KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - SKALA menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, menggelar Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan Untuk Peningkatan Layanan Dasar,  bertempat di aula lantai tujuh kantor gubernur, kemarin.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda)  Suryadi Sabirin, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI, Pimpinan SKALA Maluku beserta jajaran, Pimpinan OPD terkait Pemprov hadir pada lokakarya dimaksud.

Sabirin dalam sambutannya menyampaikan dalam pemenuhan pelayanan dasar di Provinsi Maluku, yang merupakan wilayah Kepulauan, seringkali diperhadapkan dengan banyak tantangan dan masalah.

Oleh sebab itu, melalui lokakarya ini diharapkan dapat meningkatkan layanan dasar di Maluku baik dalam aspek dukungan kebijakan manajerial serta kelembagaan.

“Walaupun demikian, Pemprov Maluku terus berupaya dengan melakukan sejumlah kebijakan strategis, dalam pemenuhan pelayanan dasar, diantaranya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusianya, dimana perlu dilakukan inovasi-inovasi, untuk meningkatkan penataan kelembagaan, maupun perluasan kerjasama,” imbuhnya.

Sabirin mengungkapkan sejalan dengan arah kebijakan daerah  maka standar pelayanan minimal, pengarusutamaan gender, inklusi sosial, penguatan pengelolaan sistem informasi dan perencanaan, dan pengembangan anggaran yang inklusif berbasis skala, serta mendorong kepemilikan lokal yang efektif, adalah solusi dari permasalahan pemenuhan pelayanan dasar di  Maluku.

Menurutnya kebijakan yang baik, adalah kebijakan yang tidak hanya diambil berdasarkan intuisi, opini dan kepentingan sektoral.

“ Oleh karena itu dalam setiap kebijkan membutuhkan peran analis kebijakan,”ingatnya.

Ditambahkannya melalui kegiatan ini, analis kebijakan dapat meningkatkan kompetensi agar apa yang diterima dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan terutama dalam hal pelayanan dasar.

Sekedar diketahui Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal. (KTL)