KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Kita minta data dalam proses apa, tidak dikasih. Ini berarti ada sesuatu persoalan yang serius.

Temuan sejumlah masalah dalam pengelolaan anggaran dalam proyek “bermasalah” di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK), Maluku, yang dipimpin Insun Sangadji oleh Komis IV DPRD Maluku, dibongkar atau disampaikan dalam Rapat Paripurna, di Gedung Wakil Rakyat, Kamis, kemarin.

Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Attapary mengungkap alasan selama ini Kadis PK Insun Sangaji tidak pernah mau hadir undangan konfirmasi dewan baru terjawab.

Pasalnya, ketidak hadiran Insun Sangaji dalam pelbagai undangan rapat yang dilayangkan dewan, lantaran dilarang oleh atasannya, yakni: Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda.

“Sebelum melakukan pengawasan kita  mengkonfirmasi Kadis PK. Mengundang untuk hadir di dewan. Tapi, tidak pernah hadir. Nah, saya baru tahu ternyata alasan ketidak hadiran undangan dewan, karena dilarang atasan,” ungkap Attapary.

Alasan kalau ketidak hadiran ini, karena dilarang Gubernur, baru diketahui lewat media.

“Saya baru tadi (kemarin), baca di media. Ibu Kadis menjawab itu lewat media, bahwa tidak hadir karena dilarang oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda. Saya ingin mengkonfirmasi Pak Wagub, yang hari ini hadir dalam rapat paripurna ini. Apakah itu, betul,” tanya Attapary.

Dia mengatakan, bila itu betul, apa yang disampaikan Insun Sangadji, maka pengelolaan pemerintah seperti apa ini,” tanya Attapary. Padahal, lanjut dia,  DPRD ini adalah mitra.

“Kita ingin mengkonfirmasi pelbagai persoalan yang ada di Dinas Pendidikan, terutama pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam pengawasan kita pengelolaan DAK ratusan miliar dalam bentuk pembangunan fisik sekolah dan laboratorium SMK/SMA di lapangan amburadul, kurang dari ekspetasi pihak sekolah,” ungkap Attapary.

Dia mengaku, proyeknya ada yang tidak miliki pintu dan juga tidak miliki perabot, padahal ini sudah tutup tahun anggaran 2023.

“Dan, kita coba konfirmasi lewat pihak ternyata pembangunan sekolah-sekolah SMK dan SMA yang amburadul atau kurang ekspetasi itu dikerjakan oleh adik Kadis PK Insun Sangaji,” ungkap Atappary.

Selain, adik Kadis PK, lanjut Attapary, ada namanya Mo dan Buyung yang merupakan orang-orang dekat penguasa Maluku. “Padahal kita undang Ibu Kadis, tujuan mengkonfirmasi ini  agar isu-isu seperti ini tidak terjadi dilapangan,”sebutnya.

Karena, kata dia, telah menyinggung adik dari Kadis PK yang mengerjakan proyek-proyek DAK SMK/SMA di Dinas PK dan Buyung orang-orangnya penguasa Maluku. Buyung ini, yang menjadi pengumpul proyek di 11 Kabupaten/Kota,” bebernya.

Sudah begitu, tambah Attapary, pekerjaannya tidak sesuai ekspetasi.

“Kita konfirmasi ke pihak sekolah dan tanya kenapa tidak melakukan pengawasan dan tegur. Pihak sekolah, bilang: Kita mau tegur bagaimana, yang kerja ini semua penguasa punya orang,” kata politisi PDIP ini mengutip hasil konfirmasi dengan pihak sekolah.

PROYEK SURVEI

Selain itu, Attapary juga mengungkap, ada proyek Rp 700 miliar untuk survei untuk pelayanan pendidikan tidak ditenderkan, tapi ditunjuk langsung oleh Kadis PK Insun Sangaji dan outputnya diragukan.

“Kita minta data dalam proses apa, tidak dikasih. Ini berarti ada sesuatu persoalan yang serius. Tiba-tiba mengkonfirmasi ke media tidak hadir karena tidak mendapat ijin dari Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda,” terangnya.

Dia mengatakan, Kadis bisa hadir jika ada ijin dari Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda. “Ini akan anggarannya cukup besar,” tegasnya.

Bagitu juga, lanjut dia, tender makan minum di SMA Siwalima yang terus menjadi masalah. “2024 tidak ditender. Anggaranya cukup besar Rp 5 miliar lebih,” ungkapnya.

Juga ada anggaran-anggaran di Cabang Dinas di 11 Kabupaten/Kota dan per cabang, masing-masing kurang lebih Rp 300 juta. “Kadis perintah, kepala-kepala cabang buat laporan. Laporan dulu baru uang ditransfer. Tapi, setelah laporan dikirim uangnya tidak ditransfer,”ungkapnya.

Karena itu, lanjut dia pihaknya ingin mengecek. “Kita ingin mengecek, masalahnya apa. Apakah jadi silva atau? Muda-mudahan, wakil dari Kapolda ada, dari Kejaksaan ada, kita sudah panggil untuk konfirmasi tidak hadir. Ini sudah ada mensrea disitu. Muda-mudahan bisa dilakukan pendekatan hukum supaya bisa dikonfirmasi,” paparnya.

Dikatakan,anggarannya cukup besar ratusan miliar dinas pendidikan yang kaitannya bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Maluku.  “kalau ini dikelola amburadul seperti ini, bagaimana Maluku bisa keluar dari keterpurukan,” tutupnya. (KT)