbaru dari Gunung Botak, Kabupaten Buru, yang berhadil diungkap, belum dibuka.

“Nanti, tanyakan saja ke bagian Humas,” ungkap sumber itu, seraya mengaku, ketiganya sudah di tahan.

Dalam mengungkap kasus penambangan liar di Gunung Botak, sejak tahun 2025, hingga saat ini, setidaknya tercatat sebanyak enam kasus dengan tujuh tersangka. “Jumlah ini, termasuk dengan tiga tersangka yang baru ini,” sebutnya.

Menurut sumber itu, sejak 2021 hingga 2024, sebanyak 17 kasus serupa ditangani, dengan 26 tersangka.

“Ini bukti komitmen Polda Maluku dalam memberantas praktik pertambangan tanpa izin yang merusak lingkungan dan melanggar hukum,” ungkapnya menutup. (KT)

Mereka menamakan dirinya sebagai: Gerakan Penyelamat Partai (GPP), PPP, Kabupaten Buru. Judul aksi ini, bertolak dengan prestasi PPP Buru, yang meraih “jawara” di Pileg.

Aksi yang digelar berapi-api puluhan pemuda di depan kantor DPP PPP, di Jakarta, terungkap, bermotif “kecewa” salah satu Caleg terpilih tidak diusulkan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buru.

“Aksi demo ini, motifnya kecewa.  Ada Caleg terpilih yang tidak diusulkan sebagai Calon Ketua DPRD. Padahal, sang suami, dari Caleg terpilih sudah lakukan lobi-lobi tingkat tinggi,” ungkap sumber di DPP PPP Jakarta, kepada Kabar Timur, saat demo itu, berlangsung.

Menariknya, peserta demo seluruhnya bukan kader PPP Buru, maupun PPP Wilayah Maluku.

“Peserta demonya, seluruhnya pemuda-pemuda berdomisili Pulau Buru. Dan, hanya satu orang pemuda yang tercatat sebagai kader PPP,” ungkap sumber itu, yang juga Kader PPP Kabupaten Buru itu.

Dari Pantauan Kabar Timur, rata-rata para pendemo berasal dari salah satu kampung atau desa di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), yang merupakan kampung suami dari Caleg terpilih itu.

Informasi lain menyebutkan, sejak awal, sewatu istrinya terpilih sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Buru, sang suaminya yang berhimpun dalam salah satu organisasi pengusaha  ini sudah lakukan manuver untuk jadikan istrinya sebagai Ketua DPRD Buru, dari PPP.

Hanya saja, keinginan tersebut bertentangan dengan aturan internal di PPP itu sendiri. Apalagi, Caleg terpilih yang suami ngotot  untuk istrinya pegang palu (Ketua DPRD), merupakan kader anyar atau baru di PPP. “Belum setahun jadi kader PPP. Bagaimana mau jadi Ketua DPRD,” umpat sejumlah politisi PPP.

Sebelumnya, Caleg terpilih dari PPP ini, adalah kader PDI Perjuangan di Kabupaten Buru. Dia baru loncat menjadi kader PPP, sewaktu musim Caleg 2024, lalu dan kemudian terpilih. (KT)

“Berdasarkan data Pusdatin adalah Kabupaten Buru merupakan yang tertinggi sementara di Maluku dengan capaian 82,3 persen dari jumlah sasaran 21.310 anak,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dr Samsila Mona Rumata di Ambon, Rabu.

Menurut Samsila, data tersebut dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan input data pada 11 kabupaten dan kota yang ada di Maluku.

“Data ini juga dipengaruhi oleh cara tim kami menginput data, yang mana pada beberapa wilayah rentan terkendala jaringan listrik dan internet, jadi biasanya mereka meningkatkan kinerja dalam menginput data,” tuturnya.

Percepatan pelaksanaan PIN polio di Maluku ditargetkan mencapai 95 persen pada 3 Agustus 2024. Sementara berdasarkan data terbaru saat ini pelaksanaan PIN polio Maluku telah mencapai 78 persen berdasarkan data micro planning dan 66,1 persen berdasarkan data Pusdatin.

“Sasaran kita di Maluku ada sebanyak 274.564 anak yang harus mendapatkan vaksin polio ini,” katanya.

Namun kata dia untuk mencapai data Pusdatin pihaknya tetap maksimalkan program ini agar capaiannya bisa 95 persen.

“Karena untuk usia 0-7 tahun itu perhitungannya adalah mulai dari bayi baru lahir hingga usia 7 tahun 11 bulan 29 hari. Mudah-mudahan di 3 Agustus bisa mencapai 95 persen, kami berharap kondisi yang sama, bisa diraih oleh seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku,” kata dia.

Sementara itu Pj Gubernur Maluku Sadali Ie berharap agar Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, terus melakukan koordinasi secara intens agar pelaksanaan PIN Polio ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Orang tua mari berperan untuk melindungi dan mencerdaskan dan mensejahterakan anak bangsa, karena merupakan bagian dari tujuan bernegara yang diamanatkan dalam UUD 1945, untuk itu kami berharap pelaksanaan kegiatan ini menjadi perhatian kita semua untuk mencegah dari serangan polio,” ungkap Sadali.(AN/KT)

Ribuan paket sembako tersebut terdiri dari mi instan (makanan siap saji), beras, gula, minyak tanah, air mineral, minyak tanah, selimut, tenda, tikar, pakaian layak pakai dan kebutuhan pokok lainnya. Pendistribusian dimulai sejak semalam, Sabtu, (6/7/2024), dengan menggunakan puluhan mobil truk dan angkuta laut yang masuk dari sungai waigeren.

Dari data yang dihimpun media ini di lapangan, ribuan paket sembako dan kebutuhan tersebut telah sampai di pos-pos dan tempat-tempat warga yang terdampak banjir.

Calon Bupati Kabupaten Buru 2024 ini berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban derita korban banjir di tiga kecamatan tersebut.

“Sejak semalam saya telah meminta bantuan teman-teman di partai untuk segera mendistribusikan bantuan ke unit. Jadi mereka bekerja siang malam”, tutur Aziz.

Menurut Aziz bantuan yang diberikan akan terus di salurkan selama masih dibutuhkan. “Bencana ini adalah duka kita bersama dan menjadi tanggungjawab kita semua”, ujar Raja Lilialy ini. (*)

Sertijab dilaksanakan di ruang lobi lantai 1 Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon. Dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Irwasda dan seluruh pejabat utama Polda Maluku.

“Kepada dua pejabat yang baru dilantik agar tahapan Pemilu terus dijaga, sehingga situasi kamtibmas di Maluku tetap aman dan kondusif,” kata Lotharia di Ambon, Senin.

Sebelumnya Kabidkum Polda Maluku dijabat Kombes Pol Michael Ken Lingga. Jabatan tersebut kini telah diserahterimakan kepada pejabat baru yakni AKBP Aria Bakhtiar. Kombes Michael sendiri dimutasi ke Divisi Hukum Mabes Polri untuk sekolah Lemhanas.

Sementara Kapolres Pulau Buru yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Nur Rahman, diserahkan kepada pejabat baru yakni AKBP Sulastri Sukidjang. AKBP Nur Rahman dimutasi menjadi Wakapolresta Ambon.

Kapolda Maluku Lotharia Latif dalam amanatnya menyampaikan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Mereka juga diminta agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal.

“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Kabidkum dan Kapolres Pulau Buru yang lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini di Polda Maluku,” ucapnya.

Kepada para pejabat lama, Kapolda juga berharap dapat meraih kesuksesan di tempat tugas yang baru.

“Terima kasih atas apa yang sudah diberikan kepada Polda Maluku semoga di tempat tugas yang baru dapat lebih sukses lagi karna kita tau bersama mutasi jabatan di lingkup Polri merupakan hal yang biasa dalam rangka pembinaan dan penyegaran kepada personel Polri,” harapnya. (AN/KT)

Kapolres Bursel AKBP M. Agung Gumilar mengatakan kegiatan deklarasi Pemilu damai ini merupakan kolaborasi Polri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilaksanakan serentak oleh jajaran Polri se-Indonesia. “Pelaksanaan deklarasi ini bukan hanya bersifat seremonial belaka namun dapat diaktualisasikan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga berjalan aman dan kondusif,” kata Agung dihubungi dari Ambon, Senin.

Menurutnya, pemilu adalah tonggak sejarah penting dalam perjalanan demokrasi yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam menentukan masa depan Negara ini. “Sebagai Kepolisian, tugas kami adalah memastikan bahwa Pemilu dapat berjalan dengan damai, adil dan jujur serta bebas dari gangguan apa pun,” ujarnya.

Pihaknya mengaku Pemilu seringkali memunculkan ketegangan dan persaingan yang sengit, namun perlu ditekankan bahwa penting menjalankan proses Pemilu dengan penuh rasa tanggung jawab dan menghormati hak-hak setiap warga negara. “Kami berkewajiban melindungi hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa tekanan dan ancaman,” katanya menegaskan.

Pihaknya mengakui bahwa pengamanan Pemilu bisa berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaan didukung oleh seluruh aparat keamanan dan unsur terkait dengan harapan, tahapan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman.

“Saya mengajak kita semua untuk menjaga perdamaian dalam menyukseskan Pemilu aman, damai dan berintegritas, agar terciptanya stabilitas Kamtibmas demi melahirkan pemimpin yang mampu membawa bangsa dan negara serta Kabupaten Bursel menuju masa depan yang lebih baik,” ajaknya.

Sementara itu, Plh Ketua KPU Bursel Jainudin Solissa mengatakan, tinggal menghitung hari, semua sudah berada dalam tahapan kampanye Pemilu 2024 baik itu partai politik, calon anggota DPD maupun calon presiden dan wakil presiden yang akan dimulai pada 28 November 2023 dan akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024.

“Oleh karena itu, sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten kami berharap sungguh untuk seluruh peserta Pemilu untuk memanfaatkan momentum pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab,” harapnya.

Apa yang kemudian diatur dalam dalam ketentuan undang-undang Pemilu, PKPU, maupun peraturan lainnya senantiasa dijunjung tinggi sehingga harapan dan cita-cita bersama untuk mewujudkan Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa dapat diwujudkan pada 14 Februari 2024.

Bupati Bursel Safitri Malik Soulisa menyampaikan Pemilu secara esensi merupakan proses pembelajaran dalam rangka pendewasaan bangsa. Pemilu juga merupakan momentum ujian bagi seluruh elemen bangsa, mengenai seberapa jauh nilai-nilai demokrasi telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

“Saya percaya, kita semua yang hadir di sini sependapat, bahwa Pemilu damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen bangsa, mulai dari tataran individu, kelompok, maupun masyarakat secara kolektif. Pemerintah sendiri, telah senantiasa berkomitmen untuk menjaga kondusivitas dan keamanan selama Pemilu,” ucapnya.

Safitri menjelaskan, jika dicermati, dalam rangka pelaksanaan Pemilu yang akan berlangsung di 2024, ada empat kunci sukses yang menjadi faktor utama. Pertama, yaitu faktor penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu. Yang mana sangat penting untuk menjaga integritas yang adil, objektif dan profesional.

Kedua, yaitu faktor peserta Pemilu, dalam hal ini adalah peserta Pemilu yang terdiri dari partai politik bersama para calon legislatif. Yang mana peserta Pemilu dituntut memiliki integritas, patuh dan taat terhadap regulasi yang ada serta tidak memantik politik sara.

Ketiga, adalah faktor masyarakat atau pemilih yang juga harus memiliki integritas, karena seorang pemilih memiliki hak konstitusional yang digunakan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ke empat adalah faktor pemangku kepentingan terkait seperti Kepolisian, TNI dan ASN yang harus menjaga netralitas.

“Untuk itu saya titip kepada semua pihak baik itu dari penyelenggara, peserta, unsur TNI dan Polri dan satuan kerja perangkat daerah, untuk menjaga marwah Pemilu dan seluruh proses tahapan kegiatan Pemilu ini dengan bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas lingkungan,” katanya. (AN/KT)

“Untuk perkara dugaan korupsi BPJS Kesehatan di RSUD Namlea ini statusnya masih penyelidikan,” kata Wahyudi di Ambon, Minggu (22/10).

Menurut dia, munculnya dugaan korupsi dana BPJS Kesehatan ini setelah sejumlah dokter spesialis bersama tenaga medis RSUD Namlea sejak pertengahan tahun ini melakukan aksi mogok kerja.

“Tindakan ini mereka lakukan akibat diduga para dokter spesialis dan tenaga medis belum mendapatkan hak-hak mereka,” ucap Wahyudi.

Hak tenaga medis yang dimaksudkan berupa pembayaran insentif atau tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang belum dilakukan Pemerintah Kabupaten Buru.

“Karena status perkaranya masih di tahap penyelidikan maka jaksa baru sebatas melakukan pengumpulan data dengan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan,” jelas Wahyudi.

Termasuk di antaranya Direktur RSUD Namlea dr. Helmy Koharjaya juga bakal dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Dana BPJS Kesehatan yang masuk ke kas daerah Pemkab Buru sejak 2020 hingga Juni 2023 disebutkan sekitar Rp26,5 miliar, namun para dokter spesialis dan tenaga media belum menerima hak-hak mereka,” kata Wahyudi. (AN/KT)

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Buru sedang mengambil langkah-langkah untuk mendorong adanya penyesuaian regulasi yang melegalkan aktivitas tambang emas di Gunung Botak,” kata Penjabat Bupati Buru Djalaluddin Salampessy saat dihubungi dari Ambon, Selasa.

Djalaludin Salampessy mengatakan, langkah itu dilakukan juga guna meningkatkan minat investasi utamanya pada bidang pertambangan di Kabupaten Buru.

”Hal-hal atau langkah-langkah yang kemudian harus dilakukan adalah koordinasi dengan institusi-institusi atau kementerian yang memiliki tanggungjawab untuk itu, termasuk di dalamnya Kementerian ESDM yang mendorong beberapa ketentuan untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat,” kata Salampessy menjelaskan.

Ia menuturkan bahwa saat ini Pemkab Buru tengah menggodok poin regulasi yang tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk kemudian regulasi itu akan diusulkan ke DPRD Buru.

“Tidak membedakan dari unsur mana, tapi dari regulasi yang sudah disetujui akan menjadi bagian dari porsi yang disepakati sesuai peraturan perundang–undangan,” katanya.

Menurut Djalaluddin, kebijakan itu diambil agar seluruh unsur masyarakat, baik pemilik kawasan secara turun-temurun di area tambang pun tak perlu khawatir jika ingin melakukan aktivitas pertambangan.

“Yang memiliki kawasan secara turun temurun di situ juga tidak perlu khawatir , semuanya akan terakomodir dalam langkah-langkah yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada,” tutupnya.

Selain itu Djalaludin menyebut saat ini pihaknya memiliki enam skala prioritas pembangunan Kabupaten Buru yang meliputi Pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan dan mendorong sektor produksi.

Prioritas kedua yakni, Peningkatan pelayanan dasar dan peningkatan SDM yang berkualitas dan Percepatan penurunan angka pengangguran.

Selanjutnya, Peningkatan infrastruktur, mitigasi bencana dan peningkatan penataan ruang daerah yang aman, nyaman dan produktif.

Pemanfaatan dan konservasi SDA serta lingkungan yang berkelanjutan dan Optimalisasi transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, serta menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. (AN/KT)