KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Maluku tidak terlepas dari peran dan kontribusi stakeholder dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Provinsi ( Pemprov) Maluku, mengalokasikan anggaran   Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang diperuntukan bagi penyelenggara KPU Rp. 178.575.843.200 dan Bawaslu Rp. 85.304.082.000.

“40 Persen anggaran ini cair  ke KPU dan Bawaslu. Sisanya 60 persen akan dicairkan di Juli 2024 atau 5 bulan sebelum hari pencoblosan, 27 November 2024,” kata Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, dalam sambutan saat membuka Rapat Koordinasi  Forkopimda  di Hotel Santika Premiere, Ambon, Selasa, (11/6).

Sedangkan, untuk dana pengamanan Pilkada bagi TNI/Polri telah ditanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah  antara Pemprov Maluku bersama Polda Maluku, Kodam XV/Pattimura, Lantamal IX Ambon, serta Lanud Pattimura, sebesar Rp.26.259.834.000.

Menurut dia, suksesnya Pilkada angat tergantung kesiapan  dalam mendukung “pesta” demokrasi lima tahunan itu,  anggaran, personil maupun sarana dan prasarana pendukung.

“Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada, Pemprov Maluku telah menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 2024, tentang Pembentukan Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah (Desk Pilkada) Serentak Tahun 2024” sebutnya.

Dia ingatkan, pemerintah daerah Kabupaten dan Kota, yang belum menyalurkan anggaran Pilkada tahap pertama segera menyelesaikan, dan untuk tahap kedua diharapkan paling lambat  Juli 2024 mendatang sudah realisasi pencairan.

Hal ini penting, sambung Sadali, sehingga proses tahapan Pilkada dapat berjalan dengan baik dan lancar.

"Untuk dana pengamanan Pilkada kepada TNI/Polri, segera dilakukan penandatanganan NPHD dan realisasi pencairan. Kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Maluku tidak terlepas dari peran dan kontribusi stakeholder dan partisipasi masyarakat. Mengingat Pilkada merupakan momentum penting bagi masyarakat, karena akan terjadi pergantian pemimpin yang sah, dan dijadikan sebagai “pesta” demokrasi yang demokratis,”ingatnya.

Dikatakan, partisipasi masyarakat jadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan Pilkada, karena semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasinya otomatis juga akan semakin baik.

“Saya  minta jajaran KPU dan Bawaslu untuk melakukan sosialiasi dan edukasi tentang Pilkada kepada masyarakat, terutama pemilih pemula agar dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah. Saya juga himbau semua pihak “Mari Katong Baku Kele”, sukseskan Pilkada Serentak 2024 di Bumi Raja-Raja,"demikian Sadali menutup sambutannya. (KTL)