KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno, lima tahun memimpin disebut gagal.

Murad-Orno dinilai gagal oleh DPRD Maluku, disampaikan dalam pokok pikiran lembaga wakil rakyat yang dibacakan, Rovik Akbar Afifudin, Ketua Panitia Khusus (Pansus), dalam Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Maluku, terhadap  LKPJ Gubernur maluku tahun anggaran 2023, di Kantor DPRD Maluku, Senin, 22 April 2024, kemarin.

Menurut dia, Murad-Orno  belum berhasil memimpin Maluku terlihat dari pelbagai kegagalan dalam mewujudkan visi, yakni: Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, melayani, terjamin dalam kesejahteraan, dan berdaulat dalam gugusan kepulauan, baca Rivik menyampaikan.

Kegagalan lain, adalah: Mencakup presentase penduduk miskin di Maluku masih alami peningkatan signifikan dari 16,23 persen di tahun 2022, jadi 16,42 persen di tahun 2023. “Ini berbanding terbalik dengan target yang disampaikan tahun 2023 mencapai 16,13 persen,”sebutnya.

Selanjutnya, indeks reformasi birokrasi belum tercapai di tahun 2023, sebagai dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemprov Maluku belum ada kemajuan, serta tidak  dapat mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, katanya.

“Masih ditemukan banyak rangkap jabatan terhadap penempatan pejabat struktural eselon II. Dimana Gubernur dinilai menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang PNS yang duduki rangkap jabatan,” tandasnya membacakan.

Rovik juga menyebutkan, realisasi pendapatan daerah tahun 2023 mencapai Rp2,8 Triliunan atau 69,15 persen, yang dinilai belum optimal dibanding target pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan maupun pengentasan kemiskinan.

“Target pendapatan asli daerah alami pertumbuhan dibanding tahun 2022. Namun tidak sebanding ambisi pemerintah daerah melakukan percepatan pembangunan daerah,” tandasnya. Rovik juga menyentil soal realisasi belanja dianggarkan Rp 3,15  Triliunan, namun realisasi hanya Rp2,9 Triliun di tahun 2023.

Ketua Pansus DPRD Maluku yang juga politisi PPP juga menyoroti, RSUD dr. M. Haulussy sebagai fasilitas kesehatan pusat rujukan provinsi Maluku, sampai saat ini masih diperhadapkan dengan pelbagai macam persoalan, terutama anggaran yang dibutuhkan, infrastruktur dan operasional.

“Termasuk pembayaran jasa medis, hutang obat maupun hutang alat kesehatan, yang sampai saat ini belum tertangani, berdampak terhadap pelayanan kesehatan,” terangnya menyentil. Bahkan, proyek renovasi Gedung Mess Maluku di Jakarta ikut disoroti.

“Gedung Mess Maluku dianggarkan Rp 20,7 miliar, sejak tahun 2020-2023 dan sampai saat ini belum juga difungsikan,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, kepemimpinan Murad-Orno lima tahun  tidak berdampak signifikan terhadap perluasan kehidupan di Maluku.

“Kemiskinan masih jalan ditempat. Pembukaan lapangan pekerjaan pun demikian, bahkan dalam mewujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) salah satu proyek Ambon New Port telah lenyap. Padahal diawal masa kepemimpinan Murad-Orno begitu membanggakan akan kehebatan koneksinya di pemerintah pusat. Padahal  nihil,’’ujarnya.

DPRD Maluku menilai, kata Rovik, jelang akhir masa jabatan Murad-Orno, tidak lebih baik dari kepemimpinan dari sebelumnya, bahkan dalam beberapa aspek malah lebih buruk terutama yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah.

Pasalnya, tambah Rovik, Gubernur Murad jarang masuk kantor, dan tidak pernah sama sekali menggunakan kediaman dinas di kawasan Mangga Dua.  “Jadi kesimpulan kami (DPRD), kepemimpinan Murad-Orno belum berhasil dalam mewujudkan visi untuk Maluku yang terkelola jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat dalam gugus kepulauan," tutup Rovik. (KTL)