Jadi, ujar Elake lagi, sebenarnya yang rugi bukan tenaga honorernya, tapi masyarakat. Sebab mereka butuh pelayanan dasar yang merupakan hak publik yang seharusnya diberikan oleh Pemda setempat.
“Lantas hal gini-gini Pj Bupati pikirkan gak?” sentil Elake.
Apalagi Pemda SBB dan DPRD setempat dinilai setali tiga uang yang tidak mampu menyikapi persoalan honorer dengan bijak, bukan tidak mungkin hal tersebut akan memicu chaos. Bahkan demo besar-besaran oleh masyarakat di daerah itu.
“Karena mereka menuntut pelayanan publiknya, khan gitu pak Bupati,” tandas doktor jebolan UNHAS Makassar itu. (KTA)
