KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Minyak tanah (Mitan) menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat, terkhususnya di Maluku.

Mirisnya masyarakat di bumi negeri seribu pulau ini sering dibuat pusing, dikarenakan tersebut kerap kali terjadi kelangkaan mitan di pasaran. Parahnya fenomena itu setiap tahun ini, dirasakan menjelang hari-hari besar keagamaan, seperti perayaan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

Herannya berdasarkan data BPH Migas Nomor T-34/MG.05/BPH/2024, stock Mitan di Maluku tersedia sampai akhir Desember 2024 dengan total 206.123 KL untuk 11 Kabupaten/kota.

Usut punya usut, kelangkaan Mitan yang terjadi, seperti halnya di wilayah seram disebabkan karena adanya permainan di lapangan.

Hal ini terungkap saat Komisi II DPRD Maluku, melakukan rapat tertutup dengan Pertamina di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Senin (11/11).

Usai rapat tersebut Ketua Komisi II, Irawadi kepada wartawan menegaskan pihak yang turut terlibat, merupakan oknum, baik dari pengecer maupun distributor.

Menurutnya mitan yang seharusnya didistribusikan untuk masyarakat, ternyata dialihkan ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi jalan dan lain sebagainya.

"Memang terjadi dilapangan selama ini memang ada oknum yang selalu memainkan itu, baik di pengecer maupun di distributor. Jadi yang salah disini adalah bidang penyaluran. Kemudian ada penimbunan untuk kepentingan tertentu juga," ungkapnya.

Guna mengatasi masalah tersebut, Irawadi menyarankan butuh kerjasama seluruh pihak, baik itu pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk melakukan pengawasan ketat dalam penyaluran BBM Mitan, termasuk aparat hukum untuk menyelidiki persoalan ini lebih lanjut.

Anak buah Surya Paloh itu menjanjikan akan mengawal persoalan ini termasuk penyaluran. Jika kedapatan pihaknya akan langsung menyerahkan ke aparat hukum, untuk proses lebih lanjut, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

"Kita akan mengawal proses penyaluran. Bilamana ada barang bukti, oknum yang bermain dilapangan kita akan serahkan ke aparat hukum, supaya menjadi efek jera ke yang lain,"tegasnya. (KTL)