Tersangka berinisial AS, yang memegang kendali ganda sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus diduga kuat ikut mengendalikan perusahaan penyedia barang dan jasa dalam proyek tersebut.

Penetapan tersangka ini diungkapkan resmi Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, melalui Kasi Penmas AKP Imelda Haurissa kepada wartawan di Ambon, Kamis 12 November 2026.

Menurut Imelda, langkah hukum tegas ini diambil setelah penyidik merampungkan pemeriksaan intensif, mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta melakukan gelar perkara secara maraton.

“Sehingga pada hari Rabu, tanggal 11 November 2026, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial AS, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang juga berperan mengendalikan perusahaan penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan,” ungkap Imelda.

Kasus ini bermula dari paket pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Tahun Anggaran 2020 di bawah lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku.

Tidak tanggung-tanggung, total nilai proyek ini mencapai Rp6,174 miliar. Rinciannya terbagi atas Rp1,2 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, serta Rp4,974 miliar lainnya yang berasal dari dana pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Namun, alih-alih mengalirkan air bersih untuk menyudahi dahaga warga, proyek berbiaya jumbo itu justru meninggalkan jejak rasuah. Sorotan utama penyidik tertuju pada modus klasik: ketidaksesuaian telak antara realisasi fisik di lapangan dan pencairan anggaran.

Pekerjaan diduga mangkrak dan gagal memenuhi ketentuan, ironisnya, pencairan dana kepada pihak pelaksana justru sudah diklaim tuntas 100 persen.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 6 Agustus 2026, ulah lancung ini sukses merugikan keuangan negara hingga Rp1.889.672.552,81 (Rp1,88 miliar). Angka fantastis inilah yang kini menjadi hulu ledak dalam mengurai benang kusut mulai dari tahap perencanaan, tender, pelaksanaan, hingga pencairan dana.

Dalam pusaran penyidikan ini, sejumlah nama strategis turut terseret ke meja pemeriksaan, termasuk H selaku kontraktor pelaksana untuk paket yang dibiayai pinjaman PT SMI.

Pada era pengerjaannya, proyek tersebut berjalan di bawah kepemimpinan Mat Marasabessy selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, dengan Nur Madras yang kala itu bertindak sebagai PPK.

Kendati demikian, aparat penegak hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Status jabatan maupun kemunculan nama seseorang dalam berbagai pusaran perkara tentu harus diuji secara ketat berdasarkan fakta dan alat bukti material di persidangan kelak.

Penetapan AS sebagai tersangka menjadi babak penentu baru. Publik kini menanti seberapa dalam Ditreskrimsus Polda Maluku akan membongkar akar jaringan korupsi yang telah merampas hak dasar warga atas air bersih di Dusun Siwang. (KT)

Pihak kepolisian mengklaim penetapan tersangka tinggal menunggu waktu, namun masyarakat mendesak agar proses hukum ini tidak berjalan di tempat.

Kasipenmas Bidang Humas Polda Maluku, AKP Imelda Haurissa, sebelumnya menyatakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku telah mengantongi berbagai alat bukti untuk menaikkan status perkara ke tahap penetapan tersangka melalui mekanisme gelar perkara.

“Untuk rencana penetapan tersangka dalam kasus air bersih Siwang, tinggal menunggu waktu. Nanti kalau sudah ada koordinasi dari penyidik, akan saya sampaikan. Intinya, tak lama lagi sudah diumumkan lewat gelar perkara,” ujar Imelda.

Bukan perkara kecil yang sedang diusut penyidik. Proyek dua paket sarana air bersih di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku ini menyedot anggaran jumbo dengan nilai kontrak keseluruhan mencapai sekitar Rp 6,174 miliar.

Sumber pendanaannya berlapis, memadukan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 Rp1,2 miliar serta dana pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp4,974 miliar.

Ironisnya, proyek yang dirancang untuk menjawab dahaga dan kebutuhan dasar masyarakat akan akses air bersih justru berujung pada dugaan rasuah. Berdasarkan konstruksi perkara, pekerjaan diduga tidak diselesaikan sesuai ketentuan kontrak.

Kendati fisik proyek mangkrak atau tidak tuntas, proses pencairan dana dan pembayaran kepada pihak pelaksana justru telah direalisasikan 100 persen.

Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) negara dirugikan lebih dari Rp1,8 miliar.

Angka fantastis ini menjadi pintu masuk penyidik untuk menguliti seluruh rangkaian penyimpangan, mulai dari tahap perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan di lapangan, hingga aliran pencairan anggaran.

Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk pengusaha berinisial H selaku kontraktor pelaksana proyek yang bersumber dari pinjaman PT SMI, serta sejumlah pejabat masa itu, seperti eks Kadis PUPR Provinsi Maluku Mat Marasabessy dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nur Madras. (KT)

Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku resmi memperluas lingkaran pemeriksaan. Jika sebelumnya hanya menyasar empat orang, kini jumlah anggota Polri yang tengah didalami keterlibatannya dalam jaringan peredaran gelap narkotika melonjak menjadi sembilan personel.

“Jumlahnya sekarang sudah sembilan anggota yang diduga terlibat dan sedang diperiksa Propam,” ungkap sumber terpercaya di internal kepolisian Polda Maluku, Rabu, 4 November 2026.

Meski Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi, perkembangan ini menunjukkan Propam tidak main-main dalam menyisir aliran informasi yang lahir dari ruang sidang.

Badai pemeriksaan ini bermula dari persidangan kasus narkotika yang melibatkan pasangan suami istri, Henly Moningka alias Nyai dan Errol Steffen Johanes Tahapary. Di kursi pesakitan, ruang sidang mendadak panas tatkala nama-nama oknum polisi mulai tersebut satu per satu.

Sorotan tajam tertuju pada mantan anggota Ditresnarkoba Polda Maluku, Iptu Faldy Nikijuluw. Di depan majelis hakim, Faldy awalnya berdalih uang ratusan juta rupiah yang mengalir ke rekeningnya dari pasangan Henly-Errol hanyalah pinjaman pribadi.

Namun, pembelaan itu runtuh saat fakta transaksi digital berbicara lain, ditambah pengakuannya sendiri ia mengetahui aktivitas haram tersebut—bahkan pernah membeli sabu untuk dikonsumsi bersama.

Keterangan Faldy mentah-mentah dibantah Henly. Sang terdakwa menegaskan aliran dana tersebut murni berkaitan dengan transaksi narkotika, yang sebagiannya diteruskan kepada seseorang bernama Mario Atihuta yang diduga sebagai bandar pemasok sabu.

Efek bola salju persidangan ini turut menyeret nama-nama lain, seperti Jhon Liliefna yang diduga menjadi penghubung dengan pemasok, hingga Reza Luang Toisuta yang disebut-sebut pernah merogoh kocek belasan juta rupiah demi mendapatkan barang haram tersebut.

Sebelumnya, Kapolda Maluku saat itu, Irjen Pol Dadang Hartanto, telah mengeluarkan instruksi tegas tanpa kompromi. Ia memastikan institusi Polri tidak akan menutup-nutupi atau memberikan suaka bagi siapa pun anggotanya yang terbukti mencoreng seragam cokelat lewat lingkaran hitam narkoba.

“Terkait dengan empat polisi yang terlibat narkoba, saya sudah perintahkan tim. Mereka diproses,” tegas Dadang saat ditemui di Mapolda Maluku beberapa waktu lalu.

Langkah tegas ini diperkuat dengan koordinasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memetakan sejauh mana keterlibatan para oknum—apakah sekadar penikmat, pelindung, atau bahkan pemain dalam jaringan tersebut.

Dengan membengkaknya jumlah personel yang diperiksa dari empat menjadi sembilan orang, kasus ini menjelma menjadi ujian integritas terbesar bagi Polda Maluku.  (KT)

Keluarga besar dari istri sah berinisial M resmi menyatakan kekecewaannya dan berencana menempuh jalur hukum di kepolisian.

Kasus ini mencuat setelah M mendapati sebuah video pribadi berdurasi sekitar satu menit yang diduga memuat adegan asusila antara suaminya dengan seorang perempuan berinisial S.

Temuan tersebut kontan meninggalkan luka mendalam bagi M dan keluarganya, mengingat status L yang telah berumah tangga dan dikaruniai seorang anak berusia lima tahun.

Bagi pihak keluarga, apa yang terjadi bukan sekadar dinamika rumah tangga biasa. Mereka menilai, status L sebagai anggota Polri menuntut standar moral dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi untuk menjadi teladan di tengah masyarakat.

Merasa tidak terima dengan situasi yang dialami M, pihak keluarga berencana melayangkan laporan resmi agar kasus ini ditindaklanjuti secara profesional oleh institusi tempat L bertugas.

“Keluarga berharap laporan tersebut nantinya dapat ditangani secara profesional, transparan, dan tanpa adanya perlakuan istimewa, apabila dugaan tersebut terbukti,” demikian pernyataan pihak keluarga.

Mereka mendesak agar pimpinan kepolisian memberikan perhatian serius terhadap dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri yang mungkin dilanggar oleh yang bersangkutan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polsek Banda maupun oknum anggota berinisial L masih belum memberikan keterangan resmi atau klarifikasi terkait duduk perkara tersebut.

Redaksi juga menegaskan seluruh informasi yang beredar masih memerlukan proses verifikasi dan pendalaman dari pihak berwenang.

Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan demi menghormati hak hukum setiap pihak, sambil menanti langkah pemeriksaan resmi dari internal kepolisian. (KT)

Dia pun mendukung penuh Polri yang menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka penyadapan ilegal. Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, kata dia, menunjukkan ketegasan hukum tanpa pandang bulu.

“Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini,” kata Sugiat di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan penyadapan tersebut tidak bisa menekan apalagi mendikte kepemimpinan Presiden Prabowo. Pemerintahan Presiden Prabowo, kata dia, berdiri atas mandat rakyat dan tidak akan pernah tunduk pada intimidasi atau gertakan intelijen gelap mana pun.

Kasus itu, kata dia, harus menjadi peringatan keras bagi praktik-praktik deep state atau oknum jahat di dalam birokrasi. Menurut dua, kasus ini adalah sinyal tegas bahwa era pembiaran sudah selesai, negara akan melakukan pembersihan total tanpa toleransi sedikit pun.

“Perlu dilakukan pendalaman secara transparan mengenai motif di balik tindakan ini, apakah murni kejahatan informasi, motif politik untuk mengganggu stabilitas nasional, atau ada keterlibatan jaringan, kepentingan pihak eksternal tertentu,” katanya.

Menurut dia, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini tetap berjalan dengan sangat solid, fokus, dan efektif. Kerja-kerja strategis untuk rakyat, kata dia, tidak terganggu sedikit pun oleh upaya pembocoran atau penyadapan ilegal tersebut.

Untuk itu, dia pun mengajak seluruh pihak dan masyarakat untuk tidak berspekulasi serta mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum agar diusut tuntas hingga ke akar-akarnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Presiden Prabowo Subianto memimpin dengan mandat rakyat yang bersih dan kuat. Segala bentuk intimidasi digital, spionase, atau operasi senyap tidak akan pernah berhasil mendikte jalannya pemerintahan,” katanya.(AN/KT)

“Kasus yang melibatkan LSP dan kawan-kawan ini dapat dikategorikan sebagai abuse of power yang melanggar ketentuan perundang-undangan,” kata Baidowi dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, penyadapan terhadap pejabat negara, termasuk kepala negara, tanpa kewenangan dan izin yang sah merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip supremasi hukum.

Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, seperti Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan, dengan memenuhi persyaratan hukum serta ditujukan untuk kepentingan penegakan hukum.

Menurut ia, tindakan penyadapan di luar ketentuan tersebut tidak hanya berpotensi melanggar hak privasi yang dijamin konstitusi, tetapi juga mengancam stabilitas politik dan integritas informasi negara.

Selain itu, dia mengatakan hubungan dalam struktur pemerintahan harus dibangun atas dasar kepatuhan institusional yang sehat dan penghormatan terhadap kepemimpinan.

Baidowi menegaskan telah terjadi pelanggaran etika birokrasi dalam kasus penyadapan tersebut.

Menurut dia, munculnya kecurigaan dan ketidakpercayaan yang berujung pada tindakan pengintaian oleh bawahan terhadap pemimpinnya merupakan perilaku yang bertentangan dengan etika pemerintahan.

“Kasus seperti ini biasanya memicu evaluasi mendasar terhadap loyalitas serta pengawasan internal di tubuh birokrasi pemerintahan,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga petinggi Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural dan penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11), Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin mengatakan ketiga tersangka diduga menyadap Presiden, menteri, pejabat negara, tokoh politik, hingga media sejak 2025.

Para tersangka ditengarai menyadap nomor telepon target-target tersebut secara ilegal. Kegiatan itu diduga berlangsung hingga 2026. (AN/KT)

“Bahwa, terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 191-193 KUHP Nasional, dan sekarang sedang dilakukan pendalaman terus menerus,” kata Yusril Ihza Mahendra, di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Yusril saat menggelar konferensi pers di sela-sela kunjungan kerja ke Aceh, di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi polisi berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Ketiga tersangka tersebut diduga menyadap secara ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, sejumlah menteri, pejabat, tokoh politik, hingga media sejak 2025 hingga 2026.

Yusril mengatakan bahwa sampai dengan penetapan tersangka, sejauh ini sudah ada dua alat bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana penyadapan dan intersepsi.

Namun, ketika dilakukan pengembangan, maka nantinya bakal diketahui motif penyadapan tersebut, ke mana tujuan penyadapannya, dan mulai ditemukan indikasi bahwa tindakan itu mengarah ke tindakan makar sesuai Pasal 191-193 dari KUHP Nasional.

“​Pasal 191 KUHP itu berbunyi. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun,” ujarnya.

Yusril menegaskan bahwa indikasi makar dalam perkara ini tidak bermaksud untuk membunuh, melainkan untuk menghambat agar Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

“Mulai mengarah ke sana, ada indikasi ke arah makar, bukan membunuh, seperti berkeinginan untuk melumpuhkan agar Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan, itu yang sedang didalami penyidik,” ujar Yusril. (AN/KT)

Tak tanggung-tanggung, tiga orang tersangka yang terdiri dari oknum petugas kredit (Mantri) BRI Unit Batu Merah bersama dua orang perantara alias calo resmi digelandang ke balik jeruji besi, Senin, 2 November 2026.

Ketiga tersangka yang kini telah resmi mengenakan rompi tahanan tersebut berinisial SRP selaku Mantri BRI Unit Batu Merah, serta SJ dan MRW yang berperan sebagai calo pengajuan kredit.

 Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI per 1 Oktober 2026, praktik culas ini sukses merugikan keuangan negara hingga menembus angka Rp4.290.594.327 atau lebih dari Rp4,2 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, Radot Parulian, dalam keterangan persnya yang didampingi jajaran Pidsus membeberkan kasus ini menyangkut penyalahgunaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Pedesaan Rakyat (KUPRA), serta Kredit Kemitraan sepanjang kurun waktu 2022 hingga 2024.

Dari hasil penyidikan, sindikat ini melancarkan aksinya melalui dua modus operandi yang terstruktur.

Modus pertama adalah “topengan”, di mana para calo mencari warga yang bersedia meminjamkan KTP dan Kartu Keluarga sebagai tumbal pengajuan kredit dengan imbalan tertentu.

Dari situ, mereka membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) fiktif lengkap dengan rekayasa foto calon debitur seolah-olah memiliki usaha sah agar lolos sistem aplikasi bank.

Sementara modus kedua adalah “tempilan”, di mana plafon kredit sengaja digelembungkan jauh melebihi nominal yang semestinya diajukan.

Dalam lingkaran hitam ini, oknum Mantri berinisial SRP memegang peran yang sangat sentral. Mulai dari mengarahkan para calo mencari identitas warga, menentukan jenis usaha fiktif, menginput data omzet ke dalam sistem analisis bank, hingga mengarahkan jawaban debitur saat diverifikasi.

Lebih parahnya lagi, SRP diduga kuat menguasai seluruh dana pencairan dari identitas pinjaman serta menikmati sebagian besar hasil mark-up plafon kredit tersebut.

Akibatnya, fasilitas kredit itu sama sekali tidak digunakan sebagaimana mestinya, mangkrak, dan berujung pada kemacetan pembayaran.

Setelah diperiksa intensif sebagai saksi dan penyidik mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ketiganya langsung ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tertanggal 2 November 2026.

Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, penyidik langsung menjebloskan mereka ke tahanan selama 20 hari terhitung sejak 2 hingga 21 November 2026.

Tersangka SRP dititipkan di Rutan Kelas IIA Ambon, sementara dua tersangka lainnya, SJ dan MRW, ditahan di Lapas Perempuan Kelas III Ambon.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni primair Pasal 603 jo Pasal 18 UU Tipikor jo UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor, dengan ancaman hukuman berat yang siap menanti di meja hijau. (KT)

Bau anyir penyimpangan anggaran di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), PT Bipolo Gidin, terus dibongkar paksa oleh aparat penegak hukum.

Kasus rasuah yang menggerogoti perusahaan pengelola jasa transportasi laut ini kini memasuki babak krusial dengan diburunya para penanggung jawab di lingkaran manajemen.

Terbaru, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku secara intensif memeriksa mantan Manager Operasional PT Bipolo Gidin periode 2017–2023 berinisial FS.

Pemeriksaan maraton ini dilakukan untuk menguliti habis tata kelola perusahaan yang diduga kuat menjadi sarang pengerukan uang negara.

Plh. Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Aizit P. Latuconsina, membenarkan kehadiran sang mantan manajer di Gedung Kejati Maluku untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

“Betul, Selasa kemarin saksi FS selaku Manager Operasional PT Bipolo Gidin telah hadir memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan,” ungkap Aizit di Ambon, Rabu, 28 Oktober 2026.

Dalam pemeriksaan berdurasi satu jam tersebut, penyidik membongkar lapis demi lapis peran dan tanggung jawab FS, mulai dari mekanisme pengelolaan operasional hingga aliran dana yang kini menjadi objek penyidikan rasuah.

Skandal korupsi di PT Bipolo Gidin bukan perkara kecil. Perusahaan pelat merah daerah ini sejatinya dibentuk untuk menggerakkan roda perekonomian dan pelayanan transportasi laut melalui armada kapal seperti KMP Tanjung Kabat (melayani rute Ambon–Ambalau–Wamsisi–Namrole–Leksula–Kepala Madan) serta KMP Lorry Amar (rute Tual–Teor–Kesui–Gorom–Geser–Air Nanang–Ambalau).

Namun, alih-alih menyejahterakan masyarakat lewat konektivitas laut, lumbung keuangan PT Bipolo Gidin justru diduga digrogoti dari dalam.

Berdasarkan rekam jejak penyidikan, perusahaan ini mengelola pundi-pundi dana yang fantastis, yang bersumber dari: Subsidi Kementerian: Rp36.016.260.450, Penyertaan Modal Pemda Bursel: Rp4.000.000.000,  dan Pinjaman Perbankan (Modal Kerja): Rp1.500.000.000, Total Anggaran yang Dikelola: Rp41.516.260.450.

Dengan total dana yang menembus angka Rp41,5 miliar inilah, tim penyelidik sebelumnya telah memeriksa sedikitnya 20 orang saksi—mulai dari pejabat Pemkab Bursel, BPTD Maluku, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, hingga jajaran direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin.

Dari serangkaian pemeriksaan tersebut, penyidik menemukan fakta-fakta yang mencengangkan: mulai dari penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket, penyelewengan dana subsidi, modal penyertaan, hingga pinjaman modal kerja yang digunakan jauh dari peruntukannya (menyimpang).

Bahkan, yang paling menohok, aliran dana tersebut disinyalir kuat dipakai untuk kepentingan pribadi para pejabat di lingkungan PT Bipolo Gidin.

Kejati Maluku memastikan proses hukum ini tidak akan jalan di tempat. Setelah seluruh puzzle keterangan saksi dan alat bukti dirakit sempurna, langkah selanjutnya adalah menggelar ekspose besar-besaran untuk menetapkan siapa saja aktor intelektual di balik amblasnya puluhan miliar rupiah uang rakyat Bursel tersebut.

“Kalau semua keterangan saksi-saksi dan bukti sudah lengkap, selanjutnya akan dilakukan gelar perkara untuk mengekspose tersangkanya. Dan secepatnya akan kami lakukan agar kasus ini bisa segera disidangkan di pengadilan,” tandas Aizit dengan tegas.

Kini, publik Buru Selatan dan Maluku secara luas menanti gebrakan lanjutan dari Korps Adhyaksa. Kasus PT Bipolo Gidin menjadi ujian nyata apakah kapal hukum mampu menyeret para penjarah uang subsidi rakyat ke hadapan meja hijau tanpa pandang bulu. (KT)

Pantauan di lokasi memperlihatkan struktur tiang dan fondasi bangunan dikelilingi tumbuhan liar tanpa kejelasan kapan fasilitas akademik penunjang mahasiswa tersebut akan dilanjutkan pembangunannya.

Belum tuntasnya proyek ini memicu tanda tanya besar terkait efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pelaksanaan kontrak, hingga lemahnya sistem pengawasan.

Alumni FISIP Unpatti, Abdul Reza Hehahunusa, secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk segera menyelidiki proyek tersebut guna mengidentifikasi penyebab kemacetan dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.

“Kejati Maluku harus memeriksa kontraktor dan pihak-pihak yang terlibat,” tegas Reza, Minggu 25 Oktober 2026, di Ambon.

Reza menilai, pemeriksaan menyeluruh berbasis dokumen dan fakta lapangan sangat mendesak. Aparat penegak hukum diminta menelusuri alur proyek secara komprehensif—mulai dari proses tender/kontrak, laporan kemajuan fisik, hingga realisasi pencairan anggaran kepada pihak kontraktor.

Penelusuran ini krusial untuk memetakan akar masalah, apakah bersumber dari kendala teknis, maladministrasi, atau indikasi penyimpangan hukum.

Jika ditemukan unsur pelanggaran, Reza berharap proses hukum ditegakkan secara objektif dan akuntabel demi kepastian hukum serta pemulihan kerugian negara.

Kendati demikian, kepastian penyebab keterlambatan maupun ada tidaknya kerugian negara hanya dapat dipastikan melalui investigasi yang transparan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Universitas Pattimura, kontraktor pelaksana, maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi.

Publik Ambon kini menanti transparansi, kejelasan kelanjutan fisik bangunan, serta pertanggungjawaban nyata dari setiap pemangku kepentingan atas fasilitas pendidikan yang dibiayai dari uang rakyat tersebut. (KT/PT)