KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Perjalanan dinas ke luar negeri  oleh 5 pejabat Politeknik (Poltek) Negeri Ambon dengan tujuan Jerman kini jadi temuan korupsi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Perjalanan dinas tersebut harusnya langsung ke negara tujuan yaitu Jerman, tapi yang terjadi mereka melewati Polandia.

Alhasil ini jadi temuan korupsi keuangan negara oleh tim penyidik pidsus Kejari.  "Kalau ikut aturan kan musti ke negara yang dituju akan tetapi mereka melewati Polandia itu yang aneh. Makanya peruntukan anggaran pasti membengkak karena melewati negara bukan dituju, ini fiktif, " kata sumber Kabar Timur di Poltek Ambon, Minggu (27/08)

Menurut sumber perjalanan dinas luar negeri biasanya menggunakan passport biru. Dengan begitu para pelaku perjalanan harus dari Jakarta sebelum berangkat ke negara tujuan.

"Tetapi mereka menggunakan Polandia untuk masuk ke Jerman ini yang aneh, dari awal aja ini sudah tidak benar," ujarnya.

Kerjasama luar negeri ke Jerman juga aneh, sejak MoU ditandatangani secara online. " Jadi para pejabat Poltek ini ke Jerman belum menandatangani kerjasama," ungkap sumber.

Menurutnya kerjasama ini masih penjajakan nanti bulan Juli 2023 baru Poltek Ambon menandatangani MoU dengan Jerman itupun dalam bentuk online. "Khan terasa aneh, biasa tandatangn MoU itu sifatnya off line, ini online. Kita pasti curiga ini hanya akal-akalan supaya orang tahu ada kerjasama atau MoU. Padahal pergi Desember 2022 ke Jerman dan Polandia tetapi MoU nya juli 2023.

Kasus ini terbuka ke publik karena oknum Poltek lebih mementingkan diri sendiri dengan dalih perjalanan dinas ke luar negeri. Sementara banyak tanggung jawab para pejabat Poltek ini belum diselesaikan.

Sebut saja mahasiswa jurusan akuntansi, misalnya, mereka belum mendapat bahan praktek. "Khan jadi persoalan, kenapa ngga diselesaikan dulu bahan prakteknya apa yang urgen dari berangkat ke luar negeri yang menghambur-hamburkan uang negara yang cukup banyak itu sementara fasilitas jurusan banyak yang hancur-hancuran," katanya.

Padahal 5 pejabat Poltek ini kalau hanya untuk penjajakan cukup 1 atau 2 orang saja nanti mau MoU baru bawa 5 orang. "Yang begini-begini ini yang habiskan uang negara. Fasilitas mahasiswa tidak diperhatikan, tapi jalan-jalan ke luar negeri bisa, padahal itu mengamburkan uang negara," ujar sumber Kabar Timur ini. (KTA)