KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menargetkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini mencapai 5,11 persen.
“Dalam upaya mewujudkan misi pembangunan, ada beberapa target yang telah ditetapkan, antara lain pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,11 persen,” ujar Sekda Maluku Sadali Ie dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025, di Ambon, Kamis.
Selain itu, kata Sekda, target lainnya yang kini sedang dikejar yaitu menurunkan tingkat kemiskinan pada kisaran 13,01-13,51 persen, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,64-6,03 persen, dan Indeks modal manusia (human capital index) antara 0,52 persen.
Oleh sebab itu, kata Sekda, Forum Lintas Perangkat Daerah ini merupakan forum untuk melakukan sinkronisasi pelayanan urusan program, maupun kegiatan antarperangkat daerah, dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
“Forum ini juga merupakan forum sinergi prioritas pembangunan daerah antarorganisasi perangkat daerah (OPD), untuk itu diminta seluruh pimpinan OPD memahami dan mengikuti isu-isu strategis yang dihadapi dalam menentukan kinerja yang akan dicapai dalam rencana kerja tahun 2025,” katanya pula.
Ia melanjutkan RKPD Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku 20 tahun ke depan.
Untuk mencapai target-target tersebut, Sekda mengatakan pula, telah menetapkan tema pembangunan RKPD Tahun 2025, yakni Penguatan Fondasi Transformasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Beberapa Prioritas Pembangunan Daerah.
“Kami sedang memasuki era transformasi menuju visi pembangunan jangka panjang Maluku dan Indonesia Emas di tahun 2045, untuk itu RKPD tahun 2025 menjadi bagian dari tahapan penguatan fondasi transformasi atau tahapan jangka menengah pertama dalam RPJPD Provinsi Maluku tahun 2025-2045,” katanya lagi.
Dengan demikian, Sekda menyatakan, prioritas-prioritas pembangunan tahun 2025 merupakan bagian integral penguatan fondasi transformasi.
“Sesuai arahan Presiden yang masih menjadi perhatian bersama, yakni pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan inflasi, mengentaskan angka kemiskinan ekstrem, penurunan angka prevalensi stunting, peningkatan investasi, serta mengutamakan belanja-belanja produk dalam negeri,” ujarnya lagi.
Sekda juga mengatakan, untuk itu semua arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menjadi tanggung jawab dan perhatian bersama.
“Guna mencapai prioritas pembangunan daerah tersebut bukan hal yang mudah kami harus bersinergi dan bekerja keras dengan seluruh pemangku kepentingan serta membutuhkan dukungan dari seluruh jajaran pemerintahan,” katanya lagi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt Asisten II Sekda Maluku, Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Provinsi Maluku dan kabupaten/kota, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku. (AN/KT)
