KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, menyusun strategi pengendalian inflasi di wilayah seribu pulau ini. Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, saat berlangsungnya rapat koordinasi virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di ruang rapat Wakil Gubernur Maluku, Selasa (4/6).

Pengendalian inflasi di Maluku, kata dia, dalam rangka mewujudkan stabilitas harga kebutuhan pokok. Sebab angka inflasi  Mei 2024 sebesar 3,21 persen Year on Year. “Kita harus menyusun strategi yang dimulai dengan pertemuan membicarakan hal ini  bersama Kabupaten/Kota yang termasuk Indeks Harga Konsumen (IHK) dan mengembalikan langkah-langkah pengendalian inflasi yang sebelumnya pernah dilakukan, seperti gelar pangan murah hingga pengawasan pada setiap distributor,” tegasnya.

Sadali mengungkapkan, ada tiga wilayah IHK di Provinsi Maluku, angka inflasi YoY tertinggi, yakni: di Kota Ambon 4,61 persen,  disusul  Kota Tual 3,70 persen, dan yang terendah Kabupaten Maluku tengah 1,01 persen.

“Kita ketahui bersama untuk Ambon harga ikan naik dikarenakan memasuki masa pancaroba, oleh karena itu kita perlu menyusun strategi dengan cara menginventarisir cold store yang ada di Kota Ambon, agar dapat menjaga ketersediaan ikan,” terangnya.

Sementara untuk inflasi Month to Month (m-to-m) pada Bulan Mei sebesar 1,89 persen, dimana penyumbang utamanya ialah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan, untuk komuditas penyumbang inflasi antaran lain : ikan momar, ikan kawalinya, ikan komu, ikan cakalang, ikan tuna, ikan lema, bawang merah, tomat, kangkung, bayam, beras, kacang panjang, sigaret kretek mesin (SKM), daging ayam ras, dan terong.

“Terkait hal-hal ini, besok kita laksanakan rapat dengan Bupati Walikota wilayah IHK, dan para distributor, untuk mengecek keberadaan stok,”pungkasnya .

LAKUKAN MCP

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Monitoring Center for Prevention (MCP) atau Pusat Pemantauan Pencegahan,  tindak lanjut Program Terintegrasi Sistem Pelayanan Perizinan, Kepegawaian, dan Pengelolaan Keuangan.

Pertemuan itu dihadiri langsung Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Plh Sekretaris Daerah Maluku, Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V.3 KPK RI Abdul Haris beserta tim, dan Pimpinan OPD Lingkup  Pemprov Maluku, bertempat di ruang rapat lantai enam, Kantor Gubernur, Selasa (4/6).

Sadali dalam arahannya berharap selain evaluasi yang dilakukan, dapat diberikan juga bimbingan serta arahan dari pihak KPK terutama terkait Monitoring Center for Prevention (MCP). “Bagi OPD yang beririsan dengan pelaksanaan MCP ini, jika ada masalah atau kendala yang dihadapi, silahkan bisa berdiskusi dengan Pak Haris dan Tim, sehingga capaian MCP kita berikutnya bisa naik lagi,” pintanya.

Orang nomor satu di provinsi seribu pulau ini,  berharap dengan kehadiran tim dari KPK dapat memberikan solusi untuk mencari alternatif dalam rangka memberikan tindak lanjut terhadap apa yang menjadi penilaian MCP. (KTL)