DPRD Provinsi Maluku resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menggodok dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis sekaligus.

Langkah taktis ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku yang dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Kamis 12 November 2026.

Dua instrumen hukum yang dibahas meliputi Ranperda tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Dalam pidatonya, Benhur menegaskan Maluku memiliki limpahan potensi daerah dan warisan budaya yang luar biasa. Sayangnya,  kata dia, belum seluruhnya mengantongi perlindungan hukum yang memadai sebagai representasi identitas asli daerah.

Ia mengingatkan, kelengahan dalam melindungi aset kultural ini berisiko fatal. Produk lokal Maluku bisa saja diklaim atau dicaplok oleh daerah lain. Sebagai contoh nyata, ia menyoroti kuliner ikonik masyarakat Maluku, yakni papeda.

“Kita juga khawatir papeda yang menjadi hasil daerah Provinsi Maluku bisa saja menjadi rebutan daerah lain,” ungkap Benhur di hadapan peserta rapat paripurna.

Melalui Ranperda Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, DPRD berharap ada kepastian hukum yang jelas, mulai dari proses inventarisasi, pelindungan, pelestarian, hingga pemanfaatan ekonomi.

Regulasi ini diharapkan tidak hanya membentengi kearifan lokal, tetapi juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi kreatif serta sektor UMKM di Bumi Raja-Raja.

Selain kekayaan intelektual, sorotan tajam juga diarahkan pada urgensi perlindungan perempuan. Karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan diakui menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pemenuhan akses keadilan bagi kaum perempuan korban kekerasan yang kerap terbentur kendala geografis, biaya, dan jarak.

Benhur menegaskan, akses terhadap keadilan tidak boleh menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh perempuan, khususnya mereka yang tinggal di pulau-pulau terpencil.

Kehadiran Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat pencegahan kekerasan, mengerek kemandirian ekonomi, hingga memperluas ruang partisipasi dan pendidikan bagi perempuan agar setara dalam pembangunan daerah.

Menutup arahannya, Benhur meminta kepada seluruh anggota Pansus yang diamanatkan agar bekerja secara sungguh-sungguh. Kajian yang komprehensif, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis, harus dikedepankan dengan melibatkan koordinasi erat bersama pemerintah daerah.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan kalangan akademisi dan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar prinsip meaningful participation (partisipasi bermakna) benar-benar terwujud dalam produk legislasi ini.

“Kami berharap forum berkala dan pelibatan publik ini dapat menjadi dasar evaluasi bersama, serta menjaga agar produk hukum yang dihasilkan tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Maluku,” pungkasnya. (KT)

“Atas keputusan mengundurkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia, kami memandangnya sebagai sebuah sikap kenegarawanan yang patut dihormati,” ucap Ketua F-Golkar MPR Melchias Markus Mekeng di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, keberanian menempatkan kepentingan nasional di tengah fragmentasi opini publik dan perbedaan pandangan politik merupakan cerminan kedewasaan dalam kehidupan bernegara.

F-Golkar MPR juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi, pengabdian, dan karya Gibran Rakabuming Raka selama mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyadari bahwa setiap kepemimpinan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, setiap pengabdian yang dilandasi niat baik untuk bangsa dan negara patut dihormati dan dihargai,” katanya.

“Kami juga meyakini bahwa bangsa dan negara Indonesia akan tetap membutuhkan pikiran, tenaga, pengalaman, dan karya Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk terus mengabdi kepada Ibu Pertiwi dalam berbagai bidang kehidupan,” ujarnya.

Keputusan politik Gibran diharapkan menjadi jalan terbaik untuk persatuan bangsa Indonesia. Perdebatan yang tidak produktif diharapkan segera usai dan seluruh energi nasional kembali diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pergantian kepemimpinan, lanjut Melchias, tidak boleh berhenti sebagai rotasi kekuasaan di antara elite politik. Dia menekankan, setiap perubahan harus membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis siang. Penyerahan tersebut dilakukan dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

MPR selanjutnya menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11). Salah satu agendanya membahas pengiriman surat kepada Prabowo untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. (AN/KT)

“Saya ingin menyampaikan bahwa beliau telah banyak membantu saya mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat. Dalam dua tahun pemerintahan kita banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita,” ujar Prabowo dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore.

Prabowo mengatakan berbagai capaian pemerintah selama dua tahun terakhir tidak terlepas dari peran dan kontribusi Gibran.

Sejak awal pemerintahan, Presiden telah meminta Gibran turun langsung ke berbagai daerah, terutama wilayah terpencil, untuk memastikan pelaksanaan program-program pemerintah berjalan dengan baik.

“Pembagian tugas tersebut saya yang mengatur. Saya waktu itu hendak berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional di tingkat pusat, memperbaiki peraturan-peraturan untuk menghasilkan yang terbaik, efisiensi, menertibkan penyelewengan-penyelewengan di semua bidang, dan memperbaiki sistem ekonomi kita supaya sungguh-sungguh kembali ke UUD 1945, terutama Pasal 33 dan Pasal 34,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan pembagian tugas tersebut dilakukan karena situasi global yang penuh ketidakpastian, konflik, dan peperangan membutuhkan perhatian langsung dari pemerintah.

Menurut dia, konflik di Timur Tengah turut berdampak terhadap perekonomian dunia, termasuk memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia.

Prabowo mengaku terbantu oleh pelaksanaan tugas Gibran yang dinilainya berjalan dengan baik selama dua tahun terakhir.

Ia menyebut Gibran telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota, serta melakukan pengecekan dan peninjauan terhadap 303 titik proyek pemerintah.

Menurut Prabowo, capaian tersebut menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen Gibran dalam menjalankan amanah sebagai wakil presiden.

“Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Prabowo mengumumkan pengunduran diri Gibran dalam sesi pernyataan pers yang turut dihadiri Gibran, jajaran pimpinan MPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, sejumlah anggota Komisi III DPR RI, serta beberapa menteri Kabinet Merah Putih. (AN/KT)

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar Lessy, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar yang melayangkan somasi terbuka terhadap Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra.

Dukungan ini menegaskan soliditas struktural Partai Golkar dari pusat hingga daerah dalam melindungi kehormatan organisasi serta marwah kepemimpinan partai dari berbagai tudingan yang dinilai tidak berdasar.

Bagi Golkar Maluku, kebebasan berpendapat di ruang publik harus tetap berjalan di atas rel tanggung jawab, bukan ditegakkan di atas asumsi liar tanpa bukti.

“Setiap tudingan yang disampaikan ke publik harus memiliki dasar fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami di daerah berdiri satu barisan dengan DPP untuk menjaga marwah partai dan kepemimpinan Ketua Umum,” ujar Umar Lessy menanggapi polemik tersebut.

Langkah hukum berupa somasi terbuka ini sebelumnya diumumkan secara resmi oleh Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

  Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Koordinator Tim Hukum Muhamad Sattu Pali bersama Juru Bicara Derek Loupatty, berdasarkan kuasa langsung dari Bahlil Lahadalia.

Sorotan utama Bakumham tertuju pada konten video di kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV bertajuk “Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?”.

Dalam video tersebut, terdapat rangkaian pernyataan yang dinilai secara sengaja mengarahkan tudingan serius kepada Bahlil Lahadalia, mulai dari dugaan keterlibatan dalam pertemuan menjelang penangkapan sejumlah jenderal hingga isu kriminalisasi dalam perebutan kursi Ketua Umum Golkar.

Jubir Tim Hukum Bakumham DPP Golkar, Derek Loupatty, menegaskan narasi tersebut bukan sekadar menyerang pribadi Bahlil, melainkan isu sensitif yang berbahaya bagi stabilitas politik nasional serta efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” tegas Derek sambil membacakan Surat Somasi Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026.

Atas dasar potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE (Pasal 27A juncto Pasal 45 serta Pasal 28 ayat 1) dan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP, Bakumham DPP Partai Golkar memberikan tenggat waktu yang ketat kepada para pihak terkait.

Dalam kurun waktu paling lambat 3×24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan, Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra dituntut untuk segera mencabut pernyataan yang dipersoalkan, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Ketua Umum Partai Golkar beserta seluruh kader dan simpatisan melalui berbagai media, serta menurunkan (take down) dan menghentikan segala bentuk penyebaran konten video terkait dari platform media sosial demi menghindari langkah hukum formal.

Meski menyiapkan langkah hukum lanjutan ke ranah pidana, Bakumham menegaskan somasi terbuka ini dikedepankan sebagai bentuk itikad baik  untuk menyelesaikan persoalan secara patut sebelum proses peradilan ditempuh.

Bagi Golkar Maluku, tegaskan Umar Lessy, perang terhadap informasi sesat yang mencederai integritas institusi politik adalah ujian penting dalam merawat ruang publik agar tetap sehat, objektif, dan berpijak pada kebenaran objektif, pungkasnya. (KT)

Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Umar Lessy, dengan tegas menepis isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang sempat berseliweran di media sosial melalui selebaran poster digital.

Ia menilai isu tersebut tidak lebih dari sekadar riak buatan pihak-pihak yang terusik oleh soliditas partai berlambang pohon beringin ini.

“Saya ingin pastikan kepada seluruh kader dan masyarakat bahwa isu Munaslub itu hoaks. Kami melihat ada pihak yang mencoba mengganggu soliditas Partai Golkar. Kondisi internal partai saat ini sangat solid dan berjalan positif,” ungkap Umar di Ambon, Sabtu, 7 November 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Umar di sela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Golkar Maluku.

Di hadapan para kader dan simpatisan, ia menegaskan seluruh jajaran kepengurusan di berbagai tingkatan berada dalam satu garis komando yang sama di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

“DPD Golkar Maluku tegak lurus di bawah kepemimpinan Bapak Bahlil Lahadalia. Kami fokus bergerak bersama, menjaga soliditas, dan menjalankan roda organisasi demi kejayaan Partai Golkar,” tegasnya.

FOKUS KERJA

Bagi Umar, kemunculan isu liar di media sosial sama sekali tidak layak menyita energi besar partai.

Ia menyebutnya sebagai dinamika artifisial yang diciptakan oleh tangan-tangan iseng yang jauh dari realitas politik di lapangan.

“Itu perbuatan orang iseng, orang kurang kerjaan, jadi tidak perlu ditanggapi secara seriuslah,” ujarnya santai.

Alih-alih meladeni isu yang tidak berdasar, Umar mengundang masyarakat dan konstituen untuk melihat langsung kenyataan di basis akar rumput.

Ia memastikan pintu komunikasi terbuka lebar di setiap jenjang struktur partai—mulai dari DPP, DPD provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat kecamatan dan desa.

Langkah ini diambil agar publik tidak mudah terprovokasi oleh narasi provokatif yang sengaja diembuskan oleh sumber-sumber yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

TREN POSITIF

Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia saat ini, Golkar Maluku melihat adanya arah strategis yang semakin tajam.

Hal ini, kata dia, tercermin dari mesin partai yang terus dipanaskan melalui konsolidasi berjenjang hingga tingkat rukun tetangga (RT).

Berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai kompas organisasi, tambah dia, Golkar membuktikan diri sebagai partai matang yang tahan uji terhadap berbagai musim politik.

Tren kepuasan publik dan kenaikan hasil survei Golkar pun dibaca sebagai sinyal kuat bahwa kepemimpinan saat ini berada di jalur yang tepat.

“Kader di Maluku siap menjadi garda terdepan dalam mengawal setiap program dan arahan Ketum Bahlil Lahadalia. Fokus kita adalah kerja nyata untuk masyarakat dan menjaga kesatuan partai,” pungkas Umar.

Melalui Rakerda kali ini, DPD Partai Golkar Maluku memastikan bahwa seluruh energi kader dicurahkan sepenuhnya untuk menjaga kondusivitas internal serta menyelaraskan ritme politik daerah dengan agenda-agenda besar nasional demi kepentingan rakyat. (KT)

Kedatangan para menteri dan pejabat negara ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan untuk melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Maluku periode 2025–2030 di Hotel Santika Premiere Ambon, Sabtu, 7 November 2026, mendatang.

Berdasarkan surat panitia tertanggal 2 November 2026 yang ditandatangani Ketua Panitia Rohalim B. Sangadji dan Ketua DPD Golkar Maluku Umar Lessy, deretan elite pusat dipastikan hadir memerah-kuningkan Ambon.

Sebut saja Sekretaris Jenderal DPP Golkar yang juga Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri dan Wamen P2MI Christina Aryani.

Kehadiran para tokoh sentral ini dipastikan bakal disambut meriah oleh ribuan kader dan simpatisan beringin di Maluku.

Dalam agenda sakral tersebut, Umar A. Lessy secara resmi akan dilantik sebagai Ketua DPD Partai Golkar Maluku, didampingi Anos Yeremias sebagai Sekretaris, dan Mariyam Yamin sebagai Bendahara.

Pelantikan ini juga dirangkaikan dengan semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar yang mengusung tema penuh semangat: “Golkar Bersama Rakyat, Karya Nyata, Rakyat Sejahtera.”

Usai pelantikan, tensi politik langsung digas pol melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Bagi Umar Lessy, Rakerda kali ini bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan panggung untuk merumuskan strategi dan merapatkan barisan menyongsong Pemilu 2029.

Umar secara tegas mengingatkan seluruh kadernya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar tidak leha-leha. Persiapan logistik dan konsolidasi hingga ke akar rumput harus dicicil dari sekarang.

“Rakerda ini soal perencanaan, pengorganisasian, dan action langsung ke masyarakat. Tahapan menuju Pemilu 2029 sudah semakin dekat, kesiapan logistik harus dimatangkan dari sekarang,” tegas Umar.

Tak hanya itu, Umar juga melontarkan pesan bagi para kadernya agar jangan pernah takut bersaing. Belajar dari pengalaman pahit di berbagai daerah, ketakutan menghadapi kompetisi internal maupun eksternal justru berujung pada hilangnya kursi legislatif yang sudah di tangan.

“Jangan takut untuk bersaing dengan yang mempunyai suara. Pengalaman di beberapa tempat membuktikan, ketika takut bersaing, kursi malah hilang,” tandasnya blak-blakan.

Menutup rangkaian konsolidasi ini, Umar berpesan kepada seluruh jajaran pengurus baru agar membuktikan kapasitas mereka melalui kerja nyata. Menurutnya, posisi struktural di tubuh Golkar bukanlah sekadar pajangan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan lewat prestasi.

Dengan kehadiran Bahlil dan para menteri di bumi Maluku, momentum ini jelas menjadi sinyal kuat Partai Golkar Maluku tidak main-main dalam memanaskan mesin politiknya demi merebut kemenangan di Pemilu 2029. (KT)

Keputusan mundur Sutan ini bukan karena ketidaksiapan teknis, melainkan sebuah manuver etis yang mengirimkan pesan kuat ke seluruh kader bahwa loyalitas di Golkar tidak bisa ditawar.

Kendati persiapan Musda sejatinya sudah rampung 100 persen dan siap digelar Kamis, 30  April 2026, Sutan memilih berhenti tepat saat mesin partai sedang hangat-hangatnya. Baginya, ketika instruksi penundaan dari DPD I turun melalui surat nomor B-57/DPD/GOLKAR-MAL/V/2026, maka narasi lain harus tutup buku.

“Sebagai kader, saya taat dan tegak lurus. Dalam Partai Golkar, loyalitas kepada keputusan organisasi adalah harga mati. Saya tidak ingin ada kesan panitia berjalan di luar garis kebijakan DPD I,” tegas Sutan.

Keputusan mundur ini ia sebut sebagai bentuk tanggung jawab moral. Sutan seolah ingin menegaskan dirinya tidak ingin terseret dalam “tafsir liar” jika ada pihak-pihak yang mencoba memaksakan agenda di luar komando resmi provinsi.

Pernyataan Sutan yang paling menarik perhatian adalah ketegasannya untuk “berlepas tangan” dari segala aktivitas yang mengatasnamakan Musda setelah pengunduran dirinya. Ini menjadi sinyal ada dinamika yang sangat cair—dan mungkin tegang—di tingkat DPD II.

“Dengan sikap ini, saya sudah berlepas tangan. Kalau ada agenda lain terkait Musda, itu bukan lagi tanggung jawab saya. Silakan tanyakan kepada pihak DPD II atau inisiator lainnya,” ujarnya, seolah memberi garis pembatas yang tegas.

Bagi Sutan, menjaga wibawa partai jauh lebih krusial daripada sekadar mempertahankan kursi ketua panitia. Jabatan, baginya, hanyalah amanah sementara, namun kepatuhan pada garis komando adalah identitas kader sejati.

Mundurnya Sutan Marsida di saat jadwal Musda belum menemui titik terang kian memperkeruh teka-teki arah kepemimpinan Golkar Ambon.

Publik kini bertanya-tanya: Apakah pengunduran diri ini murni etika organisasi, ataukah merupakan simbol protes halus terhadap situasi internal yang kian buntu?

Hingga saat ini, DPD I Golkar Maluku belum memberikan aba-aba terkait jadwal baru maupun sosok yang akan menggantikan posisi Sutan. (KT)

Keputusan ini turun hanya berselang sehari sebelum perhelatan dimulai, memicu tanda tanya besar di kalangan kader dan pengamat politik lokal.

Sebagaimana diketahui penundaan ini tertuang dalam surat resmi DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Nomor B-57/DPD/GOLKAR-MAL/V/2026.

Surat yang bersifat “Penting” itu ditandatangani langsung Ketua Harian DPD I, Ridwan Rahman, dan Sekretaris DPD I, Anos Yermias,  tertanggal Rabu, 29 April 2026.

Secara administratif, surat tersebut menyebutkan penundaan dilakukan berdasarkan pertimbangan regulasi organisasi terbaru, termasuk pengesahan perubahan AD/ART hasil Munas XI Golkar tahun 2024.

Selain itu, keputusan ini merupakan buntut dari rapat pengurus harian terbatas DPD I Maluku yang digelar sehari sebelumnya.

Namun, di balik bahasa birokrasi tersebut, penundaan hingga waktu yang belum ditentukan ini menambah teka-teki mengenai arah kepemimpinan “Beringin” di ibu kota Provinsi Maluku.

Ketua Panitia Pelaksana Musda X Golkar Kota Ambon, Sutan Marsida, tak menampik kabar mengejutkan tersebut.

Saat dikonfirmasi, ia membenarkan panitia telah menerima instruksi resmi dari tingkat provinsi untuk menghentikan sementara prosesi musyawarah.

“Iya benar, kami sudah menerima surat perihal penundaan Musda tersebut,” ujar Sutan singkat, tanpa merinci lebih jauh mengenai dampak teknis dari pembatalan mendadak ini.

Penundaan ini praktis mendinginkan mesin partai yang sebelumnya sudah mulai memanas menyambut momentum konsolidasi.

Spekulasi pun berkembang liar, apakah penundaan ini murni masalah sinkronisasi aturan DPP, ataukah ada “tarik-ulur” kepentingan faksi dalam menentukan siapa yang akan memegang tongkat komando DPD II Golkar Ambon ke depan?

Hingga saat ini, DPD I Golkar Maluku belum memberikan jadwal pasti kapan Musda akan kembali digelar. Yang jelas, seluruh tahapan kini berada dalam kendali penuh tingkat provinsi atau DPD Provinsi Maluku. (KT)

“Pasar Mardika ini jantung ekonomi kita, tapi masalahnya tak kunjung usai. Kita butuh Pansus agar perbaikan sistem bisa dilakukan dari hulu ke hilir—mulai dari kontrak, pengelolaan, hingga pengawasan,” tegas Taborat kepada wartawan di Ambon, Kamis, 29 Januari 2026.

Menurutnya, pasar yang dirancang menampung 1.700 pedagang sejak April 2024 itu memerlukan evaluasi komprehensif. “Kalau kita hanya menangani secara terpisah-pisah, perbaikannya akan sulit. Kita butuh kerja terstruktur untuk mengurai persoalan ini,” tambahnya.

Selain urusan pasar, legislator ini juga menaruh perhatian serius pada sektor energi. Taborat mencium adanya “data abu-abu” terkait penyetoran Pertamina kepada Pemerintah Provinsi Maluku.

Ia membeberkan pada tahun 2024 ditemukan ketidaksesuaian data yang cukup mencolok. “Catatan Pemda menunjukkan angka setoran yang cenderung stagnan, padahal seharusnya fluktuatif mengikuti volume penjualan. Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Taborat menuntut adanya transparansi data secara berkala untuk memastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bocor dan pengawasan berjalan maksimal.

Menutup pernyataannya, Taborat juga memberikan catatan kritis terkait pengelolaan GIIA Hotel Maluku. Ia mengingatkan Pemerintah Provinsi agar tidak terburu-buru mengambil keputusan pemutusan kontrak kerja sama hanya karena persoalan teknis kecil.

“Kita harus realistis, tidak mudah mencari pihak lain yang mau mengambil alih dalam waktu cepat. Selama pengelola siap melakukan perbaikan sistem dan menjamin setoran tepat waktu, kerja sama sebaiknya dilanjutkan,” jelasnya.

Bagi Taborat, prinsip utama dari setiap kerja sama aset daerah adalah keberlanjutan dan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku. “Tujuannya jelas: optimalisasi aset untuk daerah, bukan sekadar memutus tanpa solusi yang lebih baik,” pungkasnya. (KT)

Pasca mengantongi Surat Keputusan (SK) dari DPP, kepengurusan periode 2026–2030, yang dikomandoi Umar Lessy ini  dijadwalkan menggelar rapat pleno perdana, Sabtu, 31 Januari 2026 mendatang.

Langkah ini diambil sebagai bentuk konsolidasi kilat untuk memastikan struktur organisasi di Maluku solid dan siap menjalankan mandat politik selama lima tahun ke depan.

Anos Yeremias yang didapuk sebagai Sekretaris DPD Golkar Maluku, mengungkapkan rapat ini merupakan tindak lanjut resmi atas diterbitkannya SK DPP Partai Golkar Nomor: Skep-148/DPP/GOLKAR/I/2026.

Surat tertanggal 28 Januari 2026 tersebut mengesahkan komposisi personalia hasil Musyawarah Daerah (Musda) sebelumnya.

“Rapat pleno ini memiliki makna strategis. Ini adalah forum awal untuk menyamakan persepsi sekaligus menegaskan bahwa pengurus baru memiliki dasar hukum dan legitimasi penuh untuk bekerja,” ujar Anos kepada wartawan, Rabu, 28 Januari 2026.

Rapat yang akan digelar di Hotel Kamari, Ambon, tersebut akan memfokuskan agenda pada dua hal utama: Pertama: Penyatuan visi untuk memastikan seluruh jajaran pengurus bergerak dalam satu komando.

Dan, kedua, penajaman program dengan merumuskan langkah kerja nyata organisasi guna menghadapi dinamika politik dan pembangunan di Provinsi Maluku.

Anos menekankan soliditas internal adalah harga mati. Dengan tuntasnya urusan administrasi di tingkat pusat, fokus utama kini beralih ke kerja-kerja lapangan dan penguatan peran politik partai di tengah masyarakat.

Pergerakan cepat Golkar Maluku ini dinilai sebagai sinyal kesiapan mereka dalam menyongsong agenda politik ke depan. Melalui pleno perdana ini, partai berlambang pohon beringin tersebut ingin memastikan bahwa mesin organisasi mereka adalah yang paling siap beroperasi dibandingkan kompetitor lainnya.

“Kami ingin memastikan seluruh pengurus siap menjalankan mandat yang dipercayakan DPP. Ini adalah titik awal fase kerja nyata kami untuk Maluku,” tegas Anos. (KT)