Dalam sidang lanjutan dugaan korupsi penyertaan modal PT Tanimbar Energi yang digelar di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis, 5 Februari 2026, kesaksian para mantan petinggi perusahaan “plat merah” tersebut mengungkap tabir gelap penggunaan dana negara yang diduga menyimpang dari aturan.

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) KKT, Mathias Malaka, yang juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Tanimbar Energi, memberikan keterangan yang cukup memukul pembelaan terdakwa.

Malaka secara gamblang menyatakan dana penyertaan modal yang bersumber dari APBD justru habis digunakan untuk kebutuhan konsumtif perusahaan, bukan produktif.

“Dana penyertaan modal semestinya digunakan untuk rencana bisnis, terutama mengejar fee 10 persen pengelolaan migas Blok Masela. Namun kenyataannya, dana itu justru dipakai untuk membayar gaji, tunjangan, dan operasional pegawai,” tegas Malaka di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Martha Maitimu.

Malaka mengaku sempat mengingatkan agar gaji pegawai dipisahkan dari dana penyertaan modal melalui nomenklatur APBD yang berbeda, namun usulan tersebut bak angin lalu.

Realisasinya, uang negara sebesar Rp6,2 miliar tersebut tetap “dimakan” untuk rutinitas kantor tanpa ada progres bisnis yang nyata.

Keterangan yang tak kalah menyudutkan datang dari saksi Imanuel Gerson Unmehopa. Sebagai komisaris sejak 2021, ia mengaku pernah mempertanyakan keabsahan penggunaan dana modal untuk gaji. Jawaban yang ia terima dari Direktur Utama saat itu, Johanna Joice Julita Lololuan, justru menyeret nama Petrus Fatlolon secara langsung.

“Direktur Utama menyatakan penggunaan dana tersebut telah dikonsultasikan dengan Bupati Petrus Fatlolon, sehingga dianggap tidak bermasalah,” ungkap Gerson dalam persidangan.

Pernyataan ini seolah menegaskan adanya “lampu hijau” dari sang kepala daerah atas praktik yang kini terindikasi merugikan negara tersebut.

Ironisnya, hingga tahun 2022, PT Tanimbar Energi dilaporkan sama sekali belum memiliki rencana bisnis konkret dan hanya sibuk mengurus administrasi serta membayar upah.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa tiga aktor utama yang dianggap paling bertanggung jawab atas kerugian negara senilai Rp6.251.566.000. Mereka dalah: Petrus Fatlolon (Mantan Bupati KKT), Johanna Joice Julita Lololuan (Mantan Dirut PT Tanimbar Energi), dan Karel F.G.B. Lusnarnera (Mantan Direktur Keuangan).

Sidang yang berlangsung hingga malam hari ini baru memeriksa empat dari sepuluh saksi yang dijadwalkan. Enam saksi lainnya, termasuk saksi-saksi kunci tambahan, akan dihadirkan pada sidang lanjutan pekan depan. (KT)

“Pelaksanaan tugas Polri tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya organisasi, termasuk sistem keuangan yang harus dikelola secara efektif, akuntabel, dan modern. Di sisi lain, tantangan kejahatan siber juga menuntut sinergi lintas sektor,” kata Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, di Ambon, Kamis.

Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Polda Maluku dan PT BNI Cabang Ambon yang berlangsung di Kantor BNI Cabang Ambon.

Kapolda Maluku menegaskan bahwa kolaborasi antara Polri dan sektor perbankan menjadi kebutuhan strategis, khususnya dalam merespons maraknya kejahatan berbasis teknologi seperti penipuan daring dan pinjaman online ilegal.

Ia berharap kerja sama tersebut tidak hanya terbatas pada layanan perbankan internal, tetapi juga diperluas pada aspek edukasi dan pencegahan kejahatan digital kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kami ingin Polri dan perbankan bisa turun langsung memberikan sosialisasi tentang bahaya penipuan online dan pinjaman ilegal, sehingga masyarakat lebih terlindungi di ruang digital,” ujarnya.

PKS ini mencakup pengelolaan layanan keuangan dan remunerasi personel Polda Maluku yang telah terintegrasi dengan sistem perbankan BNI, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan anggota dan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Area Head 2 Wilayah 07 PT BNI Hasanul A. Nasution menyatakan BNI berkomitmen mendukung stabilitas keamanan nasional melalui inovasi layanan digital yang aman serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.

“Kerja sama ini bukan sekadar kemitraan profesional, tetapi persaudaraan strategis untuk menghadirkan manfaat nyata bagi institusi dan masyarakat,” kata Hasanul.

Penandatanganan PKS tersebut turut dihadiri Wakapolda Maluku, Irwasda, serta jajaran pejabat utama Polda Maluku. Dari pihak BNI hadir Pimpinan BNI Cabang Ambon Alexander R. Naping beserta jajaran manajemen.

Menurut dia, sinergisitas Polda Maluku dan BNI mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat keamanan siber sekaligus mendorong tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Kolaborasi ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional dan transformasi Polri menuju institusi yang modern, profesional, serta semakin dipercaya publik,” ujarnya. (AN/KT)

Kapendam Pattimura Kolonel Infanteri Hery Krisdianto, mewakili Pangdam XV/Pattimura, di Ambon, Senin, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bukti efektivitas pendekatan humanis yang selama ini dikedepankan oleh prajurit TNI di daerah penugasan.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya keberhasilan Satgas Yonif 732/Banau di Distrik Beoga Barat. Kembalinya lima warga binaan ke pangkuan NKRI merupakan bukti nyata bahwa pendekatan humanis dan persuasif mampu membangun kepercayaan masyarakat,” ujar dia.

Ia menjelaskan pendekatan teritorial dilakukan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkelanjutan.

Menurut Hery, Pangdam XV/Pattimura telah menginstruksikan seluruh jajaran satuan tugas untuk terus memperkuat pola pendekatan dialogis dan kekeluargaan dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

“Pangdam menekankan bahwa kehadiran TNI harus menjadi solusi dan pelindung bagi masyarakat, dengan memberikan rasa aman, sehingga saudara-saudara kita yang masih berseberangan tidak ragu untuk kembali dan bersama-sama membangun Papua dalam bingkai Ibu Pertiwi,” katanya.

Sebelumnya, lima pemuda asal Papua mendatangi Titik Kuat Jampul Satgas Yonif 732/Banau di Kampung Jampul, Distrik Beoga Barat, untuk menyatakan komitmen kembali ke NKRI. Mereka datang didampingi kepala suku setempat sebagai bentuk dukungan masyarakat adat.

Kelima warga tersebut merupakan bagian dari kelompok yang sebelumnya terpengaruh aktivitas KKB dan memutuskan kembali setelah melalui proses komunikasi intensif yang dilakukan Satgas Yonif 732/Banau bersama tokoh masyarakat setempat.

“Satgas Yonif 732/Banau selama ini aktif melaksanakan program teritorial, di antaranya pelayanan kesehatan dari rumah ke rumah, pembelian hasil tani masyarakat, pembagian kebutuhan pokok, serta kegiatan sosial lainnya yang bertujuan membangun kepercayaan dan mempererat hubungan dengan warga,” ujarnya.

Proses reintegrasi selanjutnya akan dilakukan secara bertahap melalui pendampingan, jaminan keamanan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat agar para warga binaan dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal dan produktif.

Menurut Kolonel Hery, keberhasilan tersebut diharapkan dapat memperkuat perdamaian dan stabilitas keamanan di wilayah Pegunungan Tengah Papua serta mendorong masyarakat untuk menolak kekerasan dan memilih jalan dialog demi masa depan Papua yang aman dan sejahtera. (AN/KT)

Tak butuh waktu lama bagi Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk bereaksi. Usai mendengar keluhan awak media terkait antrean panjang minyak tanah (mitan) dalam acara coffee morning di Kantor Gubernur, Rabu, 17 Desember 2025, orang nomor satu di Maluku ini langsung tancap gas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan di Kota Ambon.

Sidak ini menyasar titik-titik krusial yang dikabarkan mengalami “krisis” mitan, salah satunya di Kelurahan Waihaong. Blusukan ini dilakukan untuk membedah fakta di lapangan: Apakah benar terjadi kelangkaan, atau sekadar permainan isu yang memicu panic buying menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Setibanya di Waihaong, Gubernur justru menemukan fakta yang berbeda dari isu yang beredar liar. Tidak ada antrean mengular. Berdasarkan dialog langsung dengan agen penyalur, terungkap bahwa antrean yang sempat terjadi beberapa hari terakhir dipicu oleh serbuan warga dari luar wilayah yang datang ke satu titik pangkalan.

“Kalau pasokan dari Pertamina lancar, itu bukan langka. Yang terjadi adalah stok di beberapa tempat habis, lalu pembeli menumpuk di satu lokasi,” tegas Hendrik Lewerissa di hadapan warga dan penyalur.

Gubernur meminta masyarakat untuk jernih melihat situasi dan tidak mudah terprovokasi asumsi liar. Ia pun menginstruksikan jajarannya untuk memastikan distribusi merata di seluruh wilayah agar tidak terjadi ketergantungan pada satu pangkalan tertentu.

Di lokasi yang sama, Sales Branch Manager (SBM) Maluku I, Afif, yang mendampingi Gubernur, memastikan bahwa ketahanan energi jelang Nataru sangat tebal. Pertamina telah menambah suplai sebesar 19 persen dari kuota normal bulanan sejak pekan lalu.

“Stok di depot sangat aman. Di pangkalan Waihaong saja, penyaluran mencapai 1,2 kiloliter atau sekitar enam drum per hari. Semua berjalan normal dan lancar,” jelas Afif.

Hendrik Lewerissa memastikan Pemerintah Provinsi Maluku tidak akan tinggal diam dan terus memantau distribusi hingga ke tingkat bawah. Langkah cepat turun ke lapangan ini diharapkan mampu meredam keresahan masyarakat.

“Kesimpulannya pasokan aman. Saya minta distribusi dipastikan merata agar pelayanan publik tetap efisien. Rakyat jangan cemas, stok kita berlebih,” pungkasnya. (KTL)

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku kini secara masif mengampanyekan Program Gerakan Ayah Mengambil Rapor (Gemar). Program ini bertujuan mendorong keterlibatan ayah secara aktif dalam pendidikan dan tumbuh kembang anak, khususnya pada momen krusial penerimaan hasil belajar di sekolah.

Kepala BKKBN Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, di Ambon, Rabu, menyatakan bahwa Gemar adalah langkah sederhana namun memiliki dampak sosial yang besar dalam keluarga.

Kehadiran ayah di sekolah saat pembagian rapor diyakini mampu menciptakan kedekatan emosional, rasa bangga, serta secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri anak.

“Peran ayah bukan hanya sebatas kepala keluarga, tetapi juga hadir secara emosional dalam proses pendidikan anak. Momen ayah mengambil rapor akan menjadi ruang dialog langsung antara ayah, guru, dan anak mengenai perkembangan serta masa depan pendidikan mereka,” kata dr. Mauliwaty.

Program Gemar membawa pesan perubahan budaya pengasuhan di Indonesia. Jika sebelumnya peran pengasuhan banyak dibebankan kepada ibu, BKKBN kini mendorong kolaborasi orang tua yang setara demi melahirkan generasi yang lebih kuat dan berkarakter.

Menurut BKKBN, keterlibatan ayah dalam pengasuhan telah terbukti menjadi investasi sosial penting yang sangat berpengaruh pada pembentukan karakter, pencapaian akademik, dan kesehatan mental anak di masa depan.

“Dukungan, perhatian, dan komitmen ayah merupakan modal sosial membangun generasi yang sehat, produktif, dan berkarakter. Kehadiran ayah bukan sekadar hadir secara fisik, tetapi hadir sebagai pendorong masa depan mereka,” tegas dr. Mauliwaty.

BKKBN Maluku akan menggencarkan kampanye Gemar melalui sekolah, kader Keluarga Berencana, dan mitra lintas sektor. Program ini diharapkan dapat menjadi gerakan budaya baru di lingkungan pendidikan dan keluarga di seluruh Maluku. (AN/KT)

“Penggunaan drone menjadi kebutuhan penting di era perkembangan teknologi dan dinamika keamanan saat ini. Teknologi ini dipastikan menjadi salah satu dukungan strategis dalam Operasi Lilin tahun ini,” kata Kapolda Maluku, Irjen Polisi Dadang Hartanto, di Ambon, Kamis.

Ia mengatakan, kemampuan pemantauan udara melalui drone memiliki kontribusi besar terhadap tugas-tugas operasional kepolisian, termasuk pemetaan situasi, pengawasan wilayah rawan, dan dukungan dalam penindakan berbagai bentuk pelanggaran maupun gangguan Kamtibmas.

Menurutnya, teknologi ini akan memberikan dukungan signifikan bagi percepatan respons petugas dalam kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Drone dinilai efektif untuk memantau titik-titik konsentrasi massa, jalur utama, hingga lokasi yang berpotensi mengalami kemacetan atau kerawanan Kamtibmas.

“Drone akan sangat membantu kita dalam rangkaian kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dengan dukungan pemantauan udara, kita dapat bergerak lebih cepat dalam mendeteksi potensi gangguan,” tegasnya.

Kapolda juga menekankan bahwa drone dapat digunakan sebagai alat bantu dokumentasi dalam penanganan konflik sosial yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Maluku. Minimnya bukti visual sering menjadi hambatan dalam proses penyidikan.

“Kita sering diperhadapkan pada persoalan konflik sosial, namun ketika proses penyidikan berlangsung, rekaman kejadian sering tidak tersedia. Karena itu saya minta para operator responsif. Ketika terjadi insiden, segera manfaatkan drone,” ujar Kapolda.

Kapolda juga melakukan pengecekan langsung meliputi kondisi fisik perangkat, ketersediaan baterai, kemampuan teknis drone, dan kesiapan operator. Para personel diminta memahami SOP penerbangan dan memastikan perangkat selalu dalam kondisi optimal.

Dalam kegiatan tersebut diavturut didampingi Karo Logistik, Direktur Pamobvit, serta operator dan personel pengampu teknologi drone. (AN/KT)

Kasdam XV/Pattimura Brigjen TNI Nefra Firdaus di Ambon, Rabu mengatakan Komcad ini memiliki peran strategis sebagai kekuatan pendukung pertahanan negara.

“Keberadaan Komcad mencerminkan semangat partisipasi warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI,” kata dia.

Dia menjelaskan Komcad adalah sumber daya pertahanan yang berasal dari warga negara Indonesia yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan dasar militer dan siap dikerahkan sebagai kekuatan tambahan bagi TNI ketika negara menghadapi situasi darurat atau ancaman.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata Netra, anggota Komcad tetap berstatus sebagai warga sipil dan menjalankan profesinya masing-masing, namun pada saat dipanggil melalui mobilisasi, mereka dapat bertugas layaknya prajurit TNI hingga status keadaan darurat berakhir.

Komcad dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagai upaya memperkuat sistem pertahanan semesta, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Menurut dia, melalui pelatihan dasar kemiliteran dan pembinaan berkelanjutan, Komcad menjadi elemen cadangan yang terlatih, tangguh, dan siap membantu pertahanan negara ketika diperlukan.

“Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan dengan penuh dedikasi, semangat, dan tanggung jawab. Mari kita terus bersatu dan bergotong royong bersama seluruh elemen bangsa membangun pertahanan negara yang kuat, adaptif, dan berkarakter,” ujar dia.

Salah satu lulusan terbaik Komcad Matra Darat Kodam XV/Pattimura, Dr Sostones Y. Sisinaru yang juga merupakan dosen Universitas Kristen Maluku, menyampaikan rasa bangganya telah dilantik menjadi bagian dari Komcad Angkatan Darat.

Ia mengaku mendapatkan banyak pengalaman berharga selama pelatihan, mulai dari pembentukan karakter, peningkatan ketahanan fisik, hingga keterampilan dasar militer.

“Saya berpesan kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya generasi muda, jangan ragu menjadi Komcad dan menjadi garda terdepan menjaga keutuhan dan kehormatan NKRI,” katanya.

Dengan tuntasnya pelatihan ini, kata dia, para peserta diharapkan dapat menjadi kebanggaan bangsa serta berperan aktif menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (AN/KT)

“Capaian ini menunjukkan keseriusan kami dalam menindaklanjuti setiap laporan terkait aktivitas pertambangan ilegal. Kami pastikan seluruh proses penyelidikan hingga P-21 berjalan transparan dan sesuai ketentuan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Maluku Kombes Pol Piter Yanottama, di Ambon, Selasa.

Capaian ini disampaikan dalam kegiatan monitoring penanganan perkara bersama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Markas Polda Maluku, Kota Ambon.

Kegiatan monitoring dipimpin Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Maluku, Kombes Pol Marthen Luther Hutagaol, bersama Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono, yang hadir bersama lima anggota tim. Sejumlah pejabat utama Polda Maluku turut mengikuti kegiatan, termasuk Direktur Reskrimsus, Direktur Narkoba, Kabid Propam, serta pejabat Dit Narkoba dan Dit Krimsus.

Dalam sesi pemaparan, Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Piter Yanottama, menjelaskan perkembangan penanganan sejumlah kasus pertambangan yang saat ini ditangani. Ia memaparkan kondisi lapangan, hambatan penyidikan, hingga langkah-langkah yang ditempuh untuk memastikan setiap perkara dapat dilimpahkan tepat waktu.

Menurutnya, beberapa kasus yang ditangani melibatkan aktivitas pertambangan tanpa izin, penggunaan alat berat secara ilegal, hingga dugaan kerusakan lingkungan di sejumlah titik. Piter menegaskan bahwa penanganan kasus tetap mengedepankan profesionalisme dan koordinasi intensif dengan instansi terkait.

“Kami jelaskan satu per satu perkembangan kasus, termasuk bukti-bukti yang sudah kami amankan dan saksi-saksi yang sudah diperiksa. Prinsipnya, setiap perkara yang masuk langsung kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sebagian kendala yang ditemui di lapangan lebih banyak terkait akses menuju lokasi tambang dan kebutuhan pendalaman teknis terhadap alat bukti. Namun, Polda Maluku memastikan seluruh kekurangan ditangani bertahap.

Pemaparan tersebut sekaligus menjelaskan kepada Kompolnas bahwa progres 80 persen penanganan hingga P-21 merupakan hasil dari penguatan koordinasi internal dan peningkatan pengawasan pada setiap tahapan penyidikan.

Sementara itu, Arief Wicaksono mengapresiasi penyambutan Polda Maluku dan menegaskan bahwa kehadiran Kompolnas tidak hanya berorientasi pada pengawasan, tetapi juga untuk berbagi pandangan terkait penanganan kasus.

“Kedatangan kami bukan untuk pengawasan saja, tetapi juga untuk berbagi dan sharing terkait penanganan kasus,” kata Arief.

Usai paparan, Ketua Harian Kompolnas menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja jajaran Polda Maluku. “Saya lihat pada paparan Dirkrimsus, 80 persen penanganan kasus pertambangan hingga P-21 sudah sangat baik,” ucapnya.

Apresiasi tersebut menegaskan komitmen Polda Maluku dalam menindaklanjuti kejahatan pertambangan, memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel hingga penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan. (AN/KT)

“Kasus dugaan korupsi ini, baiknya diambil alih oleh Krimsus Polda Maluku. Apalagi, dugaan korupsinya terbilang besar untuk skala Kabupaten/Kota. Jadi, tidak salah kalua ada kainginan public untuk meminta Polda mengambil alih kasus ini,” kata peneliti anti korupsi dari Institut Indonesia For Intrigrity (INFIT), Ahmad Sueb, diminta  tanggapan terkait kasus ini, Senin, 17 November 2025.

Menurut dia,  kasus ini cukup menarik, apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak, tentu masih menunggu penyelidikan yang dilakukan penyidik. Namun, dengan adanya pembanding Kerjasama yang serupa, menjadikan kasus mudah untuk diungkap. Pasalnya, perbedaan pembayaran bisa jadi tolak ukur, cepat untuk mengungkap kasus ini.

“Misalnya, begini, Pemkab Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kerjasama serupa dengan Pemkab Aru bersama Unpatti. Pemkab MBD membayar Rp 2 miliar, sementara Pemkab Aru, bayar Rp 10 miliar. Selisihnya  Rp 8 miliar,” papar dia memberi contoh.

Apakah ini, lanjut dia, pembayaran yang mahal ini termasuk fasilitas misalnya. “Ini yang belum dikethui. Untuk mengetahui itu, proses penyelidikan dari apparat penegak hukum dalam hal ini Polres Aru, yang ditunggu,” tambahnya.

Menurut dia, perbedaan angka atau anggaran ini, yang justeru menimbul curiga, apalagi perbedaannya cukup besar dan tidak logis dari akal sehat sebetulnya. Karena itu, tambah dia, butuh proses untuk membuktikan itu. Buktikan lewat hasil penyelidikan tadi,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kerjasama Pendidikan bersama Unpatti di MBD Rp 2 miliar per tahun. Tapi, di Kabupaten Kep. Aru, jadi Rp 10 miliar.

Polres Kep. Aru, Kabupaten Aru, Maluku, Tengah membidik dugaan korupsi dana hibah Pendidikan antara Pemkab Aru dan Universitas Pattimura (Unpatti).

Nilai yang diduga dikorupsi tidak tanggung-tanggung Rp 80 miliar. Dana miliaran rupiah itu diduga kuat dikorupsi, dengan estimasi per tahun Rp 8 miliar.

Dugaan itu, menguat menyusul  terungkap Kerjasama antara Pemkab Aru dan Unpatti dibidang Pendidikan, sama persis yang dilakukan Pemkab Maluku Barat Daya (MBD) dan Unpatti.

Namun, Kerjasama Pemkab MBD-Unpatti yang serupa dengan kersama Pemkab Kep. Aru dan Unpatti.

“Unpatti-Pemkab MBD Kerjasama dengan menggarkan dana hibah hanya per tahun Rp 2 miliar. Sementara Pemkab Aru, pertahun Rp 10 miliar,” ungkap sumber kepada kabartimurnews.com, Jumat, kemarin.

Menurut  sumber yang minta Namanya tidak dikornakan ini, menyebutkan, ada dugaan saban tahun Rp 8 miliar dana hibah itu dikorupsi dari total dana hibah Rp 10 miliar.

“Jadi pembayaran untuk Kerjasama ini, sama seperti yang dilakukan oleh Pemkab MBD, yang hanya membayar Rp 2 miliar per tahun. Tapi, Pemkab Aru mengelontorkan Rp 10 miliar,” sebutnya.

Sumber itu, menduga dana Rp 8 miliar dari Kerjasama itu per tahun dikorupsi dan dibagi-bagi. “Saat ini, kasusnya sedang ditangani reskrim Polres Aru. Saya yakin, ketika kasus ini diusut aliran dana korupsinya terbongkar,” ujarnya.

Apakah anda yakin, besaran dana hibah yang dianggarkan Rp 10 miliar untuk Kerjasama bersama Unpatti, per tahunnya?

Ditanya begitu, sumber itu, mengaku memiliki data-data yang kongkrit. “Saya yakin, karena saya miliki data itu. Dan, data itu juga saat ini sudah berada ditangan penyidik Polres Aru. Makanya kasusnya sedang diselidiki,” ujarnya.

Sayangnya, hingga berita naik cetak, Polres Aru, belum dapat dikonfirmasi terkait penanganan dana hibah Pendidikan antara Unpatti dan Pemkab Aru. Namun, sumber Kabar Timur di Mapolres Aru, membenarkan,  kasus tersebut sedang ditangani Polres Aru.

“Iya, benar, Kasusnya sementara dalam penyelidikan Polres Aru. Baiknya, dikonfirmasi langsung Kapolres Aru, biar penjelasannya resmi dan tertanggung jawab.” Ungkap sumber itu, yang juga salah satu perwira di Mapolres Aru, tadi malam.

Kapolres Aru yang dihubungi tadi malam, hingga berita ini naik cetak belum tersambung.  Sebagaimana dikethui dana hibah Pendidikan antara Pemkab Aru dan Unpatti, berjalan ketika Kabupaten Aru dipimpin Bupati Johan Gongga dan Muin Sugalrey. (KT)

Pusat Studi Produk Unggulan Daerah Universitas Pattimura (Unpatti) menghadirkan pameran produk unggulan daerah sebagai upaya mendorong daya saing lokal dan memaksimalkan hilirisasi hasil penelitian sivitas akademika.

Ketua Pusat Studi Produk Unggulan Daerah Unpatti, Prof Adriana Hiariej di Ambon, Senin mengatakan pameran tersebut lahir dari rangkaian seminar nasional yang sebelumnya digelar sebagai ruang menghimpun berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen maupun mahasiswa.

“Kegiatan pameran produk unggulan daerah ini berawal dari seminar nasional. Kita menghimpun penelitian dan pengabdian masyarakat oleh sivitas akademika di Unpatti untuk di implementasikan pada pameran ini,” ujar Prof Adriana.

Ia menyebutkan, pameran tersebut menampilkan hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa, termasuk beberapa karya yang telah mencapai tahap hilirisasi sehingga layak diperkenalkan lebih luas kepada publik dan pelaku usaha.

“Memang ada beberapa penelitian yang sudah sampai pada tahap hilirisasi, maka dimaksimalkan pengenalan produknya melalui pameran ini,” katanya.

Prof Adriana menambahkan bahwa kegiatan yang digelar di halaman auditorium Unpatti selama 17-18 November itu bukan hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga langkah strategis untuk memperluas pasar produk lokal berbasis riset Unpatti.

“Dari pameran ini kami punya pemikiran ke depan bahwa produk-produk ini bisa mencakup pasar yang lebih luas, bukan hanya lokal saja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Unpatti mendorong terbangunnya ekosistem hilirisasi yang lebih kuat dan terpusat melalui rencana pembentukan pusat oleh-oleh Unpatti sebagai wadah terpadu bagi inovasi dan UMKM binaan kampus.

“Harapannya bukan hanya kita menciptakan inovasi produk, namun juga terjadi hilirisasi yang tersentralisasi pada suatu wadah yang disebut pusat oleh-oleh Unpatti, sekaligus menjadi jembatan untuk UMKM bisa dimaksimalkan,” jelasnya.

Pameran ini direncanakan menjadi agenda rutin setiap tahun sebagai ruang promosi dan kolaborasi antara kampus dan pelaku UMKM. Produk unggulan yang sedang didorong Unpatti saat ini mencakup sektor pangan dan perikanan, seperti berbagai olahan pisang tongka langit, olahan ikan asap, perhiasan dari limbah kulit kerang hingga komoditas lokal lainnya.

Dengan pameran ini, Unpatti berharap inovasi berbasis riset dapat memberi dampak nyata bagi penguatan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing produk lokal Maluku. (AN/KT)