KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Penjabat (Pj) Gubernur Maluku, Sadali Ie, menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2023 ke DPRD setempat.

Penyerahan LPJ diterima Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun dalam Rapat Paripurna, yang berlangsung di  Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Selasa, kemarin.

Pidato perdana Pj Gubernur menyampaikan LPJ meliputi: Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

“Laporan keuangan Pemprov Maluku Tahun Anggaran 2023, merupakan Laporan Keuangan Konsolidasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah OPD lingkup Pemerintah Maluku, sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah,” ujarnya.

Dikatakan, realisasi APBD Anggaran 2023,  dapat sampaikan bahwa Pendapatan Daerah, di anggarkan  Rp 3,14 triliun, terealisir sampai akhir tahun  Rp 3,06 triliun atau 97,56 persen. Dimana Realisasi pendapatan daerah, bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 664,66 miliar,  pendapatan transfer (dana perimbangan) Rp 2,40 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 299,70 juta.

Sementara belanja daerah,  dianggarkan  Rp 3,15 triliun terealisasi sampai akhir tahun Rp 2,98 triliun atau 94,46 persen. "Realisasi belanja daerah terdiri atas: belanja operasional Rp 2,20 triliun, belanja modal Rp 502,70 miliar rupiah, dan belanja transfer Rp 279,50 miliar.

Sedangkan pembiayaan netto sebutnya, dianggarkan Rp 14,60 miliar realisasi Rp 14,60 miliar.  “Sumber pembiayaan netto berasal dari penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan Rp 152,77 miliar  realisasi Rp 152,77 miliar atau 100 persen dengan pengeluaran pembiayaan daerah yang dianggarkan Rp 138,17 miliar rupiah dan realisasi sampai akhir tahun anggaran  Rp 138,17 miliar atau 100 persen,”rincinya.

Sadali menjelaskan  bila diperhadapkan antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah Rp 152,77 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 138,17 miliar, maka diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp 14,60 miliar rupiah.

Dengan demikian, lanjut dia, keseluruhan, realisasi pendapatan daerah Rp 3,06 triliun rupiah, jika diperhadapkan realisasi belanja daerah Rp 2,98 triliun, maka dihasilkan surplus tahun 2023 Rp 83,76 miliar.

"Surplus tersebut, bila ditambahkan pembiayaan netto Rp 14,60 miliar rupiah, diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2023 sebesar  Rp 98,37 miliar atau tepatnya sebesar Rp. 98.370.079.274,77," paparnya.

Ditambahkan neraca keuangan per 31 Desember 2022, terdiri atas total aset Rp 6,88 triliun , total kewajiban Rp 751,44 miliar rupiah, dan total ekuitas Rp 6,13 triliun. (KTL)